DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai pembentukan, jenis dan tipelogi perangkat darah, pembentukan unit pelaksana teknis, pembentukan cabang dinas, dan staf ahli Gubernur.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk JDIH Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan urusan pemerintah yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi yang berada di Kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN, JENIS DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas Daerah;dan
e.Badan Daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah Tipe B. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C.
c.Inspektorat Daerah Tipe B.
d.Dinas Daerah terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
12. 12.Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
15. 15.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. 18.Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Pertanian Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
20. 20.Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
21. 21.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
22. 22.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
23. 23.Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
24. 24.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;
4. 4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanpa Tipe sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana;
7. 7.Badan Penghubung Provinsi merupakan Badan Daerah setingkat Bidang.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD dan pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB .
(2)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
(4)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(4)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(6)Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral JDIH Provinsi Sulawesi Barat dapat dibentuk Cabang Dinas Daerah di Kabupaten/Kota.
(2)Perangkat Daerah yang telah dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah tersebut setingkat administrator, kecuali sekretariat.
(3)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(4)Klasifikasi Cabang Dinas Daerah sebagaimana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Cabang Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(3)Staf Ahli Gubernur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana yang dimaksud JDIH Provinsi Sulawesi Barat dalam ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

(1)Rumah Sakit yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun 2018.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT yang baru.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 45 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 23 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 45 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 23 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016