DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2020

Nomor: 64
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Pertimbangan dalam Penghitungan besarnya pajak terutang 2. Tata Cara Penghitungan Pajak Terutang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata cara perhitungan pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); 12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NPAP pada kelompok tertinggi sesuai jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatannya.
(2)Penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: LAMPIRAN II A PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN OBYEK PAJAK NPAP (Rp) KETERANGAN A. SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1.Umum Pabrik, Industri air minum, industri yang menggunakan bahan baku air.

a.s.d 10.000 m 3 350/ m 3 /Bulan
b.10.001 s.d 100.000 m 3 375 / m 3 /Bulan
c.100.001 s.d 500.000 m 3 400 / m 3 /Bulan
d.500.001 s.d 1.000.000 m 3 425 / m 3 /Bulan
e.Lebih dari 1.000.000 m 3 450 / m 3 /Bulan
1. 2.Pembangkit Listrik PT PLN & Non PLN 100 /Kwh/Bulan
2. 3.Perusahaan Daerah yang mengelola Air Minum dan mitranya
a.s.d 10.000 m 3 150 / m 3 /Bulan
b.10.001 s.d 100.000 m 3 165 / m 3 /Bulan
c.100.001 s.d 500.000 m 3 180 / m 3 /Bulan
d.500.001 s.d 1.000.000 m 3 200 / m 3 /Bulan
e.Lebih dari 1.000.000 m 3 220 / m 3 /Bulan
1. 4.Pertamina dan kontraktornya
a.s.d 10.000 m 3 150 / m 3 /Bulan
b.10.001 s.d 100.000 m 3 165 / m 3 /Bulan
c.100.001 s.d 500.000 m 3 180 / m 3 /Bulan
d.500.001 s.d 1.000.000 m 3 200 / m 3 /Bulan
e.Lebih dari 1.000.000 m 3 220 / m 3 /Bulan B. SEKTOR PERDAGANGAN DAN SEKTOR JASA
a.s.d 10.000 m 3 320 / m 3 /Bulan Pertokoan, lembaga keuangan, hotel, rumah makan, eksportir, pengisian kolam, pencucian, perkantoran dan usaha yang bersifat komersil lainnya.
b.10.001 s.d 100.000 m 3 350 / m 3 /Bulan
c.100.001 s.d 500.000 m 3 380 / m 3 /Bulan
d.500.001 s.d 1.000.000 m 3 410 / m 3 /Bulan
e.Lebih dari 1.000.000 m 3 450 / m 3 /Bulan OBYEK PAJAK NPAP (Rp) KETERANGAN C. SEKTOR PERTANIAN
1. 1.Perkebunan :
a.Kelapa Sawit 300.000 /Ha/Tahun
b.Tebu 150.000 /Ha/Tahun
c.Tembakau 100.000 /Ha /Tahun
d.Tanaman perkebunan lainnya 100.000 /Ha /Tahun
e.Usaha perkebunan yang dikelola koperasi. 50 % dari harga huruf a, b, c.
1. 2.Perikanan: - Usaha Perikanan Komersil 150.000 /Ha/Tahun
2. 3.Usaha pertanian komersil:  Padi dan Palawija 75.000/Ha/Panen  Hortikultura 65.000/Ha/Panen  lainnya 55.000 /Ha /Panen  Usaha Pertanian yang dikelola Koperasi 50 % dari NPA Sektor Pertanian D. SEKTOR PARIWISATA Usaha Komersil Tempat Rekreasi 30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi Volume = jumlah karcis yang terjual Usaha Permandian Alam 30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi Usaha Permandian Buatan/Modern 50% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi Penginapan dan Rumah Makan di Lokasi Pariwisata serta usaha lain di sektor Pariwisata
a.s.d 10.000 m 3 320 / m 3 /Bulan
b.10.001 s.d 100.000 m 3 350 / m 3 /Bulan
c.100.001 s.d 500.000 m 3 380 / m 3 /Bulan
d.500.001 s.d 1.000.000 m 3 410 / m 3 /Bulan
e.lebih dari 1.000.000 m 3 450 / m 3 /Bulan E. KOPERASI, UKM, DAN BADAN USAHA KOMERSIAL YANG BERFUNGSI SOSIAL
a.s.d 10.000 m 3 150 / m 3 /Bulan Sekolah/ Perguruan tinggi Swasta, yayasan, Rumah Sakit Swasta, Klinik/Balai Pengobatan.
b.10.001 s.d 100.000 m 3 180 / m 3 /Bulan
c.100.001 s.d 500.000 m 3 200 / m 3 /Bulan
d.500.001 s.d 1.000.000 m 3 250 / m 3 /Bulan
e.lebih dari 1.000.000 m 3 300 / m 3 /Bulan F. KHUSUS
a.Pelabuhan laut dan sungai 1.000 / m 3 /bulan
b.Pelabuhan udara 1.100 / m 3 /bulan LAMPIRAN II B PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG Pajak Terutang = Volume x Tarif x NPAP Contoh cara penghitungan Pajak
1. 1.Sektor : Industri, Pertambangan dan Energi Wajib Pajak : Perusahaan Daerah Air Minum Jumlah pengambilan Air Permukaan Bulan Juni sebesar 2.000.000 m 3 Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan NPAP
a.s.d 10.000 m 3 150/m 3 /Bulan
b.10.001 s.d 100.000 m 3 165/m 3 /Bulan
c.100.001 s.d 500.000 m 3 180/m 3 /Bulan
d.500.001 s.d 1.000.000 m 3 200/m 3 /Bulan
e.Lebih dari 1.000.000 m 3 220/m 3 /Bulan Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan Volume (m 3 ) NPAP (Rp) Tarif (%) Nilai Tarif (Rp) Pajak Terutang (Rp) 1 2 3 4 5 (3x4) 6 (2x5) Lebih dari 1.000.000 m 3 2.000.000 220 10 22,00 44.000.000
1. 2.Sektor : Industri, Pertambangan dan Energi Wajib Pajak : Umum Jumlah pengambilan Air Permukaan Bulan Juni sebesar 400.000 m 3 Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan NPAP
a.s.d 10.000 m 3 350/m 3 /Bulan
b.10.001 s.d 100.000 m 3 375/m 3 /Bulan
c.100.001 s.d 500.000 m 3 400/m 3 /Bulan
d.500.001 s.d 1.000.000 m 3 425/m 3 /Bulan
e.Lebih dari 1.000.000 m 3 450/m 3 /Bulan

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…