DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang RKPD Sulawesi Barat Tahun 2019 dari hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melaui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5); 3
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 82);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan umum Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Dinas/Badan/Biro memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing- masing Dinas/Badan/Biro/Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

(1)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:
1. a.BAB I Pendahuluan
2. b.BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan 4 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 26 Juni 2018 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. c.BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan;
4. d.BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
6. f.BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
7. g.BAB VII KinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah;
8. h.BAB VIII Penutup.
(2)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 14 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 26 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 2 Juli 2018 Plh. KEPALA BIRO HUKUM, YUSTINUS, SH, S. Pd, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19621224 198303 1 007

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2019