DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 45 Tahun 2016

Nomor: 45
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 445

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Dinas Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah antara lain Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagammana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia JDIH Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daeerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
10.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerahadalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat daerah.
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Peerintah Daerah.

Pasal 2

Dinas Daerah terdiri atas :

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
b.Dinas Kesehatan Daerah;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
e.Dinas Sosial Daerah;
f.Dinas Tenaga Kerja Daerah;
g.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
h.Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
i.Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
l.Dinas Perhubungan Daerah;
m.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
n.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
o.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
q.Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
r.Dinas Pariwisata Daerah;
s.Dinas Pertanian Daerah;
t.Dinas Kehutanan Daerah;
u.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
v.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah;
w.Dinas Transmigrasi Daerah; dan
x.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB II

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerahdan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Bidang Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Kebudayaan dan Ketenagaan.
b.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a.pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
b.pengelolaan data dan informasi dibidangpendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
c.koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
d.koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
e.penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
f.pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
g.pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
h.penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
i.koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
j.pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
k.pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
l.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah, terdiri atas :

a.Sekretariat;
b.Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA);
c.Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
d.Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
e.Bidang Kebudayaan; dan
f.Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

(1)Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(2)Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1),menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
2. b.pengelolaan data dan informasi dibidang bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
3. c.pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
4. d.pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
5. e.penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
6. f.pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
7. g.pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
8. h.pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
9. i.koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
10. j.pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
11. k.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 7

Sekretariat, terdiri atas :

a.Sub BagianProgram dan Pelaporan;
b.Sub BagianKeuangan dan Aset; dan
c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

(1)Sub BagianProgram dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
2. b.melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
4. d.melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. e.melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
6. f.melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
7. g.melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
8. h.melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
9. i.melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
10. j.melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
11. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Sub BagianKeuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal7hurufb,mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak- hak lain;
2. b.melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
3. c.melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
5. e.melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
6. f.melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
7. g.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
9. i.melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
10. j.melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
11. k.melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(3)Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7hurufc,mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
3. c.melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
4. d.melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
5. e.melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
6. f.melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
8. h.melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Bidang Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah atas.
(2)Bidang Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
2. b.pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
3. c.penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
4. d.penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
5. e.penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
6. f.penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. g.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
8. h.pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Bidang Sekolah Menengah Atas, terdiri atas :

a.SeksiKurikulum dan Penilaian;
b.SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
c.SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Isi peraturan

Teks445PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2018