DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022

Nomor: 49
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp2.006.873.847.560,00 (Dua Triliun Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) yang bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah. b. Pendapatan Transfer. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang… SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan seba gai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban. Pasal 2…

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp2.006.873.847.560,00 (Dua Triliun Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah.
b.Pendapatan Transfer.
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp438.341.642.094,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah.
2. b.Retribusi Daerah.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp366.538.458.610,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.896.180.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.183.285.026,00 (Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.723.718.458,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Pasal 5…

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp366.538.458.610,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. d.Pajak Air Permukaan; dan
5. e.Pajak Rokok
(2)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp86.441.937.347,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
(3)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp82.374.040.401,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp77.379.108.462,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp550.750.800,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp119.792.621.600,00 (Seratur Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan Rp86.441.937.347,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) terdiri atas :
1. a.PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp385.921.900,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
2. b.PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.041.431.014,00 (Empat Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah).
3. c.PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp 34.315.372.661,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
4. d.PKB-Mobil Bus-Microbus Rp398.600.575,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
5. e.PKB-Mobil Bus-Bus Rp237.366.472,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
6. f.PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp11.303.817.925,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
7. g.PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp5.616.136.022,00 (Lima Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).
8. h.PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.909.052.403,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).
9. i.PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp9.975.000,00 (Sembulan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. j.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp27.034.213.375,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
11. k.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp25.200.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
12. l.PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air Rp7.350.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
13. m.PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Rp157.500.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(2)Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp82.374.040.401,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) terdiri atas:
1. a.BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp25.821.913,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).
2. b.BBNKB- Mobil Penumpang Jeep Rp3.586.828.750,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
3. c.BBNKB- Mobil Penumpang Mini bus Rp25.952.183.235,00 (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
4. d.BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus Rp8.580.500,00 (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
5. e.BBNKB- Mobil Bus-Bus Rp18.254.650,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
6. f.BBNKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp11.587.763.235,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
7. d.PKB…
8. g.BBNKB- Mobil Barang/beban Light Truck Rp4.338.025.787,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
9. h.BBNKB- Mobil Barang/Beban Truck Rp1.748.349.750,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
10. i.BBNKB- Mobil Barang/Beban Blind Van Rp60.500.750,00 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
11. j.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp34.968.456.831,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
12. k.BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp79.275.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
(3)Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp77.379.108.462,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) terdiri atas :
1. a.PBBKB- Bahan Bakar Bensin Rp21.470.712.762,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
2. b.PBBKB- Bahan Bakar Solar Rp6.757.650.700,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
3. c.PBBKB- Bahan Bakar Lainnya Rp49.150.745.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
(4)Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp550.750.800,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(5)Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf d direncanakan Rp119.792.621.600,00 (Seratur Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp3.896.180.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Retribusi Jasa Umum
2. b.Retribusi Jasa Usaha
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.135.680.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
1. i.BBNKB…
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp2.210.500.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.135.680.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. b.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).
3. c.Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp827.680.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) .
(2)Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan Rp2.210.500.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas :
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
2. b.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
3. c.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp285.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
4. d.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp965.500.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(3)Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri dari :
1. a.Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. b.Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp8.183.285.026,00 (Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).

Pasal 10

Pasal 8…

(1)Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.59.723.718.458,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2. b.Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
3. c.Jasa Giro
4. d.Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
5. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah
6. f.Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
7. g.Pendapatan Dari Pengembalian
8. h.Pendapatan BLUD
9. i.Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.970.312.940,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).
(3)Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp12.977.988.956,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(5)Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.272.200.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.960.839.332,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(7)Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
(8)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp38.850.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(9)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan Rp39.539.947.230,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
(10)Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp708.580.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
1. d.Pendapatan…

Pasal 11

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.567.440.205.466,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan.
2. b.Dana Insentif Daerah (DID)
(2)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.549.981.156.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp13.690.048.000,00 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.006.215.801.000,00 (Satu Triliun Enam Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), Dana Transfer Khusus –Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp339.736.586.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp190.338.721.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
(3)Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.459.049.466,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…