DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020

Nomor: 32
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang meliputi Ketentuan Umum; Pelaksanaan Protokol Kesehatan; Sosialisasi dan Partisipasi; Monitoring dan Evaluasi; serta Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu dilaksanakan dengan

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan;

c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6.Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disebut Covid- 19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS- CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
7.Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit Covid-19.
8.Perorangan adalah orang per orang.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.pelaksanaan protokol kesehatan;
2. b.sosialisasi dan partisipasi;
3. c.monitoring dan evaluasi; dan
4. d.pendanaan.
(2)Lingkup wilayah berlakunya Peraturan Gubernur ini yakni fasilitas umum atau tempat yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid 19 lingkup Provinsi.
(3)Selain fasilitas umum atau tempat lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lingkup berlakunya pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid 19 wilayah Kabupaten/Kota. 4

BAB II

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 3

(1)Subjek melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai berikut:
1. a.Perorangan;
2. b.penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
3. c.Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal; dan
4. d.Penanggung jawab lembaga pendidikan.
(2)Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
(3)Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan bagi pegawai, guru, siswa, dan/atau pengunjung.
(4)Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyiapkan masker.

Pasal 4

(1)Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelabuhan udara di Ibu Kota Provinsi;
2. b.pelabuhan Laut di Ibu Kota Provinsi;
3. c.terminal antar Kabupaten/Kota;
4. d.tempat sarana olahraga kewenangan Provinsi;
5. e.tempat ibadah yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
6. f.tempat ibadah lingkup Instansi Vertikal.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c termasuk Kantor Cabang Badan Usaha Milik Daerah Provinsi.
(3)Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Instansi Vertikal lingkup kerja wilayah Provinsi;
2. b.Badan Usaha Milik Negara lingkup Provinsi; dan
3. c.Perwakilan Lembaga Negara di Provinsi.
(4)Lembaga . . . 5
(4)Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Ibu Kota Provinsi;
2. b.Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat;
3. c.Sekolah Pendidikan Khusus; dan
4. d.Sekolah Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 5

(1)Setiap Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib:
1. a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, apabila ke luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahi status kesehatannya;
2. b.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. c.pembatasan interaksi fisik; dan
4. d.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
(2)Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d wajib:
1. a.menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar, atau menyediakan cairan pembersih tangan;
2. b.upaya pengaturan jaga jarak;
3. c.pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
4. d.upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas di lingkungan kerja/lembaga masing-masing;
5. e.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
6. f.fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
7. g.melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pasal 6

. . . 6

Pasal 6

(1)Setiap Perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.kerja sosial;
4. d.larangan memasuki area; dan/atau
5. e.denda administratif Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
(3)Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa membersihkan fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit.
(4)Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetor ke Kas Daerah.

Pasal 7

(1)Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.denda administratif Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).
(3)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetor ke Kas Daerah.

Pasal 8

(1)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).
(2)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.
(3)Kepala Satuan . . . 7
(3)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelanggaran sanksi administratif ringan, sedang dan berat.
(4)Petunjuk teknis pemberian sanksi administratif, tata cara koordinasi dan menentukan jenis pelanggaran sanksi administratif sebagamaina dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi.

BAB III

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020