Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
a.Sistem pengadaan barang dan/atau jasa lainnya:
1.Pembelian Langsung Pengadaan barang dan/atau jasa berupa komoditas umum dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pembelian langsung dengan pertanggungjawaban berupa:
a) Bukti pembelian (faktur/nota pembelian); dan b) Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang- undangan.
2.Pengadaan Langsung
a) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa : 1) Bukti pembelian(faktur/nota pembelian); 2) Kuitansi pembayaran dilengkapi materai secukupnya; 3) Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang- undangan; dan 4) Dokumen diketahui oleh PPK dan Pejabat Pengadaan. b) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa : 1) Surat pesanan; 7 2) Berita acara pemeriksa barang; 3) Berita acara serah terima barang; 4) Kuitansi pembayaran dilengkapi materai secukupnya; 5) Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang- undangan. c) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1. 000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui agen tunggal, distributor, dan/atau penyedia barang dan/jasa lainnya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan/atau anggota kelompok kerja, yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian/kontrak.
3.Penunjukan langsung
a) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dilakukan dengan sistem penunjukan langsung tanpa batas nilai maksimal kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dan/atau anggota pokja pemilihan, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa, dilakukan dengan kriteria khusus. b) Kriteria barang dan/atau jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi : 1) Barang dan/atau jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu; 2) Barang dan/atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; 3) Barang dan/atau jasa yang lainnya yang ditender ulang dan mengalami kegagalan; atau 4) Kondisi khusus yang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit.
4.Swakelola Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola tanpa batas nilai maksimal adalah:
a) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD; b) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; c) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang dan/atau jasa akan menanggung resilo yang besar; d) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; e) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; 8 f) Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; g) Pekerjaan yang bersifat rahasiabagi RSUD; dan h) Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan rumah sakit yang jika ditunda akan menghentikan kegiatan pelayanan rumah sakit.
5.E- Purchasing
a) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara e-purchasing dilaksanakan pada pengadaan barang yang tercantum dalam daftar e-catalogue lokal, sektoral dan/atau e-catalogue national; b) Pengadaan barang katalog elektronik atau e-catalogue yang seharusnya dilakukan dengan metode e-purchasing dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus; c) Kriteria khusus pengadaan barang katalog elektronik atau e-catalogue yang dapat dialihkan melalui metode pengadaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Tender/Lelang Pengadaan barang dan/atau jasa dan jasa lainnya yang dilakukan dengan metode tender/lelang dilaksanakan melalui sistem LPSE Pemerintah Provinsis Sulawesi Barat.
b.Sistem Pekerjaan Konstruksi
1.Pengadaan Langsung Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggung jawaban berupa surat perintah kerja (SPK).
2.Pemilihan Langsung Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggung jawaban berupa surat Perjanjian/Kontrak.
3.Tender/Lelang Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/lelang oleh bagian layanan pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggung jawaban berupa surat Perjanjian/Kontrak.
4.Penunjukan Langsung
a) Penunjukan langsung dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi bersifat khusus atau kondisi khusus. b) Kriteria pekerjaan konstruksi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 1) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); 9 2) Pekerjaan konstruksi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu; 3) Pekerjaan konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; 4) Pekerjaan konstruksi yang dilelang ulang mengalami kegagalan; 5) Kondisi khusus yang dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit.
c.Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi
1.Pengadaan Langsung Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai denga Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia jasa konsultasi oleh anggota pokja pembina yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
2.Seleksi Sederhana Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana oleh panitia pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak.
3.Penunjukan Langsung Penunjukan langsung digunakan untuk jasa konsultansi dengan kondisi tertentu, dengan kriteria meliput:
a) Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia; b) Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; c) Jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntunan hukum dari pihak tertentu kepada pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segara dan tidak dapat ditunda; dan d) Permintaan berulang (repeat order) untuk jasa konsultansi yang sama.