DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pola koordinasi, pembidangan koordinasi, mekanisme kerja Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1 Undang-UndangNomor 26 Tahun 2004 tentangPembentukanProvinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 79);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 40);
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 2

Asisten Sekretaris Daerah terdiri atas:

a.Asisten Bidang Pemerintahan selanjutnya disebut Asisten I;
b.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya disebut Asisten II;
c.Asisten Bidang Administrasi Umum selanjutnya disebut Asisten III; JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB II

POLA KOORDINASI

Pasal 3

(1)Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif OPD sesuai pembidangan koordinasi.
(2)Koordinasi yang dilakukan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan kebijakan umum, pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan administratif, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh OPD.
(3)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi.

BAB III

PEMBIDANGAN KOORDINASI

Pasal 4

Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah terhadap OPD, adalah sebagai berikut:

a.Asisten I, mengoordinasikan: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Dinas Sosial; 3) Dinas Tenaga Kerja; 4) Dinas Transmigrasi; 5) Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 10) Sekretariat DPRD; 11) Inspektorat Daerah; 12) Biro Tata Pemerintahan; dan 13) Biro Hukum.
b.Asisten II, mengoordinasikan: 1) Dinas Pekerjaan UmumdanPenataanRuang; 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 3) Dinas Ketahanan Pangan; 4) Dinas Lingkungan Hidup; 5) Dinas Perhubungan; 6) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; 7) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; 8) Dinas Kelautan dan Perikanan; 9) Dinas Pertanian; 10) Dinas Kehutanan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat 11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 13) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan 14) Biro Humas danP rotokol.
c.Asisten III, mengoordinasikan: 1) Dinas Kesehatan; 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 5) Dinas Pariwisata; 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa; 7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 8) Badan Kepegawaian Daerah; 9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 10) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 11) Badan Penghubung; 12) Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan 13) Biro Umum dan Perlengkapan.

Pasal 5

Selain pembidangan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Asisten Sekretaris Daerah dapat melakukan koordinasi dengan OPD lainnya sesuai dengan petunjuk Pimpinan.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 6

(1)Setiap bulan Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan pada OPD yang berada dibawah koordinasinya.
(2)Setiap akhir tahun, Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan pada OPD yang berada dibawah koordinasinya.

Pasal 7

(1)Asisten Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi setiap bulan atau sesuai kebutuhan kepada Sekretaris Daerah.
(2)Asisten Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana dan fasilitas serta alokasi dana yang dianggarkan secara terpisah melalui Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
(3)Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah melakukan pendampingan secara teknis dapat difasilitasi oleh OPD terkait. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 8

(1)Setiap pelaksanaan program dan kegiatan OPD terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi.
(2)Setiap penandatanganan naskah dinas dari OPD dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi.
(3)Apabila AsistenSekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi berhalangan, maka pelaksanaan program dan kegiatan OPD serta paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), dilaksanakan oleh Asisten lainnya.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 19 Juli 2017 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 19 juli 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 23 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2013