DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri. Perubahan pada Pasal 1, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 54, dan Pasal 57.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan Perkembangan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor... SALINAN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25);
11.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI. Pasal I... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan angka 35 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
11.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan di luar wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.
12.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ke tempat kedudukan.
13.Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam kota tempat kedudukan atas lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
14.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan kembali ke tempat kedudukan.
15.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
16.Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
17.Tempat...
17.Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
19.Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Biro yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
22.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
24.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada pihak bawahannya untuk melaksanakan tugas atasan tersebut yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
25.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.
26.Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/istri Pejabat Negara, Suami/Istri Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non-PNS, dan Unsur Masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
27.Unsur Masyarakat Tertentu adalah setiap orang/representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/keterampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
28.Komponen perjalanan dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan SPPD.
29.Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara Lumpsum, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan, dan Uang Transpor Lokal.
30.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
31.Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Eselon II untuk kepentingan Perjalanan Dinas.
32.Biaya Riil/At Cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
33.Hari...
33.Hari adalah hari kalender.
34.Diluar kantor/tempat kerja adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang diagendakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui SKPD lain, Biro dan pihak terkait lainnya, dengan pengecualian bagi antar SKPD/Biro dalam suatu lingkup kompleks perkantoran yang sama pada Pemerintah Daerah.
35.Aplikasi SIPADA adalah Sistem perangkat lunak berbasis data yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan data-data perjalanan dinas. Data yang dikelola dapat ditampilkan kembali ke dalam berbagai macam bentuk tampilan informasi dan laporan, sehingga dapat mengurangi tingkat resiko salah perhitungan dan dapat menghasilkan output laporan yang cepat dan mudah.
2.Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :
1. a.Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
2. b.Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
(2)Perjalanan Dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perjalan dinas keluar wilayah Provinsi.
(3)Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Perjalanan dinas luar ibukota Provinsi dalam wilayah Provinsi;
2. b.Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi.
(4)Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perjalanan dinas dengan waktu minimal 8 (delapan) jam mulai dari berangkat sampai kembali.
(5)Perjalanan Dinas dengan waktu lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah waktu untuk melaksanakan kegiatan.
(6)Dihapus.

3.Ketentuan dalam Pasal 17 ditambahkan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan bagi pelaksana SPPD yang terdiri atas:
1. a.Uang saku;
2. b.Uang makan; dan
3. c.Uang transport lokal.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
(3)Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), hanya dapat diberikan biaya transportasi yang dibayar secara rill.
(4)Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam tidak dapat dilaksanakan di wilayah:
1. a.Kecamatan...
2. a.Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
3. b.Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
4. c.Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju.
5. d.Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju kecuali pada Kawasan Unit Pemukiman Transmigrasi Marano; dan
6. e.Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju kecuali Desa Bela dan Desa Kopeang.
(5)Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat jam), pelaksana SPPD dapat diberikan uang harian.

4.Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) diubah dan ditambahkan ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Biaya transportasi sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Biaya untuk membayar tiket/karcis sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan
2. b.Retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/ bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tiket/karcis alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
(3)Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya rill/at cost dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga tiket/karcis alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas, berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
(4)Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi udara dan melalui transportasi darat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
(5)Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah tidak menggunakan angkutan umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi biaya Bahan Bakar Minyak.
(6)Besaran biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak untuk 5 (lima) kilometer yang disesuaikan dengan jarak antar kota yang dituju dalam wilayah Provinsi dan/atau luar wilayah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
(7)Biaya transport yang dialihkan menjadi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6), tetap dipertangungjawabkan sesuai biaya riil/at cost.
(8)Dalam...
(8)Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang dalam pelaksanaannya sampai ke Kecamatan/Desa yang jaraknya jauh dari ibu kabupaten, dapat diberikan biaya transport tambahan yang dibayarkan dengan biaya riil/at cost.
(9)Biaya transport tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas/operasional atau sewa/rental kendaraan.
(10)Dalam hal terjadi keadaan yang mengharuskan diberlakukannya protokol Kesehatan, maka pelaksana SPPD mendapat tambahan biaya guna memenuhi persyaratan dari protokol Kesehatan yang berlaku.
(11)Tambahan biaya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan dan dibayarkan secara rill.
(12)Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat diberikan tambahan biaya transport laut/sungai atau sewa kapal/perahu.
(13)Dalam rangka mendorong perekonomian daerah, perjalalanan dinas dalam daerah mengutamakan penggunaan moda transportasi umum yang resmi dan menggunakan nomor polisi dengan kode DC.

5.Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dirubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Biaya taksi sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, disediakan untuk biaya:
1. a.Sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun keberangkatan maupun sebaliknya;
2. b.Sarana angkutan dari Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.
(2)Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya riil/at cost sesuai dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
(3)Setiap biaya taksi dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan sebanyak 4 (empat) kali untuk pulang pergi.
(4)Biaya perjalanan dinas yang menggunakan Taksi dari dan ke Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun dapat di bayarkan secara terpisah dan dapat juga secara bersama-sama.

6.Ketentuan dalam BAB IX diubah sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PERJALANAN DINAS WILAYAH DKI JAKARTA DAN KOTA MAKASSAR

Pasal 39

(1)Perjalanan dinas wilayah DKI Jakarta diperuntukkan bagi PNS dan Non PNS yang bekerja dan bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat di DKI Jakarta.
(2)Perjalanan...
(2)Perjalanan dinas wilayah Kota Makasar diperuntukkan bagi PNS dan Non PNS yang bekerja dan bertugas pada Mess Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Makassar.
(3)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan biaya perjalanan dinas diatur khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.

8.Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.Uang harian;
2. b.Biaya transportasi;
3. c.Biaya penginapan;
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dalam wilayah DKI Jakarta dan Kota Makassar;
2. b.Retribusi yang dipungut di Terminal Bus/Terminal Angkutan Kota/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
3. c.Dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi laut/sungai dan tidak tersedia angkutan umum maka dapat diberikan biaya sewa transportasi laut/sungai secara riil/at cost; dan
4. d.Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas diberikan uang Bahan Bakar Minyak secara riil/at cost.
(3)Perjalanan dinas hanya dapat diberikan uang saku.
(4)Perjalanan dinas ialah perjalanan dinas yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Kota Makassar.
(5)Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat menginap lainnya.
(6)Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
2. b.Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas.
  1. 9.Ketentuan dalam Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Biaya perjalanan dinas di wilayah DKI dan Kota Makassar digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:

a.Tingkat A untuk Pejabat Administrator, Fungsional Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
b.Tingkat B untuk Pengawas dan Fungsional Golongan III/c dan Golongan III/b;
c.Tingkat C untuk Non Eselon Golongan IV, Golongan III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan Golongan III/b;
d.Tingkat...
d.Tingkat D untuk Non Eselon Golongan II dan Golongan I;
e.Tingkat E untuk Non PNS/PTT dan yang disetarakan.
1. 10.Ketentuan dalam Pasal 45 dihapus.
2. 11.Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.
(2)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. d.Bukti rental/sewa kendaraan untuk perjalanan dinas dalam daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan;
5. e.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
6. f.bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak;
7. g.Dihapus
8. h.laporan Perjalanan Dinas yang telah di buat oleh pelaksana perjalanan dinas; dan
9. i.surat izin pemerintah, Exit permit, visa, Kerangka Acuan Kerja, surat undangan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(3)Bukti pembayaran moda transportasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang tidak dapat diperoleh:
1. a.karena kondisi geografis daerah tujuan yang sulit dijangkau, maka dapat menggunakan bukti transport berupa surat keterangan resmi dari pemerintah setempat dan kuitansi pembayaran dari pengemudi; dan
2. b.karena tidak adanya transportasi yang menggunakan bukti resmi/tiket, maka dibuktikan dengan kuitansi pembayaran, photo copy STNK dan SIM pengemudi.
(4)Dalam hal pertanggungjawaban transportasi yang menggunakan taksi menuju bandara/pelabuhan/terminal bus dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya dapat dibuat terpisah atau secara bersama- sama.
(5)Laporan Perjalanan Dinas yang dimaksud ayat (2) huruf h paling sedikit mencantumkan hal–hal sebagai berikut :
1. a.dasar;
2. b.maksud, waktu dan tempat;
3. c.hasil yang diperoleh; dan
4. d.penutup.
(6)Pertanggungjawaban... Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 13 September 2022 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd AKMAL MALIK
(6)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.fotocopy surat keputusan pindah;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
3. c.kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
4. d.kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
5. e.kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
  1. 12.Diantara ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan Pasal 57 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

A Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi maka setiap SKPD diwajibkan menggunakan program aplikasi SIPADA dalam pengelolaan perjalanan dinas. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 30 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 13 September 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP. : 19690820 199903 1 005

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

PERJALANAN DINAS WILAYAH DKI JAKARTA DAN KOTA MAKASSAR

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 54

Pasal 57

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

PERJALANAN DINAS WILAYAH DKI JAKARTA DAN KOTA MAKASSAR

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 54

Pasal 57

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2024