DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020

Nomor: 35
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c.bahwa perangkat daerah yang menjadi lingkup koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dalam membantu tugas Sekretaris Daerah perlu dilakukan penataan kembali dalam rangka efektif dan efisiensi;
d.bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Leembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 127 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DONGGALA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekratariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 498), diubah sebagai berikut : 4

1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoensia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Donggala.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Donggala.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
7.Badan Daerah, selanjutnya di sebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Donggala.
8.Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekertariat DPRD adalah Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala sebagai unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10.Unsur penunjang Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warha negara Indoensia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerntahan.
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Jabatan Fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintahan. 5
17.Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakan politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
18.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjunya disebut Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang menjadi Pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah membawahi ;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari : a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan; b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan.
  2. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas, terdiri dari : a) Sub Bagian Keagamaan; b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c) Dihapus.
  3. 3.Bagian Hukum, terdiri dari : a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
  1. 1.Bagian Perekonomian, terdiri dari : a) Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Daerah dan SDA; b) Sub Bagian Potensi Perekonomian; dan c) Sub Bagian Monitoring Evaluasi Perekonomian.
  2. 2.Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur, terdiri dari : a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Infrastruktur; dan c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
  3. 3.Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari : a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
4. d.Asisten Administrasi Umum, membawahi :
  1. 1.Bagian Umum dan Tata Usaha, terdiri dari: a) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga; b) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan; dan c) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
  2. 2.Bagian Organisasi, terdiri dari : 6 a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan ; b) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Kinerja; dan c) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
  3. 3.Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari : a) sub Bagian Kehumasan; dan b) Sub Bagian Protokol, Acara dan Tamu.
(2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam syst (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3 huruf b ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Inspektorat terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  3. 3.Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. c.Inspektur Pembantu wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu wilayah IV;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA seehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IVA
5.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala dan pejabat di lingkungan Inspektorat yang dilantik berdasarkan Peraturab Bupati Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekratariat Daerah, Sekreatariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 7 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala. Ditetapkan di Donggala pada tanggal 30 Agustus 2019 BUPATI DONGGALA, ttd KASMAN LASSA Diundangkan di Donggala pada tanggal 3 Desember 2019 ttd AIDIL NUR BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 650 8 Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA, DEE LUBIS, SH.MH Nip. 19710806 200212 1 005

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 18A

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 127 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 18A

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 127 Tahun 2016