DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2021

Nomor: 30
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan dari Program MARASA Perkotaan adalah upaya mengurangi sebagian permasalahan lingkungan hidup yang ada di wilayah perkotaan berbasis pola pemberdayaan masyarakat melalui pengintegrasian pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan mewujudkan budaya bersih, kualitas lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat dan produsen dengan cara mendorong sinergitas antara output program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Pasal 4 Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga jo. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat, perlu penguatan keterlibatan masyarakat melalui Program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Program Marasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
18.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 Tahun 2017);
21.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 47);
22.Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/APS/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH PROGRAM MARASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
6.Program Mandiri, Cerdas dan Sehat di wilayah perkotaan selanjutnya disingkat MARASA Perkotaan merupakan sebuah upaya berbasis pola pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada wilayah perkotaan khususnya di kelurahan.
7.Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklim adalah program lingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
8.Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
9.Mitigasi perubahan iklim adalah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
10.Pemberdayaan Masyarakat adalah proses mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaat sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat.
11.Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama adalah penyusunan keanggotaan dalam pelaksannaa Program MARASA Perkotaan mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program.
12.Perumusan indikator dan parameter program adalah penetapan indikator program berdasarkan Proklim.
13.Verifikasi program kegiatan adalah suatu proses pembentukan kebenaran konsep program dan teruji berdasarkan fakta lapangan.
14.Identifikasi program kegiatan adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.
15.Validasi program kegiatan adalah suatu kegiatan pembuktian dengan menggunakan metode yang sesuai.
16.Pola koordinasi program adalah alur koordinasi pelaku program dari tingkat kelurahan sampai pada tingkat Provinsi.
17.Pengawasan dan pengendalian adalah tahap akhir dari fungsi manajemen suatu program dengan proses pengawasan dan peninjauan terhadap kegiatan yang berjalan guna sebagai bahan evaluasi program.
18.Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah proses pelaksanaan kegiatan program sebagai bentuk kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana program.

Pasal 2

Program MARASA Perkotaan dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a.partisipatif;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.terintegrasi;
e.keberlanjutan; dan
f.komprehensif.

Pasal 3

(1)Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bahwa Program MARASA Perkotaan dilakukan bersama masyarakat dengan Pemerintah Provinsi para pemangku kepentingan lainnya.
(2)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bahwa Program MARASA Perkotaan dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaksana memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Program MARASA Perkotaan.
(3)Akuntabel sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA Perkotaan, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.
(4)Terintegrasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA Perkotaan, seluruh kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
(5)Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA Perkotaan, mengedepankan adanya pelestarian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dibiayai melalui Program MARASA Perkotaan.
(6)Komprehensif sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA Perkotaan, menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh Pemerintah Provinsi didasari atas prinsip konprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Program MARASA Perkotaan, Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ruang Lingkup Program MARASA Perkotaan meliputi:

a.penyiapan data berbasis masyarakat dan penentuan indikator;
b.kelembagaan;
c.peran serta kelompok masyarakat;
d.penguatan kapasitas sumber daya manusia;
e.mekanisme pelaksanaan;
f.pembiayaan;
g.pengawasan dan pengendalian;
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i.sanksi.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Strategi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Program MARASA Perkotaan, antara lain:
1. a.menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat;
2. b.meningkatkan peran aktif lembaga pemerintahan dan kelembagaan masyarakat; dan
3. c.membangun sinergitas berbagai kegiatan pembangunan.
(2)Pelaksanaan strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sasaran Program MARASA Perkotaan adalah sebagai berikut:

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan budaya bersih, kualitas lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat dan produsen dengan cara mendorong sinergitas antara output program dan kegiatan pemerintah daerah pada perkotaan khsusunya di kelurahan;
b.meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dan perekonomian; dan
c.mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perkotaan khususnya kelurahan.

BAB II

PENYIAPAN DATA

Pasal 9

(1)Untuk mendukung Program MARASA Perkotaan, maka dilakukan penyiapan data berbasis masyarakat.
(2)Penyiapan data berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada komponen adaptasi dan mitigasi Proklim.
(3)Selain komponen proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyiapan data dapat bersumber dari:
1. a.data sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat; dan
2. b.data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 10

(1)Untuk mengukur capaian Program MARASA Perkotaan, maka ditentukan indikator sebagai berikut:
1. a.Komponen Adapatasi; dan
2. b.Komponen Mitigasi.
(2)Komponen adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatakan, dan konsekuensinya yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, dengan indikator berupa:
1. a.mengatasi genangan air;
2. b.pembentukan jumantik; dan
3. c.penerapan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi penyakit perubahan iklim seperti diare, malaria, demam berdarah (DBD) dan lain sebagainya.
(3)Komponen mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. a.pengelolaan sampah limbah padat dan cair dengan indikator: 1) pewadahan dan pengumpulan sampah; 2) pengomposan; dan 3) kegiatan 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle).
2. b.meningkatkan tutupan vegetasi dalam bentuk kegiatan kelompok pemberdayaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2022