DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Obyek Sewa barang milik daerah meliputi : a) barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur; b) barang milk daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan/atau c) selain tanah dan/atau bangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sewa Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan SALINAN 2 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola pendapatan daerah.
5.Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, 3 pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
10.Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan barang milik daerah.
11.Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12.Pihak Lain adalah pihak-pihak diluar Pemerintah Provinsi yaitu Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kab/kota, Lembaga Negara/Daerah lainnya atau pihak ketiga.
13.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.
14.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang bersangkutan.
15.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1)Obyek Sewa barang milik daerah meliputi :
1. a.barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur;
2. b.barang milk daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan/atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Obyek Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3)Obyek Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Pasal 3

(1)Subyek sewa adalah Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa.
(2)Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.warga negara indonesia/asing yang berkedudukan di Indonesia;
2. b.badan usaha milik negara/daerah;
3. c.swasta;
4. d.unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/pemerintah daerah; dan/atau
5. e.badan hukum lainnya.
(1)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut :
1. a.perorangan;
2. b.persekutuan perdata;
3. c.persekutuan firma;
4. d.persekutuan komanditer;
5. e.perseroan terbatas;
6. f.lembaga/organisasi internasional/asing;
7. g.yayasan; atau
8. h.koperasi.
(2)Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
(3)Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain:
1. a.bank indonesia;
2. b.lembaga penjamin simpanan;
3. c.badan hukum yang dimiliki negara; atau
4. d.badan hukum internasional/asing.

BAB III

PENYEWAAN

Pasal 4

Penyewa memiliki tanggung jawab:

a.melakukan pembayaran biaya Sewa;
b.melakukan pembayaran biaya lainnya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disewa selama jangka waktu Sewa;
c.mengembalikan Barang Milik Daerah yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai kondisi yang diperjanjikan; 5
d.memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa; dan
e.Penyewa dilarang menggunakan Barang Milik Daerah yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian Sewa.

Pasal 5

(1)Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
(2)Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periode sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.pertahun;
2. b.per bulan;
3. c.per hari; dan/atau
4. d.per jam.
(3)Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerja sama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(4)Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 6

(1)Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
1. a.Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
2. b.Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(2)Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada:
1. a.Gubernur, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan
2. b.Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
(3)Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
1. a.untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling 6 lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
2. b.untuk jangka waktu sewa pertahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
3. c.untuk jangka waktu sewa perbulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan
4. d.untuk periode sewa perhari atau perjam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
(5)Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.
(6)Penetapan jangka waktu dan perpanjangan sewa dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.karakteristik jenis infrastruktur;
2. b.kebutuhan penyediaan infrastruktur;
3. c.ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. d.pertimbangan lain dari Gubernur.

Pasal 7

Sewa berakhir apabila :

a.Berakhirnya jangka waktu sewa;
b.Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Gubernur atau Pengelola Barang;
c.Gubernur atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
d.Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
(2)Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(3)Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan. 7
(4)Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi .

BAB IV

BESARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur :
1. a.untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan periode dan dituangkan dalam perjanjian sewa.
(3)Besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur atas usul pengguna barang.
(4)Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
(3)Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai/transfer kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
(4)Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor atau Surat Tanda Setoran Sewa sebagai salah satu dokumen bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…