DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: perencanaan Data; prinsip satu Data; pengumpulan Data; pengolahan Data; verifikasi dan validasi Data; penyebarluasan dan pengamanan Data; dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi merupakan salah satu penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah sehingga perlu dijabarkan pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3.Undang-Undang . . . SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan di bagipakaikan melalui pemenuhan standar Data, Metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
2.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3.Standar data . . . 3
3.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
4.MetaData adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6.Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7.Pengelolaan Data pembangunan adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan Analisis dan diseminasi Data.
8.Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
9.Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah media bagi-pakai data di Tingkat Provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
10.Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
11.Produsen Data adalah perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
13.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14.Kabupaten/Kota adlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
15.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah.
18.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
19.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

a.perencanaan Data;
b.prinsip satu Data;
c.pengumpulan Data;
d.pengolahan Data;
e.verifikasi . . . 4
e.verifikasi dan validasi Data;
f.penyebarluasan dan pengamanan Data; dan
g.Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

BAB II

PERENCANAAN DATA

Pasal 3

(1)Perencanaan Data dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi melalui kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan.
(2)Penentuan daftar Data sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikumpulkan setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi Data.
(3)Penentuan daftar Data sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
1. a.arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan/atau
3. c.rekomendasi Pembina Data.
(4)Daftar Data sebaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
1. a.produsen Data untuk masing-masing Data; dan
2. b.jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(5)Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
(2)Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi meliputi:
1. a.pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
2. b.kegiatan terkait pengumpulan Data;
3. c.kegiatan terkait pemeriksaan Data;
4. d.kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
5. e.kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
(3)Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh :
1. a.pembina data;
2. b.walidata;
3. c.walidata pendukung; dan
4. d.produsen data.
(2)Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a yakni BPS.
(3)BPS . . . 5
(3)BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan Pengumpulan Data; dan
2. b.melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b yakni adalah Dinas.
(5)Dinas sebagamaina dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
1. a.memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
2. b.menyebarluaskan Data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
3. c.membantu pembina Data membina produsen Data;
(6)Walidata Pendukung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Bagian yang membawahi tata usaha pada Biro.
(7)Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai fungsi membantu tugas dari Walidata.
(8)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni Perangkat Daerah.
(9)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada pembina Data mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip satu Data; dan
3. c.menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata.

BAB III

PRINSIP SATU DATA

Pasal 6

Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;
c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 7

(1)Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :
1. a.konsep;
2. b.definisi;
3. c.klasifikasi;
4. d.ukuran; dan
5. e.satuan.
(2)Konsep . . . 6
(2)Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
(3)Defenisi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
(4)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
(5)Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
(6)Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

(1)Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
(2)Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam metadata.
(3)Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Pasal 9

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Data harus :

a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
b.disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 10

(1)Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data induk.
(2)Kode referensi dan/atau Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(3)Forum Satu Data Tingkat Daerah mengikuti kode referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan. 7

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN DATA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PRINSIP SATU DATA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN DATA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PRINSIP SATU DATA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019