DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Perubahan ketentuan terhadap Lampiran II terkait Kebijakan Akuntansi Akun pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dilakukan redesain penyaluran secara nontunai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposite Facility;
c.banwa dengan adanya redesain penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum melalui Fasilitas Treasury Deposite Facility perlu melalukan penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 830); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 830) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 3 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 5 Juni 2024 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 5 Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd NOVALINA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 912 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN A. Akuntansi Piutang
1.PENDAHULUAN

a.Tujuan 1) Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. 2) Perlakuan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan piutang.
b.Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
1. 2.DEFINISI 1) Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4) Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 5) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 6) Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 7) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 8) Kemitraan adalah perjanjian antara kedua belah Fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau usaha yang dimiliki. 9) Pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 10) Piutang transfer adalah hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. 11) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
2. 3.KLASIFIKASI PIUTANG 1) Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. 2) Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 3) Berdasarkan peristiwa yang mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi: a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian; c) Piutang berdasarkan transfer pemerintahan; d) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi; dan e) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya. 4) Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah. 5) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka. 6) Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil. 7) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). 8) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa selain pada paragraf 8 huruf a,b,c, dan d. 9) Piutang jangka panjang dapat berupa: a) Piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. b) Piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya.
3. 4.PENGAKUAN 1) Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. 2) Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa yang mendasarinya. 3) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria: a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 4) Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria : a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; b) Jumlah piutang dapat diukur; c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan; 5) Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut: a) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), Apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. b) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran., maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK. d) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran. e) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

(1)dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
(2)dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. f) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, Apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 6) Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka. 7) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui apabila telah memenuhi kriteria: : a) Telah ditandatanganinya Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 8) Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan penting.

5.PENGUKURAN 1) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi. 2) Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang- undangan, dicatat sebagai berikut: a) Untuk metode official assessment piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihn, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan b) Untuk self assesment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala. 3) Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut : a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. b) Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. c) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. d) Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. e) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. 4) Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut. 5) Pengukuran piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut: a) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; b) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; c) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. 6) Pengukuran piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah sebagai berikut: a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2PS; b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
6.PENYAJIAN 1) Piutang disajikan pada neraca. 2) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. 3) Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang- undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar. 4) Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain. 5) Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada Aset Lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. 6) Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, debt swap dicatat pada Aset lain-lain. 7) Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. 8) Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

a.Penyisihan Piutang 1) Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. 2) Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 3) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. 4) Penggolongan kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi : a) Kualitas Piutang Lancar; b) Kualitas Piutang Kurang Lancar; c) Kualitas Piutang Diragukan; d) Kualitas Piutang Macet. 5) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari: a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment). 6) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan: a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(1)Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
(2)Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
(3)Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
(4)Wajib Pajak likuid; dan/atau
(5)Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
(1)Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
(2)Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
(3)Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
(4)Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
(1)Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
(2)Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
(3)Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
(4)Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
(1)Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
(2)Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
(3)Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(4)Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). 7) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
(1)Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
(2)Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
(3)Wajib Pajak likuid; dan/atau
(4)Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
(1)Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
(2)Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
(3)Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
(1)Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
(2)Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
(3)Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
(1)Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
(2)Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
(3)Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(4)Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). 8) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan. 9) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan: a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 10) Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut: No Kualitas Piutang Tarif Penyisihan Piutang Tak Tertagih Keterangan

1.Lancar 0,5%
2.Kurang Lancar 10% (Nilai Piutang dikurangi jika ada Nilai Agunan atau Nilai Barang Sitaan)
3.Diragukan 50%
4.Macet 100% 11) Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang. 12) Penghapusan piutang oleh pemerintah daerah terdiri atas: a) penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat; b) penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang. 13) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain: a) Piutang melampaui bahas umur (kadaluwarsa) yang telah ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macer; dan/atau b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau c) Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau g) Debitor tidak dapat ditemukan lagi karena:

(1)Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengekap berdasarkan surat keterangan/pernytaaan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
(2)Telah meninggalkan Indonesia berdadsarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati; dan/atau i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian. 14) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dana akun penyisihan piutang tidak tertagih; 15) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan; 16) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain: a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; d) enghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit; e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang; f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain; g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hokum 17) Penghapustagihan atau penghapusan piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 18) Penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan piutang dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebgai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang dilakukan penyisiahn pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain. 19) Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan diakui sebagai pendapatan lain-lain. 20) Pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan sebagai berikut : a) Timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. b) Dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.
1. b.Penghapusan Piutang 1) Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang : a) Piutang daerah dapat dihapuskan segera bersyarat atau mutlak pembukuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur sendiri dalam undang- undang b) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah c) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah. d) Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal oleh instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan penyelesaiaannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) e) PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun :
(1)Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya
(2)Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan , tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan. f) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :
(1)Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000,00
(2)Gubernur dengan perstujuam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000,00 g) Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mXWlak adalah nilai \ang seWara dengan nilai poin ´fμ dengan kurs tengah Bank Bank Indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat pengelola keuangan daerah. h) Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. i) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksankan dengan ketentuan :
(1)Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnya rekomendasi pernghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
(2)Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan PSBDT. j) Penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
(1)Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang
(2)Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

7.PENGUNGKAPAN 1) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain: a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; d) Informasi lengkap tentang jumlah nominal piutang, jumlah penyisihan piutang dan dasar penyisihan piutang; e) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. f) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. B. AKUNTANSI PERSEDIAAN
1.PENDAHULUAN

a.Tujuan Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. 2) Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur : a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan b) Instrumen keuangan.
1. 2.DEFINISI 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 3) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 4) Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. 3.UMUM 1) Persediaan merupakan aset yang berwujud: a) Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; b) Bahan atau perlengkapan digunakan dalam proses produksi; c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat/bahan untuk kegiatan kantor, barang tak habis pakai seperti komponen dan pipa, dan barang bekas dipakai komponen bekas dan pipa bekas.Persediaan dapat diklasifikasikan menjadi: Objek Rincian Objek Barang Pakai Habis 1. Bahan
3. 2.Suku Cadang
4. 3.Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor
5. 4.Obat-obatan
6. 5.Persediaan untuk dijual/diserahkan
7. 6.Persediaan untuk tujuan stratefis/berjaga- jaga
8. 7.Natura dan Pakan
9. 8.Persediaan Penelitian
10. 9.Persediaan Dalam Proses Barang Tak Habis Pakai 1. Komponen
11. 2.Pipa Barang Bekas Dipakai 1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas 3) Dalam hal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memproduksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat- alat pertanian setengah jadi. 4) Persediaan dapat meliputi: a) Barang Konsumsi; b) Barang pakai habis; c) Barang cetakan; d) Perangko dan materai; e) Obat-obatan dan bahan farmasi; f) Amunisi; g) Bahan untuk pemeliharaan; h) Suku cadang; i) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga; j) Pita cukai dan leges; k) Bahan baku; l) Barang dalam proses/setengah jadi; m) Tanah/bangunan/barang lainnya yang dijual/diserahkan kepada masyarakat; n) Hewan, tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 5) Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan startegis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. 6) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. 7) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
12. 4.PENGAKUAN 1) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 2) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapay diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral). 3) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
13. 5.METODE PENCATATAN 1) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. 2) Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
14. 6.PENGUKURAN 1) Persediaan disajikan sebesar: a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian; b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 2) Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan: a) Metode First In First Out (FIFO); b) Harga pembelian terakhir; c) Average d) Nilai wajar. 3) Persediaan yang dapat dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu: a) Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam- macam jenis; b) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual; c) Barang konsumsi; d) Barang pakai habis; e) Barang cetakan; f) Perangko dan materai; dan g) Obat-obatan dan bahan farmasi. 4) Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing. 5) Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. 6) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. 7) Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
15. 7.BEBAN PERSEDIAAN 1) Pengakuan beban dengan menggunakan pendekatan aset, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. 2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. 3) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit . 4) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. 5) Jika terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. 6) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Akan tetapi, Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
16. 8.PENGUNGKAPAN 1) Laporan keuangan mengungkapkan: a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. C. AKUNTANSI INVESTASI
17. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informsi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. B. Ruang Lingkup 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. 2) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan laporan keuangan konsolidasi, dan entitas akuntansi BUD dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah. 3) Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuanagan. 4) Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur: a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas; b) Investasi dalam perusahaan asosiasi; c) Kerjasama operasi; dan d) Investasi dalam properti.
1. 2.DEFINISI 1) Biaya Investasi adalah seluruh seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehn suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal. 2) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 3) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 5) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 6) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 7) Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. 8) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. 9) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 10) Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. 11) Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. 12) Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. 13) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 14) Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya. 15) Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
2. 3.BENTUK INVESTASI 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. 2) Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.
3. 4.KLASIFIKASI INVESTASI 1) Investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. 2) Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan c) Berisiko rendah. 3) Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah: a) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; b) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; atau c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. 4) Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 5) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 6) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 7) Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa: a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 8) Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa: a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir; d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. 9) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. 10) Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini. 11) Akuntansi untuk investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
4. 5.PENGAKUAN INVESTASI 1) Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 2) Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. 3) Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. 4) Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
5. 6.PENGUKURAN INVESTASI 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. 5) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. 6) Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 7) Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 8) Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan. 9) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. 10) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 11) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. 12) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisas selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. 13) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.
6. 7.METODE PENILAIAN INVESTASI 1) Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu: a) Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b) Metode ekuitas; Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 2) Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 3) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain: a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi. 4) Dalam hal penerapan metode ekuitas untuk kepemilikkan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan negara/daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitanya berslado minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (incurred legal/constructive obligatio) terhadap perusahaan negara/daerah tersebut. 5) Alasan pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan negara/daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.
7. 8.PENGAKUAN HASIL INVESTASI 1) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. 2) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. 9.PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI 1) Pelepasan investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. 2) Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
9. 10.PENYAJIAN Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
10. 11.PENGUNGKAPAN 1) Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain: a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; f) Perubahan pos investasi. D. AKUNTANSI DANA BERGULIR
11. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi non permanen-dana bergulir dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh dana bergulir Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. 2) Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi: a) Definisi; b) Pengakuan; c) Pengukuran, dan d) Pengungkapan.
1. 2.DEFINISI 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. 3) Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir. 4) Dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan pertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian. 5) Dana bergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir. 6) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 7) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 8) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor. 9) Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca. 10) Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir. 11) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.
2. 3.UMUM 1) Karakteristik utama dana bergulir adalah: a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah. b) Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. c) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan. d) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencatatan alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBD awal atau revisi APBD (APBD Perubahan). e) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). f) Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. g) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir). h) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat. 2) Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah tanpa disalurkan kembali kepada masyarakat atau dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah dan hendak disalurkan kembali kepada masyarakat dengan mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi karakteristik dana bergulir dan lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang bersangkutan. Karakteristik dana bergulir adalah dana yang dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Daerah (revolving fund) terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran. 3) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing agency atau chanelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga kerja yang dimaksud. Jika berfungsi sebagai executing agency, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai chaneliing agency, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.
a.Akuntansi Dana Bergulir 1) Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan ² Dana bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 2) Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan ² Dana Bergulir di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat dineraca sebesar harga perolehan dana bergulir dan tandingannya adalah Kas Di Kas Daerah. Tetapi secara periodik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). 3) Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali dianggarkan pada nomenklatur Penerimaan Pembiayaan ² Dana Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir yang diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiayaan ² Dana Bergulir sedangkan penerimaan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan hasil daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir dicatat di neraca mengurangi dana bergulir dan tandingannya Kas Di Kas Daerah. 4) Penagihan dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBD.
1. 4.PENGAKUAN 1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria: a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; b) Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (reliable). 2) Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria dana bergulir yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. 3) Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada SKPD. Walaupun pelaksanaan didelegasikan tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan. 4) Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
2. 5.PENGUKURAN Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang ² Investasi Non Permanen ² Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.
3. 6.PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL 1) Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya atau (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih. 2) Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir pada neraca diikuti dengan pencatatan beban penyisihan dana bergulir pada laporan operasional. 3) Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
a.Penyisihan Dana Bergulir 1) Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangkan dana bergulir dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian nilai penyisihan dana bergulir akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan. 2) Penyisihan dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan direalisasi. Penyisihan dana bergulir harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah: a) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya: 1) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau 2) upaya penagihan. b) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu: 1) kualitas lancar; 2) kualitas kurang lancar; 3) kualitas diragukan; dan 4) kualitas macet. c) Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas: 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri: a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

(1)Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
(2)Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
(3)Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
(4)Penerima dana kooperatif. b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
(2)Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
(3)Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
(4)Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan. c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)Umur dana bergulir lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
(2)Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukanpelunasan; dan/atau
(3)Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
(4)Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
(2)Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
(3)Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
(4)Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
(5)Penerima dana mengalami musibah (force majeure). 2) Dana bergulir dengan executing agency; a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
(2)Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
(2)LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
(3)LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
(4)LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure). 3) Dana bergulir dengan chanelling agency; a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
(2)Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
(2)Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan. c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)Umur dana bergulir lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
(2)Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan. d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1)Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
(2)Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
(3)Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
(4)Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(5)Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure). 4) Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan sebagai berikut: a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar; b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar; c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

7.METODE PENILAIAN DANA BERGULIR Penilaian dana bergulir Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
8.PENGAKUAN HASIL DARI DANA BERGULIR 1) Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi hasil telah di setor ke kas daerah. 2) Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat bersamaan harus dicatat pada pengeluaran pembiayaan ² dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dan dana bergulir dan ekuitas di Neraca. 3) Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.
9.PENGHAPUSAN 1) Penghapusan dana bergulir Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas: a) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; b) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir. 2) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain: a) Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau c) Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau g) Debitor yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:

(1)Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
(2)Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati; dan/atau i) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian. 3) Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih. 5) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 6) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain: a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar. b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit. e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang. f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain. g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. 7) Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

10.PENYAJIAN Dana bergulir disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang non permanen.
11.PENGUNGKAPAN 1) Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: a) Dasar Penilaian Dana Bergulir; b) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya; c) Besarnya suku bunga yang dikenakan; d) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir. 2) Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim. E. AKUNTANSI ASET TETAP
1.PENDAHULUAN

a.Tujuan Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.
b.Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
1. 2.DEFINISI 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 3) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 4) Masa manfaat adalah: a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 5) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 6) Nilai tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 7) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 8) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
2. 3.UMUM 1) Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah: a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; b) Hak atas tanah. 2) Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, seperti bahan dan perlengkapan.
3. 4.KLASIFIKASI ASET TETAP 1) Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: a) Tanah; b) Peralatan dan Mesin; c) Gedung dan Bangunan; d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e) Aset Tetap Lainnya; dan f) Konstruksi dalam Pengerjaan. 2) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. 3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. 4) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 5) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunannya; c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. 6) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan nonbuku, abrang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 7) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetal lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. 8) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
4. 5.PENGAKUAN ASET TETAP 1) Aset teap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut: No. Jenis Belanja Modal Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya 1Tanah Rp. 0,00 2Alat Besar Alat-alat Berat Rp.10.000.000,00 3Alat Angkutan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 5.000.000,00 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Rp. 1.000.000,00 Alat-alat Angkutan di Air Bermotor Rp. 5.000.000,00 Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor Rp. 1.000.000,00 Alat-alat Angkutan Udara Rp.10.000.000,00 4Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Rp. 300.000,00 Alat Bengkel Tak Bermesin Rp. 300.000,00 Alat-alat Ukur Rp. 300.000,00 5Alat Pertanian Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Rp. 5.000.000,00 6Alat Kantor dan Rumah Tangga Peralatan Kantor Rp. 300.000,00 Perlengkapan Kantor Rp. 300.000,00 Mebeulair Rp. 250.000,00 7Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio Rp. 300.000,00 Alat Komunikasi Rp. 500.000,00 Peralatan Pemancar Rp. 500.000,00 Peralatan Komunikasi Navigasi Rp. 500.000,00 8Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Rp. 300.000,00 Alat Kesehatan Umum Rp. 300.000,00 9Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Rp. 300.000,00 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Rp. 300.000,00 Alat Peraga Praktek Sekolah Rp. 300.000,00 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp. 300.000,00 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp. 300.000,00 Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN) Rp. 300.000,00 Laboratorium Lingkungan Hidup Rp. 300.000,00 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp. 300.000,00 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp. 300.000,00 10Alat Persenjataan Senjata Api Rp. 500.000,00 Persenjataan Non Senjata Api Rp. 500.000,00 Senjata Sinar Rp. 500.000,00 Alat Khusus Kepolisian Rp. 500.000,00 11Komputer Komputer Unit Rp. 300.000,00 Peralatan Komputer Rp. 300.000,00 12Konstruksi/Pembelian Bangunan Rp.10.000.000,00 No. Jenis Belanja Modal Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya 13Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00 14Buku/Kepustakaan Rp. 0,00 15Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Rp. 0,00 16Hewan/Ternak dan Tanaman
a.Hewan
b.Ternak
c.Tumbuhan Pohon
d.Tumbuhan Tanaman Hias Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 500.000,00 17Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 17 di atas) Rp. 300.000,00 Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka entitas mengakui/mencatat perolehan tersebut sebagai beban operasional, dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tetap tercatat dalam extracomptable. 2) Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. 3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. 4) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 5) Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yag diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 6) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 7) Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan. a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut. b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.
1. 6.PENGUKURAN ASET TETAP 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 2) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
2. 7.PENILAIAN AWAL ASET TETAP 1) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai suatu aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehnnya. 2) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 3) Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh pengembang dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. 4) Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. 5) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 26 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 26. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 65 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. 6) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
a.Komponen Biaya 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 2) Biaya perolehan aset terdiri dari: a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 3) Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, harus ditambah pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaraan dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut. 4) Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan secara aset: a) biaya persiapan tempat; b) biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bonkar muat; c) biaya pemasangan; d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; e) biaya konstruksi; f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar. 5) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. 6) Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. 7) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 8) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. 9) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan 10) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. 11) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. 12) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan. 13) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. 14) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi: a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku; b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut. 15) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 16) Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b.Konstruksi dalam Pengerjaan 1) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. 2) Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk didalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan. 3) Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
c.Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan.
d.Pertukaran Aset. 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas. 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
e.Aset Donasi 1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. 3) Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. 4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
1. 8.PEGELUARAN SETELAH PEROLEHAN 1) Aset tetap diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. Aset tetap bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan. 2) Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. 3) Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. 4) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut. Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P Alat Besar Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P >30% s.d 45% >45% s.d 65% 65 % s.d 100% Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Angkutan Apung Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Angkutan Bermotor Udara Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Pertanian Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% >21% s.d 40% >51% s.d 75% Alat Kantor dan Rumah Tangga >0% s.d. 25% Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Peralatan Komunikasi Navigasi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat laboratorium Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Laboratorium Fisika Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat laboratorium Lingkungan Hidup Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Persenjataan Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Komputer Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian Sumur Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Produksi Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Bantu Explorasi Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat keselamatan Kerja Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P Alat Pelindung Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Peralatan Proses / Produksi Unit Peralatan Proses / Produksi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Rambu-rambu Rambu-rambu Lalu lintas Darat Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Rambu-rambu Lalu lintas Udara Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Rambu-rambu Lalu lintas Laut Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Bangunan Gedung Tempat Tinggal Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P Monumen Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Bangunan Menara Bangunan Menara Perambuan Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Tugu Titik Kontrol / Prasasti Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Jalan dan Jembatan Jalan Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 60% >60% s.d 100% Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Bangunan Pengairan Pasang Surut Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Bangunan Air Bersih/Air Baku Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Instalasi Air Bersih/Air baku Renovasi >0% s.d. 30% Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pengelolahan Sampah Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Jaringan Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Alat Musik Modern/Band Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% Uraian Jenis Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) P >75% s.d 100% ASET TETAP DALAM RENOVASI Peralatan dan Mesin dalam renovasi Overhaul >0% s.d. 100% Gedung dan bangunan dalam Renovasi Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi Renovasi /Overhaul >0% s.d. 100%
a.Penyusutan 1) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 3) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. 4) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut: 𝑃𝑒𝑛ݐݑݏݑݕ𝑎𝑛 𝑝𝑒ݎ 𝑃𝑒ݎ𝑖𝑜𝑑𝑒 ൌ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ݕ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎ݐ 𝑑𝑖ݐݑݏݑݏ𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎ݏ𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎ݐ Keterangan formula adalah sebagai berikut: a) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun. b) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Dsember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap. c) Untuk aset tetap yang diperole setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b. d) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 5) Dalam hal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan Metode Garis Lurus (straight line method) maka masa manfaat asset tetap diklasifikasikan sebagai berikut : Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 ASET TETAP 1 3 2 Peralatan dan Mesin 1 3 2 1 Alat Besar 1 3 2 1 1 Alat-Alat Besar Darat 10 1 3 2 1 2 Alat-Alat Besar Apung 8 1 3 2 1 3 Alat-alat Bantu 7 1 3 2 2 Alat Angkutan 1 3 2 2 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 1 3 2 2 2 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 1 3 2 2 3 Alat Angkut Apung Bermotor 10 1 3 2 2 4 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 1 3 2 2 5 Alat Angkut Bermotor Udara 20 1 3 2 3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 3 2 3 1 Alat Bengkel Bermesin 10 1 3 2 3 2 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1 3 2 3 3 Alat Ukur 5 1 3 2 4 Alat Pertanian 1 3 2 4 1 Alat Pengolahan Pertanian 4 1 3 2 4 2 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian 4 1 3 2 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 3 2 5 1 Alat Kantor 5 1 3 2 5 2 Alat Rumah Tangga 5 1 3 2 5 3 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 1 3 2 6 Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar 1 3 2 6 1 Alat Studio 5 1 3 2 6 2 Alat Komunikasi 5 1 3 2 6 3 Peralatan Pemancar 10 1 3 2 6 4 Peralatan Komunikasi Navigasi 20 1 3 2 7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 2 7 1 Alat Kedokteran 5 1 3 2 7 2 Alat Kesehatan Umum 5 1 3 2 8 Alat Laboratorium 1 3 2 8 1 Unit Alat Laboratorium 8 1 3 2 8 2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 1 3 2 8 3 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 1 3 2 8 4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15 1 3 2 8 5 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10 1 3 2 8 6 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) 10 1 3 2 8 7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 1 3 2 8 8 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 1 3 2 8 9 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi 10 1 3 2 9 Alat Persenjatan 1 3 2 9 1 Senjata Api 10 1 3 2 9 2 Persenjataan Non Senjata Api 3 1 3 2 9 3 Senjata Sinar 5 1 3 2 9 4 Alat Khusus Kepolisian 5 1 3 2 10 Komputer 1 3 2 10 1 Komputer Unit 4 1 3 2 10 2 Peralatan Komputer 4 1 3 2 11 Alat Eksplorasi 1 3 2 11 1 Alat Eksplorasi Topografi 5 1 3 2 11 2 Alat Eksplorasi Geofisika 10 1 3 2 12 Alat Pengeboran 1 3 2 12 1 Alat Pengeboran Mesin 15 1 3 2 12 2 Alat Pengeboran Non Mesin 5 1 3 2 13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 1 3 2 13 1 Sumur 5 1 3 2 13 2 Produksi 5 Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 2 13 3 Pengolahan dan Pemurnian 15 1 3 2 14 Alat Bantu Eksplorasi 1 3 2 14 1 Alat Bantu Eksplorasi 15 1 3 2 14 2 Alat Bantu Produksi 15 1 3 2 15 Alat Keselamatan Kerja 1 3 2 15 1 Alat Deteksi 5 1 3 2 15 2 Alat Pelindung 5 1 3 2 15 3 Alat SAR 5 1 3 2 15 4 Alat Kerja Penerbangan 15 1 3 2 16 Alat Peraga 1 3 2 16 1 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 1 3 2 17 Peralatan Proses/Produksi 1 3 2 17 1 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 1 3 2 18 Rambu-Rambu 1 3 2 18 1 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 1 3 2 18 2 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 1 3 2 18 3 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 10 1 3 2 19 Peralatan Olahraga 1 3 2 19 1 Peralatan Olahraga 5 1 3 3 Gedung dan Bangunan 1 3 3 1 Bangunan Gedung 1 3 3 1 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 1 3 3 1 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 1 3 3 2 Monumen 1 3 3 2 1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 1 3 3 3 Bangunan Menara 1 3 3 3 Bangunan Menara Perambuan 40 1 3 3 4 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 3 3 4 1 Tugu/Tanda Batas 50 1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1 3 4 1 Jalan dan Jembatan 1 3 4 1 1 Jalan 10 1 3 4 1 2 Jembatan 50 1 3 4 2 Bangunan Air 1 3 4 2 1 Bangunan Air Irigasi 50 1 3 4 2 2 Bangunan Air Pasang Surut 50 1 3 4 2 3 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 1 3 4 2 4 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 1 3 4 2 5 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 1 3 4 2 6 Bangunan Air Bersih/Baku 40 1 3 4 2 7 Bangunan Air Kotor 40 1 3 4 3 Instalasi 1 3 4 3 1 Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30 1 3 4 3 2 Instalasi Air Kotor 30 1 3 4 3 3 Instalasi Pengolahan Sampah 10 1 3 4 3 4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 1 3 4 3 5 Instalasi Pembangkit Listrik 40 1 3 4 3 6 Instalasi Gardu Listrik 40 1 3 4 3 7 Instalasi Pertahanan 30 1 3 4 3 8 Instalasi Gas 30 1 3 4 3 9 Instalasi Pengaman 20 1 3 4 3 10 Instalasi Lain 1 3 4 4 Jaringan 1 3 4 4 1 Jaringan Air Minum 30 1 3 4 4 2 Jaringan Listrik 40 1 3 4 4 3 Jaringan Telepon 20 1 3 4 4 4 Jaringan Gas 30 1 3 5 7 Aset Tetap Dalam Renovasi 1 3 5 7 1 Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi 5 1 3 5 7 1 Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi 40 Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 5 7 1 Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi 10 6) Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh dan digunakan tanggal bulan Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung 3 bulan yaitu dari tanggal bulan Oktober ke bulan Desember 20x1. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan. 7) Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus. 8) Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut: 9) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama; 10) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain); 11) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya); 12) Walaupun pemanfaatan tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatnnya (misalnya peralatan bedah). 13) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 14) Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual. 15) Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusustan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2012, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2012 dan yang diperoleh pada tahun 2012. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: a) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan maka aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2012 (1 tahun) saja. b) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya. c) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan. 16) Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi, ketika aset tetap tidak dapat berproduksi atau tidak dapat digunakan maka aset yang bersangkutan dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. 17) Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.
1. 9.PENGUKURAN BERIKUTNYA TERHADAP PENGAKUAN AWAL Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
a.Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
1. 10.AKUNTANSI TANAH 1) Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. 2) Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini. 3) Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Atau pada kasus kain, terdapat tang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut: a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. c) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Provinsi, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang mengusai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara mamadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

(1)Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(3)Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(4)Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun ada sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4) Tanah yang digunakan/dipakai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

11.ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) 1) Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah: a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. 3) Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. 5) Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. 6) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. 7) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 8) Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).
12.ASET INFRASTRUKTUR 1) Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. 2) Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini. 3) Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.
13.PENGHENTIAN DAN PELEPASAN 1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung. 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 4) Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
14.ASET TETAP HILANG 1) Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. 2) Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi.
15.PENGUNGKAPAN 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap sebagai berikut: a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat; b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(1)Penambahan;
(2)Pelepasan;
(3)Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
(4)Mutasi aset tetap lainnya. c) Informasi penyusutan, meliputi:
(1)Nilai penyusutan;
(2)Metode penyusutan yang digunakan;
(3)Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
(4)Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode. 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 3) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; b) Tanggal efektif penilaian kembali; c) Jika ada, nama penilai independen; d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. F. AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA ² PEMBERI KONSESI

1.PENDAHULUAN

a.Tujuan Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemberi konsesi.
b.Ruang Lingkup 1) Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa. 2) Perjanjian konsesi adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. 3) Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi). 4) Kebijakan Akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.
1. 2.DEFINISI 1) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana: a) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan b) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama 4 masa perjanjian konsesi jasa 2) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya. 3) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. 4) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. 5) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang: a) Disediakan oleh mitra, yang: a) Dibangun, dikembangka , atau diperoleh dari pihak lain; atau b) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau b) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang : a) Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau b) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
2. 3.PENGAKUAN AWAL PEROLEHAN ASET KONSESI JASA 1) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi. 2) Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya. 3) Perlakuan akuntansi atas pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi yaitu: a) Jika terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMD tersebut sebagai BMD aset konsesi jasa. b) BMD yang dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, dan biasanya secara substansinya diatur dalam perjanjian konsesi jasa. c) BMD yang dipartisipasikan oleh pemberi konsesi diakui untuk direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa berdasarkan dokumen kerja sama pemanfaatan untuk infrastruktur atau dokumen yang dipersamakan atas substansi pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan dalam perjanjian konsesi jasa. 4) Terhadap perjanjian melibatkan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh mitra, maka suatu kriteria aset konsesi jasa yang berasal dari mitra diakui jika dan hanya jika: a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau potensi jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas pemerintah; dan b) Biaya atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal. 5) Pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra diakui pada periode konstruksi berdasarkan berita acara progress penyelesaian pekerjaan atau dokumen yang dipersamakan yang disampaikan oleh mitra kepada pemberi konsesi, dengan mempertimbangkan bahwa: a) Tujuan utama dari aset konsesi jasa adalah untuk memberikan potensi jasa atas nama pemerintah sebagai pemberi konsesi. Meskipun dalam hal ini aset konstruksi dan/atau aset konsesi jasa yang beroperasi yang dipartisipasikan oleh mitra secara status kepemilikan bukan sebagai BMD. Serupa dengan aset yang dibangun oleh pemerintah untuk penggunaannya sendiri, yaitu pemerintah menilai, pada saat biaya konstruksi dikeluarkan, ketentuan perjanjian mengikat untuk menentukan apakah potensi jasa dari aset konsesi jasa mengalir kepada pemerintah pada saat itu; b) Pemerintah memiliki informasi yang dapat diandalkan tentang biaya atau nilai wajar aset selama konstruksi, dimana perjanjian konsesi jasa mengharuskan mitra untuk menyampaikan laporan kemajuan selama konstruksi aset kepada pemerintah, dan terdapat pendapatan konstruksi yang diakui oleh mitra sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Perjanjian Konsesi Jasa (ISAK 16) untuk dijadikan dasar transaksi pertukaran pada nilai wajar aset yang dapat diukur secara andal; c) Pemerintah memiliki sedikit kemampuan untuk menghindari penerimaan aset yang dibangun untuk memenuhi spesifikasi kontrak, atau perjanjian mengikat yang serupa, dan nilainya diakui sesuai kemajuan yang dibuat hingga penyelesaian aset. Atas hal tersebut, pemerintah mengakui aset konsesi jasa dan kewajiban terkait; dan d) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya, dan pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi. 6) Pengaturan/regulasi oleh pemberi konsesi dimaksudkan untuk diterapkan hanya dalam konteks syarat dan ketentuan spesifik dari perjanjian konsesi jasa. Misalnya regulator jalan tol dapat menentukan tarif yang berlaku untuk sektor industri jalan tol secara keseluruhan. Tergantung kepada kerangka hukum pengaturan suatu sektoral industri, bahwa tarif mungkin tersirat dalam perjanjian mengikat yang mengatur perjanjian konsesi jasa yang melibatkan penyediaan transportasi jalan tol, atau tarif tersebut dapat secara khusus dirujuk di dalamnya. 7) Pengendalian oleh pemberi konsesi untuk setiap kepentingan signifikan atas sisa aset (residual) membatasi kemampuan praktis mitra untuk menjual atau menjaminkan aset dan memberikan pemberi konsesi hak penggunaan yang berkelanjutan selama periode perjanjian konsesi jasa. Kepentingan residual dalam aset merupakan estimasi nilai kini atas aset seolah-olah sudah sampai akhir masa konsesi dan dalam kondisi yang diharapkan pada akhir periode perjanjian konsesi jasa.
3. 4.PENGUKURAN NILAI AWAL PEROLEHAN ASET KONSESI JASA 1) Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa diukur berdasarkan nilai reklasifikasi BMD menggunakan nilai tercatat asetnya. 2) Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan atau dipartisipasikan oleh mitra diukur dengan ketentuan sebagai berikut: a) Nilai berdasarkan dokumen perjanjian kerja sama, berita acara atau dokumen yang dipersamakan atas laporan progres penyelesaian konstruksi dan/atau laporan penyelesaian konstruksi untuk siap operasi pemberian layanan, dan berkorelasi sebagai substansi transaksi pertukaran terhadap asersi manajemen pihak mitra yang dapat diyakini oleh pemberi konsesi atas pengakuan pendapatan konstruksi mitra untuk aset konsesi jasa dalam progres pekerjaan dan diakumulasinya hingga aset konsesi jasa siap beroperasi. b) Asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan perjanjian kerja sama, dokumen progres penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan, dipertimbangkan cukup bagi entitas pemerintah pemberi konsesi untuk mencatat awal perolehan aset konsesi jasa pada nilai wajarnya. 3) Pada prinsipnya, asersi manajemen pihak mitra untuk awal perolehan aset keuangan dan/atau aset tak berwujud atas hak konsesi yang diakui dan dicatat oleh mitra sebagai kompensasi penyediaan aset konsesi jasa yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, menjadi dasar bagi entitas pemerintah pemberi konsesI mengakui dan mencatat nilai yang sama sebagai nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa. Bagi entitas pemerintah pemberi konsesi, nilai wajar yang diakui dan dicatat ini sebagai suatu transaksi pertukaran yang diwujudkan dalam bentuk skema kompensasi atas penyediaan aset oleh mitra dalam menyelenggarakan jasa layanan publik sesuai perjanjian konsesi Jasa. 4) Pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra untuk aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik tergantung kepada ketentuan perjanjian konsesi jasa, yaitu: a) Kompensasi berupa pembayaran secara kas kepada mitra atau disebut skema kompensasi kewajiban keuangan; b) Kompensasi berupa pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari pihak ketiga pengguna aset konsesi jasa dan/atau pemberian akses kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, atau disebut skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra atau pemberian hak konsesi; atau c) Kombinasi skema kompensasi kewajiban keuangan dan skema kompensasi pemberian hak konsesi. 5) Jenis skema kompensasi yang dipertukarkan antara pemerintah dan mitra mempengaruhi bagaimana nilai wajar aset konsesi jasa ditentukan pada pengakuan perolehan awal atas biaya pembangunan, biaya pengembangan atau biaya peningkatan aset konsesi jasa, dalam hal ini nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi waJar, dengan pertimbangan sebagai berikut: a) Jika ada kompensasi pembayaran dilakukan oleh pemerintah kepada mitra, maka nilai wajar pengakuan perolehan awal aset merupakan kompensasi bagian dari pembayaran yang dibayarkan kepada mitra untuk aset tersebut. Untuk itu, nilai wajar perolehan awal aset merujuk kepada perjanjian mengikat menentukan jumlah nilai kini kompensasi rangkaian pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk dialokasikan ke aset konsesi jasa tersebut. Pada saat yang sama pemerintah mengakui kewajiban keuangan sebesar nilai yang sama. b) Jika tidak ada kompensasi pembayaran atas aset yang dilakukan oleh pemerintah kepada mitra, maka nilai wajar pengakuan perolehan awal aset dicatat dengan cara yang sama sebagaimana transaksi pertukaran aset nonmoneter. Untuk itu, nilai wajar perolehan awal aset merujuk kepada asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan dokumen progres penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan. Pada saat yang sama pemerintah mengakui kewajiban pendapatan tangguhan sebesar nilai yang sama.
4. 5.PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN 1) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud Point 3 Angka 1 bagian pengakuan dan pengukuran aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra. 2) Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. 3) Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan. 4) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari: a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model); b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:

(1)Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
(2)Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.
1. a.Skema Kewajiban Keuangan 1) Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui sebagai kewajiban keuangan. 2) Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap: a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu. 3) Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai: a) Pengurang nilai pengakuan kewajiban b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan c) Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra. 4) Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud angka 3 huruf (b) sesuai maksud angka 3 huruf (c) perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban. 5) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
2. b.Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra 1) Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan Point 4 Angka 1 bagian pengakuan dan pengukuran kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra. 2) Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud angka 1 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. 3) Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan. 4) Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban ² pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.
3. c.Membagi Perjanjian 1) Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 pada bagian skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud angka 1 pada bagian skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud point 4 angka 1 pada bagian pengakuan dan pengujukuran kewajiban diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud point 4 angka 2 pada bagian pengakuan dan pengujukuran kewajiban. 2) Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam angka 1 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana angka 1 pada bagian skema kewajiban keuangan sampai dengan angka 4 pada bagian skema pemberian hak usaha kepada mitra.
  1. 6.KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN ASET KONTINJENSI 1) Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.
  2. 7.PENDAPATAN LAINNYA 1) Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud angka 1 pada bagian skema pemberian hak usaha kepada mitra sampai dengan angka 4 pada bagian skema pemberian hak usaha kepada mitra, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.
  3. 8.PENYAJIAN NILAI AWAL PEROLEHAN ASET KONSESI JASA 1) Nilai awal perolehan aset konsesi jasa, baik yang berasal dari pemberi konsesi jasa maupun disediakan oleh mitra, disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan klasifikasi tersendiri yaitu Aset Konsesi Jasa. 2) BMD yang memenuhi pengakuan aset konsesi jasa direklasifikasi untuk disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan klasifikasi baris tersendiri Aset Konsesi Jasa, sehubungan dengan: a) BMD yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa memenuhi definisi aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. b) Penyajian aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi dalam satu jenis kelas aset yang sama dalam aset konsesi jasa dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif nilai aset konsesi jasa, baik yang disediakan oleh mitra maupun yang disediakan oleh pemberi konsesi; dan c) Pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur disajikan di Neraca sebagai Kemitraan dalam klasifikasi Aset Lainnya, sudah tidak relevan sehubungan "Kemitraan - Aset Lainnya" adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki. Sedangkan unsur pengendalian dalam perjanjian konsesi jasa ada di pihak pemerintah. 3) Klasifikasi baris tersendiri Aset Konsesi jasa, termasuk dalam hal ini aset yang disediakan oleh mitra dengan status kepemilikan bukan sebagai BMD, disajikan secara aset komposit di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan pertimbangan bahwa: a) Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa dipahami bukan merupakan BMD (namun demikian status kepemilikannya berubah menjadi BMD padasaat masa konsesi jasa berakhir dan diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian), sedangkan klasifikasi aset tetap berupa: 1) tanah; peralatan dan mesin; 3) gedung dan bangunan; 4) jalan, irigasi dan jaringan; 5) aset tetap lainnya; dan 6) konstruksi dalam pengerjaan, secara familiar merupakan penyajian klasifikasi aset tetap yang digunakan atas perolehan BMD; b) Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan publik berdasarkan perjanjian konsesi jasa antara pemerintah dan mitra, dimana aset tersebut memiliki karakteristik penyajian:
(1)berbeda dengan BMD yang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi pemerintah yang terklasifikasikan berupa: (1) tanah; (2) peralatan dan mesin; (3) gedung dan bangunan;
(4)jalan, irigasi, dan jaringan; (5) aset tetap lainnya; dan
(6)konstruksi dalam pengerjaan; aset komposit dalam penyediaan jasa pelayanan publik sesuai pengaturan yang mengikat dalam perjanjian konsesi jasa dan kriteria pengakuan dan pengukuran aset konsesi yang disediakan oleh mitra;
(2)Aset komposit merupakan kumpulan aset yang membentuk aset infrastruktur dan secara khusus digunakan dalam penyediaan jasa pelayanan publik sesuai pengaturan yang mengikat dalam perjanjian konsesi jasa, dan aset infrastruktur yang bersifat aset komposit ini tidak relevan disajikan secara individual klasifikasi aset berwujud dalam rangka menghasilkan jasa pelayanan publik sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. 4) Dalam praktiknya untuk menghasilkan jasa pelayanan publik sesuai perjanjian konsesi jasa, aset-aset yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut seringkali bukanlah suatu aset tunggal seperti unit mobil, unit gedung, unit software, unit computer dan seterusnya namun merupakan kumpulan dari berbagai aset yang bermacam-macam jenisnya dan bahkan dapat berupa hak akses misalnya hak sewa atau suatu hak akses aset berwujud maupun aset tak berwujud. Kumpulan unit aset-aset tersebut secara sinergis digunakan secara serentak bersama-sama untuk menghasilkan jasa pelayanan publik yang diperjanjikan. Dalam hal ini aset komposit dapat diartikan bahwa aset-aset tersebut membentuk suatu sistem (suatu kelengkapan) infrastruktur yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu penyediaan jasa pelayanan publik tertentu yang diperjanjikan. Dengan demikian nilai transaksi pertukarannya antara pemberi konsesi dan mitra adalah sebesar nilai wajar aset komposit. 5) Jika secara karakteristik aset komposit yang disediakan oleh mitra sesuai dengan perjanjian konsesi jasa berupa aset tak berwujud yaitu bahwa jasa pelayanan publik disediakan oleh mitra dari penyelenggaraan operasional suatu sifat aset tak berwujud, maka aset konsesi jasa yang demikian disajikan sebagai klasifikasi aset konsesi jasa di Neraca dalam pos Aset Tak Berwujud. 6) Berikut ini adalah ilustrasi penyajian aset konsesi jasa di neraca dalam pos aset tetap: NERACA Per 31 Desember 20XX URAIAN Rp ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya (Akm. Penyusutan Aset Tetap) Aset Konsesi Jasa* (Akm. Penyusutan Aset Konsesi Jasa)** ASET LAINNYA Aset tak berwujud Aset tak berwujud dalam pengerjaan Aset Konsesi Jasa ² Aset Tak Berwujud*** Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya Akumulasi Amortisasi Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud**** KEWAJIBAN EKUITAS Catatan: * Pos Aset Konsesi Jasa terdiri dari akun 6 digit di Neraca Percobaan sebagai berikut:

1.Akun Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah
2.Akun Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra
3.Akun Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan ** Pos AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KONSESI JASA terdiri dari akun 6 digit di Neraca Percobaan sebagai berikut:
1.Akun Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah
2.Akun Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra *** Pos Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud terdiri dari akun 6 digit di Neraca Percobaan yaitu Akun Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud. **** Pos AMORTISASI ASET KONSESI JASA-ASET TAK BERWUJUD terdiri dari akun 6 digit di Neraca Percobaan yaitu akun Akumulasi Amortisasi Aset Konsesi Jasa- Aset Tak Berwujud.
9.PENERAPAN RETROSPEKTIF PERJANJIAN KONSESI JASA 1) Secara umum, penerapan pertama kali untuk transaski yang timbul dari perjanjian konsesi jasa oleh entitas pemerintah pemberi konsesi atas perjanjian konsesi jasa yang sudah berlangsung, sebagai berikut: a) Jika terdapat identifikasi BMD yang dipartisipasikan dalam perjajian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMD tersebut sebagai BMD aset konsesi jasa menggunakan nilai tercatat aset BMD-nya. b) Terhadap aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa sesuai dengan perjanjian konsesi jasa, maka entitas pemerintah pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa secara restrospektif diukur menggunakan model biaya atas perolehan nilai konstruksi aset konsesi jasa yang diteruskan pada tanggal penerapan awal bersama-sama dengan akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi asetnya. Model biaya atas perolehan nilai konstruksi aset konsesi jasa yang diteruskan pada tanggal penerapan awal dapat mengacu kepada asersi manajemen pihak mitra yang diyakini oleh pemberi konsesi sebagai pengakuan pendapatan konstruksi mitra atas aset konsesi jasa siap beroperasi pada masing-masing periode laporan keuangan audited tahun terjadinya. c) Dampak kumulatif atas awal pengakuan aset konsesi jasa yang disediakan mitra secara retrospektif sebagaimana dimaksud huruf (b) dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas pada tanggal penerapan atau pengakuan pertama kalinya. d) Hal yang sama diberlakukan terhadap dampak kumulatif atas awal pengakuan kewajiban yang timbul atas pengakuan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, dan teknis kebijakan akuntansi atas amortisasi kewajiban memperhatikan masing-masing karakteristik skema kompensasi kewajiban keuangan dan/atau skema kompensasi pemberian hak konsesi, yang diatur dalam perjanjian.
10.PENGUNGKAPAN 1) Penyajian aset konsesi jasa dalam pos aset tetap di Neraca diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan untuk informasi yang berkaitan dengan perjanjian konsesijasa, antara lain: a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa; b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang). c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:

(1)Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
(2)Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
(3)Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
(4)Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
(5)Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
(6)Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
(7)Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan. G. AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1.PENDAHULUAN

a.Tujuan Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.
b.Ruang Lingkup 1) Pernyataan Standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/ daerah. 2) Pernyataan ini tidak berlaku untuk: a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.
1. 2.DEFINISI 1) Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 3) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan. 4) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 5) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 6) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
2. 3.PROPERTI INVESTASI 1) Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki property yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi. 2) Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset property yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai. 3) Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). 4) Berikut adalah contoh properti investasi: a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek; b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai property yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai; c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi; 5) Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini: a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali; b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga; c) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual; d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan; e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar; f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur Aset Tetap; dan g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain. 6) Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. 7) Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa Gedung. 8) Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit. 9) Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur Aset Tetap. 10) Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.
3. 4.PENGAKUAN 1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. 2) Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. 3) Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. 4) Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi. 5) Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti. 6) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat property investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.
4. 5.PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. 4) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya- biaya di bawah ini: a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi. 5) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit. 6) Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar. 7) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama. 8) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya. 9) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. 10) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. 11) Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci. 12) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas. 13) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
5. 6.PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur Aset Tetap. 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya. 6) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui. 7) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut. 8) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas. 9) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti. 10) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf diatas, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk: a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut; b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas. 11) Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat. 12) Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.
6. 7.ALIH GUNA 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. 2) Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi. 3) Paragraf a (2) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti. 4) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa. 5) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
7. 8.PELEPASAN 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. 3) Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun. 4) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. 5) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga. 6) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut. 7) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
8. 9.PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI 1) Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. 2) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. 3) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
9. 10.PENGUNGKAPAN Entitas mengungkapkan: 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) 2) metode penyusutan yang digunakan; 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; 5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan: a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset; b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; c) pelepasan; d) penyusutan; e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan f) perubahan lain. 6) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; c) tanggal efektif penilaian kembali; d) nilai tercatat sebelum revaluasi e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. 7) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi; 8) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; 9) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; 10) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai; 11) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk: a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut. 12) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; 13) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.
10. 11.KETENTUAN TRANSISI 1) Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya. 2) Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif. H. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
11. 1.PENDAHULUAN a) Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. 2) Kebijakan Akuntansi ini memberikan panduan untuk: a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan; b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. b) Ruang Lingkup 1) Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini. 2) Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. 3) Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.
12. 2.DEFINISI 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. 2) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. 3) Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. 4) Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi. 5) Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. 6) Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi. 7) Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. 8) Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
13. 3.KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
14. 4.KONTRAK KONSTRUKSI 1) Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. 2) Kontrak konstruksi dapat meliputi: a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
15. 5.PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI 1) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. 2) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi: a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. 3) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika: a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
16. 6.PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 2) Apabila dalam konstruksi dalam aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan. Contohnya pekerjaan konsultan perencaan gedung, yang akan dilaksanakan fisiknya tahun berikutnya. 3) Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 4) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. 5) Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 6) Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu konstruksi dalam pengerjaan adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Apabila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap defenitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan konstruksi dalam pengerjaan tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan. 7) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan sebagai berikut: a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif; b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form). 8) Dalam kasus spesfik dapat terjadi variasi dalam pencatatan diantaranya: a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh entitas, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap defenitifnya. b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh entitas, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya. c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh entitas, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK. d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan. f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP. 9) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
17. 7.PENGUKURAN Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
a.Biaya Konstruksi 1) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain: a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 2) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi: a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi; d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan; e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. 3) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: a) Asuransi; b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung. 4) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 5) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor lainnya. 6) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan. 7) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. 8) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 9) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. 10) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. 11) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. 12) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. 13) Pemberhentian sementara`pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. 14) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. 15) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.
1. 8.PENGUNGKAPAN 1) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; d) Uang muka kerja yang diberikan; dan e) Retensi. 2) Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3) Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu. I. AKUNTANSI DANA CADANGAN
2. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan Tujuan Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk Dana Cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan Dana Cadangan. 2) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual 3) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
1. 2.DEFINISI 1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 2) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). 3) Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. 4) Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan. 5) Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. 6) Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.
2. 3.UMUM 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 2) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup: a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri; d) sumber dana cadangan; dan e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
3. 4.KLASIFIKASI DANA CADANGAN 1) Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. 2) Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini: a) Dana Cadangan Pembangunan Jembatan; b) Dana Cadangan Pembangunan Gedung; c) Dana Cadangan Pembangunan Waduk; d) Dana Cadangan Penyelenggaraan Waduk; e) Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON); dan f) Lainnya.
4. 5.PENGAKUAN DANA CADANGAN 1) Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. 2) Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. 3) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. 4) Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 5) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
5. 6.PENGUKURAN DANA CADANGAN 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. 2) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
6. 7.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 1) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar. 2) Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. 3) Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. 4) Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan; b) Tujuan pembentukan Dana Cadangan; c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan; d) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan; e) Sumber Dana Cadangan; dan f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan. 5) Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO. 6) Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan. 7) Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. 8) Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi. 9) Berikut ini disajikan ilustrasi penyajian dana cadangan pada neraca: J. Akuntansi Aset Lainnya
7. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan 1) Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset lainnya dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan serta aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang terkait aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca. 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
1. 2.DEFINISI 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah: a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; d) Aset Tidak Berwujud; e) Aset Lain-lain. 2) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. 3) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas: a) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara; dan b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara. 4) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 5) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 6) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa: a) Bangun Guna Serah (BGS); atau b) Bangun Serah Guna (BSG). 7) Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. 8) Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 9) Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. 10) Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. 11) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiscal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 12) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. 13) Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 14) Rekening Umum Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 15) Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri.
2. 3.UMUM 1) Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. 2) Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. 3) Aset Tak Berwujud diatur lebih detail dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud 4) Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya. 5) Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan Negara. DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. 6) Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia. 7) Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia. 8) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum melakukan rekonsiliasi paling kurang atas saldo dana TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF untuk tiap- tiap Daerah. 9) Rekonsiliasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 10) Hasil rekonsiliasi atas saldo dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF tiap-tiap Daerah ditetapkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa BUN Pusat dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum. 11) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi, remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD pada: a) Paling cepat bulan April untuk remunerasi bulan Desember sampai dengan bulan Maret; b) Paling cepat bulan Juli untuk remunerasi bulan April sampai dengan bulan Juni; c) Paling cepat bulan Oktober untuk remunerasi bulan Juli sampai dengan bulan September; dan/atau d) Paling cepat bulan Desember untuk remunerasi bulan Oktober sampai dengan bulan November 12) Pemindahbukuan remunerasi ke RKUD dilakukan oleh Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku KPA BUN TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13) Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki holding period. Holding Period ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU. Setelah holding period berakhir, DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF: 14) Tetap disimpan pada fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD; 15) Dapat ditempatkan dalam dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 16) Dapat ditempatkan dalam investasi, termasuk yang dikelola oleh OIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17) Penarikan dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period. 18) Penarikan dana TDF oleh Daerah dalam masa holding period dapat dilakukan dalam hal: 19) Terdapat kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana; dan/atau 20) Saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja daerah selama 1 (satu) bulan. 21) Penarikan dana TDF oleh Daerah setelah masa holding period dapat dilakukan dalam hal: a) terdapat kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana; dan/atau b) Saldo kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan; dan/atau Kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri. 22) Perkiraan saldo kas Daerah dihitung dengan formula sebagai berikut: 23) Perkiraan saldo kas daerah = (saldo kas awal bulan + perkiraan pendapatan daerah) ² (perkiraan belanja daerah + perkiraan pembiayaan neto) selama 1 (satu) bulan. 24) Saldo kas Daerah tidak termasuk dana abadi daerah. Penarikan dana TDF karena kebutuhan kas Daerah yang mendesak dilengkapi dengan: a) Surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana dengan melampirkan surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah; dan/atau b) Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang yang menyatakan terjadinya bencana. 25) Penarikan dana TDF karena Kebutuhan belanja Daerah dan kondisi saldo kas Daerah dilengkapi dengan: a) Perkiraan penerimaan, belanja, dan posisi kas Daerah pada bulan berkenaan dan bulan berkutnya; dan b) Salinan rekening koran RKUD yang menunjukkan mutasi rekening selama bulan berkenaan. 26) Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.
3. 4.KLASIFIKASI ASET LAINNYA 1) Aset lainnya meliputi: a) Tagihan Jangka Panjang

(1)Tagihan Penjualan Angsuran
(2)Tuntutan Ganti Kerugian Daerah b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
(1)Sewa
(2)Pinjam Pakai
(3)Kerjasama Pemanfaatan
(4)Bangun Guna Serah
(5)Bangun Serah Guna
(6)Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur c) Aset Tidak Berwujud
(1)Goodwill
(2)Lisensi dan Frenchise
(3)Hak Cipta
(4)Paten
(5)Aset Tidak Berwujud Lainnya d) Treasury Deposit Facility
(1)Treasury Deposit Facility e) Aset Lain-lain
(1)Aset Lain-lain 2) Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. 3) Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi: a) Tagihan Jangka Panjang; b) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan c) Treasury Deposit Facility d) Aset lain-lain. 4) Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi: a) Aset Tak Berwujud; dan b) Aset lain-lain.

5.PENGAKUAN ASET LAINNYA 1) Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga ² Sewa Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). c) Bangun Guna Serah ² BGS (Build, Operate, Transfer ² BOT) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. d) Bangun Serah Guna² BSG (Build, Transfer, Operate ² BTO) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. 3) Aset Tidak Berwujud (ATB) Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas: a) Goodwill Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan. b) Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. c) Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. d) Software Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan. e) Lisensi Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. g) Aset Tak Berwujud Lainnya Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset ² work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. 4) Diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika: a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 5) Treasury Deposit Facility Treasury Deposit Facility adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Berikut pengakuan untuk Treasury Deposit Facility. a) Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas diterima di rekening kas umum daerah. b) Piutang Dana Transfer Umum secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility, dapat diakui apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 6) Aset Lain-Lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain- lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
6.PENGUKURAN ASET LAINNYA 1) Tagihan Jangka Panjang a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM). 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga a) Sewa Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. c) Bangun Guna Serah ² BGS (Build, Operate, Transfer ² BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. d) Bangun Serah Guna ² BSG (Build, Transfer, Operate ² BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. 3) Aset Tidak Berwujud dilihat pada Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. 4) Treasury Deposit Facility a) Penyaluran DBH dan/atau DAU Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF diukur dan dicatat sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke RKUD. b) Piutang Dana Transfer Piutang Dana Transfer Umum secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Aset Lain-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
7.PENYAJIAN 1) Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama. 2) Treasury Deposit Facality a) Penyaluran pokok DBH/DAU melalui fasilitas Treasury Deposit Facality. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebagai Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility di Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer- Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO), pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca). Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Rekening Treasury Deposit Facility dan telah disalurkan ke RKUD. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA). b) Penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca), pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO). Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan ke RKUN ke RKUD, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA) 3) Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah. NERACA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PER 31 DESEMBER DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian 20X1 20X0 ASET ASET TETAP Tanah xxx xxx Peralatan dan Mesin xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx Aset Tetap Lainnya xxx xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) Jumlah Aset Tetap xxx xxx DANA CADANGAN Dana Cadangan xxx xxx Jumlah Dana Cadangan xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx Aset Lain-Lain xxx xxx Jumlah Aset Lainnya xxx xxx JUMLAH ASET xxx xxx
8.PENGUNGKAPAN 1) Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Rincian aset lainnya; b) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; c) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, pinjam pakai KSP, BGS, BSG dan KSPI); d) Informasi lainnya yang penting. K. AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD
1.PENDAHULUAN

a.Tujuan 1) Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud. Masalah utama akuntansi untuk aset tak berwujud adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tak berwujud. 2) Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tak berwujud dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan serta aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. 2) Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan ATB Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kecuali: a) Kewenangan untuk memberikan perijinan oleh instansi pemerintah b) Kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh intansi pemerintah c) ATB yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam rangka operasi normal (diakui sebagai persediaan) d) Hak pengusahaan hutan e) Hak pengusahaan jalan tol f) Hak pengelolaan suatu wilayah g) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui.
1. 2.DEFINISI 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasam sejarah dan budaya. 2) Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. 3) Aset keuangan adalah kas dan setara kas yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. 4) Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. 5) Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. 6) Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana dan rancangan alat, barang, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya penggunaan atau pemanfaatan.
2. 3.UMUM 1) Pemerintah sering kali mengeluarkan sumber daya untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara atau memperkuat sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pegetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi dan hak kekayaan intelektual. 2) Beberapa jenis aset tidak berwujud mungkin terkandung dalam bentuk fisik, seperti dalam compact disc (yang memuat piranti lunak komputer), dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau paten), atau film. Untuk itu, penentuan apakah aset tersebut termasuk dalam aset berwujud atau tidak berwujud ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang dominan pada aset tersebut. Misalnya, piranti lunak untuk menjalankan komputer, dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. Akan tetapi, bila piranti lunak tersebut bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait, piranti lunak tersebut diperlakukan sebagai aset tidak berwujud.
3. 4.KLASIFIKASI ASET TAK BERWUJUD 1) Aset tak berwujud meliputi: a) Piranti lunak (software) komputer; b) Lisensi dan franchise; c) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. e) Aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah f) Aset tidak berwujud dalam pengerjaan 2) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu panen yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 3) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau peneriman hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak menguragi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan. 4) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanaknnya. 5) Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan. 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjanag adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.
4. 5.PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD 1) Aset tak berwujud diakui jika: a) Dapat diidentifikasi; b) Dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas; c) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan d) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 2) Aset tidak berwujud dapat diidentifikasi apabila: a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya 3) Entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan mengendalikan aset pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga berwenang. Namun demikian, dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut 4) Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. 5) Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. 6) Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal. 7) Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andal bila aset tak berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset tak berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan. 8) Aset tak berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antar lain untuk: a) Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan b) Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. 9) Dalam menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkan aset tak berwujud menjadi dua tahap: a) Tahap penelitian atau riset; dan b) Tahap pengembangan. 10) Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja. 11) Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. 12) Contoh-contoh kegiatan penelitian atau riset adalah sebagai berikut: a) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru; b) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya; c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa; dan d) Perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa. 13) Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menunjukkan semua hal berikut ini: a) Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan; b) Keinginan untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakan atau memanfaatkan aset tak berwujud tersebut; c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tak berwujud tersebut; d) Cara aset tak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut; e) Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan f) Kemampuan untuk mengukur secara andal dan memadai pengeluaran yang dapat diatribusikan terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. 14) Pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Contoh aktivitas pada tahap pengembangan: a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model; b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; dan c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan. 15) Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai aset tidak berwujud apabila: a) Dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; dan b) Dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan 16) Hak paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah diakui pada saat dokumen hukum yang sah telah diperoleh. Dalam kondisi hak paten dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka dapat diakui sebagai hak paten dengan nilai sebesar biaya pendaftaran dan memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan 17) Hak paten dari hasil kajian/pengembangan diakui pada saat dokumen hukum yang sah telah diperoleh. Dalam kondisi hak paten dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka dapat diakui sebagai hak paten dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai hasil kajian/pengembangan dan memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
a.Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagai Aset Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
b.Pengakuan Khusus Terhadap Perangkat Lunak 1) Perangkat lunak (software) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Perangkat lunak (software) yang dikembangkan sendiri dapat diakui sebagai aset tidak berwujud berupa software yang dikontrakan kepada pihak ketiga. 2) Perangkat lunak (software) yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dnegan pihak ketiga diakui sebagai aset tak berwujud sebesar nilai kontraknya. 3) Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa perangkat lunak tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. 4) Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (software) tersebut dicatat sebagai persediaan. 5) Perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Sedangkan perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) tidak dikapitalisasi. 6) Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak dikapitalisasi. 7) Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi. 8) Pengeluaran terkait perangkat lunak (software) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
c.Penelitian Dibiayai Instansi Lain Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset tak berwujud walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian, instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui aset tak berwujud tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik dan memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang berasal dari penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan aset tak berwujud dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.
1. 6.PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD 1) Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tak berwujud melebihi danatau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tak berwujud yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
a.Perolehan Terpisah 1) Jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya. 2) Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. 3) Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan aset.
b.Pertukaran Aset Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.
c.Kerjasama Aset tak berwujud yang dihasilkan dari kerjasama dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima aset tidak berwujud tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
d.Hibah/donasi Aset tak berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan aset tak berwujud tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
e.Aset Tak Berwujud yang Dihasilkan secara Internal (Swakelola) 1) Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan: a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud; b) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum. 2) Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal.
f.Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud Aset tak berwujud yang berasal dari aset bersejarah tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila aset tak berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
1. 7.PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN 1) Pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini: a) Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau b) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisensi. 2) Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut. 3) Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud, baik aset yang diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset tak berwujud. 4) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 bulan dikapitalisasi.
2. 8.PENGUKURAN BERIKUTNYA TERHADAP PENGAKUAN AWAL Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehnnya dikurangi akumulasi amortisasi.
3. 9.PERIODE AMORTISASI 1) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan. 2) Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk: a) Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain; b) Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama; c) Keusangan teknis, teknologi; d) Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut; e) Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan f) Ketergantungan masa manfaat aset tersebut ats masa manfaat aset lainnya dari entitas. 3) Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (software) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek. 4) Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali: a) Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan b) Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh. 5) Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukan ke dalam nilai tercatat aset lain. 6) Metode amortisasi yang dapat dipergunakan antara lain: a) Metode garis lurus; b) Metode saldo menurun ganda; dan c) Metode unit produksi. 7) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan metode amortisasi garis lurus dan diterapkan secara konsisten. 8) Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas. 9) Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual. 10) Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tak berwujud, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tak berwujud dapat berubah. 11) Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. 12) Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (paten, hak cipta, waralaba, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil. 13) Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Nilai Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. 14) Aset tak berwujud yang semula memiliki manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas aset tak berwujud tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi 15) Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas aset tak berwujud. Beban amortisasi disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun aset tak berwujud dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi.
4. 10.PENGHENTIAN DAN PELEPASAN 1) Aset tak berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. 2) Aset tak berwujud yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghentian secara permanen atau pelepasan Aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. 3) Dalam hal Aset tak berwujud dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka aset tak berwujud harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional. 4) Dalam hal Aset tak berwujud dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat aset tak berwujud diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat hal tersebut dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
5. 11.PENGUNGKAPAN 1) Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait aset tak berwujud, yaitu: a) Rincian masing-masing pos aset tak berwujud yang signifikan; b) Aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. c) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan; d) Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya; e) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode; f) Aset tak berwujud yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada; g) Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud, jika ada; h) Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada; i) Keberadaan aset tak berwujud yang dimiliki bersama, jika ada; dan j) Indikasi penurunan nilai aset tak berwujud yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada. 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a) Alasan penentuan atau faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud; b) Penjelasan, nilai tercatat dan periode amortiasasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan; c) Jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan; dan d) Gambaran mengenai setiap aset tidak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasi yang masih digunakan. L. AKUNTANSI KEWAJIBAN
6. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 2) Kebijakan Akuntansi ini mengatur: a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing. c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman. d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah . Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut. 3) Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur: a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi. b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3 (b). Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.
1. 2.DEFINISI 1) Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah . 2) Aset Tertentu yang memenuhi syarat, selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya. 3) Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehubungan dengan peminjaman dana. 4) Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. 5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban dengan nilai jatuh tempo kewajiban karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 6) Entitas Akuntansi adalah unit SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 7) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 8) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 9) Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur. 10) Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. 11) Kewajiban kontinjensi adalah: a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
i.tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau ii. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. 12) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 13) Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 14) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. 15) Nilai tercatat kewajiban adalah nilai buku kewajiban, yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. 16) Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 17) Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PPK, merupakan utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. 18) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 19) Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk: a) pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau b) penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan ulang dapat berbentuk:
i.Perubahan jadwal pembayaran, ii. Penambahan masa tenggang, atau iii. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak. 20) Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN). 21) Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 22) Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 23) Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
1. 3.UMUM 1) Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam kontek pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. 3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
2. 4.KLASIFIKASI KEWAJIBAN 1) Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 2) Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. 3) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. 4) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. 5) Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang dan pendapatan diterima dimuka. 6) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. 7) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 8) Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali atau digulirkan berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali). 9) Pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban tanggal pelaporan adalah jangka panjang. 10) Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika: a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. 5.PENGAKUAN KEWAJIBAN 1) Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 2) Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan. 3) Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban. 4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. 5) Kewajiban dapat timbul dari: a) Transaksi dengan pertukaran; b) Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan; c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan d) Kejadian yang diakui pemerintah. 6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing- masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. 7) Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan. 8) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. 9) Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran. 10) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pmerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Pronvinsi Sulawesi Tengah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. 11) Pada saat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 12) Kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 13) Dengan kata lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragaraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: a) Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana). 14) Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu Provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi daerah tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. 6.PENGUKURAN KEWAJIBAN 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. 3) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
a.Utang kepada Pihak Ketiga 1) Pada saat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak. 2) Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar. 3) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
b.Utang Bunga 1) Utang Bunga atas utang Pemerintah Sulawesi Tengah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 2) Pengukuran dan penyajian, utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).
c.Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang perhitungan fihak ketiga adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan. 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
d.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 1) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. 2) Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
e.Pendapatan Diterima Dimuka 1) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. 2) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah. 3) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk pendapatan diterima dimuka adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
f.Kewajiban Lancar Lainnya 1) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang H Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan 2) Penilaian utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk: a) Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak diperjualbelikan; dan b) Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diperjualbelikan.
g.Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak Diperjualbelikan 1) Nilai nominal atas utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan dalam tanggal pelaporan. 2) Contoh dari utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan international seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement). 3) Untuk utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (payment schedule) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
h.Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang Diperjualbelikan 1) Akuntansi untuk utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode di antaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 2) Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (government debt securities) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo. 3) Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (face). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang. 4) Sekuritas utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (face value) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. 5) Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
i.Perubahan Valuta Asing 1) Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. 2) Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan. 3) Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 4) Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. 5) Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan. 6) Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
1. 7.PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO 1) Untuk sekuritas utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. 2) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan. 3) Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. 8.TUNGGAKAN 1) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. 2) Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. 3) Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari informasi terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas. 4) Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.
3. 9.RESTRUKTURISASI UTANG 1) Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. 2) Restrukturisasi utang dapat berupa: a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
i.Perubahan jadwal pembayaran, ii. Penambahan masa tenggang, atau iii. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jtuh tempo dan/atau tertunggak. 3) Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo. 4) Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 5) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. 6) Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. 7) Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.
1. 10.PENGHAPUSAN UTANG 1) Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. 2) Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. 3) Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas maka ketentuan mengenai Restrukturisasi Utang pada angka 2 (dua) berlaku. 4) Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan restrukturisasi Uutang, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan. 5) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara: a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur. 6) Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. 11.BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH 1) Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi: a) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang; b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman; c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment-fee dan lainnya; dan d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. 2) Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. 3) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 83 4) Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional untuk menentukan hal tersebut. 5) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.
3. 12.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 1) Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. 2) Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: a) Jumlah saldo kewajiban jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya; c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

(1)Pengurangan pinjaman;
(2)Modifikasi persyaratan utang;
(3)Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
(4)Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
(5)Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
(6)Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. g) Biaya pinjaman:
(1)Perlakuan biaya pinjaman;
(2)Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
(3)Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. M. AKUNTANSI PENDAPATAN ² LO

1.PENDAHULUAN

a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi pendapatan-LO mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian laporan operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
1. 2.DEFINISI 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
2. 3.KLASIFIKASI PENDAPATAN 1) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut : a) urusan pemerintah daerah; b) organisasi; dan c) kelompok. 2) Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut : a) jenis; b) obyek; dan c) rincian obyek pendapatan. 3) Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari : a) Pendapatan Asli Daerah; b) Pendapatan Transfer; dan c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 4) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. 5) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 6) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 7) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pemanfaatan dan pemindahtanganan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapataan BLUD, pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dan lain-lain pendapatan. 8) Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dari Pemerintah. 9) Kelompok pendapatan transfer terdiri atas : a) Transfer Pemerintah Pusat ² Dana Perimbangan; b) Transfer Pemerintah Pusat lainnya; dan c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. 10) Transfer Pemerintah Pusat ² Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan : a) Dana bagi hasil; b) Dana alokasi umum; dan c) Dana alokasi khusus. 11) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. 12) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum. 13) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 14) Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. 15) Kelompok Lain-lain Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : a) Hibah; b) Dana Darurat; c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan 16) Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. 17) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. 18) Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.
3. 4.PENGAKUAN 1) Pendapatan-LO diakui pada saat: a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau b) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized) 2) Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan: a) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daeah dan penerimaan kas. b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi. c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro. d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan). e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun. 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. 4) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD: a) Pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. b) Pendapatan asli daerah yang diperoleh tanpa melalui penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran ke Rekening Umum Kas Daerah. c) Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil eksekusi jaminan diakui pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. d) Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. e) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. f) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima. 5) Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD: a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak bersangkutan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungkan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. c) Pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
4. 5.PENGUKURAN 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
5. 6.PENYAJIAN Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
6. 7.PENGUNGKAPAN Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LO adalah: a) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; b) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan d) informasi lainnya yang dianggap perlu. N. AKUNTANSI PENDAPATAN ² LRA
7. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
1. 2.MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI PENDAPATAN 1) Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber- sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan : a) menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan. 2) Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi: a) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan b) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. 3.DEFINISI 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 3) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwan lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 4) Entitas akuntansi adalah SKPD dan Bud dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 5) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. 6) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 7) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 8) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 9) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 10) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama di maksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 11) Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 12) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 13) Pendaptan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. 4.KLASIFIKASI PENDAPATAN 1) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 2) Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut : a) urusan pemerintah daerah; b) organisasi; dan c) kelompok. 3) Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut : a) jenis; b) obyek; dan c) rincian obyek pendapatan. 4) Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari : a) Pendapatan Asli Daerah, b) Pendapatan Transfer, dan c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 5) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. 6) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 7) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 8) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pemanfaatan dan pemindahtanganan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapataan BLUD, pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dan lain-lain pendapatan. 9) Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. 10) Kelompok pendapatan transfer terdiri atas : a) Transfer Pemerintah Pusat ² Dana Perimbangan; b) Transfer Pemerintah Pusat lainnya; dan c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. 11) Transfer Pemerintah Pusat ² Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan : a) Dana bagi hasil b) Dana alokasi umum; dan c) Dana alokasi khusus. 12) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. 13) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum. 14) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 15) Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. 16) Kelompok Lain-lain Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : a) Hibah; b) Dana Darurat; c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan 17) Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. 18) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. 19) Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
4. 5.PENGAKUAN 1) Pendapatan LRA diakui pada saat : a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. 20) Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. 21) Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD. 22) Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 23) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. 24) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang atas penerimaan pendapatan ² LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan ² LRA. 25) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 26) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 27) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang dicatat di SKPD maupun BUD. 28) Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Laporan Operasional. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan. 29) Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 30) Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.
5. 6.PENGUKURAN 1) Akuntansi pendapatan ² LRA dilaksanakan berdasarkan azaz bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2) Pendapatan perpajakan ² LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 3) Dalam hal bersaran pengurangan terhadap pendapatan ² LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diangarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 4) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut mencerminkan aktvitas pihak lain dari pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputaranya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktu singkat.
6. 7.PENYAJIAN Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. 8.PENGUNGKAPAN Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah: a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. O. AKUNTANSI BEBAN
8. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan beban.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termaksud perusahaan daerah.
1. 2.DEFINISI 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO). 3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain. 5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. 7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. 8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. 12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. 13) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas. 14) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 15) Beban Nonoperasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 16) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah. 17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.
2. 3.KLASIFIKASI BEBAN 1) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, beban transfer, defisit non operasional, dan beban luar biasa. 2) Klasifikasi beban berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, beban yang merupakan belanja dari sekretariat DPRD tingkat provinsi, sekretariat provinsi, dinas di pemerintah tingkat provinsi dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi.
3. 4.PENGAKUAN 1) Beban diakui pada: a) Saat timbulnya kewajiban; b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan c) Beban diakui setelah pengeluaran kas. 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. 9) Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. 12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar. b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
4. 5.PENGUKURAN Beban diukur sesuai dengan: a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
5. 6.PENYAJIAN 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain; b) Beban Transfer; c) Beban Non Operasional; dan d) Beban Luar Biasa. 2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional.
6. 7.PENGUNGKAPAN Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain: a) Pengeluaran beban tahun berkenaan b) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka c) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja. d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. P. AKUNTANSI BELANJA
7. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termaksud perusahaan daerah.
1. 2.MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI BELANJA 1) Akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanja dan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan sumber- sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dalam entitas pelaporan dengan: 2) Menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pengalokasian sumber daya ekonomi kedalam pelaksanaan program dan kegiatan; 3) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan belanja. 4) Akuntansi belanja menyediakan informasi para pengguna laporan tentang pemanfaatan sumber daya ekonomi: 5) Telah dilaksanakan sesuai dengan APBD; dan 6) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.
2. 3.DEFINISI 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 3) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 4) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 5) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat gubernur/Gubernur/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. 4.KLASIFIKASI BELANJA 1) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. 2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. 3) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 4) Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai. 5) Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. 6) Belanja Barang dapat dibedakan menjadi: a) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang di antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian. b) Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. c) Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. 7) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 8) Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal: a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. c) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 9) Batasan minimal kapitalisasi (threshold capitalization) aset tetap atau aset lainnya didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi (threshold capitalization) untuk setiap jenis aset atau belanja modal adalah sebagai berikut. No. Jenis Belanja Modal Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya 1Belanja Modal Tanah Rp. 0,00 2Belanja Modal Alat Besar Belanja Modal Alat-alat Berat Rp.10.000.000,00 3Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 5.000.000,00 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Rp.1.000.000,00 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor Rp.5.000.000,00 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor Rp.1.000.000,00 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara Rp.10.000.000,00 4Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp.300.000,00 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp.300.000,00 Belanja Modal Alat-alat Ukur Rp.300.000,00 5Belanja Modal Alat Pertanian Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Rp.5.000.000,00 6Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan Kantor Rp.300.000,00 Belanja Modal Perlengkapan Kantor Rp.300.000,00 Belanja Modal Mebeulair Rp.250.000,00 7Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Belanja Modal Alat Studio Rp.300.000,00 Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.500.000,00 Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp.500.000,00 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Rp.500.000,00 8Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Belanja Modal Alat Kedokteran Rp.300.000,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp.300.000,00 9Belanja Modal Alat Laboratorium Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp.300.000,00 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Rp.300.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp.300.000,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp.300.000,00 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp.300.000,00 Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN) Rp.300.000,00 Belanja Modal Laboratorium Lingkungan Hidup Rp.300.000,00 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp.300.000,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp.300.000,00 No. Jenis Belanja Modal Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya 10Belanja Modal Alat Persenjataan Belanja Modal Senjata Api Rp.500.000,00 Belanja Modal Persenjataan Non Senjata Api Rp.500.000,00 Belanja Modal Senjata Sinar Rp.500.000,00 Belanja Modal Alat Khusus Kepolisian Rp.500.000,00 11Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Rp. 300.000,00 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 300.000,00 12Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Rp.10.000.000,00 13Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00 14Belanja Modal Buku/Kepustakaan Rp. 0,00 15Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Rp. 0,00 16Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman Rp. 500.000,00 17Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 17 di atas) Rp. 300.000,00 10) Batasan Minimal Kapitalisasi (threshold capitalization) aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan di atas khusus untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya di bawah batasan minimal kapitalisasi (threshold capitalization). 11) Belanja Bunga adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principle outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. 12) Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga/tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. 13) Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus - menerus. 14) Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termaksud didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesehjatraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. 15) Belanja keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lainnya dalam rangka pemerataan dan /atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16) Belanja tidak terduga adalah pengeluaran aggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termaksud pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup. 17) Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekertariat Daerah, Dinas dan Lembaga teknis Daerah. 18) Klasifikasi menurut fungsi klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat. 19) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan ² LRA dalam pos pedapatan lain-lain PAD yang sah. 20) Kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam Pendapatan ² LRA dalam pos pendapatan Lain-lain yang Sah. 21) Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektifitas dan efisiensi belanja tersebut.
4. 5.PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : b) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau c) Bertambah umur ekonomis, dan/atau d) bertambah volume, dan/atau e) bertambah kapasitas produksi. f) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
5. 6.PENGAKUAN Pengakuan belanja adalah sebagai berikut : a) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah b) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. c) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.
6. 7.PENGUKURAN Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
7. 8.PENYAJIAN Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8. 9.PENGUNGKAPAN Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, yaitu: a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah. c) Informasi lainnya yang dianggap perlu. Q. AKUNTANSI PEMBIAYAAN
9. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh entitas pelaporan. 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
1. 2.DEFINISI 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 2) Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan adalah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanenlainnya. 3) Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 4) Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenalkan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 5) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 6) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 7) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 8) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat kepala daerah/ Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 9) Surplus/Defisit adalah selisihl ebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
2. 3.KLASIFIKASI PEMBIAYAAN 1) Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas : a) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 3) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran- pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
3. 4.PENGAKUAN 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. 2) Penerimaan pembiayaan mencakup transaksi: a) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; b) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan c) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah Bendahara Umum Daerah untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan. 3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah
4. 5.PENGUKURAN 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. 3) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
5. 6.AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO 1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. 7.PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan ² Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang. 2) Bantuan yang disajikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.
7. 8.TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada transaksi.
8. 9.PENYAJIAN 1) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran 2) Penyajian pembiayaan adalah sebagai berikut:
9. 10.PENGUNGKAPAN Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan yaitu: a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011, dengan yang didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintah. d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. R. KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
10. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
b.Ruang Lingkup 1) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
1. 2.DEFINISI 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 3) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 4) Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain. 5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain. 6) Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
2. 3.KOREKSI KESALAHAN 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. 3) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 4) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: a) Kesalahan tidak berulang; dan b) Kesalahan berulang dan sistemik. 5) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidakakan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 6) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 7) Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain²LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. 11) Contoh koreksi kesalahan belanja: a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA. b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA. c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahunlalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. 13) Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas: a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas. 14) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain- lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 15) Contoh koreksi kesalahan beban: a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO. b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas. 16) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 17) Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA: a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum masuk ke kas Negara dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

(1)pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
(2)pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih. 18) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 19) Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO: a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi dengan menambahakun kas dan menambah akun ekuitas. b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
(1)pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitasdan mengurangi saldo kas; dan
(2)pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas. 20) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 21) Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan: a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 22) Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan: a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih. 23) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. 24) Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban: a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait. b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas. 25) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. 26) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 9, 10, 11, 12 dan 16 di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. 27) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 9, 14, dan 18 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. 28) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. 29) Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 28 diatas adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi. 30) Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf di atas tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 31) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. 32) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 1) Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karenaitu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. 2) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. 3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagaiberikut: a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secarasubstansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yangsebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 5) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan- persyaratan sehubungan dengan revaluasi. 6) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5.PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 1) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dantahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
6.OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan-- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasiyang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. 5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila: a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain. b) Fungsi tersebut tetap ada. c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. S. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1.TUJUAN Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan akuntansi ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.RUANG LINGKUP 1) Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas. 2) Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum. 3) Pernyataan Standar ini tidak mengatur: a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah; b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi; c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan; dan d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.DEFINISI 1) Entitas akuntansi adalah SKPD dan BUD oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 2) Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 3) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. 4) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
4.PENYAJIAN LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIAN 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi di bawahnya kepada DPRD. 4) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocalaccounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 5) Contoh akun timbal balik (reciprocalaccounts) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.
5.ENTITAS AKUNTANSI 1) Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. 2) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara interen dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
6.PROSEDUR KONSOLIDASI 1) Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik. 2) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
7.PENGUNGKAPAN 1) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing. 2) Apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. T. KEBIJAKAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
1.PENDAHULUAN

a.Tujuan Tujuan Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( B L UD ) adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.
b.Ruang Lingkup 1) Secara umum, Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam kebijakan akuntansi ini. 2) BLUD merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.
1. 2.ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN 1) BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD; b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang- undangan; c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk; d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pihak yang menyetujui anggaran; e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan; f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga; g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya; h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan i) laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal. 2) Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.
2. 3.DEFINISI 1) Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2) Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. 4.TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD; b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD; c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f) menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
4. 5.TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.
5. 6.KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 1) Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas: a) laporan realisasi anggaran; b) laporan perubahan saldo anggaran lebih; c) neraca; d) laporan operasional; e) laporan arus kas; f) laporan perubahan ekuitas; dan g) catatan atas laporan keuangan 2) Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.
6. 7.STRUKTUR DAN ISI
a.Pendahuluan Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b.Periode Pelaporan Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.
c.Tepat Waktu Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.
d.Laporan Realisasi Anggaran 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut: a) pendapatan-LRA; b) belanja; c) surplus/defisit- LRA; d) penerimaan pembiayaan; e) pengeluaran pembiayaan; f) pembiayaan neto; dan g) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 3) Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah. 4) Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan. 5) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 6) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). 7) Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD. 8) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 9) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 10) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. 11) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah. 12) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah. 13) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 14) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA. 15) Termasuk pada BLUD adalah: a) pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; b) pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; c) pendapatan hasil kerja sama; d) pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan e) pendapatan BLUD lainnya. 16) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. 17) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya. 18) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. 19) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa. 20) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa: a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; b) jasa giro; c) pendapatan bunga; d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD. 21) Pendapatan hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual. 22) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan jasa layanan yang didanai dari anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 23) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 24) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. 25) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. 26) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. 27) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang. 28) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 29) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 30) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 31) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. 32) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 33) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut. 34) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUN/BUD kepada BLUD yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD. 35) Contoh format LRA BLUD disajikan pada format Kebijakan Akuntansi ini. Format hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan format ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) Saldo anggaran lebih awal; b) Penggunaan saldo anggaran lebih; c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan; d) Penyesuaian silpa/sikpa; e) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; f) Lain-lain; dan g) Saldo anggaran lebih akhir. 3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4) Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada ilustrasi kebijakan ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
f.Neraca 1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) kas dan setara kas; b) investasi jangka pendek; c) piutang dari kegiatan BLUD; d) persediaan; e) investasi jangka panjang; f) aset tetap; g) aset lainnya; h) kewajiban jangka pendek; i) kewajiban jangka panjang; dan j) ekuitas. 3) Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 4) Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. 5) Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 6) BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD. 7) Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. 8) Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD antara lain: a) Dana titipan pihak ketiga; b) Uang jaminan; dan c) Uang muka pasien rumah sakit. 9) Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya. 10) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah. 11) Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen. 12) Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal. 13) Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut: a) investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain; b) investasi dalam bentuk dana bergulir; dan c) investasi nonpermanen lainnya. 14) Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD. 15) BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD. 16) Contoh format Neraca BLUD disajikan dalam ilustrasi kebijakan akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan Akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
g.Laporan Operasional 1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut: a) pendapatan-LO; b) beban; c) surplus/defisit dari kegiatan operasional; d) kegiatan non operasional; e) surplus/defisit sebelum pos luar biasa; f) pos luar biasa; dan g) surplus/defisit-LO. 3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas: a) pendapatan dari alokasi APBN/APBD; b) pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; c) pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; d) pendapatan hasil kerja sama; e) pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan f) pendapatan BLUD lainnya. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 4) Pendapatan dari alokasi APBN adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi/atau tugas pembantuan dan lain-lain. Proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. 5) Pendapatan dari alokasi APBD adalah pendapatan yang berasal daeri otorisasi kredit Pemerintah Provinsi Sulawsi Tengah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD. 6) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat 7) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan jasa yang diperoleh dari jasa layanan yang sumber dananya berasal dari entiras akuntansi/entitas pelaporan. Contohnya pendapatan yang diperoleh dari program Jaminan Kesehatan Daerah. 8) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan berupa kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD 9) Pendapatan yang berasal dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. 10) Pendapatan BLUD lainnya berupa: a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; b) Hasil pemanfaatan kekayaan; c) Jasa giro; d) Pendapatan bunga; e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; f) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan g) Hasil investasi. 11) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 12) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat: a) timbulnya hak atas pendapatan; dan b) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. 13) Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. 14) Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 15) Pendapatan-LO pada BLUD merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO. 16) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 17) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 18) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. 19) Beban pada BLUD diakui pada saat: a) timbulnya kewajiban; b) terjadinya konsumsi aset; dan/atau c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 20) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas. 21) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD. 22) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 23) Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. 24) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi. 25) Contoh format Laporan Operasional BLUD disajikan dalam ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini dan ilustrasi tersebut merupakan contoh. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan Akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.
h.Laporan Arus Kas 1) Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD. 2) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. a) Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

(1)Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
(2)Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
(3)Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
(4)Pendapatan hasil kerja sama;
(5)Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
(6)Pendapatan BLUD lainnya. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
(1)pembayaran pegawai;
(2)pembayaran barang;
(3)pembayaran bunga; dan
(4)pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa. b) Aktivitas Investasi
(1)Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
(2)Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
(3)Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas: (a) Penjualan aset tetap; (b) Penjualan aset lainnya; (c) Penerimaan dari divestasi; dan (d) Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.
(4)Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBN/APBD.
(5)Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas: (a) perolehan aset tetap; (b) perolehan aset lainnya; (c) penyertaan modal; (d) pembelian investasi dalam bentuk sekuritas; dan (e) perolehan investasi jangka panjang lainnya.
(6)Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD. c) Aktivitas Pendanaan
(1)Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
(2)Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
(3)Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut: a) penerimaan pinjaman; dan b) penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.
(4)Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUN/BUD pada neraca.
(5)Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
(6)Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut: (a) pembayaran pokok pinjaman; dan (b) pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUD.
(7)Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat. d) Aktivitas Trasitoris
(1)Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
(2)Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
(3)Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
(4)Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.
(5)Contoh format Laporan Arus Kas BLUD disajikan dalam ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini dan ilustrasi tersebut merupakan contoh. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan Akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
1. i.Laporan Perubahan Ekuitas 1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut: a) ekuitas awal; b) surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan c) koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) ekuitas akhir. 3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4) Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan Akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
  1. 8.PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN 1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. 2) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. 3) Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD. 4) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 5) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 6) Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah. 7) Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. 8) Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.
  2. 9.PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA 1) Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 2) Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 NO. URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0
  3. 1.PENDAPATAN 2.Pendapatan jasa layanan dari masyarakat xxx xxx xx xxx 3.Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan xxx xxx xx xxx 4.Pendapatan hasil kerja sama xxx xxx xx xxx 5.Pendapatan hibah xxx xxx xx xxx 6.Pendapatan Usaha lainnya xxx xxx xx xxx 7.Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6) xxx xxx xx xxx 8.
  4. 9.BELANJA 10.BELANJA OPERASI 11.Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx 12.Belanja Barang xxx xxx xx xxx 13.Bunga xxx xxx xx xxx 14.Belanja lain-lain xxx xxx xx xxx 15.Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14) xxx xxx xx xxx 16. 17.BELANJA MODAL 18.Belanja Tanah xxx xxx xx xxx 19.Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xxx 20.Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx 21.Belanja Jalan, Irigasi dan Bangunan xxx xxx xx xxx 22.Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx 23.Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx xxx 24.Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23) xxx xxx xx xxx 25.JUMLAH BELANJA (15 + 24) xxx xxx xx xxx 26.
  5. 27.SURPLUS/DEFISIT xxx xxx xx xxx
  6. 28.PEMBIAYAAN 29.PENERIMAAN 30.PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 31.Penerimaan Pinjaman xxx xxx xx xxx 32.Penerimaan dari Divestasi xxx xxx xx xxx 33.Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain xxx xxx xx xxx 34.Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33) xxx xxx xx xxx 35. 36.JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN xxx xxx xx xxx 37.PENGELUARAN 38.PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 39.Pembayaran Pokok Pinjaman xxx xxx xx xxx 40.Pengeluaran Penyertaan Modal xxx xxx xx xxx 41.Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain xxx xxx xx xxx 42.Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (39 s.d. 41) xxx xxx xx xxx 43.JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN \ xxx xxx xx xxx
  7. 44.PEMBIAYAAN NETTO xxx xxx xx xxx Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum Daerah BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 NO. URAIAN 20X1 20X0
  8. 1.Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX
  9. 2.Penggunaan SAL (XXX) (XXX) 3.Subtotal (1+2) XXX XXX
  10. 4.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) XXX XXX
  11. 5.Penyesuaian SiLPA/SiKPA
  12. 6.Penyesuaian transaksi BLUD dengan BLUD/BUN: 7.Pendapatan Alokasi dari APBD XXX XXX 8.Pendapatan Alokasi dari APBN XXX XXX
  13. 9.Sisa Lebih/Kuarng Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian (4+7+8) 10.Subtotal (3+9) XXX XXX 11.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX 12.Lain-lain XXX XXX 13.Saldo Anggaran Lebih Akhir (10+11+12) XXX XXX Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum Daerah BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NERACA Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 NO. URAIAN 20X1 20X0 1.ASET 2. 3.ASET LANCAR xxx xxx 4.Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx 5.Kas pada BLU xxx xxx 6.Kas Lainnya Setara Kas xxx xxx 7.Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum xxx xxx
  14. 8.Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum xxx xxx
  15. 9.Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum xxx xxx 10.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxx) (xxx) 11.Belanja dibayar dimuka xxx xxx 12.Uang Muka Belanja xxx xxx 13.Persediaan Badan Layanan Umum xxx xxx 14.Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 13) xxx xxx 15. 16.ASET TETAP 17.Tanah xxx xxx 18.Gedung dan Bangunan xxx xxx 19.Peralatan dan Mesin xxx xxx 20.Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx 21.Aset Tetap Lainnya xxx xxx 22.Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx 23.Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 24.Jumlah Aset Tetap ( 17 s.d. 23) xxx xxx 25. 26.PIUTANG JANGKA PANJANG 27.Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 28.Tagihan Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 29.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxx) (xxx) 30.Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29) xxx xxx 31.
  16. 32.ASET LAINNYA 33.Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx 34.Dana Kelolaan xxx xxx 35.Aset yang dibatasi Penggunaannya xxx xxx 36.Aset Tak Berwujud xxx xxx 37.Aset Lain- lain xxx xxx 38.Akumulasi amortisasi (xxx) (xxx) 39.Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 38) xxx xxx 40.
  17. 41.JUMLAH ASET ( 14+24+30+39) xxx xxx BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NERACA Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 NO. URAIAN 20X1 20X0 42.
  18. 43.KEWAJIBAN 44. 45.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 46.Utang Usaha xxx xxx 47.Utang Pihak Ketiga xxx xxx 48.Utang Pajak xxx Xxx 49.Utang kepada KUN xxx xxx 50.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx 51.Belanja yang masih harus dibayar xxx xxx 52.Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx 53.Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx 54.Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s.d. 53) xxx xxx 55. 56.KEWAJIBAN JANGKA PANJANG xxx xxx 57.Utang Jangka Panjang xxx xxx 58.Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57) xxx xxx
  19. 59.JUMLAH KEWAJIBAN (54+58) xxx xxx 60. 61.EKUITAS 62.Ekuitas xxx xxx
  20. 63.JUMLAH EKUITAS (62) xxx xxx 64.
  21. 65.JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63) xxx xxx Contoh Format Laporan Operasional Badan Layanan Umum BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20XO NO. URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan Penurunan %
  22. 1.KEGIATAN OPERASIONAL
  23. 2.PENDAPATAN 2. 3.Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat xxx xxx xxx xxx 4.Pendapatan Jasa Dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan xxx xxx xxx xxx 5.Pendapatan Hasil Kerjasama xxx xxx xxx xxx 6.Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx 7.Pendapatan Usaha Lainnya xxx xxx xxx xxx 8.Pendapatan APBN/APBD xxx xxx xxx xxx 9. 10.JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 11.
  24. 12.BEBAN 13. 14.Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx 15.Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx 16.Beban Jasa xxx xxx xxx xxx 17.Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx 18.Beban Langganan Daya dan Jasa xxx xxx xxx xxx 19.Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx 20.Beban Penyusutan Aset xxx xxx xxx xxx 21.Beban Bunga xxx xxx xxx xxx 22.JUMLAH BEBAN (17 s.d. 24) xxx xxx xxx xxx 23. 24.SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL (10-22) xxx xxx xxx xxx 25.
  25. 26.KEGIATAN NON OPERASIONAL 27.Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx 28.(Kerugian) Penurunan Nilai Aset xxx xxx xxx xxx 29.Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx 30.JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (27 s.d. 29) xxx xxx xxx xxx 31.SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (24 + 30) xxx xxx xxx xxx 32. 33.POS LUAR BIASA 34.Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx 35.Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx 36.JUMLAH POS LUAR BIASA (34 s.d.35) xxx xxx xxx xxx 37.SURPLUS/DEFISIT-LO (31 + 36) xxx xxx xxx xxx Contoh Format Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum Daerah BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung NO. URAIAN 20X1 20X0 1.Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2.Arus Masuk Kas 3.Pendapatan APBN xxx xxx 4.Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat xxx xxx 5.Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan 6.Pendapatan Hasil Kerja Sama xxx xxx 7.Pendapatan Hibah xxx xxx 8.Pendapatan Usaha Lainnya xxx xxx 9.Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8) xxx xxx 10. 11.Arus Keluar Kas 12.Pembayaran Pegawai xxx xxx 13.Pembayaran Jasa xxx xxx 14.Pembayaran Pemeliharaan xxx xxx 15.Pembayaran Langganan Daya dan Jasa xxx xxx 16.Pembayaran Perjalanan Dinas xxx xxx 17.Pembayaran Bunga xxx xxx 18.Jumlah Arus Keluar Kas ( 12 s.d. 17) xxx xxx 19.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 18) xxx xxx 20.
  26. 21.Arus Kas dari Aktivitas Investasi 22.Arus Masuk Kas 23.Penjualan atas Tanah xxx xxx 24.Penjualan atas Peralatan dan Mesin xxx xxx 25.Penjualan atas Gedung dan Bangunan xxx xxx 26.Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx 27.Penjualan Aset Tetap Lainnya xxx xxx 28.Penjualan Aset Lainnya xxx xxx 29.Penerimaan dari Divestasi xxx xxx 30.Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas xxx xxx 31.Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d. 30) xxx xxx 32.
  27. 33.Arus Keluar Kas
  28. 34.Perolehan Tanah xxx xxx
  29. 35.Perolehan Peralatan dan Mesin xxx xxx
  30. 36.Perolehan Gedung dan Bangunan xxx xxx
  31. 37.Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx
  32. 38.Perolehan Aset Tetap Lainnya xxx xxx
  33. 39.Perolehan Aset Lainnya xxx xxx
  34. 40.Pengeluaran Penyertaan Modal xxx xxx
  35. 41.Pengeluaran Pembelian lnvestasi dalam Bentuk Sekuritas xxx xxx 42.Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 41) xxx xxx 43.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 ² 42) xxx xxx 44. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum Daerah BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 NO. URAIAN 20X1 20X0
  36. 1.EKUITAS AWAL xxx xxx
  37. 2.SURPLUS/DEFISIT - LO xxx xxx
  38. 3.DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR: 4.KOREKSI NILAI PERSEDIAAN xxx xxx 5.SELISIH REVALUASI ASET TETAP xxx xxx 6.LAIN-LAIN xxx xxx
  39. 7.EKUITAS AKHIR xxx xxx U. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
  40. 1.PENDAHULUAN
2. a.Tujuan 1) Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan: a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan. 2) Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.
3. b.Ruang Lingkup 1) Pernyataan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan. 2) Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
  1. 2.DEFINISI Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan 2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).
  2. 3.OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN 1) Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit. 2) Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.
  3. 4.PENGAKUAN DAN PENGUKURAN Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
  4. 5.PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN 1) Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan. 2) Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain: a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya. b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan. c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan. d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan. e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan. f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.
  5. 6.PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN 1) Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan. 2) Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan: a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya. b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.
  6. 7.KESINAMBUNGAN ENTITAS 1) Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 2) Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat. 3) Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek. 4) PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila: a) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau b) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.
  7. 8.PENGUNGKAPAN 1) Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi Untuk Terbit a) Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. b) Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 2) Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi Pada Tanggal Pelaporan a) Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut. b) Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan. 3) Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan a) Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
(1)Sifat peristiwa; dan
(2)Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. b) Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
(1)Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
(2)Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
(3)Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
(4)Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
(5)Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
(6)Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19