(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
a.Sekretaris Daerah membawahi ;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
1.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan; b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan.
2.Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas, terdiri dari :
a) Sub Bagian Keagamaan; b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c) Dihapus.
3.Bagian Hukum, terdiri dari :
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
1.Bagian Perekonomian, terdiri dari :
a) Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Daerah dan SDA; b) Sub Bagian Potensi Perekonomian; dan c) Sub Bagian Monitoring Evaluasi Perekonomian.
2.Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur, terdiri dari :
a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Infrastruktur; dan c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
3.Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
d.Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1.Bagian Umum dan Tata Usaha, terdiri dari:
a) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga; b) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan; dan c) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
2.Bagian Organisasi, terdiri dari :
6 a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan ; b) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Kinerja; dan c) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
3.Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
a) sub Bagian Kehumasan; dan b) Sub Bagian Protokol, Acara dan Tamu.
(2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam syst (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3.Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3 huruf b ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :