DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peratruan Gubernur ini diatur tentang ruang lingkup yang terdiri dari alokasi, penetapan alokasi, penggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan penyaluran, pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monev

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemberian bantuan kepada Daerah Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019, perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus melalui Peraturan Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); SALINAN 2
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. 12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
13. 14.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 3 Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 46); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5.Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Rencana Kerja Dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah. 4
15.Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannva diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
16.Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
17.Transfer ke Daerah adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18.Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi SKPD.
19.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
20.Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
21.Bagi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat menyimpan uang daerah Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh Pengeluaran daerah.
22.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnva disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
26.Sisa dana bantuan keuangan khusus adalah dana bantuan keuangan khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau didanai dari bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Alokasi;
b.Penetapan Alokasi;
c.Penganggaran;
d.Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Penyaluran;
e.Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan
f.Monitoring dan Evaluasi. 5

BAB II

ALOKASI

Pasal 3

(1)BKK dialokasikan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten penerima Bantuan Keuangan, yang menunjang pelaksanaan Program dan kegiatan Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan urusannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
(2)Alokasi Dana BKK pada Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.50.234.987.200.- (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembian Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
(3)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(4)Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan dana pendamping dalam APBD Kabupaten Penerima Bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI

Pasal 4

(1)Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah permohonan Bantuan Keuangan dari Bupati dirumuskan oleh SKPD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
(2)Kriteria teknis kegiatan per bidang dirumuskan oleh SKPD Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
1. a.Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi;
2. b.Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Kesehatan Daerah Provinsi;
3. c.Bidang Bina Marga, Pengelolaan Sumber Daya Air, Keciptakaryaan, Bina Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Provinsi;
4. d.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi;
5. e.Bidang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. f.Bidang Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perhubungan Provinsi;
7. g.Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi;
8. h.Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi; 6
9. i.Bidang Sosial, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Sosial Daerah Provinsi;
10. j.Bidang Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Tenaga Kerja Daerah Provinsi;
11. k.Bidang Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi Daerah Provinsi;
12. l.Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi;
13. m.Bidang Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi;
14. n.Bidang Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi;
15. o.Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi;
16. p.Bidang Ketahanan Pangan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan Daerah Provinsi;
17. q.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksnakan oleh Dinas Pemberdayaan oleh Badan yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi;
18. r.Bidang Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi;
19. s.Bidang Kearsipan dan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Daerah Provinsi;
20. t.Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan kesehatan hewan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pertanian Daerah Provinsi;
21. u.Bidang Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Daerah Provinsi;
22. v.Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi; dan
23. w.Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi.
(3)Hasil Rumusan Peruntukan, Penggunaan dan Petunjuk Teknis BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten penerima bantuan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dana BKK dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
(2)Penggunaan Dana BKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan BKK yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD Provinsi. 7

Pasal 6

(1)Pendapatan dan Belanja BKK dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, kelompok pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan rincian objek pendapatan Bantuan Keuangan Khusus.
(3)Belanja BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD/Perubahan pada kelompok belanja langsung.

Pasal 7

Program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten yang dibiayai dari BKK yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahana APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran ABPD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA bagi Pemerintah Kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB V

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

(1)BKK dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
(2)Pelaksanaan anggaran BKK kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 9

(1)Penyaluran BKK dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima.
(2)Bupati mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Gubernur melalui PPKD tembusan kepada SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi :
1. a.Surat Permohonan pencairan BKK, di cap dan ditandatangani oleh Bupati;
2. b.Foto copy DPA-SKPD Kabupaten kegiatan berkenaan;
3. c.Nomor Rekening Kas Umum Daerah kabupaten;
4. d.Surat Pernyataan tanggungjawab Bupati, dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten, menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur; dan
5. e.Surat Keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan BKK oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kabupaten.
(3)Berdasarkan permohonan pencairan BKK dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyampaikan Nota Dinas mengenai permohonan pencairan BKK yang tercantum dalam APBD kepada Gubernur, untuk 8 mendapatkan persetujuan pencairan BKK.
(4)Berdasarkan persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja BKK untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
(5)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
(6)BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud ayat (5) diterbitkan.
(7)Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
1. a.tahap I sebesar 50 % dari pagu alokasi BKK dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten; dan
2. b.tahap II sebesar 50 %, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Tahap I, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten penerima BKK bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 47 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 47 Tahun 2019