DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pelabuhan Pengumpan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pelabuhan Pengumpan dengan Wilayah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggal 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Pengumpan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Salinan Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PENGUMPAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pelabuhan Pengumpan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan.
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah peKerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pelabuhan Pengumpan dengan Wilayah, masing-masing;
1. a.UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar, Kelas A berkedudukan di Takalar yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Galesong Kabupaten Takalar, Pelabuhan Pengumpan Paotere Kota Makassar, Pelabuhan Pengumpan Maccini Baji Kabupaten Pangkep, dan Pelabuhan Pengumpan Biringkassi Kabupaten Pangkep;
2. b.UPT Pelabuhan Pengumpan Bone, Kelas A berkedudukan di Bone yang meliputi wilayah Kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Pattirobajo Kabupaten Bone, Pelabuhan Pengumpan Siwa Kabupaten Wajo dan Pelabuhan Pengumpan Awerange Kabupaten Barru;
3. c.UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu Timur, Kelas A berkedudukan di Luwu Timur yang meliputi wilayah Kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Marabombang Kabupaten Pinrang dan Pelabuhan Pengumpan Malili Kabupaten Luwu Timur;
4. d.UPT Pelabuhan Pengumpan Selayar, Kelas A berkedudukan di Selayar yang meliputi wilayah Kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar, Pelabuhan Pengumpan Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar, Pelabuhan Pengumpan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pelabuhan Pengumpan Kabupaten Sinjai; dan
5. e.UPT Pelabuhan Pengumpan Bira, Kelas A berkedudukan di Bulukumba yang meliputi wilayah Kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Bira Kabupaten Bulukumba, Pelabuhan Pengumpan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan Pelabuhan Pengumpan Jeneponto Kabupaten Jeneponto.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Opersional;
4. d.Seksi Keselamatan;dan
5. e.Kelompok Jabatan.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional pengelolaan pelabuhan pengumpan berdasarkan wilayah Kerja.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan pelabuhan pengumpan;
2. b.pelaksanaan teknis pelayanan teknis pengelolaan pelabuhan pengumpan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan pelabuhan pengumpan;
4. d.pelaksanaan administrasi UPT; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
7. g.melaksanakan pelayanan jasa labuh dan/atau sandar kapal dan jasa lainnya di pelabuhan dan atau dermaga berdasarkan wilayah Kerja, termasuk pada pelabuhan penyeberangan yang belum terbentuk Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada wilayah Kerjanya;
8. h.melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan operasional pelabuhan pengumpan regional berdasarkan wilayah Kerja;
9. i.melaksanakan usulan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional dan lingkungan pelabuhan pengumpan regional berdasarkan wilayah Kerja;
10. j.melaksanakan pengawasan keselamatan kapal dan kelaikan kapal;
11. k.melaksanakan pelayanan kesehatan dan teknis Search And Rescue (SAR);
12. l.melaksanakan pelayanan usulan perizinan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi;
13. m.melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan izin berkaitan izin trayek dan izin operasional berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi;
14. n.melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
15. o.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yangmempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
8. h.melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.melakukan pelayanan administrasi keuangan;
12. l.melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
13. m.melakukan proses administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
14. n.melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
15. o.melakukan kegiatan kehumasan;
16. p.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. q.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. s.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Operasional dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pada pengelolaan pelabuhan pengumpan regional.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Operasional untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang pada pelabuhan pengumpan reirinnal:
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi teknis pelayanan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang pada pelabuhan pengumpan regional;
8. h.melakukan penindakan terhadap pelanggaran di pelabuhan pengumpan regional berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi;
9. i.menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan berita acara pelanggaran di pelabuhan pengumpan regional;
10. j.melakukan pendataan dan evaluasi data serta jumlah kapal keluar masuk, pelanggaran perizinan, jenis barang keluar masuk dan retribusi di pelabuhan pengumpan;
11. k.melakukan penyusunan usulan rencana pembangunan dan pemasangan fasilitas pelabuhan pengumpan regional;
12. l.melakukan usulan pemeliharaan fasilitas pengawasan dan fasilitas pelabuhan pengumpan;
13. m.melakukan fasilitasi teknis pelayanan usulan pemberian izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan regional;
14. n.melakukan pelayanan usulan pemberian izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
15. o.melakukan pelayanan usulan pemberian izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam pada pelabuhan pengumpan regional;
16. p.melakukan pelayanan usulan pemberian izin pengerukan wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
17. q.melakukan pelayanan usulan pemberian izin reklamasi di wilayah pelabuhan pengumpan regional;
18. r.melakukan pelayanan usulan pemberian izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
19. s.melakukan pengendalian pemberlakuan izin dalam wilayah Kerja UPT;
20. t.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. u.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. v.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Operasional dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
23. w.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional keselamatan pada pengelolaan pelabuhan pengumpan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Keselamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan teknis pelaksanaan pelayanan keselamatan pelabuhan pengumpan regional;
7. g.melakukan teknis pelayanan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan ketertiban pelabuhan pengumpan regional;
8. h.melakukan fasilitasi teknis pelayanan keselamatan pelabuhan pengumpan regional;
9. i.melakukan pengusutan kecelakaan dan penyidikan pelanggaran;
10. j.melakukan pelayanan klinik kesehatan pelabuhan pengumpan regional;
11. k.melakukan pemberian bantuan pertolongan dan Search And Rescue ( SAR );
12. l.melakukan pengendalian terhadap pelayanan pelabuhan pengumpan regional;
13. m.melakukan kegiatan kampanye keselamatan dalam wilayah Kerja UPT;
14. n.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. o.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Keselamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. q.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…