DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2016

Nomor: 41
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PeraturanGubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memperhatikan maksud surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 580/PK/2016 tanggai 19 Agustus 2016 perihal perubahan alokasi DBH- CHT TA 2016, untuk diproses penetapan Alokasi DBH-CHT TA. 2016, perlu meninjau dan mengubah lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, kepada Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016; Menigingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 2 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauaan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016. Pasal I 3 Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1), diubah sehingga perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Ttd Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH. Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Ttd Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., MM. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 41 4 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Ttd Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH. NO PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA JUMLAH KETERANGAN I. PROVINSI SULAWESI SELATAN 5,032,637,000 Provinsi Penghasil II. KABUPATEN / KOTA 1 Kab. Soppeng 4,466,395,000 Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau 2 Kab. Bantaeng 237,146,000 Penghasil Tembakau 3 Kab. Barru 232,953,000 Sda 4 Kab. Sinjai 1,474,825,000 Sda 5 Kab. Bone 1,011,815,000 Sda 6 Kab. Bulukumba 250,235,000 Sda 7 Kab. Enrekang 218,855,000 Sda 8 Kab. Jeneponto 235,150,000 Sda 9 Kab. Luwu 221,715,000 Sda 10 Kab. Wajo 285,860,000 . Sda 11 Kab. Takalar 263,325,000 Sda 12 Kab. Pangkep 218,811,000 Bukan Penghasil 13 Kab. Toraja Utara 218,811,000 Sda 14 Kab. Tana Toraja 218,811,000 Sda 15 Kab. Luwu Utara 218,811,000 Sda 16 Kab. Luwu Timur 218,811,000 Sda 17 Kota Palopo 218,811,000 Sda 18 Kota Parepare 218,811,000 Sda 19 Kab. Sidrap 218,811,000 Sda 20 Kab. Kepulauan Selayar 218,811,000 Sda 21 Kab. Pinrang 218,811,000 Sda 22 Kota Makassar 218,811,000 Sda 23 Kab. Maros 218,811,000 Sda 24 Kab. Gowa 218,811,000 Sda Total 16,775,454,000

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…