DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III: SUSUNAN ORGANISASI BAB IV: TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V: JABATAN FUNGSIONAL BAB VI: TATA KERJA BAB VII: PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII: PEMBIAYAAN BAB IX: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/6269/Otda Tanggal 14 November 2019 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); GUBERNUR SULAWESI SELATAN SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala UPT adalah Kepala UPT Perpustakaan.
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Perpustakaan, Kelas A.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Layanan Umum Dan Multimedia;
4. d.Seksi Layanan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional perpustakaan.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan pelayanan teknis operasional jasa perpustakaan;
2. b.pelaksanaan pelayanan teknis operasional jasa perpustakaan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis operasional jasa perpustakaan;
4. d.pelaksanaan administrasi UPT; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
7. g.melaksanakan reproduksi konten multimedia dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis layanan Multimedia dan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Daerah;
8. h.mengoordinasikan dan mengimplementasikan Bugis corner, Makassar corner, Toraja corner, Mandar corner, dalam format digital:
9. i.mengoordinasikan dan melaksanakan teknis Layanan Multimedia dan Pusat Peraga IPTEK Daerah;
10. j.mengoordinasikan dan melaksanakan Layanan Umum, Multimedia, dan Pusat Peragaan IPTEK Daerah, meliputi layanan baca digital, layanan membaca android, layanan e- book, jaringan e-jurnal, e-magazine, web kanak-kanak, layanan e-referens dan layanan internet;
11. k.mengoordinasikan dan melaksanakan layanan pemutaran film lokal content, film sejarah dan film documenter, jaringan sistem informasi perpustakaan;
12. l.mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan serta pemeliharaan wahana peragaan IPTEK Daerah;
13. m.mengoordinasikan, menghimpun, dan menyimpan serta menpromosikan Karya Teknologi generasi berprestasi di Sulawesi Selatan:
14. n.melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis operasional layanan perpustakaan;
15. o.melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
16. p.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
12. l.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
13. m.menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
14. n.mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
15. o.mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
16. p.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. q.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. s.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Layanan Multimedia dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional layanan multimedia.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Layanan Multimedia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Layanan Multimedia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan kebijakan teknis layanan multimedia;
7. g.melakukan kebijakan teknis layanan perpustakaan;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan identifikasi penyiapan bahan pustakan;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan layanan perpustakaan, meliputi layanan sirkulasi, layanan umum, layanan referens dan layanan perpustakaan keliling;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan stock opname bahan perpustakaan;
11. k.melakukan pengembangan jaringan sistem informasi perpustakaan;
12. l.mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelayanan layanan multimedia;
13. m.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. n.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. o.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Layanan Multimedia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. p.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Layanan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional layanan pusat peraga ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Layanan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Layanan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menghimpun, menyimpan, dan mempromosikan karya kontekstual atau karya kearifan lokal generasi berprestasi Sulawesi Selatan;
7. g.mengoordinasikan, mengembangkan, dan memelihara Pusat Peragaan IPTEK Daerah;
8. h.melakukan layanan perpustakaan yang bersifat teknis dan pelayanan pemustaka;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pengembangan, pengkajian sistem kepustakawanan;
10. j.melakukan pengembangan profesi kepustakawanan;
11. k.melakukan sosialisasi pemanfaatan wahana Pusat Peragaan IPTEK Daerah;
12. l.melakukan penyusunan panduan pemanfaatan wahana Pusat Peragaan IPTEK Daerah;
13. m.melakukan promosi publik Pusat Peragaan IPTEK Daerah ke masyarakat pembelajar di Sulawesi Selatan;
14. n.mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap layanan pusat peragaan IPTEK Daerah;
15. o.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. p.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Layanan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. r.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…