DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016

Nomor: 41
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.1878 Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 www.peraturan.go.id 2016, No.1878 Nomor 132);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
2.Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.
3.Cetak Biru (Blue Print) PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
4.Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan Cetak Biru (Blue Print) PPM. www.peraturan.go.id 2016, No.1878
5.Program PPM Tahunan adalah rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Badan Usaha Pertambangan adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
7.Masyarakat Sekitar Tambang adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan Usaha Pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan nasihat, saran, dan kesimpulan yang sebaik-baiknya terkait Rencana Induk PPM atau Program PPM Tahunan.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari Badan Usaha Pertambangan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
11.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan www.peraturan.go.id 2016, No.1878 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

BAB II

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM

Pasal 2

(1)Gubernur menyusun Cetak Biru (Blue Print) PPM secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal.
(2)Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah; dan
2. b.melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal 3

(1)Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
1. a.peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat;
2. b.pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang;
3. c.pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
4. d.pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
5. e.pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
(2)Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat sebagaimana www.peraturan.go.id 2016, No.1878 dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat.
(3)Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan Usaha Pertambangan.
(4)Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.adat istiadat;
2. b.keagamaan;
3. c.olahraga dan seni; dan/atau
4. d.partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 4

(1)Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.
(2)Cetak Biru (Blue Print) PPM dapat dievaluasi dan diubah 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Perubahan Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 serta ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2016, No.1878

BAB III

PROGRAM PPM

Pasal 5

(1)Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penyusunan Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat rencana program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang.
(4)Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal Masyarakat Sekitar Tambang yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.kesehatan dan pendidikan;
2. b.sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat;
3. c.infrastruktur;
4. d.kemandirian ekonomi; dan
5. e.kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian ekonomi.

Pasal 6

(1)Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurang memuat:
1. a.program pada tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang;
2. b.waktu pelaksanaan program; dan
3. c.rencana pembiayaan. www.peraturan.go.id 2016, No.1878
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program yang paling sedikit meliputi bidang:
1. a.pendidikan, dapat berupa:
  1. 1.beasiswa;
  2. 2.pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar;
  3. 3.bantuan tenaga pendidik;
  4. 4.bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan; dan/atau
  5. 5.pelatihan dan kemandirian masyarakat.
2. b.kesehatan, dapat berupa:
  1. 1.kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang;
  2. 2.tenaga kesehatan; dan/atau
  3. 3.sarana dan/atau prasarana kesehatan.
3. c.tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, dapat berupa:
  1. 1.kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan; atau
  2. 2.pengutamaan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang sesuai dengan kompetensi.
4. d.kemandirian ekonomi, dapat berupa:
  1. 1.peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah;
  2. 2.pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang; dan/atau
  3. 3.pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.
5. e.sosial dan budaya, dapat berupa:
  1. 1.bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan; www.peraturan.go.id 2016, No.1878
  2. 2.bantuan bencana alam; dan/atau
  3. 3.partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.
6. f.pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
7. g.pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
8. h.pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
(3)Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan program dalam Rencana Induk PPM melalui gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan.

Pasal 7

Badan Usaha Pertambangan wajib melakukan Konsultasi atas Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya, gubernur, serta melibatkan bupati/walikota setempat dan Masyarakat Sekitar Tambang.

Pasal 8

Badan Usaha Pertambangan harus menyampaikan Rencana Induk PPM yang telah mempertimbangkan hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai bagian dari dokumen studi kelayakan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagai persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi ke tahap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi.

Pasal 9

(1)Rencana Induk PPM wajib dievaluasi dan/atau diubah dengan ketentuan:
1. a.secara berkala 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun; www.peraturan.go.id 2016, No.1878
2. b.apabila terjadi perubahan Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memerlukan penyesuaian atau perubahan Rencana Induk PPM; atau
3. c.apabila terjadi perubahan dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan.
(2)Dalam menyusun perubahan Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pertambangan melakukan kembali pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 10

(1)Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Program PPM Tahunan dengan mengacu pada Rencana Induk PPM.
(2)Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari RKAB.

Pasal 11

(1)Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit memuat:
1. a.rencana rincian kegiatan PPM Tahunan;
2. b.waktu pelaksanaan Program PPM Tahunan;
3. c.pembiayaan Program PPM Tahunan;
4. d.kriteria keberhasilan; dan
5. e.realisasi Program PPM Tahunan tahun sebelumnya termasuk kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
(2)Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan kegiatan dalam Program PPM Tahunan melalui gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1878

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.1878 Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 www.peraturan.go.id 2016, No.1878 Nomor 132);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
2.Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.
3.Cetak Biru (Blue Print) PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
4.Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan Cetak Biru (Blue Print) PPM. www.peraturan.go.id 2016, No.1878
5.Program PPM Tahunan adalah rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Badan Usaha Pertambangan adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
7.Masyarakat Sekitar Tambang adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan Usaha Pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan nasihat, saran, dan kesimpulan yang sebaik-baiknya terkait Rencana Induk PPM atau Program PPM Tahunan.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari Badan Usaha Pertambangan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
11.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan www.peraturan.go.id 2016, No.1878 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

BAB II

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM

Pasal 2

(1)Gubernur menyusun Cetak Biru (Blue Print) PPM secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal.
(2)Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah; dan
2. b.melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal 3

(1)Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
1. a.peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat;
2. b.pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang;
3. c.pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
4. d.pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
5. e.pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
(2)Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat sebagaimana www.peraturan.go.id 2016, No.1878 dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat.
(3)Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan Usaha Pertambangan.
(4)Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.adat istiadat;
2. b.keagamaan;
3. c.olahraga dan seni; dan/atau
4. d.partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 4

(1)Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.
(2)Cetak Biru (Blue Print) PPM dapat dievaluasi dan diubah 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Perubahan Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 serta ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2016, No.1878

BAB III

PROGRAM PPM

Pasal 5

(1)Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penyusunan Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat rencana program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang.
(4)Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal Masyarakat Sekitar Tambang yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.kesehatan dan pendidikan;
2. b.sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat;
3. c.infrastruktur;
4. d.kemandirian ekonomi; dan
5. e.kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian ekonomi.

Pasal 6

(1)Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurang memuat:
1. a.program pada tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang;
2. b.waktu pelaksanaan program; dan
3. c.rencana pembiayaan. www.peraturan.go.id 2016, No.1878
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program yang paling sedikit meliputi bidang:
1. a.pendidikan, dapat berupa:
  1. 1.beasiswa;
  2. 2.pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar;
  3. 3.bantuan tenaga pendidik;
  4. 4.bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan; dan/atau
  5. 5.pelatihan dan kemandirian masyarakat.
2. b.kesehatan, dapat berupa:
  1. 1.kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang;
  2. 2.tenaga kesehatan; dan/atau
  3. 3.sarana dan/atau prasarana kesehatan.
3. c.tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, dapat berupa:
  1. 1.kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan; atau
  2. 2.pengutamaan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang sesuai dengan kompetensi.
4. d.kemandirian ekonomi, dapat berupa:
  1. 1.peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah;
  2. 2.pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang; dan/atau
  3. 3.pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.
5. e.sosial dan budaya, dapat berupa:
  1. 1.bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan; www.peraturan.go.id 2016, No.1878
  2. 2.bantuan bencana alam; dan/atau
  3. 3.partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.
6. f.pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
7. g.pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
8. h.pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
(3)Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan program dalam Rencana Induk PPM melalui gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Rencana Induk PPM wajib dievaluasi dan/atau diubah dengan ketentuan:
1. a.secara berkala 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun; www.peraturan.go.id 2016, No.1878
2. b.apabila terjadi perubahan Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memerlukan penyesuaian atau perubahan Rencana Induk PPM; atau
3. c.apabila terjadi perubahan dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan.
(2)Dalam menyusun perubahan Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pertambangan melakukan kembali pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 10

(1)Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Program PPM Tahunan dengan mengacu pada Rencana Induk PPM.
(2)Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari RKAB.

Pasal 11

(1)Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit memuat:
1. a.rencana rincian kegiatan PPM Tahunan;
2. b.waktu pelaksanaan Program PPM Tahunan;
3. c.pembiayaan Program PPM Tahunan;
4. d.kriteria keberhasilan; dan
5. e.realisasi Program PPM Tahunan tahun sebelumnya termasuk kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
(2)Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan kegiatan dalam Program PPM Tahunan melalui gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1878

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2019