(1)Peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Program MARASA Perkotaan bersinergi dengan kelurahan antara lain:
a.melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dan penyediaan data presisi;
b.membangun TPS dalam hal belum tersedia TPS untuk mengelolah sampah dan mengangkut sampah dari sumbernya ke TPS.
c.dihapus
(2)Kelompok...
Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 30 Juni 2022 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd AKMAL MALIK
(2)Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Produsen/Distributor untuk pengelolaan sampah dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)A Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan data presisi dapat berasal dari unsur organisasi masyarakat maupun pemuda sebagai enumerator spasial maupun enumerator sensus bertindak sebagai perwakilan kelurahan yang bertugas dalam pengambilan data, diawasi dan diorganisasikan oleh pemerintah kelurahan serta disahkan melalui keputusan Lurah. (2)B kelompok masyarakat yang berasal unsur organisasi masyarakat maupun pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)A dapat diajukan oleh kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(3)Pelaksanaan Program MARASA Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kelompok masyarakat di kelurahan.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. KEPALA BIRO HUKUM, ttd ttd SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b NIP.: 19690820 199903 1 005 BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 20 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 Juni 2022 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd KHAERUDDIN ANAS