DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi: a. pengangkatan tenaga profesional lainnya; b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; c. RBA; d. penatausahaan keuangan; e. pengadaan barang dan/atau jasa; f. pengelolaan piutang; g. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek; h. kerja sama dengan pihak lain; i. pengelolaan investasi; dan j. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang … SALINAN Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah renacana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama dengan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Praktik …
9.Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10.Pemimpin BLUD adalah pemimpin unit pelayanan teknis BLUD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
11.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjunya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutmya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
18.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
19.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

a.pengangkatan tenaga profesional lainnya;
b.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
c.RBA;
d.penatausahaan keuangan;
e.pengadaan barang dan/atau jasa;
f.pengelolaan piutang;
g.mekanisme …
g.mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
h.kerja sama dengan pihak lain;
i.pengelolaan investasi; dan
j.pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.

BAB III

TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 3

(1)Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
1. a.pejabat pengelola; dan
2. b.pegawai.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
(4)Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
1. a.pegawai negeri sipil; dan/atau
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari tenaga profesional lainnya.

Pasal 4

Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.persyaratan;
b.pengadaan;
c.pengangkatan;
d.hak dan kewajiban; dan
e.pemberhentian.

Pasal 5

(1)Pelamar calon tenaga profesional lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. c.memiliki ijazah dan transkrip nilai sesuai yang dipersyaratkan;
4. d.khusus …
5. d.khusus tenaga kesehatan, memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan pada saat memasukan lamaran;
6. e.tidak mengkonsumsi narkoba/bebas narkoba;
7. f.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
8. g.sehat jasmani dan rohani;
9. h.pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lain; dan
10. i.tidak sedang terkait masalah hukum.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengadaan dapat menetapkan syarat tertentu sesuai dengan profesi yang dibutuhkan.
(3)Pelamar calon tenaga profesional lainnya menyampaikan surat lamaran yang ditujukan kepada Pemimpin BLUD panitia tenaga profesional lainnya dengan melampirkan:
1. a.pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah ukuran 4x6;
2. b.foto copy kartu tanda penduduk;
3. c.foto copy ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
4. d.foto copy Surat Tanda Registrasi yang dilegalisir oleh yang berwenang (bagi tenaga kesehatan);
5. e.foto copy surat keterangan catatan kepolisian dari instansi yang berwenang yang masih berlaku dan dilegalisir;
6. f.foto copy kartu pencari kerja yang dilegalisir;
7. g.surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani; dan
8. h.dokumen lain yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tenaga profesional.

Pasal 6

(1)Pengadaan tenaga profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur.
(2)Pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia pengadaan tenaga profesional lainnya yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
(3)Panitia pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sekurang-kurangnya terdiri dari unsur komite dan unsur pengembangan sumber daya manusia pada BLUD.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan tenaga profesional lainnya;
2. b.menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan tenaga profesional lainnya;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan tenaga profesional lainnya;
4. d.melaksanakan pengolahan hasil ujian atau seleksi pengadaan tenaga profesional lainnya;
5. e.melaporkan kepada Pemimpin BLUD hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi tenaga profesional lainnya; dan
6. f.mengumumkan …
7. f.mengumumkan hasil seleksi.
(5)Pengadaan tenaga profesional lainnya dilaksanakan melalui proses:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumuman pengadaan;
3. c.pendaftaran;
4. d.seleksi; dan
5. e.pengumuman hasil seleksi.
(6)Dalam hal terjadi kondisi darurat bencana, ketentuan mengenai pengadaan tenaga profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
(7)Status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, berdasarkan kebutuhan pegawai yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan pegawai negeri sipil.
(2)Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.jenis pekerjaan;
2. b.sifat pekerjaan;
3. c.beban pekerjaan;
4. d.sumber dana dan prasarana yang tersedia; dan
5. e.prinsip.
(3)Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan meliputi:
1. a.tenaga kesehatan;
2. b.tenaga pendidikan;
3. c.tenaga non kesehatan; dan
4. d.tenaga non pendidikan.
(4)Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan tenaga non pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari tenaga administrasi umum dan tenaga lainya.
(5)Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni tenaga perbekalan dan perlengkapan.
(6)Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sebagai dasar untuk pengumuman pengadaan tenaga profesional lainnya.

Pasal 8

(1)Pengumuman pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau website selama 7 (tujuh) hari.
(2)Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
2. b.persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
3. c.alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
4. d.batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 9

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c dilakukan dengan cara menyampaikan langsung surat lamaran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada panitia pengadaan tenaga profesional lainnya.
(2)Penyampaian surat lamaran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 10

(1)Seleksi pengadaan tenaga profesional lainnya meliputi:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi tes kompetensi dasar; dan
3. c.seleksi tes kompetensi bidang.
(2)Hasil seleksi dilaporkan oleh panitia pengadaan tenaga profesional lainnya kepada Pemimpin BLUD.
(3)Hasil pelaksanaan tes diumumkan melalui papan pengumuman dan dilaporkan kepada Gubernur.
(4)Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk diumumkan pada papan pengumuman dan website resmi BLUD.

Pasal 11

(1)Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
(2)Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keputusan Pemimpin BLUD untuk mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait dengan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
(3)Calon …
(3)Calon tenaga profesional yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi tenaga profesional lainnya.
(4)Calon tenaga profesional lainnya yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa orientasi selama 3 (tiga) bulan diangkat menjadi tenaga profesional lainnya oleh Pemimpin BLUD dan diberikan gaji serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BLUD.
(5)Pengangkatan tenaga profesional lainnya ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
(6)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan BLUD dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja tenaga profesional lainnya pada BLUD yang bersangkutan.
(7)Selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tenaga profesional lainnya juga menandatangani pakta integritas.
(8)Apabila tenaga profesional lainnya mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diwajibkan mengajukan pengunduran diri secara tertulis.
(9)Tenaga profesional lainnya dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila :
1. a.mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD;
2. b.formasi jabatan masih tersedia; dan
3. c.menunjukan kinerja yang baik berdasarkan penilian atasan langsung.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…