DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang /jasa, metode pengadaan, dan pengendalian serta pengawasannya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berbentuk BLUD.
8.Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
9.Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
10.Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil
11.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12.Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. (diganti Pokja BLUD).
13.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelasanaan pengadaan barang /jasa.
14.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan E-purchasing.
15.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
17.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
19.Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 4
20.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
21.Swakelola adalah pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
22.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
23.Kontrak Pengadaan Baang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
24.Pengadaan secara elektrolit atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25.Layanan Pengadaan Secara Elektonik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektonik.
26.Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar,jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
27.E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.

Pasal 2

(1)Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
(2)Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1)Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk teknis kepada pejabat Pengelolaan BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan teknis pengadaan barang dan/atau jasa bagi BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang menerapkan PPK-BLUD.
(2)Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana. cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. 5

BAB II

ETIKA PENGADAAN

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat wajib mematuhi etika pengadaan, sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
b.bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran,serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa (conflict of interest);
f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosandan kebocoran keuangan negara atau daerah dalam pengadaan barang/jasa;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB III

PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa bersumber dari : jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang sah.

Pasal 6

(1)BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
(2)Pemberian fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.
(3)Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diutamakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang terkait langsung 6 dengan pemberian layanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(4)Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD.
(5)Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah dan pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 8

Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

a.Sistem pengadaan barang dan/atau jasa lainnya:
1. 1.Pembelian Langsung Pengadaan barang dan/atau jasa berupa komoditas umum dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pembelian langsung dengan pertanggungjawaban berupa: a) Bukti pembelian (faktur/nota pembelian); dan b) Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang- undangan.
2. 2.Pengadaan Langsung a) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa : 1) Bukti pembelian(faktur/nota pembelian); 2) Kuitansi pembayaran dilengkapi materai secukupnya; 3) Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang- undangan; dan 4) Dokumen diketahui oleh PPK dan Pejabat Pengadaan. b) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa : 1) Surat pesanan; 7 2) Berita acara pemeriksa barang; 3) Berita acara serah terima barang; 4) Kuitansi pembayaran dilengkapi materai secukupnya; 5) Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang- undangan. c) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1. 000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui agen tunggal, distributor, dan/atau penyedia barang dan/jasa lainnya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan/atau anggota kelompok kerja, yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian/kontrak.
3. 3.Penunjukan langsung a) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dilakukan dengan sistem penunjukan langsung tanpa batas nilai maksimal kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dan/atau anggota pokja pemilihan, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa, dilakukan dengan kriteria khusus. b) Kriteria barang dan/atau jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi : 1) Barang dan/atau jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu; 2) Barang dan/atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; 3) Barang dan/atau jasa yang lainnya yang ditender ulang dan mengalami kegagalan; atau 4) Kondisi khusus yang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit.
4. 4.Swakelola Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola tanpa batas nilai maksimal adalah: a) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD; b) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; c) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang dan/atau jasa akan menanggung resilo yang besar; d) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; e) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; 8 f) Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; g) Pekerjaan yang bersifat rahasiabagi RSUD; dan h) Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan rumah sakit yang jika ditunda akan menghentikan kegiatan pelayanan rumah sakit.
5. 5.E- Purchasing a) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara e-purchasing dilaksanakan pada pengadaan barang yang tercantum dalam daftar e-catalogue lokal, sektoral dan/atau e-catalogue national; b) Pengadaan barang katalog elektronik atau e-catalogue yang seharusnya dilakukan dengan metode e-purchasing dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus; c) Kriteria khusus pengadaan barang katalog elektronik atau e-catalogue yang dapat dialihkan melalui metode pengadaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 6.Tender/Lelang Pengadaan barang dan/atau jasa dan jasa lainnya yang dilakukan dengan metode tender/lelang dilaksanakan melalui sistem LPSE Pemerintah Provinsis Sulawesi Barat.
b.Sistem Pekerjaan Konstruksi
1. 1.Pengadaan Langsung Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggung jawaban berupa surat perintah kerja (SPK).
2. 2.Pemilihan Langsung Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggung jawaban berupa surat Perjanjian/Kontrak.
3. 3.Tender/Lelang Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/lelang oleh bagian layanan pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggung jawaban berupa surat Perjanjian/Kontrak.
4. 4.Penunjukan Langsung a) Penunjukan langsung dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi bersifat khusus atau kondisi khusus. b) Kriteria pekerjaan konstruksi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 1) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); 9 2) Pekerjaan konstruksi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu; 3) Pekerjaan konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; 4) Pekerjaan konstruksi yang dilelang ulang mengalami kegagalan; 5) Kondisi khusus yang dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit.
c.Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi
1. 1.Pengadaan Langsung Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai denga Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia jasa konsultasi oleh anggota pokja pembina yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
2. 2.Seleksi Sederhana Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana oleh panitia pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak.
3. 3.Penunjukan Langsung Penunjukan langsung digunakan untuk jasa konsultansi dengan kondisi tertentu, dengan kriteria meliput: a) Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia; b) Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; c) Jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntunan hukum dari pihak tertentu kepada pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segara dan tidak dapat ditunda; dan d) Permintaan berulang (repeat order) untuk jasa konsultansi yang sama.

Pasal 9

(1)Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang terdiri dari PPK, Anggota Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj/PPHP).
(2)Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.
(3)Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD RSUD.
(4)Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPK dan Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan yang ditunjukkan dengan memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan, memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan bidang lain yang diperlukan. 10 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 19 Februari 2020 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR
(5)Pimpinan BLUD RSUD dapat menetapkan tenaga ahli, tim teknis atau tim pendukung untuk membantu tugas-tugas pelaksana pengadaan.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

(1)BLUD RSUD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
(2)Pemimpin BLUD RSUD wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/atau jasa secara berkala setiap triwulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)Pemimpin BLUD RSUD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.
(3)Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…