DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 2016

Nomor: 46
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
1. b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,kedudukan, tugas dan fungsi,susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah antara lain Inspektorat Daerah dan Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia JDIH Provinsi Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Baratyang selanjutnya Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Badan Daerah Provinsi Sulawesi Baratyang selanjutnya disebut Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Baratadalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
12.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
13.Unit Pelaksana Teknis Badanadalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah.

BAB II

INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 2

(1)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Inspektorat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. JDIH Provinsi Sulawesi

Pasal 3

(1)Inspektorat Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat Daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, perencanaan program bidang pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi pembinaandan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnyadibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
3. c.pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sektor;
6. f.pelaksanaanpembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
7. g.penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
8. h.pelaksanaan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
9. i.pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan, aset dan administrasi perkantoran;
10. j.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
11. k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 4

Inspektorat Daerah,terdiri atas :

a.Sekretariat;
b.Inspektur Pembantu Wilayah I;
c.Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
d.Inspektur Pembantu Wilayah III.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, JDIH Provinsi Sulawesi pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja dibidang pembinaan dan pengawasan;
2. b.penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
3. c.penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
4. d.penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
5. e.penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
6. f.penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
7. g.pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
8. e.pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
9. f.pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
10. g.penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
11. h.penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
12. i.pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing- masing Inspektur Pembantu;
13. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
14. k.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
15. l.penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. m.penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
17. n.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
18. o.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
19. p.pelaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas :

a.Subbagian Program dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan;
2. b.melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; JDIH Provinsi Sulawesi
3. c.melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja);
4. d.melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. e.melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
6. f.melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
7. g.melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
8. h.melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
9. i.melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
10. j.melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
11. k.melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
13. m.melaksanaan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
14. n.melaksanakan perbendaharaan keuangan;
15. o.menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuanganmeliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak- hak keuangan lainnya;
16. p.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
17. q.melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
18. r.melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
19. s.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
20. t.melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
21. u.menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
22. v.menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
23. w.melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindaklanjut hasil pengawasan;
24. x.melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
25. y.menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
26. z.melaksanakan penyelenggaraan kerjasama pembinaan dan pengawasan; dan aa.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. JDIH Provinsi Sulawesi
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
3. c.melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
4. d.melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
5. e.melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
6. f.melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
8. h.melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
9. i.melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
10. j.melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1)Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahandan dibidang kemasyarakatan.
(2)Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
4. d.pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah I;
6. f.pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; JDIH Provinsi Sulawesi
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahandan dibidang kemasyarakatan.
(2)Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
4. d.pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah II;
6. f.pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
(2)Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan; JDIH Provinsi Sulawesi
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
4. d.pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah III;
6. f.pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2018