DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang perubahan struktur, tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Sekretariat Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum mewadahi beberapa fungsi pelayanan administratif sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 40); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalamPeraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 40), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. a.Asisten I Bidang Pemerintahan, mewadahi :
  1. 1.Biro Tata Pemerintahan; dan
  2. 2.Biro Hukum.
2. b.Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mewadahi :
  1. 1.Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
  2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat.
3. c.Asisten III Bidang Administrasi Umum, mewadahi :
  1. 1.Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan
  2. 2.Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol
(2)Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Asisten I Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang tata pemerintahan, bidang hukum dan organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas AsistenI Bidang Pemerintahan.
(2)Asisten I Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang pemerintahan dan hukum;
2. b.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program organisasi perangkat daerahsesuai dengan pembidangan tugas Asisten I Bidang Pemerintahan;
3. c.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas AsistenI Bidang Pemerintahan;
4. d.pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan,dan bidang hukum; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 4
  1. 3.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidangdokumentasi produk hukum dan tata usaha biro, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta bantuan hukum dan HAM.
(2)Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum daerah dan telaahan hukum;
2. b.pelaksanaan perumusan dan penetapan program kerja Biro Hukum;
3. c.pelaksanaan perumusan bahan kebijakan umum di bidangdokumentasi produk hukum dan tata usaha biro, penyusunan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum dan HAM;
4. d.pelaksanaan perumusan bahan koordinasi dan fasilitasi dibidang dokumentasi dan tata usaha biro, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM;
5. e.pelaksanaan penomoran produk hukum daerah;
6. f.pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum provinsi;
7. g.pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota;
8. h.pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum;
9. i.pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan bantuan hukum dan HAM kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi;
10. j.pembinaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah lingkup biro hukum;
11. k.penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, LPPD dan LKPJ Biro;
12. l.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidangdokumentasi dan tata usaha biro, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM; dan
13. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehpimpinan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi aspek bantuan hukum dan HAM, mengkaji bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek bantuan hukum dan HAM serta membantu kepala biro hukum melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 5 pemerintahan daerah, aspek bantuan hukum dan HAM yang meliputi litigasi, non litigasi dan HAM.
(2)Bagian Bantuan Hukum dan HAMdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang Bantuan Hukum dan HAM;
2. b.penyelenggaraan pengkajian kebijakan umum serta koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek bantuan hukum dan HAM;
3. c.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaaan urusan pemerintahan daerah aspek bantuan hukum dan HAM;
4. d.penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi aspek bantuan hukum dan HAM;
5. e.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah aspek bantuan hukum dan HAM;
6. f.pelaksanaanpemberian bantuan hukum/advokasi terhadap setiap ASN dan Pejabat di lingkungan pemerintah daerah terhadap perkara yang dihadapi pada tahap penyelidikan sampai di badan peradilan terkait pelaksanaan tugasnya;
7. g.pengoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang bantuan hukum dan HAM;
8. h.pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang bantuan hukum dan HAM dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian negara dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
9. i.pelaksanaan dan pengoordinasian penanganan penyelesaian perkara hukum;
10. j.pemberian pertimbangan bantuan hukum dan atau perlindungan hukum terkait dengan perkara hukum kepada ASN;
11. k.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan penegak hukum lain terkait penanganan perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan;
12. l.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perlindungan dan penegakan HAM;
13. m.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM;
14. n.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang bantuan hukum dan HAM; dan
15. o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

a.Subbagian Litigasi;
b.Subbagian Non Litigasi; dan 6
c.Subbagian Perlindungan dan Penegakan HAM.
1. 6.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Subbagian Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mempunyai tugassebagai berikut:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Litigasi;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah aspek Litigasi;
3. c.melaksanakan pengendalian Subbagian Litigasi;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi bantuan hukum;
5. e.membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan perkara yang masuk dalam litigasi berkaitan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan hukum bagi ASN dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta memberikan fasilitasi bagi ASN pemerintah daerah yang tersangkut perkara pidana;
7. g.melaksanakan penyusunan bahan gugat, jawaban dan pembelaan, sanggahan, bantahan-bantahan, perdamaian, bahan beracara di Pengadilan serta bahan-bahan lain yang diperlukan dalam rangka penanganan penyelesaian perkara dan bantuan hukum;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. i.mengakomodir penyiapan bahan serta pihak-pihak yang terkait dan stakeholder dalam rangka menyelesaian sengketa hukum;
10. j.melaksanakan inventarisasi dan mencermati serta mendeteksi lebih awal atas permasalahan hukum yang akan menjadi sengketa hukum; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Subbagian Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Non Litigasi;
2. b.menyusun bahan kebijakan umum serta melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan aspek Non Litigasi;
3. c.melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Non Litigasi;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan umum penyelesaian sengketa hukum;
5. e.membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan perkara yang masuk dalam Non Litigasi berkaitan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; 7
6. f.membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian sengketa hukum serta koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa hukum;
7. g.membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM melaksanakan penyusunan bahan dan penyelesaian sengketa hukum Non Litigasiantara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, antara pemerintah daerah dan Pemerintah daerah lainnya, dan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota;
8. h.membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi aspek non litigasi serta memberikan saran/pertimbangan untuk penentuan kebijakan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Subbagian Perlindungan dan Penegakan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c,mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dibidang perlindungan dan penegakan HAM;
2. b.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perlindungan dan Penegakan HAM;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja Pemda dan instansi terkait lainya berkenaan dengan masalah hukum yang ditangani;
4. d.melaksanakan koordinasi penyiapan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan penyumpahan notaries;
5. e.melaksanakan pelayanan konsultasi mengenai permasalahan hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat yang mengadakan pengaduan dan membutuhkannya;
6. f.melaksanakan inventarisasi dan mencermati serta mendeteksi lebih awal atas permasalahan hukum yang akan menjadi sengketa hukum pengadilan;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
8. h.melaksanakan pembinaan kepada kelompok sadar hukum pada tingkat Provinsi;
9. i.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan untuk penentuan kebijakan;
10. j.melaksanakan dan meningkatkan pelayanan atas informasi atas keluhan masyarakat terhadap permasalahan HAM di Provinsi dan Kabupaten/kota; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 7.Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi 8 pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, serta organisasi perangkat daerahsesuai dengan pembidangan tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
(2)Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta kesejahteraan rakyat;
2. b.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. c.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
4. d.pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta kesejahteraan rakyat; dan
5. e.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
  1. 8.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan umum pembinaan dan fasilitasi di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan bahan kebijakan di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dankebudayaan, organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat;
2. b.pengoordinasian dan fasilitasi di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat;
3. c.pemantauan dan evaluasi di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut : 9

Pasal 44

Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

a.Bagian Keagamaan;
b.Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
c.Bagian Pendidikan, Kebudayaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.
1. 10.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Bagian Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauam dan evaluasi di bidang keagamaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan program di bidang keagamaan;
2. b.pengkajian bahan kebijakan umum di bidang keagamaan;
3. c.pelaksanaan pengkajian bahan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan fasilitasi keagamaan;
4. d.pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keagamaan;
5. e.pelaksanaan pengkajian bahan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kerjasama sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan secara dini masalah kerukunan hidup antar umat beragama;
6. f.pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang keagamaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 11.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…