DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2023

Nomor: 31
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminann Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja SALINAN
9.Badan ... menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama di Sulawesi Barat.
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7.Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaat atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang terdaftar.
8.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program JKK, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
10.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerja bagi para Pekerja Sosial Keagamaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah :

a.sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial sehingga Pekerja Sosial Keagamaan dapat bekerja dengan tenang, produktif serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
b.sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian Pekerja Sosial Keagamaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.sasaran penerima program;
b.persyaratan penerima program;
c.mekanisme pendataan dan verifikasi;
d.besaran iuran dan pendaftaran;
e.penganggaran;
f.pertanggungjawaban;
g.penanganan pengaduan dan koordinasi;
h.pemberhentian Kepesertaan;
i.pengawasan; dan
j.penyelesaian sengketa.
1. 4.guru ...

BAB IV

SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran penerima program ini meliputi Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani ummat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

(1)Penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja Sosial Keagamaan meliputi :
1. a.agama islam
  1. 1.imam masjid;
  2. 2.marbot masjid;
  3. 3.guru mengaji; dan
  4. 4.muballigh.
2. b.agama kristen
  1. 1.koster;
  2. 2.guru sekolah minggu;
  3. 3.pendeta;
  4. 4.majelis jemaat; dan
  5. 5.tata usaha.
3. c.agama katolik
  1. 1.pastor;
  2. 2.frater;
  3. 3.biarawati;
  4. 4.prodiakon;
  5. 5.pengantar; dan
  6. 6.guru sekolah minggu.
4. d.agama hindu
  1. 1.pinandhita;
  2. 2.serati;
  3. 3.parisada hindu dharma Indonesia;
  4. 4.guru pasraman;
  5. 5.bendesa adat; dan
  6. 6.pecalang.
5. e.agama budha
  1. 1.bhikku/i, samanera/i;
  2. 2.pandita;
  3. 3.upacarika, upasaka/upasika; dan BAB VIII ...
  4. 4.guru agama budha sekolah minggu.
(2)Memiliki nama jelas yang bertanggung jawab terkait database KTP-el.

BAB VI

MEKANISME PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 7

Pendataan Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh biro pemerintahan dan kesejahterahan rakyat yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 8

(1)Pendataan pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh Tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.biro pemerintahan kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah;
2. b.dinas tenaga kerja Daerah;
3. c.badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
4. d.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. e.dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
6. f.Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan
7. g.BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Hasil verifikasi pendataan Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil verifikasi, paling lambat sebelum penetapan rencana kerja pemerintah Daerah.
(5)Berita Acara hasil verifikasi Pekerja Sosial Keagamaan di tetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran.

BAB VII

BESARAN IURAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 9

Iuran program JKK dan JKM bagi peserta Pekerja Sosial Keagamaan ditetapkan sebagai berikut:

a.iuran JKK sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
b.iuran JKM sebesar Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.

Pasal 10

(1)Biro pemerintahan kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah melakukan pendaftaran kepesertaan Pekerja Sosial Keagamaan dalam program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pendaftaran Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011