menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
13.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 34); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019. 3 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 25), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 27 dan angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5.Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Rencana Kerja Dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannva diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
16.Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah 4 bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
17.Transfer ke Daerah adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18.Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi SKPD.
19.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
20.Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
21.Bagi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat menyimpan uang daerah Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh Pengeluaran daerah.
22.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnva disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
26.Sisa dana bantuan keuangan khusus adalah dana bantuan keuangan khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau didanai dari bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi.
27.Sisa Salur BKK adalah selisih antara dana yang dianggarkan dalam APBD dengan dana yang disalurkan.
28.Kurang Salur BKK adalah selisih antara dana yang ditetapkan dengan dana yang disalurkan. 5
2.Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: