DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, staf ahli, jabatan perangkat daerah, serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah antara lain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas danFungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat daerah.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Peerintah Daerah.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. a.Asisten I Bidang Pemerintahan, membawahi :
  1. 1.Biro Tata Pemerintahan; dan
  2. 2.Biro Hukum.
2. b.Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
  1. 1.Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
  2. 2.Biro Humas dan Protokol.
3. c.Asisten IIIBidang Administrasi Umum, membawahi :
  1. 1.Biro Organisasi dan Tata laksana; dan
  2. 2.Biro Umum dan Perlengkapan.
(2)Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang tata pemerintahan, hukum serta organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan.
(2)Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang pemerintahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program organisasi perangkat daerahsesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan;
3. c.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan;
4. d.pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 6

(1)Biro Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan agraria.
(2)Biro Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan keagrariaan;
2. b.pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan keagrariaan;
3. c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan keagrariaan;
4. d.pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan keagrariaan;
5. e.pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tugas kegiatan serta kebijakan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan bagian kawasan dan agraria;
6. f.pelaksanaan analisis dan evaluasi penyelenggaraan tugas program kegiatan dan kebijakan pada bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan agraria;
7. g.pelaksanaan tugas dan pelaporan kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
8. h.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan ketatausahaan di lingkup biro tata pemerintahan;
9. i.perumusan bahan kebijakan dan program kerjadibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan agraria;
10. j.pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar daerah;
11. k.penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan, pengaturan dan penyelesaian perselisihan antar daerah;
12. l.pengoordinasian perumusan kebijakan, pembinaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dibidangpemerintahan umum, otonomi daerah, penataan kawasan dan agraria;
13. m.pengoordinasian dan pengelolaan administrasi pemilihan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
14. n.pelaksanaan proses administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pengisian anggota DPRD daerah otonom baru;
15. o.pelaksanaan administrasi pemekaran, pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah otonom;
16. p.fasilitasi penataan batas antar provinsi dan antar kabupaten/kota;
17. q.pelaksanaan administrasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan memfasilitasi persiapan pengadaan tanah yang pembiayaannya bersumber di luar APBDProvinsi;
18. r.pelaksanaan administrasi pensertipikatan tanah hasil pengadaan tanah yang bersumber dari APBDProvinsi;
19. s.fasilitasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi;
20. t.penyelenggaraan perumusan bahan renstra, LKjIP, LPPD, LKPJ biro dan pemerintah Provinsi;
21. u.penyelenggaraan ketatausahaan biro;
22. v.penyelenggaraan koordinasi unit kerja terkait; dan
23. w.pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Biro Tata Pemerintahan, terdiri atas :

a.Bagian Pemerintahan Umum;
b.Bagian Otonomi Daerah; dan
c.Bagian Kawasan dan Agraria.

Pasal 8

(1)Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang toponimi dan batas daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama serta tata usaha biro.
(2)Bagian Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi pembinaan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
3. c.pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi pembinaan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi pembinaan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, analisis, pelaporan, perumusan dan pelaksanaan program kegiatan serta kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangPemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pengoordinasian penyusunan program dan anggaran lingkup biro tata pemerintahan;
7. g.pelaksanaan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah;
8. h.penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja sama antar daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota;
9. i.perumusan kebijakan pengembangan, penyelenggaraan program kerja sama, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (DKTP) yang diberikan/ditugaskan pada provinsi;
10. j.koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan program toponomi;
11. k.pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan kerja sama antar daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (DKTP);
12. l.penataan dan penyelesaian masalah perbatasan baik antar daerah provinsi maupun antar kabupaten/kota;
13. m.pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkup biro tata pemerintahan; dan
14. n.pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

a.Subbagian Toponimi dan Batas Daerah;
b.Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja sama; dan
c.Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 10

(1)Subbagian Toponimi dan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan dan penyelenggaraandibidang pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan JDIH Provinsi Sulawesi Barat data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kewilayahan dibidang pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan bina kewilayahan dibidang pemerintahan, toponimi dan batas daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
4. d.menyiapkan bahan koordinasi dibidangpembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan dan penataan perbatasan antar provinsi dan Kabupaten/kota;
5. e.menginventarisasi dan menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka fasilitasi penanganan penyelesaian masalah perbatasan baik batas wilayah provinsi, antar daerah provinsi, batas wilayah kabupaten dalam provinsi maupun antar kabupaten/kota;
6. f.melaksanakan bimbingan teknis dan supervisidibidang pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, penegasan batas antar daerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama antar daerah dan fasilitasi pembinaan kabupaten/kota;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penegasan batas antar provinsi dan kabupaten/kota;
8. h.menyiapkan bahan pengendalian pengawasan program bina kewilayahan toponimi dan batas daerah di tingkat provinsi kabupaten/kota dan kecamatan;
9. i.menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penataan penyelesaian dan perselisihan batas antar daerah;
10. j.memfasilitasi penyelesaian perselisihanbatas antar provinsi dan kabupaten/kota;dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
(2)Subbagian Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan dan Kerja samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.melaksanakan kebijakan dibidang koordinasi pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
4. d.melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan, penyelenggaraan program kerja sama, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (DKTP) yang diberikan/ditugaskan pada provinsi;
6. f.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja sama antar daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan kerja sama antar daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (DKTP);
8. h.menyusun rencana kegiatan subbagian kerja sama dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. i.mengatur pelaksanaan tugas, pengumpulan dan pengolahan data kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama antar daerah sehingga terhimpun data yang diperlukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
10. j.menyusun konsep pedoman, standar, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama antar daerah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas;
11. k.memfasilitasi penyelenggaraan kerja samabaik antardaerah, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. l.menyiapkan format tabel, rekapitulasi data, inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
13. m.menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan ditugas pembantuankan oleh pemerintah kepada daerah provinsi serta urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
14. n.menyiapkanbahan sosialisasi serta pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan ditugas pembantuan;
15. o.menyiapkanbahan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan di kabupaten/kota agar pelaksanaan program kerja tersinkronisasi dengan baik;
16. p.menyiapkan bahan pembinaan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui ceramah, sosialisasi, pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman danketerampilan aparatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan tugas pembantuan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
17. q.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh pemerintah ke daerah berdasarkan data agar diketahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah guna mencapai hasil yang optimal;
18. r.menyiapkan bahan koordinasi kegiatan instansi vertikal yang ada di daerah sebagai bahan kebijakan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
19. s.melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja program dan anggaran;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja, renja, renstra serta laporan kinerja tahunan;
4. d.menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
5. e.menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar serta menyiapkan bahan rapat kepala biro;
6. f.memelihara dan mengoordinasikan arsip/laporan data lain pada biro; menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan biro;
7. g.menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan biro yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
8. h.menyelesaikan administrasi keuangan di lingkungan biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
9. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsi;
11. k.menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
12. l.melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 40 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2018