DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2019

Nomor: 42
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi. Hal yang diatur yaitu: 1. Prinsip Penetapan Penghasilan 2. Penghasilan Dewan Pengawas 3. Penghasilan Direksi 4. Pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan SALINAN 2 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Prekreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 87); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya similiki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan .
8.Pegawai adalah pegawai Perumda.
9.Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3
10.Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
11.Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi.
12.Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain gaji/honorarium.
13.Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja Perumda.
15.Partisipating Interest 10 % (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen Partisipating Interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan Perumda.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumda.

BAB III

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

(1)Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:
1. a.honorarium;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.tantiem atau insentif kinerja.
(2)Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah : 4

a.Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
b.Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 5

(1)Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.tunjangan hari raya; dan
2. b.tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal Perumda sudah beroperasi dan mendapatkan laba dari PI.
(3)Dalam hal Dewan Pegawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 6

(1)Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas
(2)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal Perumda sudah beroperasi dan mendapatkan laba dari PI.

Pasal 7

Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas yang besarnya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 8

(1)Dalam hal Anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
(2)Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
(4)Pemberhentian sementara sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Dalam hal Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, semua penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberhentikan.
(2)Pemberhentian penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. 5
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 10

(1)Penghasilan Direksi terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.tantiem atau insentif kinerja.
(2)Besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah :
1. a.Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
2. b.Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
(2)Gaji pokok pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetarakan dengan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021