DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2019

Nomor: 55
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PEMUNGUTAN BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IV LAPORAN PEMBERITAHUAN PAJAK BAB V TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BAB VIII PEMBUAKUAN DAN PELAPORAN BAB IX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETENTUAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN BAB XII INSENTIFIKASI PENGELOLAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah 3 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan yang membidangi urusan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan yang membidangi urusan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
7.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 4
8.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
9.Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat BBM, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk pembangkit energi.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
12.Wajib Pajak adalah pemungut pajak.
13.Pemungut Pajak, yang selanjutnya disebut pemungut, adalah penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
14.Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut penyedia, adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
15.Wajib Pungut yang selanjutnya disebut dengan WAPU adalah penyedia sekaligus pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
16.Lembaga Penyalur antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI (SPBT), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
17.Konsumen Langsung adalah pengguna Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang secara langsung memperoleh Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari penyedia atau penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak 5 yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB II

KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1)Setiap penyaluran dan/atau penggunaan BBKB yang digunakan untuk keperluan Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah dikenakan PBBKB.
(2)Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia.
(3)Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai WAPU oleh Gubernur.
(4)WAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1)Penyedia wajib melakukan pemungutan PBBKB, baik terhadap BBKB bersubsidi maupun non subsidi.
(2)Pemungutan dilakukan pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO), invoice dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO) invoice dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencantumkan besarnya harga, tarif dan PBBKB yang dipungut. 6

Pasal 4

(1)Pemungutan PBBKB dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemungutan dengan cara dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah kewajiban perpajakannya, serta menghitung, menetapkan dan membayar pajaknya yang terutang.

Pasal 5

Dalam hal pembelian BBKB yang dilakukan antar penyedia, baik untuk dijual kembali kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung, maka yang wajib melakukan pemungutan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan BBKB kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung.

BAB IV

LAPORAN PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 6

(1)Wajib Pajak PBBKB wajib melaporkan hasil penjualan BBKB yang disalurkannya maupun BBKB yang digunakannya sendiri dengan mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data jenis BBKB, volume penjualan/penggunaan BBKB, penghitungan pajak, harga perliter, tarif pajak, asal pembelian, tujuan penyaluran/penjualan (nama perusahaan dan alamat) dan jumlah pembayaran PBBKB termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap.
(4)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan rincian:
1. a.daftar penyaluran perjenis BBKB per konsumen per transaksi sesuai jumlah penjualan/penyaluran, tarif yang dikenakan dan jumlah pembayaran PBBKB; dan
2. b.daftar penyaluran perjenis BBKB sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas BBKB industri dan non industri berdasarkan jenis dan volume BBKB yang disalurkan persektor dalam satuan liter.
(5)SPTPD disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat tanggal 20 (dua puluh) untuk penjualan/penggunaan BBKB bulan sebelumnya.
(6)Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 7

BAB V

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 7

(1)Tarif PBBKB adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
(2)Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai jual BBKB.
(3)Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga jual BBKB sebelum Pajak Pertambahan Nilai dan PBBKB.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

(1)Besarnya PBBKB yang terutang per liter dihitung dengan cara mengalikan Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan Dasar Pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Dalam hal harga jual BBKB sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBBKB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai PPBKB dihitung dengan perkalian 100/117,5 (seratus per seratus tujuh belas koma lima) dari harga jual.
(3)Hasil Perhitungan Pokok PBBKB yang terutang dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.
(4)Tata cara perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

(1)PBBKB dibayar berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Pembayaran PBBKB yang terutang disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk penjualan bulan sebelumnya.
(3)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Apabila pembayaran tidak dilakukan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan.
(5)Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 8
(6)SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan ke Bapenda paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penyetoran.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Bapenda melakukan pembukuan atas pelaporan dan pembayaran PBBKB sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bapenda melakukan rekonsiliasi penerimaan dan penyetoran PBBKB dengan WAPU paling kurang setiap triwulan.
(3)Kepala Bapenda melaporkan realisasi penerimaan PBBKB setiap bulan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 untuk keadaan bulan sebelumnya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013