DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan… SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2109 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781,)
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan bagi pelaksana SPPD yang terdiri atas:
1. a.uang saku;
2. b.uang makan; dan
3. c.uang transport lokal.
(2)Uang Harian…
(2)Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
(3)Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam tidak diberikan Uang Harian, hanya dapat diberikan biaya transportasi yang dibayar secara rill, termasuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah di wilayah:
1. a.Kecamatan mamuju kabupaten mamuju meliputi wilayah :
  1. 1.Kelurahan Binanga;
  2. 2.Kelurahan Mamunyu;
  3. 3.Kelurahan Rimuku;
  4. 4.Kelurahan Karema;
  5. 5.Desa Bambu;
  6. 6.Desa Tadui;
  7. 7.Desa Batupannu; dan
  8. 8.Desa Karampuang.
2. b.Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju meliputi wilayah :
  1. 1.Kelurahan Simboro;
  2. 2.Kelurahan Rangas;
  3. 3.Desa Sumare;
  4. 4.Desa Botteng;
  5. 5.Desa Saletto;
  6. 6.Desa Botteng Utara;
  7. 7.Desa Tapandulu;
  8. 8.Desa Pati’di; dan
  9. 9.Desa Pangasaan.
3. c.Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju meliputi wilayah:
  1. 1.Kelurahan Bebanga; dan
  2. 2.Kelurahan Sinyonyoi Selatan.
4. d.Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju meliputi wilayah Desa Takandeang.
(4)Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, pelaksana SPPD dapat diberikan Uang Harian.

2.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang standar harga satuan.

3.Diantara…
3.Diantara Pasal 54 dan Pasal 55, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

(1)Pertanggungiawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
(2)Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa dokumen sebagai berikut:
1. a.SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
3. c.kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum yang bermaterai Rp.10.000,00;
4. d.bukti biaya transportasi;
5. e.pakta integritas oleh pelaksana Perjalanan Dinas yang bermaterai Rp.10.000,00; dan
6. f.laporan Perjalanan Dinas yang dibuat dan ditandatangani Pelaksana SPPD dengan melampirkan dokumentasi dalam bentuk foto kegiatan.
(3)kuitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e, disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dan Pasal 54a mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2024. Pasal II… Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 3 Januari 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Diundangkan di Mamuju pada tanggal 3 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP. : 19690820 199903 1 005 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 1 TAHUN 2024 TAHUN : 3 JANUARI 2024 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI A. FORMAT KUINTASI Tahun Anggaran: No. Kuintansi: KUINTANSI Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Sebesar : Rp………….. Terbilang : ………………………………………………………………. Rupiah Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Kegiatan …………………………………………………… dengan rincian:

1.uang harian : Rp.
2.biaya transportasi : Rp.
3.biaya penginapan : Rp.
4.uang representasi : Rp.
5.biaya taksi : Rp. ………, .. ………….20.. Penerima Ttd …………………… Menyetujui Pengguan Anggaran/Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran/ Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Ttd ttd …………………….. …………………….. NIP NIP Materai 10.000 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat, tanggal lahir : NIK : Jabatan : Alamat : Dengan ini menyatakan: 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ……..tanggal …….. dalam rangka melaksanakan kegiatan …………………… ke ………. Dari tanggal ….. s/d …… 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paing lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. ………, .. ………….20.. Pelaksana Perjalanan Dinas Ttd …………………… Materai 10.000 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP. : 19690820 199903 1 005

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 17

Pasal 23A

Pasal 54A

Pasal 59A

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 17

Pasal 23A

Pasal 54A

Pasal 59A

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022