DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman bagi perangkat daerah dan unit kerja yang menerapkan BLUD untuk melakukan utang/pinjaman dari pihak lain dengan utang/pinjaman jangka pendek dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu persyaratan dan pelaksanaan tang/pinjaman

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN 2 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5219);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 3 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah;
20.Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/709/SULBAR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang tealah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 4 dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8.Utang/pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut utang/pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9.Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman anatar BLUD dengan pemberi pinjaman.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah memberikan pedoman bagi PD dan unit kerja yang menerapkan BLUD untuk melakukan utang/pinjaman dari pihak lain dengan utang/pinjaman jangka pendek dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek dari pihak lain sebagai wujud kewenangan yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Prinsip-prinsip utang/pinjaman;
b.Kebijakan utang/pinjaman;
c.Persyaratan utang/pinjaman;
d.Kewenangan uang/pinjaman;
e.Pelaksanaan utang/pinjaman;
f.Pembayaran kembali dan penatausahaan utang/pinjaman;
g.Monitoring dan evaluasi utang/pinjaman;
h.Pelaporan utang/pinjaman; dan
i.Ketentuan penutup.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.transparan;
b.akuntabel;
c.efisien dan efektif; dan
d.kehati-hatian. 5

BAB III

KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 5

(1)PD dan unit kerja yang menerapkan BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sesuai dengan kebutuhan.
(2)Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek.
(3)Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(4)Belanja kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran manfaatnya untuk jangka pendek.

Pasal 6

(1)Utang/pinjaman dapat bersumber dari:
1. a.lembaga keuangan perbankan;
2. b.lembaga keuangan non perbankan; dan
3. c.badan usaha lainnya.
(2)BLUD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)BLUD dilarang memberikan jaminan atas utang/pinjaman pihak lain.
(2)Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.

BAB IV

PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 8

(1)Dalam melakukan utang/pinjaman, BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.besaran jumlah utang/pinjaman yang dizinkan paling banyak 50 % dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya;
2. b.apabila BLUD akan mengajukan kembali utang/pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah utang/pinjaman yang dizinkan sebesar sisa utang/pinjaman sebelumnya ditambah jumalh utang/pinjaman baru tidak melebihi 50% dari jumlah penerimaan BLUD tahun sebelumnya; dan
3. c.persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada pemerintah, BLUD juga wajib memenuhi persyaratn tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah. 6

BAB V

KEWENANGAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 9

(1)Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
1. a.pemimpin BLUD untuk utang/pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
2. b.pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman yang bernilai diatas 10% sampai dengan 15 % dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait; dan
3. c.pemimpin BLUD atas persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman yang bernilai diatas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait.
(2)Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat minimal setingkat Pejabat Tinggi Pratama pada pemerintah dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka utang/pinjaman jangka pendek.

BAB VI

PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 10

(1)Pemimpin BLUD mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman.
(2)Pemimpin BLUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman yang paling menguntungkan BLUD.

Pasal 11

(1)Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
(2)Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin pemberi utang/pinjaman.
(3)Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
1. a.identitas para pihak;
2. b.hak dan kewajiban para pihak;
3. c.besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
4. d.jangka waktu perjanjian;
5. e.peruntukan pinjaman;
6. f.penyelesaian sengketa;
7. g.force majeure; dan
8. h.ketentuan lain yang diperlukan. 7

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…