DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Januari 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagainana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 … SALINAN 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah bebrapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
7.Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a butir 2), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
(2)Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang- undangan dan bantuan hukum;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
4. d.pembinaan …
5. d.pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi JDIH Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
  1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/kota serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten/kota.
(2)Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/kota;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/kota;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/kota;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum Kabupaten/kota; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Bagian Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia.
(2)Bagian Bantuan Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia; dan
5. e.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
  1. 4.Ketentuan …
  2. 4.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas:

a.melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengolahan kinerja;
b.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
c.melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
d.melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
e.melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
f.melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
g.melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
h.melaksanakan pemeliharaan perlengkapan biro;
i.melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Daerah; dan
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
1. 5.Setelah ayat (2) Pasal 23 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1), mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan.
(2)Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan; dan
4. d.pelaksanaan …
5. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.
(3)Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro dan ekonomi mikro;
2. b.penyusunan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
3. c.menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
4. d.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standart pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan
6. f.melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah;
(4)Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro dan ekonomi mikro;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah dan pengembangan serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
6. f.menyiapkan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
7. g.menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan, dan aneka usaha dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
8. h.menyiapkan …
9. h.menyiapkan bahan pelayanan teknis administrasi Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
10. i.menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
11. j.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
12. k.menyiapkan bahan penyusunan data Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
13. l.menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
14. m.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
15. n.menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan
16. o.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan pembangunan daerah.
(5)Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro dan ekonomi mikro;
2. b.menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
3. c.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;
6. f.menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;
7. g.menyiapkan …
8. g.menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
9. h.menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
10. i.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan
11. j.menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di daerah Provinsi, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c butir 1), mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik.
(2)Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik;
2. b.penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik;
3. c.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik;
4. d.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 7.Ketentuan huruf c Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Biro Organisasi, terdiri atas:

a.Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
b.Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
c.Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
1. 8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

…

Pasal 40

(1)Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan pelayanan publik.
(2)Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana meliputi peta proses bisnis, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pakaian dinas dan sarana prasarana dinas, kepegawaian dan pelayanan publik;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana meliputi peta proses bisnis, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pakaian dinas dan sarana prasarana dinas, kepegawaian dan pelayanan publik;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana meliputi peta proses bisnis, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pakaian dinas dan sarana prasarana dinas, kepegawaian dan pelayanan publik;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana meliputi peta proses bisnis, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pakaian dinas dan sarana prasarana dinas, kepegawaian dan pelayanan publik; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.
  1. 9.Ketentuan huruf a Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Sekretariat DPRD, terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Keuangan;
b.Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
c.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
1. 10.Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, Perlengkapan, Urusan rumah tangga, kepegawaian, ketertiban dan keamanan, rumah jabatan pimpinan dan memfasilitasi hubungan timbal balik DPRD dengan Pemerintah dan Masyarakat serta pendokumentasian dan publikasi Kegiatan.
(2)Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. b.mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. c.mengelola …
4. c.mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
5. d.memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
6. e.mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
7. f.menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
8. g.menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
9. h.menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
10. i.menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
11. j.menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. k.mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
13. l.memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
14. m.memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
15. n.menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
16. o.melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
17. p.mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
18. q.memperivikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
19. r.mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
20. s.mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
21. t.mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
22. u.menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
23. v.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 11.Ketentuan huruf d, huruf m dan huruf w Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…