DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatikan klasikal dan non klasikal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c.bahwa untuk menunjang Penyelenggaraan Pelatihan Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh BPSDM perlu membuat Pedoman Penyelenggaraan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran SALINAN 2 Negara Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. 3
6.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BPSDM adalah Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahin tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Mentor adalah atasan langsung/seseorang yang ditunjuk oleh lembaga Pembina kepegawaian peserta untuk menjalankan peran dan fungsi mentor.
10.Coach adalah pembimbing proyek perubahan yang ditunjuk oleh lembaga penyelenggara Diklatpim.
11.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
12.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
13.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalamanberinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
14.Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah secara profesional.
15.Pelatihan dasar CPNS adalah Pelatihan yang bertujuan membentuk karakter PNS dan kemampuan bersikap dan bertindak Profesional mengolah tantangan dan masalah keragaman social kultural dengan menggunakan perspektif whole of government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat
16.Diklat Kepemimpinan adalah diklat untuk membentuk kompetensi kepemimpinan dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya.
17.Pelatihan berbasis E-Learning adalah Proses pengaplikasian kegiatan komunikasi pendidikan dan pelatihan secara elekronik yang fleksibel dan memanfaatkan Teknologi Informasi berbasis website yang dapat diakses dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. 4

BAB II

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 2

(1)Pengembangan kompetensi dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan Non Klasikal.
(2)Pelatihan Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, kursus atau penataran dan bimbingan teknis.
(3)Pelatihan Non Klasikal dilakukan melalui E-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan PNS di tempat lain.

BAB III

PELATIHAN DASAR CPNS

Pasal 3

(1)Pelatihan Dasar Calon PNS diselenggarakan untuk calon PNS dengan persyaratan sebagai berikut :
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.bebas Narkoba;
3. c.tingkat kehadiran minimal 90 % terhitung sejak diangkat sebagai CPNS;
4. d.berkelakuan baik; dan
5. e.diusulkan oleh pimpinan.
(2)Konten Kurikulum Latihan Dasar CPNS terdiri atas :
1. a.agenda bela negara;
2. b.agenda nilai dasar CPNS;
3. c.agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; dan
4. d.agenda penguatan kompetensi teknis bidang.

Pasal 4

(1)Diklat Prajabatan diselenggarakan untuk CPNS yang diangkat dari tenaga honorer.
(2)Kompetensi yang dibangun dalam diklat prajabatan cpns yang diangkat dari tenaga honorer adalah kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang baik, yang diindikasikan dengan kemampuan:
1. a.memahami wawasan kebangsaan sebagai dasar mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
2. b.memahami sikap untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi dilingkungan instansi;
3. c.memahami ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi ASN, dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS; dan
4. d.memahami pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. 5

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pasal 5

(1)Persyaratan Umum Peserta Diklatpim Tk. I
1. a.Batas Usia Maksimal 57 Tahun atau 3 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP);
2. b.Pangkat/Golongan minimal Pembina Tk. I/IV-b atau yang setara;
3. c.Bagi yang masih menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, telah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. I;
4. d.Biaya Diklat dibiayai DIPA LAN; dan
5. e.Diusulkan oleh Gubernur.
(2)Persyaratan Umum Peserta Diklatpim Tk. II
1. a.Batas Usia Maksimal 57 Tahun atau 3 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP);
2. b.Pangkat/Golongan minimal Pembina/IVa;
3. c.Bagi yang masih menduduki Jabatan Administrator, telah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. II;
4. d.Biaya Diklat ditetapkan oleh penyelenggara diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.Diusulkan oleh Gubernur/Sekda Provinsi bagi Pegawai Pemprov dan Bupati/Sekda Kabupaten bagi Pegawai Pemkab.
(3)Persyaratan Umum Peserta Diklatpim Tk. III
1. a.Batas Usia 55 tahun atau 3 tahun sebelum batas usia Pensiun (BUP);
2. b.Pangkat/Golongan minimal Penata Tk. I/III-d;
3. c.Bagi yang masih menduduki Jabatan Pengawas, telah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. III;
4. d.Biaya Diklat ditetapkan oleh penyelenggara diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.Diusulkan oleh Gubernur/Sekda Provinsi bagi Pegawai Pemprov dan Bupati/Sekda Kabupaten bagi Pegawai Pemkab.
(4)Persyaratan Umum Peserta Diklatpim Tk. IV
1. a.Batas Usia 55 tahun atau 3 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP);
2. b.Pangkat/Golongan minimal Penata Muda Tk. I/III-b;
3. c.Bagi yang belum menduduki Jabatan Pengawas atau pejabat fungsional : Sudah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. IV;
4. d.Biaya Diklat ditetapkan oleh penyelenggara diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.Ditetapkan oleh Gubernur dan atau Sekda Provinsi bagi Pegawai Pemprov dan Bupati dan atau Sekda Kabupaten bagi Pegawai Pemkab.
(5)Peserta Diklat PIM Tk. III dan IV Lingkup Pemerintah Provinsi diusulkan oleh Pimpinan OPD kepada Gubernur melalui BPSDM dengan mempertimbangkan:
1. a.tingkat kehadiran minimal 90%;
2. b.tingkat kerjasama;
3. c.tingkat pencapaian kinerja; dan 6
4. d.Nilai SKP 2 Tahun terakhir bernilai Baik.
(6)Sistem Pembelajaran Diklat Pim Pola Baru, Peserta Megikuti Diklat dengan sistem pembelajaran 5 (lima) tahapan yakni :
1. a.Diagnosa kebutuhan perubahan organisasi (On Campus);
2. b.Breakthrough I Taking Ownership (Off Campus);
3. c.Merancang Perubahan dan Membangun Tim (On Campus);
4. d.Breakthrough II Leadership Laboratory (Off Campus); dan
5. e.Evaluasi Progress Implementasi Proyek Perubahan (On Campus).

BAB V

PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Pelatihan teknis/bimbingan teknis dilaksanakan dengan berkonsultasi Kementerian dan Lembaga teknis.
(2)Pelaksanaan Pelatihan teknis/bimbingan teknis oleh OPD berkoordinasi dengan BPSDM; dan
(3)Pelaksanaan pelatihan teknis/bimbingan teknis ditujukan untuk memenuhi kompetensi teknis.

Pasal 7

(1)Pelatihan Fungsional dilaksanakan dengan berkonsultasi Kementerian dan Lembaga Teknis;
(2)Pelaksanaan Pelatihan Fungsional oleh OPD berkoordinasi dengan BPSDM; dan
(3)Pelaksanaan Pelatihan Fungsional ditujukan untuk memenuhi kompetensi jabatan fungsional.

BAB VI

PELATIHAN SOSIAL KULTURAL

Pasal 8

Kompetensi Sosial Kultural merupakan Pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

BAB VII

PELATIHAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Pasal 9

(1)Standar Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam negeri.
(2)Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
1. a.kebijakan Desentralisasi; 7
2. b.hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
3. c.pemerintahan umum;
4. d.pengelolaan keuangan Daerah;
5. e.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. f.hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
7. g.etika pemerintahan.
(3)Dalam hal hubungan Pemerintah dengan DPRD dilakukan orientasi dan pendalaman tugas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, lokakarya, dan seminar.
(4)BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan Orientasi dan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.
(5)Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran.
(6)Peserta Orientasi dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 80 (delapan puluh) orang.

BAB VIII

MENTORING DAN COACHING

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Kegiatan Diklat PIM bagi ASN melalui seminar rancangan proyek perubahan yang didampingi oleh mentor dan coach.
(2)Mentor dan Coach ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atas usulan Kepala BPSDM.
(3)Mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan atasan langsung dari ASN yang mengikuti Diklat Pim dan Pelatihan Dasar Calon PNS serta Pelatihan Lainnya, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta secara profesional serta berperan sebagai inspirator;
2. b.memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam merancang proyek perubahan;
3. c.membantu peserta dalam memetakan agenda proyek yang akan dilaksanakan; dan
4. d.menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi peserta dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek perubahan.
(4)Biaya Perjalanan mentor dibebankan kepada OPD masing-masing.
(5)Apabila mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka digantikan oleh atasan langsung Mentor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan OPD.
(6)Coach sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat fungsional widyaiswara atau pejabat struktural yang berkompeten dan mempunyai tugas mengajarkan, membimbing, menggali pokok permasalahan, kepada seseorang (atau kelompok) agar dia (atau mereka) memperoleh ketrampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dikehendaki. 8

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 2016