DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 84 Tahun 2020

Nomor: 84
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Penggolongan dan Persayaratan Pramuwisata Pelatihan Pramuwisata Hak dan Kewajiban Sertifikat Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Pembinaan dan Pengawasa Penerapan Sanksi Administratif Pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata, Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pramuwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2687);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Wisata adalah sebuah aktivitas kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dalam jangka waktu sementara. 8, Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
9.Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan
10.Lembaga Asosiasi Pramuwisata adalah wadah komunikasi profesi pramuwisata yang sah dalam bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi hal kepariwisataan dengan pemangku kepentingan pariwisata.
11.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh para pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13.Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah tanda pengenal anggota pramuwisata sekaligus sebagai izin operasional.
14.Sertifikat kompetensi adalah sertifikat yang diberikan setelah mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh pemerintah.
15.Sertifikat Pelatihan Pramuwisata adalah sertifikat yang diberikan setelah mengikuti pelatihan khusus pramuwisata.
16.Usaha Biro Perjalanan adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang individu atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN PERSYARATAN PRAMUWISATA

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan terdiri atas:

a.pramuwisata muda;
b.pramuwisata madya; dan
c.pramuwisata khusus.

Pasal 3

(1)Pramuwisata muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertugas di tingkat kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
(2)Pramuwisata madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertugas di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
(3)Pramuwisata khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertugas pada objek wisata khusus sesuai dengan keahliannya di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4

Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya dilarang melaksanakan kegiatan usaha biro perjalanan wisata.

Pasal 5

Syarat menjadi Pramuwisata terdiri atas:

a.telah mengikuti pelatihan Pramuwisata;
b.memiliki sertifikat pelatihan pramuwisata dan dinyatakan lulus;
c.memiliki KTPP; dan
d.memiliki sertifikat kompetensi Pramuwisata yang masih berlaku.

BAB III

PELATIHAN PRAMUWISATA

Pasal 6

(1)Pelatihan Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Dinas.
(2)Pelatihan Pramuwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelatihan dasar pramuwisata dan pelatihan peningkatan kompetensi pariwisata.
(3)Materi pelatihan disusun oleh panitia yang dibentuk oleh Dinas.
(4)Setiap peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya penyelenggaraan.
(5)Untuk mengikuti pelatihan ujian Pramuwisata disyaratkan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.usia minimal 18 (delapan belas) tahun untuk pramuwisata muda;
3. c.usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun untuk pramuwisata madya;
4. d.usia minimal 23 (dua puluh tiga) tahun untuk pramuwisata khusus;
5. e.menguasai bahasa Indonesia dan/atau paling sedikit satu bahasa asing dengan baik;
6. f.menguasai dan dapat menjelaskan secara mendalam tentang kepariwisataan, kependudukan, sejarah, pemerintahan, kebudayaan kabupaten tempat pramuwisata berdomisili;
7. g.untuk pramuwisata muda berdomisili di wilayah kabupaten tempat pramuwisata bertugas, dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
8. h.untuk pramuwisata madya dan khusus berdomisili di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
9. i.surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
10. j.pas foto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) masing- masing 3 (tiga) lembar;
11. k.pernyataan tertulis bermaterai, bahwa lampiran surat Permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap dan sesuai fakta;
12. l.surat keterangan bebas narkoba untuk pramuwisata madya
13. m.SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Kepolisian Republik Indonesia;
14. n.berpendidikan paling rendah SMA (sekolah menengah atas) atau sederajat;dan
15. o.pernah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di jasa Pramuwisata untuk pramuwisata madya.
(6)Pramuwisata yang telah memiliki sertifikat Pramuwisata dan KTPP harus terhimpun dalam Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Sulawesi Selatan.
(7)Setelah pelatihan, Dinas melaksanakan ujian.
(8)Ujian dilaksanakan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Dinas, untuk menentukan kelulusan para peserta pelatihan.
(9)Tanda kelulusan pelatihan berbentuk sertifikat pelatihan Pramuwisata.

BAB IV

SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

Pasal 7

(1)Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah bukti keikutsertaan pada pelatihan khusus pramuwisata.
(2)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
(3)KTPP adalah tanda pengenal anggota pramuwisata sekaligus sebagai izin operasional.
(4)KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
(5)Untuk mendapatkan KTPP harus mengajukan permohonan kepada Dinas.
(6)Pramuwisata yang belum mendapat Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KTPP dilarang melaksanakan tugas sebagai Pramuwisata.

Pasal 8

(1)Permohonan KTPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) diajukan kepada Dinas secara perorangan maupun kelompok dengan disertai:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk bertempat tinggal di Daerah yang masih berlaku dan memperlihatkan aslinya;
2. b.surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
3. c.fotokopi Sertifikat pelatihan pramuwisata, dan dinyatakan lulus;
4. d.surat keterangan sehat dari dokter;
5. e.pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
6. f.pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
(2)KTPP memuat:
1. a.logo Pemerintah Daerah;
2. b.nomor KTPP;
3. c.tanggal penerbitan;
4. d.tanggal habis masa berlaku;
5. e.pas foto terbaru pemilik berlatar merah;
6. f.alamat pemilik;
7. g.spesialisasi bahasa yang dikuasai pemilik; dan
8. h.nama dan tanda tangan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)KTPP mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(2)Pramuwisata yang tidak memperpanjang KTPP, tidak dapat melakukan kegiatan pramuwisata.
(3)Pramuwisata wajib memperpanjang KTPP dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah habis masa berlakunya.
(4)Permohonan perpanjangan KTPP diajukan ke Dinas dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
2. b.KTPP lama;
3. c.fotokopi Sertifikat Pelatihan;
4. d.surat keterangan sehat dari dokter;
5. e.surat keterangan bebas narkoba;
6. f.pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) dan ukuran 2x3 cm (dua kali tiga centimeter) masing-masing 2 (dua) lembar; dan
7. g.pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
(5)Pemerintah provinsi menerbitkan perpanjangan KTPP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan KTPP diterima dengan benar dan lengkap.
(6)Pramuwisata yang tidak memperpanjang KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KTPP harus melalui proses permohonan baru.

Pasal 10

(1)Pramuwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran KTPP apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap informasi yang tercantum dalam KTPP.
(2)Permohonan pemutakhiran KTPP diajukan ke Dinas dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
2. b.KTPP asli terdahulu;
3. c.fotokopi sertifikat kompetensi bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
4. d.pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) 2 (dua) lembar;
5. e.data perubahan informasi yang akan dicantumkan; dan
6. f.pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2020