DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 508

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat; Inspektorat Daerah; Dinas Daerah; Jabatan Perangkat Daerah; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
9.Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah .
10.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur.
11.Badan . . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
11.Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah.
14.Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat daerah.

Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah; dan
e.Badan Daerah.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretaris . . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. 1.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
2. 2.Biro Hukum.
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1. 1.Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
2. 2.Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
c.asisten administrasi umum, membawahi:
1. 1.Biro Organisasi; dan
2. 2.Biro Umum.

Pasal 6

Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
2. b.pengoordinasian . . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
4. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
5. d.pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
6. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 8

(1)Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
(2)Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
2. b.penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
3. c.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
4. d.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
5. e.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;
6. f.pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 9

. . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

Biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri atas:

a.Bagian Pemerintahan; dan
b.kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 10

(1)Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha.
(2)Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
5. e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemmbentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemmindahan ibukota;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
7. g.menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponomi/rupa bumi;
8. h.menyiapkan bahan tindaklanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota;
9. i.menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;
10. j.menyiapkan bahan penyelesaian aset bekas milik asing;
11. k.menyiapkan . . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
12. k.menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. l.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
14. m.menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban;
15. n.menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
16. o.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
17. p.melaksankan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
18. q.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi pertanahan;
19. r.melaksanakan perencanaan, penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
20. s.menyiapkan bahan rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPIMDA) Provinsi;
21. t.menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. u.menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
23. v.melaksanakan sistem pengendalian intern;
24. w.mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama antar daerah;
25. x.menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama antar daerah;
26. y.memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum-forum kerjasama daerah;
27. z.melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama antar daerah; aa. melaksanakan sistem pengendalian intern; bb. memfasilitasi penyusunan draf kerjasama luar negeri; cc. mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi; dd. menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama luar negeri; ee. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri; ff. mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama badan usaha/swasta/pihak ketiga; gg. memfasilitasi kerjasama pemerintah provinsi dengan badan usaha; hh. melakukan . . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). hh. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga; ii. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; jj. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; kk. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; dan ll. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Isi peraturan

Teks508PDFHirarki

Memuat teks peraturan…