DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 44 Tahun 2022

Nomor: 44
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perlindungan terhadap resiko kerja bagi para Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani ummat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ruang lingkupnya meliputi: a. sasaran penerima program; b. persyaratan penerima program; c. mekanisme pendataan; d. besaran iuran dan tata cara pembayaran; e. penganggaran; f. pertanggungjawaban; g. penanganan pengaduan dan koordinasi; h. pemberhentian Kepesertaan; i. pengawasan; dan j. penyelesaian sengketa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang 24 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); SALINAN MEMUTUSKAN…
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kewajiban Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 29).
14.Jaminan… MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalmnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah Pada Pemerintahan Daerah yang melaksankan Pengelolaan APBD.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dalam Keputusan gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebujakan Gubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/ Dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13.Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaat atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang terdaftar.
14.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerja bagi para Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani ummat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

a.sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial sehingga pekerja sosial keagamaan dapat bekerja dengan tenang, produktif serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
b.sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.sasaran penerima program;
b.persyaratan penerima program;
c.mekanisme pendataan;
d.besaran iuran dan tata cara pembayaran;
e.penganggaran;
f.pertanggungjawaban;
g.penanganan pengaduan dan koordinasi;
h.pemberhentian Kepesertaan;
i.pengawasan; dan
j.penyelesaian sengketa.

BAB IV

SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani ummat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 8…

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

(1)Penduduk yang aktif bekerja sebagai pekerja Sosial Keagamaan meliputi :
1. a.agama islam
  1. 1.imam masjid;
  2. 2.marbot masjid;
  3. 3.guru pengaji; dan
  4. 4.muballigh.
2. b.agama kristen
  1. 1.koster;
  2. 2.guru sekolah minggu;
  3. 3.pendeta;
  4. 4.majelis jemaat; dan
  5. 5.tata usaha.
3. c.agama katolik
  1. 1.pastor;
  2. 2.frater;
  3. 3.biarawati;
  4. 4.prodiakon;
  5. 5.pengantar; dan
  6. 6.guru sekolah minggu.
4. d.agama hindu
  1. 1.pinandhita;
  2. 2.serati;
  3. 3.parisada hindu dharma Indonesia;
  4. 4.guru pasraman;
  5. 5.bendesa adat; dan
  6. 6.pecalang.
5. e.agama budha
  1. 1.bhikku/i, samanera/i;
  2. 2.pandita;
  3. 3.upacarika, upasaka/upasika; dan
  4. 4.guru agama budha sekolah minggu.
(2)Memiliki nama jelas yang bertanggung jawab terkait database KTP-el.

BAB VI

MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

(3)Verifikasi…

Pasal 8

(1)Daftar calon peserta diverifikasi oleh Tim yang terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja Daerah, Biro Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat, BPKPD, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Hasil verifikasi calon peserta sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta Pekerja Sosial Keagamaan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.besarnya iuran JKK sebesar Rp10.000 perbulan; dan
2. b.besarnya iuran JKM sebesar Rp6.800 perbulan.
(2)Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanggung melalui pola pembiayaan bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas Tenaga Kerja untuk Kepesertaan Pekerja Sosial Keagamaan.
(3)Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Dinas Tenaga Kerja yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya atau bisa dibayarkan secara sekaligus sebesar 12 (Dua Belas) Bulan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…