DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Pergub ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 38), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KoIusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana . . . SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 2 Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
9.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 10);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Pasal I . . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3 Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

a.Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 10);
b.Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 10); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
1. a.Gubernur;
2. b.wakil Gubernur;
3. c.pejabat pimpinan tinggi madya;
4. d.pejabat pimpinan tinggi pratama;
5. e.pejabat administrator dan pejabat pengawas;
6. f.pejabat fungsional auditor;
7. g.pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah;
8. h.pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu pengelola pengadaan barang/jasa;
9. i.bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
10. j.bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu;
11. k.pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu yang menangani perizinan.
12. l.tim ahli Gubernur dan wakil Gubernur;
13. m.sekretaris pribadi Gubernur dan wakil Gubernur; dan
14. n.ajudan Gubernur dan wakil Gubernur.
(3)Daftar Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. Pasal II . . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 29 Desember 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 29 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd JUNDA MAULANA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 42 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum, ${ttd} SUHENDRA, S.H., CfrA, Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19840517 200902 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LHKPN NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 1 Pimpinan Tertinggi Kepala Daerah Gubernur 2 Wakil Pimpinan Wakil Kepala Daerah Wakil Gubernur 3 Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kepala Badan 4 Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Sekretaris 5 Badan Kepegawaian Daerah Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan Kepala Bidang 6 Badan Kepegawaian Daerah Bidang Pengembangan Asn Kepala Bidang 7 Badan Kepegawaian Daerah Bidang Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Kepala Bidang 8 Badan Kepegawaian Daerah Bidang Mutasi Kepangkatan Dan Promosi Asn Kepala Bidang 9 Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 10 Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset 11 Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Bendahara 12 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kepala Badan 13 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretariat Sekretaris 14 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bidang Politik Daerah Kepala Bidang 15 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bidang Kewaspadaan Nasional Kepala Bidang 16 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bidang Ketahanan Seni, Sosial Budaya, Ekonomi, Agama Dan Kemasyarakatan Kepala Bidang 17 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Kepala Bidang 18 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 19 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretariat Bendahara 20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Badan 21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Sekretaris 22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kepala Bidang 23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Kepala Bidang 24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Kedaruratan Dan Logistik Kepala Bidang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Bendahara 27 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kepala Badan 28 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sekretariat Sekretaris 29 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan Pendapatan Dan Teknologi Informasi Kepala Bidang 30 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Daerah Kepala Bidang 31 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Penatausahaan Dan Kas Daerah Kepala Bidang 32 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Barang Milik Daerah Kepala Bidang 33 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Anggaran Dan Bina Kabupaten Kepala Bidang 34 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kepala Bidang 35 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 36 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sekretariat Bendahara 37 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sekretariat Bendahara Pengeluaran 38 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 39 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 40 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 41 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 42 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Pasangkayu Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 43 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Pasangkayu Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 44 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Pasangkayu Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 45 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Pasangkayu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 46 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 47 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 48 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 49 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 50 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamasa Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 51 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamasa Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 52 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamasa Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 53 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamasa Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 54 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Majene Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 55 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Majene Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 56 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Majene Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 8 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 57 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Majene Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 58 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan Pendapatan Dan Teknologi Informasi Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan Dan Keuangan 59 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan Pendapatan Dan Teknologi Informasi Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan 60 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pendapatan Retribusi Daerah 61 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pajak Daerah 62 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Penatausahaan Dan Kas Daerah Kepala Sub Bidang Kas Daerah 63 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Penatausahaan Dan Kas Daerah Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Operasi 64 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Barang Milik Daerah Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran 65 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Barang Milik Daerah Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindatanganan Dan Penghapusan 66 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Anggaran Dan Bina Kabupaten Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten 67 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Anggaran Dan Bina Kabupaten Kepala Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Belanja Operasi 68 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Dan Tuntutan Ganti Rugi 69 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kepala Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah 70 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Tengah Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 71 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Tengah Kepala Sub Bagian Tata Usaha 72 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Tengah Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 9 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 73 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Tengah Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 74 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala Badan 75 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Sekretaris 76 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional Kepala Bidang 77 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan Kepala Bidang 78 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Kepala Bidang 79 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 80 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan 81 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Bendahara 82 Badan Penghubung Badan Penghubung Kepala Badan 83 Badan Penghubung Sekretariat Kepala Sub Bidang Tata Usaha Dan Keuangan 84 Badan Penghubung Sekretariat Kepala Sub Bidang Promosi, Data Dan Informasi Daerah 85 Badan Penghubung Sekretariat Kepala Sub Bidang Sarana Dan Pelayanan 86 Badan Penghubung Sekretariat Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga 87 Badan Penghubung Sekretariat Bendahara 88 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan 89 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Sekretariat Sekretaris 90 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kepala Bidang 91 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Kepala Bidang 92 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Kepala Bidang 93 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Kepala Bidang 94 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 95 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 10 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 96 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Sekretariat Bendahara 97 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepala Dinas 98 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Sekretariat Sekretaris 99 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Bidang Ketenagalistrikan Kepala Bidang 100 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Bidang Energi Kepala Bidang 101 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Bidang Geologi Dan Air Tanah Kepala Bidang 102 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Bidang Minerba Kepala Bidang 103 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 104 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset 105 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Sekretariat Bendahara 106 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral UPTD Laboratorium Kepala UPTD Laboratorium 107 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral UPTD Laboratorium Kasi Jasa Laboratorium Dan Data / Informasi Geografis 108 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral UPTD Laboratorium Kasi Peralatan Pemboran, Eksplorasi Dan Produksi 109 Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kepala Dinas 110 Dinas Kehutanan Sekretariat Sekretaris 111 Dinas Kehutanan Bidang Tata Guna Dan Pemanfaatan Hutan Kepala Bidang 112 Dinas Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (KSDAE) Kepala Bidang 113 Dinas Kehutanan Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Kepala Bidang 114 Dinas Kehutanan Sekretariat Bendahara 115 Dinas Kehutanan Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 116 Dinas Kehutanan Sekretariat Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan 117 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu Kepala UPTD 118 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 119 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu Kepala Sub Bagian Tata Usaha 120 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 11 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 121 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 122 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu Kepala UPTD 123 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 124 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu Kepala Sub Bagian Tata Usaha 125 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 126 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli Kepala UPTD 127 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 128 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli Kepala Subbagian Tata Usaha 129 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 130 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur Kepala UPTD 131 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 132 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur Kepala Subbagian Tata Usaha 133 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 134 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah Kepala UPTD 135 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 136 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah Kepala Subbagian Tata Usaha 137 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat Kepala UPTD 138 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Pemerdayaan Masyarakat 139 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemamfaatan Hutan 140 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 12 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 141 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 142 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda Kepala UPTD 143 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 144 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda Kepala Subbagian Tata Usaha 145 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 146 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang Kepala UPTD 147 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 148 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang Kepala Sub Bagian Tata Usaha 149 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 150 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa Kepala UPTD 151 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 152 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa Kepala Sub Bagian Tata Usaha 153 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 154 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama Kepala UPTD 155 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 156 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama Kepala Subbagian Tata Usaha 157 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-Budong Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 158 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-Budong Kepala UPTD 159 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-Budong Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 160 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-Budong Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 13 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 161 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat 162 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang Kepala UPTD 163 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 164 Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang Kepala Sub Bagian Tata Usaha 165 Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kepala Dinas 166 Dinas Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Sekretaris 167 Dinas Kelautan Dan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Dan Tata Ruang Kelautan Kepala Bidang 168 Dinas Kelautan Dan Perikanan Bidang Perikanan Budidaya Kepala Bidang 169 Dinas Kelautan Dan Perikanan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kepala Bidang 170 Dinas Kelautan Dan Perikanan Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kepala Bidang 171 Dinas Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 172 Dinas Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset 173 Dinas Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Bendahara 174 Dinas Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Bendahara Pengeluaran 175 Dinas Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Bendahara APBN 176 Dinas Kelautan Dan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kepala Unit 177 Dinas Kelautan Dan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kepala Sub Bagian Tata Usaha 178 Dinas Kelautan Dan Perikanan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang Kepala Unit 179 Dinas Kelautan Dan Perikanan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang Kepala Seksi Produksi, Peningkatan Mutu Dan Standarisasi 180 Dinas Kelautan Dan Perikanan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang Kepala Seksi Informasi Dan Pemasaran Benih 181 Dinas Kelautan Dan Perikanan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang Kepala Sub Bagian Tata Usaha 182 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kepala Dinas 183 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Sekretariat Sekretaris 184 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kepala Bidang 185 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga Kepala Bidang 186 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Bidang Layanan Kepemudaan Kepala Bidang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 14 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 187 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 188 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Sekretariat Bendahara 189 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga UPTD Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Kepala UPTD PPAP & PSPO 190 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga UPTD Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPAP & PSPO 191 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga UPTD Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Kasi.Pendidikan Dan Pelatihan UPTD PPAP & PSPO 192 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga UPT Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Kasi. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana UPTD PPAP & PSPO 193 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga UPT Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Bendahara APBN 194 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepala Dinas 195 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretariat Sekretaris 196 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data Kepala Bidang 197 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Kepala Bidang 198 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Kepala Bidang 199 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 200 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretariat Bendahara 201 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kepala Dinas 202 Dinas Kesehatan Sekretariat Sekretaris 203 Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang 204 Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kepala Bidang 205 Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Kepala Bidang 206 Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Darah Kepala UPTD 207 Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat 208 Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat 209 Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa 210 Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 15 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 211 Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 212 Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Kepala Seksi Kefarmasian Dan Alkes 213 Dinas Kesehatan Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 214 Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Darah Kepala Sub Bagian Tata Usaha 215 Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Darah Kepala Seksi Pemantapan Mutu Dan Bimbingan Teknis 216 Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Darah Kepala Seksi Pelayanan 217 Dinas Kesehatan Sekretariat Bendahara 218 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kepala Dinas 219 Dinas Ketahanan Pangan Sekretariat Sekretaris 220 Dinas Ketahanan Pangan Bidang Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan Kepala Bidang 221 Dinas Ketahanan Pangan Bidang Ketersediaan, Sumber Daya Dan Kerawanan Pangan Kepala Bidang 222 Dinas Ketahanan Pangan Bidang Distribusi, Cadangan Dan Harga Pangan Kepala Bidang 223 Dinas Ketahanan Pangan Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 224 Dinas Ketahanan Pangan Sekretariat Bendahara 225 Dinas Ketahanan Pangan UPT Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) Kepala Unit 226 Dinas Ketahanan Pangan UPT Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) Kepala Seksi Manajer Mutu 227 Dinas Ketahanan Pangan UPT Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) Kepala Seksi Manajer Teknis 228 Dinas Ketahanan Pangan UPT Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 229 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kepala Dinas 230 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Sekretariat Sekretaris 231 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kepala Dinas 232 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Bidang Aplikasi Dan Informatika Kepala Bidang 233 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Bidang Statistik Kepala Bidang 234 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Bidang Persandian Kepala Bidang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 16 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 235 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Kepala Bidang 236 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 237 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Sekretariat Bendahara Barang Milik Daerah 238 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas 239 Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat Sekretaris 240 Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kepala Bidang 241 Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas Kepala Bidang 242 Dinas Lingkungan Hidup Bidang Penataan Dan Penaatan PPLH Kepala Bidang 243 Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 244 Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat Bendahara 245 Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan Kepala Unit 246 Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 247 Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan Kasi Pengujian UPTD Laboratorium 248 Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan Kasi Pengendali Mutu UPTD Laboratorium 249 Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Pengelola Limbah B3 Lingkungan Kepala Unit 250 Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Pengelola Limbah B3 Lingkungan Kasi Penjamin Pengelola LB3 UPTD Pengelola L83 251 Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Pengelola Limbah B3 Lingkungan Kasi Pengelola LB3 UPTD Pengelola L83 252 Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Pengelola Limbah B3 Lingkungan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 253 Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Kepala Dinas 254 Dinas Pariwisata Sekretariat Sekretaris 255 Dinas Pariwisata Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Pengendalian Industri Pariwisata Kepala Bidang 256 Dinas Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kepala Bidang 257 Dinas Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata Kepala Bidang 258 Dinas Pariwisata Bidang Kelembagaan Dan Kemitraan Pariwisata Kepala Bidang 259 Dinas Pariwisata Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 260 Dinas Pariwisata Sekretariat Bendahara 261 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepala Dinas 262 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sekretariat Sekretaris Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 17 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 263 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang Kepala Bidang 264 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Pengelolaan Sumber Daya Air Kepala Bidang 265 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Kepala Bidang 266 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kepala Bidang 267 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Jasa Konstruksi Kepala Bidang 268 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 269 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Wilayah Sungai Kepala Seksi Operasional Pelaksanaan Dan Pemeliharaan 270 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Wilayah Sungai Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengawasan Teknis 271 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Wilayah Sungai Kepala Sub Bagian Tata Usaha 272 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Wilayah Sungai Kepala Unit 273 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Pengujian Dan Standarisasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha 274 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Pengujian Dan Standarisasi Kepala Seksi Standarisasi 275 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Pengujian Dan Standarisasi Kepala Seksi Pengujian 276 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Pengujian Dan Standarisasi Kepala Unit 277 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Jalan Dan Jembatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 278 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Jalan Dan Jembatan Kepala Seksi Peralatan Dan Bahan Jalan 279 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Jalan Dan Jembatan Kepala Seksi Jalan Dan Jembatan 280 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPT Jalan Dan Jembatan Kepala Unit 281 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sekretariat Bendahara Pengeluaran 282 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sekretariat Bendahara Penerimaan 283 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang Kepala Seksi Pengendalian Dan Pengawasan 284 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang 285 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Pengelolaan Sumber Daya Air Kepala Seksi Sungai, Pantai Dan Waduk 286 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Pengelolaan Sumber Daya Air Kepala Seksi Irigasi Dan Rawa 287 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Pengelolaan Sumber Daya Air Bendahara 288 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Kepala Seksi Penataan Bangunan Dan Lingkungan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 18 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 289 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Kepala Seksi Air Minum 290 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Bendahara 291 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kepala Seksi Pembangunan Jembatan 292 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kepala Seksi Pembangunan Jalan 293 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Bendahara 294 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Jasa Konstruksi Kepala Seksi Kerja Sama, Pemberdayaan Dan Pengembangan Sdm 295 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Jasa Konstruksi Kepala Seksi Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi 296 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kepala Dinas 297 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Sekretariat Sekretaris 298 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepala Bidang 299 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna Kepala Bidang 300 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bidang Pemerintahan Desa Kepala Bidang 301 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bidang Pelayanan Sosial Dasar Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Kepala Bidang 302 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 303 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset 304 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Sekretariat Bendahara 305 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kepala Dinas 306 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sekretariat Sekretaris 307 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak Kepala Bidang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 19 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 308 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kepala Bidang 309 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bidang Pemenuhan Hak Anak Kepala Bidang 310 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data Dan Informasi Kepala Bidang 311 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kepala Sub Bagian Tata Usaha 312 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut 313 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kepala Sub Bagian Pengaduan 314 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kepala Unit 315 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 316 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sekretariat Bendahara 317 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas 318 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Sekretaris 319 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 320 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Bendahara Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 20 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 321 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Dinas 322 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Sekretaris 323 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Kepala Bidang 324 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Sekolah Menengah Atas Kepala Bidang 325 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Khusus,Tugas Pembantuan Paud Dan Pendidikan Dasar Kepala Bidang 326 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kepala Bidang 327 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Kepala Bidang 328 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPT Taman Budaya Dan Museum Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Seni Budaya 329 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPT Taman Budaya Dan Museum Kepala Seksi Pelestarian Seni Budaya Dan Permuseuman 330 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPT Taman Budaya Dan Museum Kepala Unit 331 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPT Taman Budaya Dan Museum Kepala Sub Bagian Tata Usaha 332 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPT Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan (BPTIKPK) Kepala Seksi Pemanfaatan 333 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPT Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan (BPTIKPK) Kepala Seksi Evaluasi 334 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPT Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan (BPTIKPK) Kepala Unit 335 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPT Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan (BPTIKPK) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 336 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Topoyo Kepala Sekolah 337 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Tapango Kepala Sekolah 338 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Sulbar Kepala Sekolah 339 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Rea Timur / SPPN Polman Kepala Sekolah 340 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Pariwisata Mamasa Kepala Sekolah 341 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Papalang Kepala Sekolah 342 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Paku Kepala Sekolah 343 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Luyo Kepala Sekolah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 21 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 344 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Limboro Kepala Sekolah 345 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Lambanan Kepala Sekolah 346 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Labuang Kepala Sekolah 347 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Karossa Kepala Sekolah 348 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Kalumpang Kepala Sekolah 349 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Campalagian Kepala Sekolah 350 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Bulo Kepala Sekolah 351 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Balanipa Kepala Sekolah 352 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri Alu Kepala Sekolah 353 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 9 Majene Kepala Sekolah 354 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 8 Majene Kepala Sekolah 355 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 7 Majene Kepala Sekolah 356 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 6 Majene Kepala Sekolah 357 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 5 Majene Kepala Sekolah 358 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 4 Majene Kepala Sekolah 359 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 3 Majene Kepala Sekolah 360 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 2 Polewali Kepala Sekolah 361 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 2 Pasangkayu Kepala Sekolah 362 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 2 Majene Kepala Sekolah 363 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 2 Baras Kepala Sekolah 364 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tutar Kepala Sekolah 365 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tommo Kepala Sekolah 366 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tobadak Kepala Sekolah 367 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tinambung Kepala Sekolah 368 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tikke Kepala Sekolah 369 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tapalang Barat Kepala Sekolah 370 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tapalang Kepala Sekolah 371 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tanduk Kalua Kepala Sekolah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 22 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 372 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Tabulahan Kepala Sekolah 373 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Sumarorong Kepala Sekolah 374 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Sesenapadang Kepala Sekolah 375 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Sarudu Kepala Sekolah 376 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Sarjo Kepala Sekolah 377 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Rantebulahan Timur Kepala Sekolah 378 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Rangas Kepala Sekolah 379 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Polewali Kepala Sekolah 380 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Pasangkayu Kepala Sekolah 381 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Pana Kepala Sekolah 382 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Messawa Kepala Sekolah 383 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Mehalaan Kepala Sekolah 384 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Mamuju Kepala Sekolah 385 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Mamasa Kepala Sekolah 386 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Majene Kepala Sekolah 387 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Lariang Kepala Sekolah 388 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Dapurang Kepala Sekolah 389 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Buntu Malangka Kepala Sekolah 390 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Budong Budong Kepala Sekolah 391 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Bonehau Kepala Sekolah 392 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Baras Kepala Sekolah 393 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Bambang Kepala Sekolah 394 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Bambalamutu Kepala Sekolah 395 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Aralle Kepala Sekolah 396 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri Matakali Kepala Sekolah 397 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri Masewe Kepala Sekolah 398 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 4 Polewali Kepala Sekolah 399 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 3 Polewali Kepala Sekolah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 23 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 400 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 3 Mamuju Kepala Sekolah 401 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 3 Majene Kepala Sekolah 402 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 3 Kalukku Kepala Sekolah 403 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 3 Budong-Budong Kepala Sekolah 404 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 3 Bambang Kepala Sekolah 405 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Topoyo Kepala Sekolah 406 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Tommo Kepala Sekolah 407 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Tobadak Kepala Sekolah 408 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Tapalang Kepala Sekolah 409 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Polewali Kepala Sekolah 410 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Pasangkayu Kepala Sekolah 411 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Mamuju Kepala Sekolah 412 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Majene Kepala Sekolah 413 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Karossa Kepala Sekolah 414 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Kalukku Kepala Sekolah 415 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Campalagian Kepala Sekolah 416 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Buntu Malangka Kepala Sekolah 417 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Budong-Budong Kepala Sekolah 418 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Bonehau Kepala Sekolah 419 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 2 Bambang Kepala Sekolah 420 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Wonomulyo Kepala Sekolah 421 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tubbi Taramanu Kepala Sekolah 422 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Topoyo Kepala Sekolah 423 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tommo Kepala Sekolah 424 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tobadak Kepala Sekolah 425 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tinambung Kepala Sekolah 426 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tikke Raya Kepala Sekolah 427 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tapango Kepala Sekolah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 24 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 428 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tapalang Barat Kepala Sekolah 429 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tapalang Kepala Sekolah 430 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tammerodo Kepala Sekolah 431 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tabulahan Kepala Sekolah 432 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Sumarorong Kepala Sekolah 433 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Simboro Kepala Sekolah 434 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Sesena Padang Kepala Sekolah 435 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Sendana Kepala Sekolah 436 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Sarudu Kepala Sekolah 437 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Sarjo Kepala Sekolah 438 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Sampaga Kepala Sekolah 439 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Rantebulahan Timur Kepala Sekolah 440 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Polewali Kepala Sekolah 441 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Pasangkayu Kepala Sekolah 442 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Papalang Kepala Sekolah 443 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Pangale Kepala Sekolah 444 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Pana Kepala Sekolah 445 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Pamboang Kepala Sekolah 446 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Nosu Kepala Sekolah 447 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Messawa Kepala Sekolah 448 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Mehalaan Kepala Sekolah 449 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Matangnga Kepala Sekolah 450 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Mamuju Kepala Sekolah 451 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Mambi Kepala Sekolah 452 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Mamasa Kepala Sekolah 453 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Malunda Kepala Sekolah 454 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Majene Kepala Sekolah 455 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Lariang Kepala Sekolah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 25 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 456 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Karossa Kepala Sekolah 457 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Kalumpang Kepala Sekolah 458 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Kalukku Kepala Sekolah 459 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Duripoku Kepala Sekolah 460 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Dapurang Kepala Sekolah 461 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Campalagian Kepala Sekolah 462 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Buntumalangka Kepala Sekolah 463 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Bulutaba Kepala Sekolah 464 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Budong-Budong Kepala Sekolah 465 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Bonehau Kepala Sekolah 466 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Baras Kepala Sekolah 467 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Bambang Kepala Sekolah 468 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Bambalamutu Kepala Sekolah 469 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Bambaira Kepala Sekolah 470 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Balla Kepala Sekolah 471 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Aralle Kepala Sekolah 472 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Alu Kepala Sekolah 473 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Wonomulyo Kepala Sekolah 474 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Tobadak Kepala Sekolah 475 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Polewali Kepala Sekolah 476 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat Kepala Sekolah 477 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Pasangkayu Kepala Sekolah 478 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Pamboang Kepala Sekolah 479 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Mapilli Kepala Sekolah 480 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Mamasa Kepala Sekolah 481 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Malunda Kepala Sekolah 482 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Lutang Kepala Sekolah 483 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Campalagian Kepala Sekolah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 26 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 484 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Bonde-Bonde Kepala Sekolah 485 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SLB Negeri Baitang Kepala Sekolah 486 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 487 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset 488 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Bendahara 489 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah III Kepala Cabang 490 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah II Kepala Cabang 491 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah I Kepala Cabang 492 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Seksi Pembinaan SMK Cab. Dinas Wilayah II 493 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah II 494 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Seksi Pembinaan SMK Cab. Dinas Wilayah I 495 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Seksi Pembinaan SMA Dan SLB Cab. Dinas Wilayah I 496 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah I 497 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Seksi Pembinaan SMA Dan SLB Cab. Dinas Wilayah II 498 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah III 499 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kepala Dinas 500 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sekretariat Sekretaris 501 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Bidang Perindustrian Kepala Bidang 502 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Bidang Perdagangan Kepala Bidang 503 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Bidang Koperasi Dan UKM Kepala Bidang 504 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kepala Unit 505 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 27 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 506 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kepala Seksi Jaminan Mutu 507 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kepala Seksi Pengujian UPTD (BPSMB) 508 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 509 Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sekretariat Bendahara 510 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kepala Dinas 511 Dinas Perhubungan Sekretariat Sekretaris 512 Dinas Perhubungan Bidang Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan Dan Perkeretaapian Kepala Bidang 513 Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Kepala Bidang 514 Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepala Bidang 515 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III (Mateng-Pasangkayu) Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan Terminal 516 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III (Mateng-Pasangkayu) Kepala Unit 517 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III (Mateng-Pasangkayu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 518 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III (Mateng-Pasangkayu) Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Dan ASDP 519 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II (Majene- Mamuju) Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan Terminal 520 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II (Majene- Mamuju) Kepala Unit 521 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II (Majene- Mamuju) Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Dan ASDP 522 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II (Majene- Mamuju) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 523 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I (Mamasa-Polewali) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 524 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I (Mamasa-Polewali) Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan Terminal 525 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I (Mamasa-Polewali) Kepala Unit 526 Dinas Perhubungan UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I (Mamasa-Polewali) Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Dan ASDP Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 28 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 527 Dinas Perhubungan Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 528 Dinas Perhubungan Sekretariat Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan 529 Dinas Perhubungan Sekretariat Bendahara 530 Dinas Perhubungan Bidang Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan Dan Perkeretaapian Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dan Kebandarudaraan 531 Dinas Perhubungan Bidang Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan Dan Perkeretaapian Kepala Seksi Perkeretaapian 532 Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Kepala Seksi Kepelabuhanan 533 Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Dan ASDP 534 Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepala Seksi Angkutan 535 Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepala Seksi Terminal 536 Dinas Perkebunan Daerah Dinas Perkebunan Daerah Kepala Dinas 537 Dinas Perkebunan Daerah Sekretariat Sekretaris 538 Dinas Perkebunan Daerah Bidang Prasarana, Sarana Dan Kelembagaan Kepala Bidang 539 Dinas Perkebunan Daerah Bidang Perlindungan Perkebunan Kepala Bidang 540 Dinas Perkebunan Daerah Bidang Perbenihan Dan Produksi Kepala Bidang 541 Dinas Perkebunan Daerah Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kepala Bidang 542 Dinas Perkebunan Daerah UPTD BPPTP Kepala Seksi Perbenihan 543 Dinas Perkebunan Daerah UPTD BPPTP Kepala Unit 544 Dinas Perkebunan Daerah UPTD BPPTP Kepala Subbagian Tata Usaha 545 Dinas Perkebunan Daerah UPTD BPPTP Kepala Seksi Proteksi 546 Dinas Perkebunan Daerah UPTD BP2MBP Kepala Seksi Sertifikasi Dan Pengujian Mutu 547 Dinas Perkebunan Daerah UPTD BP2MBP Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih 548 Dinas Perkebunan Daerah UPTD BP2MBP Kepala Unit 549 Dinas Perkebunan Daerah UPTD BP2MBP Kepala Subbagian Tata Usaha 550 Dinas Perkebunan Daerah Sekretariat Bendahara 551 Dinas Perkebunan Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 552 Dinas Perkebunan Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset 553 Dinas Perkebunan Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan 554 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kepala Dinas 555 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sekretariat Sekretaris 556 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kepala Bidang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 29 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 557 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan Dan Pelestarian Kepala Bidang 558 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang 559 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Arsip Kepala Bidang 560 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 561 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sekretariat Bendahara 562 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kepala Dinas 563 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sekretariat Sekretaris 564 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bidang Perumahan Kepala Bidang 565 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bidang Permukiman Kepala Bidang 566 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bidang Pertanahan Kepala Bidang 567 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sekretariat Bendahara 568 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 569 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sekretariat Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan 570 Dinas Sosial Dinas Sosial Kepala Dinas 571 Dinas Sosial Sekretariat Sekretaris 572 Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang 573 Dinas Sosial Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kepala Bidang 574 Dinas Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin Kepala Bidang 575 Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial Kepala Bidang 576 Dinas Sosial UPTD Karya Wanita Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 577 Dinas Sosial UPTD Karya Wanita Kepala Seksi Program Dan Advokasi Sosial 578 Dinas Sosial UPTD Karya Wanita Kepala Sub Bagian Tata Usaha 579 Dinas Sosial UPTD Karya Wanita Kepala UPTD 580 Dinas Sosial Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan 581 Dinas Sosial Sekretariat Bendahara 582 Dinas Sosial Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 583 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Kepala Dinas 584 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Sekertariat Sekretaris 585 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Bidang Hortikultura Kepala Bidang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 30 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 586 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Bidang Pangan Kepala Bidang 587 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Bidang Penyuluhan, Prasarana Dan Sarana Pertanian Kepala Bidang 588 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kepala Bidang 589 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Sekertariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 590 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Sekertariat Bendahara Pengeluaran 591 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Sekertariat Bendahara APBN 592 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah Sekertariat Bendahara Penerimaan 593 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Holtikultura (BPSBTPH) Kepala UPTD BPSBTPH 594 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Holtikultura (BPSBTPH) Kepala Subbagian Tata Usaha 595 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kepala Seksi Sertifikasi Dan Pengujian Laboratorium 596 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Kultivar Dan Pengawasan Benih 597 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Kepala UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (Bphmt-Ib) 598 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Kepala Subbagian Tata Usaha 599 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Kepala Seksi Hijauan Makanan Ternak 600 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Seksi Perbibitan Ternak 601 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet Kepala UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet 602 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet Kepala Subbagian Tata Usaha Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 31 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 603 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet Kepala Seksi Kesehatan Hewan 604 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 605 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPTPH) Kepala UPT 606 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BPTPH) Kepala Subbagian Tata Usaha 607 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BPTPH) Kepala Seksi Pengamatan Pengendalian OPT Dan DPI 608 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BPTPH) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Dan Lab OPT 609 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BPTPH) Kepala UPT 610 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BPTPH) Kepala Subbagian Tata Usaha 611 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPTPH) Kepala Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura 612 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BPTPH) Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana 613 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPSBTPH) Kepala UPT 614 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPSBTPH) Kepala Subbagian Tata Usaha 615 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kepala Dinas 616 Dinas Tenaga Kerja Sekretaris Sekretaris 617 Dinas Tenaga Kerja Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kepala Bidang 618 Dinas Tenaga Kerja Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja Kepala Bidang 619 Dinas Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepala Bidang 620 Dinas Tenaga Kerja Sekretaris Kasubag Umum Dan Kepegawaian 621 Dinas Tenaga Kerja Sekretaris Bendahara 622 Dinas Tenaga Kerja Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan Dan Anak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 32 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 623 Dinas Tenaga Kerja Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 624 Dinas Tenaga Kerja Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja Kepala Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja 625 Dinas Tenaga Kerja Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja Kepala Seksi Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja 626 Dinas Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepala Seksi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenga Kerja 627 Dinas Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Kelembagaan Dan Kerja Sama Hubungan Industrial 628 Dinas Tenaga Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat Kepala UPTD BLK Provinsi Sulawesi Barat 629 Dinas Tenaga Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat Kasubag Tu UPTD BLK Provinsi Sulawesi Barat 630 Dinas Tenaga Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat Kasi Penyelengaraan Dan Pemasaran & Latihan UPTD BLK 631 Dinas Tenaga Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat Kasi Program Dan Evaluasi Pada UPTD BLK 632 Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Wilayah I Kepala UPTD Pengawasan Wilayah I 633 Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Wilayah I Tata Usaha UPTD Pengawasan Wilayah I 634 Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Wilayah I I Kepala UPTD Pengawasan Wilayah II 635 Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Wilayah I I Tata Usaha UPTD Pengawasan Wilayah II 636 Dinas Transmigrasi Dinas Transmigrasi Kepala Dinas 637 Dinas Transmigrasi Sekretariat Sekretaris 638 Dinas Transmigrasi Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi Kepala Bidang 639 Dinas Transmigrasi Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kepala Bidang 640 Dinas Transmigrasi Bidang Pembangunan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi Kepala Bidang 641 Dinas Transmigrasi Bidang Fasilitasi Pertanahan Dan Pelatihan Transmigrasi Kepala Bidang 642 Dinas Transmigrasi Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 643 Dinas Transmigrasi Sekretariat Bendahara 644 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektur Daerah 645 Inspektorat Daerah Sekretariat Sekretaris 646 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 33 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 647 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah III 648 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah II 649 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah I 650 Inspektorat Daerah Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 651 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) 652 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Auditor 653 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Bendahara 654 Sebuku Energi Malaqbi (Perumda) BUMD Direktur Utama 655 Sebuku Energi Malaqbi (Perumda) BUMD Direktur Operasional 656 Sebuku Energi Malaqbi (Perumda) BUMD Dewan Pengawas ASN 657 Sebuku Energi Malaqbi (Perumda) BUMD Dewan Pengawas Independe 658 Sebuku Energi Malaqbi (Perumda) BUMD Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) 659 Sebuku Energi Malaqbi (Perumda) BUMD Direktur Keuangan 660 Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) BUMD Direktur Utama 661 Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) BUMD Direktur Operasional 662 Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) BUMD Direktur Keuangan 663 Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) BUMD Dewan Komisaris Independen 664 Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) BUMD Dewan Komisaris Asn 665 Rumah Sakit Umum Daerah Direksi Direktur 666 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Kepala Bidang 667 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Keperawatan Kepala Bidang 668 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Pelayanan Kepala Bidang 669 Rumah Sakit Umum Daerah Bagian Tata Usaha Kepala Bagian 670 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Kepala Sub Bidang Rekam Medik 671 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Kepala Sub Bidang Program Evaluasi Dan Litbang 672 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Kepala Sub Bidang Pemasaran Dan Informasi 673 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Pelayanan Kepala Sub Bidang Pelayanan Medik 674 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Pelayanan Kepala Sub Bidang Penunjang Medik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 34 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 675 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Pelayanan Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Pelayanan 676 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Keperawatan Kepala Sub Bidang Bina Diklat Keperawatan 677 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Keperawatan Kepala Sub Bidang Asuhan Keperawatan 678 Rumah Sakit Umum Daerah Bidang Keperawatan Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Keperawatan 679 Rumah Sakit Umum Daerah Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Umum Dan URT 680 Rumah Sakit Umum Daerah Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Keuangan 681 Rumah Sakit Umum Daerah Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Kepegawaian 682 Rumah Sakit Umum Daerah Bagian Tata Usaha Bendahara 683 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Sekretariat Sekretaris 684 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Bidang 685 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah Kepala Bidang 686 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran Kepala Bidang 687 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kepala Bidang 688 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Sekretariat Bendahara 689 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 690 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Sekretariat Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset 691 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Sekretariat Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan 692 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kepala Satuan 693 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Seksi Pengendalian Dan Pengamanan 694 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 695 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah Kepala Seksi Evaluasi Dan Pengawasan 696 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan 697 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Operasional 698 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran Kepala Seksi Koordinasi Dan Kerjasama Antar Wilayah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 35 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 699 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kepala Seksi Kerja Sama 700 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian 701 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah 702 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Bendahara 703 Sekretariat Daerah Biro Umum Kepala Biro 704 Sekretariat Daerah Biro Umum Kepala Bagian Rumah Tangga Dan Pelayanan Umum 705 Sekretariat Daerah Biro Umum Kepala Bagian Administrasi Pimpinan 706 Sekretariat Daerah Biro Umum Kepala Bagian Administrasi Keuangan Dan Aset 707 Sekretariat Daerah Biro Umum Bendahara 708 Sekretariat Daerah Biro Umum Bendahara 709 Sekretariat Daerah Biro Umum Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian 710 Sekretariat Daerah Biro Umum Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli 711 Sekretariat Daerah Biro Umum Kepala Subbagian Materi, Komunikasi Pimpinan Dan Protokol 712 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Kepala Biro 713 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 714 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Bendahara 715 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Kepala Biro 716 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa 717 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa 718 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Bendahara 719 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Kepala Sub Bagian Administrasi Dan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa 720 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Biro 721 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Pemerintahan Umum 722 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Bendahara 723 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 724 Sekretariat Daerah Biro Organisasi Kepala Biro 725 Sekretariat Daerah Biro Organisasi Kepala Bagian Tata Laksana Dan Pelayanan Publik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 36 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 726 Sekretariat Daerah Biro Organisasi Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja 727 Sekretariat Daerah Biro Organisasi Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan 728 Sekretariat Daerah Biro Organisasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha 729 Sekretariat Daerah Biro Organisasi Bendahara 730 Sekretariat Daerah Biro Hukum Kepala Biro 731 Sekretariat Daerah Biro Hukum Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota 732 Sekretariat Daerah Biro Hukum Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM 733 Sekretariat Daerah Biro Hukum Kepala Sub Bagian Tata Usaha 734 Sekretariat Daerah Biro Hukum Bendahara 735 Sekretariat Daerah Asisten Asisten Bidang Pemerintahan 736 Sekretariat Daerah Asisten Asisten Bidang Administrasi Umum 737 Sekretariat Daerah Asisten Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan 738 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretaris DPRD 739 Sekretariat DPRD Bagian Umum Dan Keuangan Kepala Bagian 740 Sekretariat DPRD Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Kepala Bagian 741 Sekretariat DPRD Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Kepala Bagian 742 Sekretariat DPRD Bagian Umum Dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum 743 Sekretariat DPRD Bagian Keuangan Bendahara 744 Staf Ahli Staf Ahli Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik 745 Staf Ahli Staf Ahli Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Aparatur 746 Staf Ahli Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan 747 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Antar Lembaga 748 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Keagamaan 749 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Ekonomi 750 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Penerjemah 751 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Hubungan Ke Mahasiswaan 752 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Informasi Dan Teknologi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 37 NO INSTANSI UNIT KERJA JABATAN 753 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan 754 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Hubungan Antar Bidang Partai Politik 755 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Urusan Kepemudaan 756 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Manajemen, Birokrasi Dan Manejemn Publik 757 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Pendidikan Informasi Dan Teknologi 758 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Pemerintahan 759 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Ekonomi 760 Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Bidang Hukum Tata Pemerintahan 761 Sekretaris Pribadi Sekretaris Pribadi Sekretris Pribadi Gubernur 762 Sekretaris Pribadi Sekretaris Pribadi Sekretris Pribadi Wakil Gubernur 763 Ajudan Ajudan Ajudan Gubernur 764 Ajudan Ajudan Ajudan Wakil Gubernur GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum, ${ttd} SUHENDRA, S.H., CfrA, Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19840517 200902 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022