DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja Wilayah, Kelas A, (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/10832/ OTDA Tanggal 15 Desember 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa sehubungan maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun12014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Salinan Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA WILAYAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengawasan Ketenagakeijaan dan Keselamatan Kerja Wilayah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah.
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja Wilayah, Kelas A, yaitu masing-masing;
1. a.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja Wilayah I, berkedudukan di Kota Parepare yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Enrekang;
2. b.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Keija Wilayah II, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah keija pelayanan pada Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur;
3. c.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja Wilayah III, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sinjai; dan
4. d.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja Wilayah IV, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pemeriksaan Norma Kerja;
4. d.Seksi Pemeriksaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pengawasan norma ketenagakerjaan, dan pendataan obyek pengawasan ketenagakerjaan, berdasarkan wilayah kerja.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan teknis pelayanan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, dan pendataan objek pengawasan ketenagakerjaan, berdasarkan wilayah kerja;
2. b.pelaksanaan teknis pelayanan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, dan pendataan objek pengawasan ketenagakerjaan, berdasarkan wilayah kerja;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan pemeriksaan norma ketenagakeijaan, dan pendataan objek pengawasan ketenagakerjaan, berdasarkan wilayah kerja;
4. d.pelaksanaan administrasi UPT; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
7. g.melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan pemeriksaan norma ketenagakeijaan, dan pendataan objek pengawasan ketenagakerjaan;
8. h.melaksanakan pelayanan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
9. i.melaksanakan pelayanan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja
10. j.melaksanakan pelayanan teknis penanganan kasus ketenagakerjaan;
11. k.melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
  1. 1.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
12. l.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
13. m.menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
14. n.mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
15. o.mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
16. p.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. q.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. s.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Pemeriksaan Norma Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pemeriksaan norma kerja dan pendataan objek pengawasan norma kerja.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeriksaan Norma Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan pemeriksaan norma kerja;
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan pendataan objek pengawasan norma keija;
8. h.melakukan pelayanan penanganan kasus ketenagakerjaan;
9. i.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. j.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemeriksaan Norma Keija dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. l.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Pemeriksaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan objek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeriksaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemeriksaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis pendataan objek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
8. h.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. i.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemeriksaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
11. k.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…