DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Kepala Daerah dapat

Menetapkan

menetapkan harga eceran tertinggi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung Tiga Kilogram; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang SALINAN Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
9. 10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
10. 11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tetutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. 13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG TIGA KILOGRAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
3.Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butan atau campuran keduanya.
4.LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disingkat LPG 3 Kg adalah LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
5.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual Liquefied Petroleum Gas di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan serta pendistribusian.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan HET LPG 3 Kg di Provinsi, yang berada di dalam radius 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

a.Harga LPG ex Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station (termasuk Pajak Pertambahan Nilai sejumlah 10% (sepuluh persen)) seharga Rp. 11.550,- (sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
b.Margin Agen seharga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah);
c.Biaya Operasional Agen seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
d.Harga Agen ke Pangkalan seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah); dan
e.Margin Pangkalan seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

(1)Untuk wilayah darat Kabupaten/Kota yang di luar radius 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp. 20,-/tabung/km (dua puluh rupiah per tabung per kilometer).
(2)Untuk wilayah kepulauan tambahan biaya operasional dapat menyesuaikan besaran biaya yang wajar dan ditentukan oleh kabupaten/kota lebih lanjut.

Pasal 5

Setiap pangkalan LPG 3 Kg diwajibkan memasang papan bicara dengan mencantumkan HET yang berlaku dalam wilayah operasionalnya.

Pasal 6

(1)HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat disesuaikan mengikuti dengan kebijakan berdasarkan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diperkenankan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Februari 2021 GUBERNUR SULAWESI SELATAN M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Makassar pada tanggal 1 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN ABDUL HAYAT BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 11 ttd. ttd.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2009