DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan Rp2.104.676.581.406,00 (Dua Triliun Seratus Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp214.460.933.909,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.890.215.647.497,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan… SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan Rp2.104.676.581.406,00 (Dua Triliun Seratus Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp214.460.933.909,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.890.215.647.497,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah.
b.Pendapatan Transfer.
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp655.461.713.238,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp62.380.485.909,00 (Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp593.081.227.329,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah.
2. b.Retribusi Daerah.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp463.806.635.915,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp474.806.635.915,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.410.450.441,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp83.380.485.909,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp75.029.964.532,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.230.290.824,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.014.336.058,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga setelah…
(5)Lain-lain… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). setelah perubahan sebesar Rp29.014.336.058,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp463.806.635.915,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp474.806.635.915,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. d.Pajak Air Permukaan
5. e.Pajak Rokok
6. f.Pajak Alat Berat
7. g.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
(2)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp101.870.618.691,00 (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(3)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp125.817.394.026,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp111.074.272.401,00 (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp118.865.556.820,00 (Seratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(7)Pajak… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(7)Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp1.120.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(8)Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.058.793.977,00 (Empat Miliar Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

(1)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp101.870.618.691,00 (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan, terdiri atas :
1. a.PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp623.025.476,00 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
2. b.PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.958.872.533,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
3. c.PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp42.386.577.824,00 (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
4. d.PKB-Mobil Bus-Microbus Rp491.911.361,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
5. e.PKB-Mobil Bus-Bus Rp270.943.764,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
6. f.PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.821.227.742,00 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
7. g.PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.360.611.012,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Belas Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
8. h.PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp3.294.676.389,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sembilan Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
9. i.PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp17.060.780,00 (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
10. j.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp30.617.868.698,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
11. k.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp27.843.112,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
(2)Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp125.817.394.026,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan, terdiri atas:
1. a.BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp42.143.878,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
2. b.BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp5.463.907.484,00 (Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
3. c.BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp39.886.599.706,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
4. d.BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp488.995.083,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
5. e.BBNKB-Mobil Bus-Bus Rp28.056.056,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
6. f.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp17.570.682.574,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
7. g.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.667.227.050,00 (Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; h.BBNKB… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8. h.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.663.305.652,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
9. i.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp.92.985.209,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
10. j.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp52.792.729.710,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;
11. k.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp120.761.624,00 (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(3)Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp111.074.272.401,00 (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan, terdiri atas :
1. a.PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp9.230.752.401,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; dan
2. b.PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp101.843.520.000,00 (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(4)Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).
(5)Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf e direncanakan Rp118.865.556.820,00 (Seratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(6)Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf f direncanakan Rp1.120.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.
(7)Anggaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf g direncanakan Rp4.058.793.977,00 (Empat Miliar Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan. Pasal 7… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp158.410.450.441,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp83.380.485.909,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp75.029.964.532,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Retribusi Jasa Umum
2. b.Retribusi Jasa Usaha
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp89.954.225.952,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp18.817.661.320,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp71.136.564.632,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp68.456.224.489,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp64.562.824.589,00 (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.893.399.900,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp89.954.225.952,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp18.817.661.320,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp71.136.564.632,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), terdiri atas :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp89.954.225.952,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp18.817.661.320,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp71.136.564.632,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
2. b.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(2)Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 huruf b direncanakan Rp68.456.224.489,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp64.562.824.589,00 (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.893.399.900,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), terdiri atas :
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp27.780.551.427,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp26.287.317.627,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.493.233.800,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
2. b.Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp299.766.100,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp299.766.100,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);
3. c.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp2.453.666.560,00 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp2.073.666.560,00 (Dua Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
4. d.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp27.690.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp27.235.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). sehingga setelah perubahan sebesar Rp455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah); dan
5. c.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp10.532.006.502,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp9.266.606.502,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.265.400.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp14.230.290.824,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan, terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 10

(1)Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp19.014.336.058,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp29.014.336.058,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2. b.Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
3. c.Jasa Giro
4. d.Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
5. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah
6. f.Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
7. g.Pendapatan Dari Pengembalian
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.113.125.457,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp46.800.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp11.358.914.069,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(5)Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). direncanakan Rp1.769.350.670,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.256.965.342,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(7)Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp3.338.400.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(8)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan direncanakan Rp130.780.520,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp10.130.780.520,00 (Sepuluh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.426.008.063.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp130.236.172.000,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.295.771.891.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), terdiri dari Insentif Fiskal yang direncanakan sebesar Rp6.554.777.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan, Dana Bagi Hasil (DBH) yang direncanakan sebesar Rp21.351.778.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan, Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.082.355.049.000,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp.59.839.987.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp.1.022.515.062.000,00 (Satu Triliun Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp315.746.459.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp.70.396.185.000,00 (Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Rp.245.350.274.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…