DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil sebesar 2 % (dua) persen. (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan Provinsi penghasil tembakau.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang. Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 . tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009; 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2009 tentang Dana Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau. 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
7.Kabupaten/Kota penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9.Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karateristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
10.Cukai Hasil Tembakau adalah cukai yang dikenakan terhadap hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

BAB II

PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

(1)Penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil sebesar 2 % (dua) persen.
(2)Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan Provinsi penghasil tembakau.

BAB III

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

(1)Pembagian dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau di daerah penghasil dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
1. a.30% (tiga puluh) persen, untuk Provinsi;
2. b.40% (empat puluh) persen, untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
3. c.30% (tiga puluh) persen, dibagi secara pro-rata untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi penghasil.
(2)Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten/Kota Penghasil diberikan dengan bobot sebagai berikut:
1. a.penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 58% (lima puluh delapan) persen:
2. b.rata-rata produksi tembakau kering sebesar 37% (tiga puluh tujuh) persen;
3. c.pembinaan lingkungan sosial (diukur angka Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 3% (tiga) persen;
4. d.tingkat penyerapan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 1 % (satu) persen; dan
5. e.tingkat pemberantasan cukai ilegal sebesar 1 % (satu) persen.
(3)Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

(1)Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai :
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kedudukan dan wewenangnya, bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan prioritas dan karateristik daerah masing-masing.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

(1)Bupati/Walikota membuat laporan penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
(2)Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
(3)Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.,

Pasal 6

(1)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk semester pertama paling lambat tanggai 10 Juli Tahun beijalan; dan
2. b.untuk semester kedua paling lambat tanggai 10 Desember Tahun berjalan.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk semester pertama paling lambat tanggai 20 Juli Tahun beijalan; dan
2. b.untuk semester kedua paling lambat tanggai 20 Desember Tahun berjalan.
(3)Dalam hal tanggai 10 atau tanggai 20 jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
(1)Setiap penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
(2)Kategori penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan dan sanksi atas penyalahgunaan dana alokasi Cukai Hasil Tembakau.

BAB VII

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 8

(1)Dalam rangka pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dibentuk Tim Pembinaan dan Monitoring di Provinsi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi yang sekaligus menjadi Sekretariat Tim dengan melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi, serta unsur-unsur terkait lainnya yang dipandang perlu.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggai 11 Januari 2016 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH. Diundangkan di Makassar pada tanggal 11 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., MM. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1 TAHUN 2016 TANGGAL : 11 JANUARI 2016 TENTANG : ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH. NO PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA JUMLAH ~ KETERANGAN I. PROVINSI SULAWESI SELATAN 4,965,786,000 Provinsi Penghasil II. KABUPATEN / KOTA 1 Kab. Soppeng 4,407,060,000 Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau 2 Kab. Bantaeng 233,995,000 Penghasil Tembakau 3 Kab. Barru 229,855,000 Sda 4 Kab. Sinjai 1,455,230,000 Sda 5 Kab. Bone 998,375,000 Sda 6 Kab. Bulukumba 246,914,000 Sda 7 Kab. Enrekang 215,950,000 Sda 8 Kab. Jeneponto 232,030,000 Sda 9 Kab. Luwu 218,770,000 Sda 10 Kab. Wajo 282,063,000 Sda 11 Kab. Takalar 259,828,000 Sda 12 Kab. Pangkep 215,905,000 Bukan Penghasil 13 Kab. Toraja Utara 215,905,000 Sda 14 Kab. Tana Toraja 215,905,000 Sda 15 Kab, Luwu Utara 215,905,000 Sda 16 Kab. Luwu Timur 215,905,000 Sda 17 Kota Palopo 215,905,000 Sda 18 Kota Parepare 215,905,000 Sda 19 Kab. Sidrap 215,905,000 Sda 20 Kab. Kepulauan Selayar 215,905,000 Sda 21 Kab. Pinrang 215,905,000 Sda 22 Kota Makassar 215,905,000 Sda 23 Kab. Maros 215,905,000 Sda 24 Kab. Gowa 215,905,000 Sda Total 16,552,621,000

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…