DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 323

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VI TATA KERJA BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SulawesI Selatan Nomor 327);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Badan adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Provinsi Sulawesi Selatan.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat UPTD SMAN adalah UPTD SMAN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat UPTD SMKN adalah UPTD SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat UPTD SLBN adalah UPTD SLBN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
14.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
15.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
16.Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.
17.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
18.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.
19.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
20.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
21.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.
22.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
23.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
24.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
25.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.
26.Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
27.Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
28.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.
29.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
30.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
31.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.
32.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
33.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
34.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
35.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
36.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
37.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
38.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas dan Badan Provinsi Sulawesi Selatan.
39.Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dijabat oleh guru atau pamong belajar yang diberikan tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan SMAN, SMKN, atau SLBN.
40.Wakil Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah guru yang diberi tugas membantu Kepala dalam memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan SMAN, SMKN, atau SLBN.
41.Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar.
42.Kelas B adalah klasifikasi UPTD untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
43.Pejabat Manajerial adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan manajerial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
44.Pejabat Nonmanajerial adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan nonmanajerial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
45.Areal Penggunaan Lain adalah areal bukan kawasan hutan negara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
46.Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah daerah yang menjadi kewenangan pengelolaan oleh KPH sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
47.Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang telah ditetapkan oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanandan areal penggunaan lain yang menjadi kewenangan pengelolaannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk:

a.UPTD pada Dinas Pendidikan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kelas A; dan
2. 2.UPTD Satuan Pendidikan, terdiri atas: a) UPTD Satuan Pendidikan Menengah, terdiri atas: 1) UPTD SMAN; dan 2) UPTD SMKN; b) UPTD Satuan Pendidikan Khusus, terdiri atas UPTD SLBN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
b.UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pengelola Darah, Kelas A;
2. 2.UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kelas A; dan
3. 3.UPTD Rumah Sakit Daerah.
c.UPTD pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri atas:
1. 1.UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi, Kelas A;
2. 2.UPTD Workshop dan Peralatan, Kelas A; dan
3. 3.UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah, Kelas A masing-masing: a) UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Kelas A, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu; b) UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara; c) UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas A, berkedudukan di Kota Parepare yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Barru; d) UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas A, berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar; e) UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng , dan Kabupaten Wajo; dan f) UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng.
d.UPTD pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pengelola Kawasan Center Point of Indonesia, Kelas B;
2. 2.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah, Kelas A masing-masing: a) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kota Makassar; b) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pinrang yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Sidenreng Rappang; c) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae- Cenranae, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Wajo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone; dan d) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pompengan- Larona, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara.
e.UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, terdiri atas UPTD Pengelolaan Rumah Susun, Kelas B;
f.UPTD pada Dinas Sosial, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Makkareso, Kelas A;
2. 2.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mattiro Deceng, Kelas A;
3. 3.UPTD Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Inang Matutu, Kelas A;
4. 4.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu, Kelas A;
5. 5.UPTD Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Seroja, Kelas A; dan
6. 6.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Nirannuang, Kelas A.
g.UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
1. 1.UPTD Balai Pelatihan Kerja, Kelas A; dan
2. 2.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah, Kelas A masing-masing: a) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah I Kelas A, berkedudukan di Kota Parepare yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Enrekang; b) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah II Kelas A, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur; c) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah III Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sinjai; dan d) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah IV Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.
h.UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, terdiri atas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A.
i.UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A.
j.UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kelas A masing-masing: a) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bulusaraung, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Maros yang meliputi wilayah kerja Kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; b) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Barru yang meliputi wilayah kerja Kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Barru; c) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bila, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi wilayah kerja Kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kota Parepare dan Kabupaten Sidenreng Rappang; d) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sawitto, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pinrang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Pinrang; e) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi wilayah kerja Kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang; f) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja; g) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara; h) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lamasi, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kota Palopo serta sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Walenrang, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur; i) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Latimojong, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Bajo, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Bassesang Tempe, Kecamatan Bassesang Tempe Utara, Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Bua, Kecamatan Bua Ponrang, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Suli, dan Kecamatan Suli Barat; j) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Limbong, Kecamatan Sabbang, dan Kecamatan Sabbang Selatan; k) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Baliase, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Rampi, Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat. l) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kambuno, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Seko; m) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalaena, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara serta pada areal penggunaan lain yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Bonebone, dan Kecamatan Tana Lili, serta sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, dan Kecamatan Wotu; n) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Angkona, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Angkona, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Malili; o) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha; p) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Soppeng yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Soppeng; q) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Awota, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Wajo yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Wajo; r) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Cenrana, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Bone dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Amali, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappa Riaja, Kecamatan Bengo, Kecamatan Ponre, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina, dan Kecamatan Sibulue; s) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Ulubila, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Bone dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Tonra, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Kahu, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara; t) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa; u) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelara, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar; v) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bialo, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba; w) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tangka, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Sinjai yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Sinjai; dan x) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. 2.UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kelas A;
3. 3.UPTD Kebun Raya Pucak, Kelas A;
4. 4.UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kelas A; dan
5. 5.UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kelas A.
k.UPTD pada Dinas Perhubungan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah, Kelas A masing-masing: a) UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, Kelas A berkedudukan di Bantaeng yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Sinjai,; b) UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, Kelas A berkedudukan di Parepare yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo; dan c) UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, Kelas A berkedudukan di Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.
2. 2.UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional, Kelas A dengan Wilayah kerja masing-masing: a) UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Maccini Baji, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Regional Maccini Baji di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Pelabuhan Pengumpan Regional Galesong di Kabupaten Takalar; b) UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Awerange, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Barru yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Regional Awerange di Kabupaten Barru dan Pelabuhan Pengumpan Regional Pattiro Bajo di Kabupaten Bone; c) UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Bangsalae, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Wajo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Regional Siwa/Bangsalae di Kabupaten Wajo dan Pelabuhan Pengumpan Regional Malili di Kabupaten Luwu Timur; d) UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Bantaeng, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Regional Bonthain di Kabupaten Bantaeng, dan Pelabuhan Pengumpan Regional Jeneponto di Kabupaten Jeneponto; e) UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Regional Jampea di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pelabuhan penyeberangan Pattumbukan di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan f) UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Bira, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan Bira di Kabupaten Bulukumba dan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. 3.UPTD Transportasi Mamminasata, Kelas A.
l.UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
1. 1.UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Kelas A; dan
2. 2.UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kelas A.
m.UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Keolahragaan dan Kepemudaan, Kelas A; dan
2. 2.UPTD Balai Pengembangan Atlit, Kelas B.
n.UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Museum dan Taman Budaya, Kelas A;
2. 2.UPTD Museum Mandala dan Societeit De Harmonie, Kelas A; dan
3. 3.UPTD Taman Budaya Benteng Somba Opu, Kelas A.
o.UPTD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Jasa Kearsipan, Kelas A; dan
2. 2.UPTD Perpustakaan, Kelas A.
p.UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Perikanan Budidaya Air Payau/Laut, Kelas A;
2. 2.UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah, Kelas A masing-masing: a) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo, dan Kota Parepare; dan b) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kota Makassar.
3. 3.UPTD Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan, Kelas A.
q.UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pengembangan Sumber Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan, Kelas A;
2. 2.UPTD Balai Benih Tanaman Hortikultura, Kelas A;
3. 3.UPTD Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
4. 4.UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan, Kelas A;
5. 5.UPTD Pelatihan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kelas A;
6. 6.UPTD Balai Sertifikasi Mutu Benih Perkebunan, Kelas A;
7. 7.UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A; dan
8. 8.UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Kelas A.
r.UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan, Kelas A;
2. 2.UPTD Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen, Kelas A;
3. 3.UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Kelas A; dan
4. 4.UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, Kelas A.
s.UPTD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas UPTD Jasa Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelas A;
t.UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, Kelas A;
2. 2.UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan, Kelas A;
3. 3.UPTD Logam, Alat Mesin Pertanian dan Tekstil, Kelas A; dan
4. 4.UPTD Industri Makanan, Minuman dan Kemasan, Kelas B.
u.UPTD pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas UPTD Pendapatan Wilayah, Kelas A masing-masing:
1. 1.UPTD Pendapatan Wilayah Makassar I, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar bagian selatan yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Makassar;
2. 2.UPTD Pendapatan Wilayah Makassar II, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar bagian utara yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Biringkanayya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo;
3. 3.UPTD Pendapatan Wilayah Parepare, Kelas A berkedudukan di Kota Parepare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Parepare;
4. 4.UPTD Pendapatan Wilayah Palopo, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo;
5. 5.UPTD Pendapatan Wilayah Bone, Kelas A berkedudukan di Watampone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone;
6. 6.UPTD Pendapatan Wilayah Wajo, Kelas A berkedudukan di Sengkang yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Wajo;
7. 7.UPTD Pendapatan Wilayah Bantaeng, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bantaeng;
8. 8.UPTD Pendapatan Wilayah Gowa, Kelas A berkedudukan di Sungguminasa yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Gowa;
9. 9.UPTD Pendapatan Wilayah Pinrang, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pinrang yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Pinrang;
10. 10.UPTD Pendapatan Wilayah Maros, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Maros yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Maros;
11. 11.UPTD Pendapatan Wilayah Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Pangkajene yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
12. 12.UPTD Pendapatan Wilayah Sidenreng Rappang, Kelas A berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang;
13. 13.UPTD Pendapatan Wilayah Tana Toraja, Kelas A berkedudukan di Makale yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Tana Toraja;
14. 14.UPTD Pendapatan Wilayah Luwu Timur, Kelas A berkedudukan di Malili yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Luwu Timur;
15. 15.UPTD Pendapatan Wilayah Soppeng, Kelas A berkedudukan di Watangsoppeng yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Soppeng;
16. 16.UPTD Pendapatan Wilayah Bulukumba, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bulukumba;
17. 17.UPTD Pendapatan Wilayah Barru, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Barru yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru;
18. 18.UPTD Pendapatan Wilayah Luwu, Kelas A berkedudukan di Belopa yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Luwu;
19. 19.UPTD Pendapatan Wilayah Sinjai, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Sinjai yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Sinjai;
20. 20.UPTD Pendapatan Wilayah Jeneponto, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto;
21. 21.UPTD Pendapatan Wilayah Takalar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Takalar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Takalar;
22. 22.UPTD Pendapatan Wilayah Enrekang, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Enrekang;
23. 23.UPTD Pendapatan Wilayah Toraja Utara, Kelas A berkedudukan di Rantepao yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Toraja Utara;
24. 24.UPTD Pendapatan Wilayah Luwu Utara, Kelas A berkedudukan di Masamba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Luwu Utara; dan
25. 25.UPTD Pendapatan Wilayah Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Benteng yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
v.UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas UPTD Penilaian Potensi dan Kompetensi, Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.
(2)Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola UPTD SMAN, UPTD SMKN, atau UPTD SLBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, terdiri atas:

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
d.Seksi Pelayanan Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
e.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD SMAN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.kelompok jabatan fungsional; dan
4. d.kelompok jabatan pelaksana.
(2)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 4 (empat).
(3)Jumlah Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Nomenklatur Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
1. a.apabila hanya 1 (satu) Wakil Kepala, nomenklaturnya adalah Wakil Kepala;
2. b.apabila terdiri dari 2 (dua) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
  1. 1.Wakil Kepala Bidang Akademik, Sarana Prasarana, dan Administrasi; dan
  2. 2.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Hubungan Masyarakat.
3. c.apabila terdiri dari 3 (tiga) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
  1. 1.Wakil Kepala Bidang Akademik;
  2. 2.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Hubungan Masyarakat; dan
  3. 3.Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi;
4. d.apabila terdiri dari 4 (empat) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
  1. 1.Wakil Kepala Bidang Akademik;
  2. 2.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan;
  3. 3.Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi; dan
  4. 4.Wakil Kepala Bidang Hubungan Masyarakat.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPTD SMKN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.kelompok jabatan fungsional; dan
4. d.kelompok jabatan pelaksana.
(2)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 4 (empat).
(3)Jumlah Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Nomenklatur Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
1. a.apabila hanya 1 (satu) Wakil Kepala, nomenklaturnya adalah Wakil Kepala;
2. b.apabila terdiri dari 2 (dua) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
  1. 1.Wakil Kepala bidang Akademik, Sarana Prasarana, dan Administrasi; dan
  2. 2.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
3. c.apabila terdiri dari 3 (tiga) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
  1. 1.Wakil Kepala Bidang Akademik;
  2. 2.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri; dan
  3. 3.Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi.
4. d.apabila terdiri dari 4 (empat) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
  1. 1.Wakil Kepala Bidang Akademik;
  2. 2.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan;
  3. 3.Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi; dan
  4. 4.Wakil Kepala Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi UPTD SLBN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.kelompok jabatan fungsional; dan
4. d.kelompok jabatan pelaksana.
(2)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga).
(3)Jumlah Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Nomenklatur Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
1. a.apabila hanya 1 (satu) Wakil Kepala, nomenklaturnya adalah Wakil Kepala;
2. b.apabila terdiri dari 2 (dua) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
  1. 1.Wakil Kepala bidang Akademik, Sarana Prasarana, dan Administrasi; dan
  2. 2.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Hubungan Masyarakat.
3. c.apabila terdiri dari 3 (tiga) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
  1. 1.Wakil Kepala Bidang Akademik;
  2. 2.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Hubungan Masyarakat; dan
  3. 3.Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi.

Pasal 8

Susunan organisasi UPTD Pengelola Darah, terdiri atas:

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan dan Mutu; dan
d.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 9

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan dan Mutu; dan
d.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 10

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi, terdiri atas:

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengujian dan Kendali Mutu;
d.Seksi Penyelidikan dan Pengkajian Material; dan
e.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Isi peraturan

Teks323PDFHirarki

Memuat teks peraturan…