DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk U PT Transfusi Darah, Kelas A. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala U PT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggai 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua a tas Undang-Undang Salinan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TRANSFUSI DARAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala UPT adalah Kepala U PT Transfusi Darah
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan a tas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk U PT Transfusi Darah, Kelas A.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala U PT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Teknis Pelayanan Donor Dan Pasien;
4. d.Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan
(2)Kepala U PT dal am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan pelayanan teknis pelayanan darah, an tar a lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah;
2. b.pelaksanaan pelayanan teknis pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengelolaan pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah;
4. d.pelaksanaan administrasi UPT; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
7. g.melaksanakan perencanaan teknis pelayanan rekruitmen donor darah dan pelestarian donor darah;
8. h.melaksanakan pelayanan rekruitmen donor darah dan pelestarian donor darah;
9. i.melaksanakan pelayanan pengumpulan/pengambilan darah donor di luar gedung;
10. j.melaksanakan pelayanan pengumpulan darah dalam gedung;
11. k.melaksanakan pelayanan permintaan darah dari Rumah Sakit;
12. l.melaksanakan pelayanan distribusi darah ke Rumah Sakit yang memiliki Bank Darah Rumah Sakit;
13. m.melaksanakan pelayanan laboratorium dan Quality Control]
14. n.Melaksanakan pelayanan penanganan darah hasil pemeriksaan uji silang serasi yang Incompatible (tidak cocok);
15. o.melaksanakan peningkatan mutu dan keamanan pelayanan darah;
16. p.melaksanakan pelayanan peningkatan kualitas/mutu produk darah dan komponen darah;
17. q.melaksanakan pelayanan rujukan hasil pemeriksaan reaktif ke fasilitas kesehatan (rumah sakit);
18. r.melaksanakan pelayanan penanganan reaksi samping pengambilan darah terhadap donor;
19. s.melaksanakan pelayanan hemovigelance darah terhadap kasus reaksi transfusi;
20. t.melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis transfusi darah;
21. u.melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
22. v.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. w.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. x.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
12. l.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
13. m.menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
14. n.mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
15. o.mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
16. p.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. q.menilai kineija pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. s.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Teknis Pelayanan Donor Dan Pasien dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional donor dan pasien;
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Teknis Pelayanan Donor Dan Pasien sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Donor Dan Pasien untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan rekruitmen donor dan pelestarian donor darah;
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan rekruitmen donor dan pelestarian donor darah;
8. h.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan pengambilan darah donor didalam gedung;
9. i.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan pengambilan darah donor diluar gedung;
10. j.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan donor dan efek samping pengambilan darah donor;
11. k.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan permintaan darah pasien;
12. l.melakukan pelayanan pemeriksaan konfirmasi golongan darah pasien;
13. m.melakukan pelayanan notifikasi donor reaktif Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah (IMLTD);
14. n.melakukan pelayanan pemulihan/service bagi pendonor darah;
15. o.melakukan pelayanan peningkatan kualitas teknis pelayanan sumber daya manusia dalam pengelolaan pengambilan darah donor;
16. p.melakukan pemusnahan limbah infeksius;
17. q.menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasi pelayanan Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3);
18. r.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
19. s.menilai kineija Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. t.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Donor Dan Pasien dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. u.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium-dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala U PT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pelayanan laboratorium.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan penyimpanan darah karantina dan penyimpanan darah siap pakai;
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan penyimpanan darah karantina dan penyimpanan darah siap pakai;
8. h.menyiapkan bahan dan melakukan teknis pelaksanaan pelayanan uji saring;
9. i.melakukan pelayanan pemeriksaan konfirmasi golongan darah;
10. j.melakukan pelayanan teknis pengolahan komponen darah;
11. k.melakukan pelayanan teknis Uji Silang Serasi atau crossmatch,
12. l.melakukan identifikasi antibody terhadap darah donor;
13. m.melakukan identifikasi antibody terhadap pasien yang incompatible;
14. n.melakukan pelayanan permintaan darah dan pendistribusian darah ke Rumah Sakit (Bank Darah Rumah Sakit);
15. o.melakukan pelayanan pemusnahan limbah infeksius;
16. p.menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi pelayanan Kesehatan, Keselamatan Keija (K3) di lingkungan UPT;
17. q.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
18. r.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. s.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. t.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubemur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…