DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2018

Nomor: 33
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan beberapa struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari beberapa organisasi perangkat daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa tugas dan fungsi Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mewadahi beberapa tugas dan fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 dan Peratuan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan dalam Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Pasal 214

(1)Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informasi meliputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Persandian dan Statistik, Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Bidang Penyelesaian Sengketa.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, berdasarkan rencana daerah dan nasional;
2. b.perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Informasi dan Komunikasi Publik Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik, Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  1. 2.Ketentuan dalam Pasal 215 huruf b, huruf c huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 215 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 215

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari :

a.sekretariat;
b.bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
c.bidang Tehnologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik;
d.bidang E-Goverment; dan
e.bidang penyelesaian sengketa Informasi Publik.
1. 3.Ketentuan dalam Pasal 225 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 225

(1)Bidang E-Goverment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf d, mempunyai tugas Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dalam urusan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Sistem Informasi, dan Pengelolaan Data Elektronik.
(2)Bidang E-Goverment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan penyusunan pedoman/kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
2. b.perumusan kebijakan urusan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
3. c.perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; 4
4. d.penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, rapat koordinasi dan pemantauan dalam Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
5. e.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
6. f.pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; dan
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik.
  1. 4.Ketentuan dalam Pasal 226 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 226 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 226

Bidang E-Goverment, terdiri atas :

a.seksi pengembangan aplikasi;
b.seksi pengelolaan sistem informasi; dan
c.seksi pengelolaan data elektronik.
1. 5.Ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 227

(1)Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a, mempunyai tugas :
1. a.menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Pengembangan Aplikasi;
2. b.menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Pengembangan Aplikasi;
3. c.membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Pengembangan Aplikasi;
5. e.menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
6. f.melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pemanfaatan Pengembangan Aplikasi;
7. g.mengembangkan Aplikasi SPBE pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
8. h.melakukan monev dan Koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah dalam pengembangan aplikasi;
9. i.meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dalam Pengembangan Aplikasi
10. j.melakukan layanan pengembangan proses bisnis, rekayasa teknik pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah;
11. k.melaksanakan Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi dalam implementasi E-Government; 5
12. l.melaksanakan desain, dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penyelenggaraan SPBE;
13. m.melaksanakan Analisis kebutuhan perangkat lunak dalam rangka pengembangan SPBE;
14. n.melakukan Rekayasa perangkat lunak dalam rangka mendukung penyelengaaraan SPBE; dan
15. o.melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b, mempunyai tugas :
1. a.menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Informasi;
2. b.menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Pengelolaan Sistem Informasi;
3. c.membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Informasi;
5. e.menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi;
6. f.melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
7. g.melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Smart City Kabupaten/Kota;
8. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat lunak dalam rangka memenuhi siklus hidup pengembangan software (Software Development Life Cycle);
9. i.melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sistem Informasi;
10. j.melaksanakan Fasilitasi layanan internet public;
11. k.melaksanakan pengelolaan konten Command Center; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(3)Seksi Pengelolaan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf c, mempunyai tugas :
1. a.menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengelolaan data elektronik;
2. b.menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan data elektronik;
3. c.membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelolaan data elektronik;
5. e.menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan data elektronik;
6. f.melaksanakan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Data Elektronik ;
7. g.melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang Pengelolaan Data Elektronik; 6
8. h.melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Data Elektronik;
9. i.menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan Data Elektronik;
10. j.menetapkan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan daerah;
11. k.melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
12. l.melaksanakan pengelolaan, pelayanan recovery data dan pengelolaan multimedia;
13. m.melaksanakan dan mengembangkan layanan interoperabilitas dan interkonektivitas data;
14. n.melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Data Elektronik dan Integrasi Sistem Informasi; dan
15. o.Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 231

Struktur organisasi Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7.Ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 311 berbunyi sebagai berikut : DINAS PARIWISATA DAERAH

Pasal 311

(1)Dinas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pariwisata Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

8.Ketentuan dalam Pasal 312 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 312 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 312

(1)Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.
(2)Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, 7 Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
2. b.penyelenggaraan perencanaan dan monitoring urusan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas urusan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
4. d.perencanaan teknis, struktur, dan standar pembinaan kepariwisataan; menyelenggarakan pembinaan teknis bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata lintas kabupaten/kota;
5. e.penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan Umum meliputi, bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
6. f.perumusan standar operasional Dinas Pariwisata, yang meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
7. g.pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional; pendayagunaan bantuan; dan pengawasan, penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
8. h.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang Kepariwisataan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
9. i.pengembangan koordinasi dan kemitraan pembangunan kepariwisataan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional; dan
10. j.pembinaan dan penyelenggaraan tugas kepariwisataan meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.
  1. 8.Ketentuan dalam Pasal 313 huruf d diubah, sehingga Pasal 313 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 313

Dinas Pariwisata, terdiri atas :

a.sekretariat ;
b.bidang pemasaran pariwisata;
c.bidang pengembangan destinasi pariwisata;
d.bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata; dan
e.bidang kelembagaan dan kemitraan pariwisata.
1. 9.Ketentuan dalam Pasal 320 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 320 berbunyi sebagai berikut : 8

Pasal 320

(1)Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata.
(2)Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. b.penyusunan rencana program bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang meliputi pengendalian objek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
3. c.pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang meliputi pengendalian objek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
4. d.pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait dan stakeholders dalam rangka pemgembangan destinasi pariwisata;
5. e.penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.pelaksanaan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
7. g.pengumpulan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
8. h.melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata;
9. i.melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 10.Ketentuan dalam Pasal 321 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 321 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 214

Pasal 215

Pasal 225

Pasal 226

Pasal 227

Pasal 231

Pasal 311

Pasal 312

Pasal 313

Pasal 320

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 45 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 214

Pasal 215

Pasal 225

Pasal 226

Pasal 227

Pasal 231

Pasal 311

Pasal 312

Pasal 313

Pasal 320

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 45 Tahun 2016