DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2019

Nomor: 38
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana induk pembangunan terpadu menjadi pedoman bagi pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan khusus ekplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksi dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, cetak biru rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kewenangan Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambagan Mineral dan Batu Bara; Mengingat . . . SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan – Tenggara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1879); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBAGAN MINERAL DAN BATU BARA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
2.Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Cetak Biru PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
3.Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan cetak Biru (Blue Print) PPM.
4.Program PPM Tahunan adalah rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6.Badan Usaha Pertambangan adalah pemegang izin Usaha Pertambangan dan pemegang izin Usaha Pertambangan khusus.
7.Masyarakat Sekitar Tambang adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
8.Rencana . . .
8.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek pengusahaan, aspke teknik dan aspek lingkungan.
9.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
10.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

Penyusunan Cetak Biru PPM dilakukan dengan:

a.memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah; dan
b.melibatkan Bupati/Walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal 3

(1)Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling rendah memuat :
1. a.peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota;
2. b.pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang;
3. c.pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan; 5
4. d.pengembangan . . .
5. d.pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
6. e.pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
(2)Peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
(3)Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya usaha pertambangan.
(4)Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kearifan lokal paling rendah terdiri atas :
1. a.adat istiadat;
2. b.kegamaan;
3. c.olahraga dan seni; dan
4. d.partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 4

(1)Cetak Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batu bara.
(2)Cetak Biru dapat dievaluasi dan diubah setiap 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Perubahan Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3. 6

BAB III

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Pemegang izin Usaha Pertambangan eksplorasi, izin Usaha Pertambangan khusus eksplorasi, izin Usaha Pertambangan operasi produksi, dan izin Usaha Pertambangan khusus operasi produksi wajib menyusun Rencana Induk Program PPM berpedoman pada Cetak Biru yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Penyusunan Rencana Induk Program PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan program pascatambang.
(4)Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal Masyarakat Sekitar Tambang paling rendah terdiri atas :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.tingkat pendapatan riil atau ekerjaan kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki;
4. d.kemandirian ekonomi;
5. e.sosial dan budaya;
6. f.pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
7. g.pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
8. h.pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
(5)Masyarakat . . . 7
(5)Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan program dalam Rencana Induk PPM melalui Gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan.

Pasal 6

Badan Usaha Pertambangan wajib melakukan konsultasi atas Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Gubernur sesuai kewenangannya Bupati/Walikota setempat dan Masyarakat Sekitar Tambang.

Pasal 7

Badan Usaha Pertambangan harus menyampaikan Rencana Induk PPM yang telah mempertimbangkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai bagian dari dokumen studi kelayakan kepada Gubernur sebagai persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan peningakatan izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau izin Usaha Pertambangan khusus eksplorasi ke tahap izin Usaha Pertambangan produksi atau izin Usaha Pertambangan khusus operasi produksi.

Pasal 8

(1)Rencana Induk PPM wajib dievaluasi dan/atau diubah dengan ketentuan :
1. a.secara berkala 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun;
2. b.apabila terjadi perubahan Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memerlukan penyesuaian atau perubahan Rencana Induk PPM; atau
3. c.apabila terjadi perubahan dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan.
(2)Dalam menyusun perubahan Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pertambangan melakukan kembali pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). 8

Pasal 9

(1)Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Program PPM Tahunan dengan mengacu pada Rencana Induk PPM.
(2)Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari RKAB.

Pasal 10

(1)Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling rendah memuat:
1. a.rencana rincian kegiatan PPM Tahunan;
2. b.waktu pelaksanaan Program PPM Tahunan;
3. c.pembiayaan Program PPM Tahunan;
4. d.kriteria keberhasilan; dan
5. e.realisasi Program PPM Tahunan tahun seblumnya termasuk kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian.
(2)Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan kegiatan dalam Program PPM Tahunan melalui Gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016