DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2021

Nomor: 46
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI BAB III OBJEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BAB IV NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN BAB V MASA MANFAAT BAB VI METODE PENYUSUTAN, PERHITUNGAN DAN PENCATATAN BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BAB VIII PENGHAPUSAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi harus menyesuaikan dengan adanya aturan yang baru dan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
17.Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
5.Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
6.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
8.Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
9.Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dan/atau diserahkan/dihibahkan.
10.Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
11.Gedung dan Bangunan adalah aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
12.Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi nilai minimum kapitalisasi), masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
13.Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah aset tetap yang mencakup jalan, jembatan, instalasi, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
14.Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
15.Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
16.Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
17.Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.
18.Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
19.Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
20.Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
21.Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
22.Nilai Tercatat (Carrying Amount) Aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
23.Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
24.Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
25.Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi Aset Tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca Pemerintah Daerah.
26.Pembukuan Aset Tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pencatatan Aset Tetap ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris menurut penggolongan dan kodefikasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.
27.Penghentian (Disposal) Aset Tetap adalah aktivitas dihentikannya pemakaian suatu Aset Tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau konversi terpaksa.
28.Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Tetap dari buku besar Aset Tetap dan buku inventaris akibat kebijakan penghentian (disposal) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Gubernur.
29.Pelaporan adalah aktivitas penyajian Aset Tetap untuk keperluan penyusunan neraca dan/atau kebutuhan manajemen.
30.Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
31.Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah Provinsi yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
32.Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditures) adalah pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya memberikan manfaat pada periode berjalan.
33.Pengeluaran Modal (Capital Expenditures) adalah pengeluaran yang terkait dengan Aset Tetap selama masa pemakaiannya dan memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada beberapa periode ke depan.
34.Belanja Modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
35.Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, meningkatkan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit yang diproduksi oleh suatu aset tetap.
36.Reparasi Ringan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula.
37.Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar Aset Tetap dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya.
38.Penambahan (Addition) adalah aktivitas memperbesar atau memperluas fasilitas suatu Aset Tetap.
39.Peningkatan (Betterment/Improvement) adalah aktivitas penggantian bagian suatu Aset Tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik atau pengalihan fungsi yang efektif suatu Aset Tetap.
40.Penggantian (Replacement) adalah aktivitas penggantian bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya sama.
41.Penyusunan dan Pemasangan Kembali (Rearrangement) adalah aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali suatu Aset Tetap atau perubahan rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi.
42.Bagan Akun Standar selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
43.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup pedoman khusus mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap Daerah.

Pasal 3

(1)Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan pelaporan aset tetap bagi SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
(2)Tujuan pedoman ini untuk mewujudkan keseragaman dalam penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna mewujudkan tertib administrasi aset tetap Daerah.
(3)Sasaran pedoman ini meliputi:
1. a.dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Provinsi secara baik; dan
2. b.penyiapan data aset tetap dalam rangka penyusunan laporan manajemen maupun bahan penyusunan neraca yang menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap Daerah secara wajar.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI

Pasal 4

Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:

a.pengadaan tanah meliputi biaya pembelian atau biaya pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pengerukan, pembayaran honor tim dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
b.pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi pengeluaran yang telah dilakukan dan masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian barang, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.
c.pembuatan peralatan mesin dan bangunan meliputi :
1. 1.pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultasi; dan
2. 2.pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
d.pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
1. 1.pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak kerja berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
2. 2.pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
e.pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
1. 1.pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
2. 2.pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
f.pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak atau harga pembelian, ongkos angkut dan biaya asuransi;
g.pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:
1. 1.pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan; dan
2. 2.pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Pasal 5

(1)Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir ditambah dengan biaya pengurusan.
(2)Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 6

(1)Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka biaya aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas aset tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan nilai yang ditransfer/diserahkan.
(2)Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset tetap yang serupa yang memiliki manfaat serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini, maka biaya aset tetap yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset tetap yang dilepas.

Pasal 7

(1)Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap (Capitalization Threshold) yaitu pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. b.perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
3. c.barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
4. d.perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
5. e.nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap (Capitalization Threshold) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Nilai satuan minimum pemeliharaan kapitalisasi aset tetap (Capital Expeditures) adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  1. 1.bertambah ekonomi/efisien;
  2. 2.bertambah umur ekonomis;
  3. 3.bertambah volume;
  4. 4.bertambah kapasitas produksi;
  5. 5.bertambah estetika/keindahan/kenyamanan; dan/atau
  6. 6.meningkatkan standar kinerja.
2. b.perlakuan akuntansi atas biaya yang dapat dikapitalisasikan, meliputi:
  1. 1.penambahan (addition); Dalam aktivitas penambahan (addition) tercipta aset tetap baru, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penambahan aset tetap baru tersebut dikapitalisasikan dan diakui sebagai nilai perolehan baru aset tetap.
  2. 2.peningkatan (betterment/improvement); Dalam aktivitas peningkatan (betterment), sepanjang biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, dan bukan semata untuk mempertahankan kondisi/kapasitas/tingkat jasa yang ada, maka biaya tersebut dikapitalisasikan.
  3. 3.penggantian (replacement); Dalam aktivitas penggantian (replacement), sepanjang biaya- biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, dan bukan semata mempertahankan kondisi/kapasitas/ tingkat jasa yang ada, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan.
  4. 4.penyusunan dan pemasangan kembali (rearrangment). Dalam aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali (rearrangement), sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan.
3. c.nilai rupiah pengeluaran belanja material atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap (Capital Expeditures) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi dilakukan terhadap:
1. a.pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
2. b.pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap; dan
3. c.pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
(2)Perlakuan akuntansi atas pengeluaran pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa.

BAB III

OBJEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

(1)Objek Penyusutan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.peralatan dan mesin;
2. b.gedung dan bangunan;
3. c.jalan, irigasi, dan jaringan;
4. d.Aset Tetap Lainnya; dan
5. e.Aset Lainnya
(2)Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Aset Tetap dalam renovasi; dan
2. b.barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
(3)Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
1. a.Aset kemitraan dengan pihak ketiga; dan
2. b.Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Pasal 10

Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap:

a.Aset Tetap tanah;
b.Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan;
c.Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
d.Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
e.Aset Tetap yang tidak digunakan dan/atau berhenti digunakan dalam operasional pemerintah;
f.Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah;
g.Aset Tak Berwujud, yang kemudian akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut; dan
h.Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan, Tanda penghargaan, hewan, biota perairan, tanaman dan Barang Koleksi Non Budaya.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 33 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 33 Tahun 2015