DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: pembentukan, tugas dan fungsi; pengelolaan; pembinaan dan pengawasan; serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3.Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
4.Sistem . . . 3
4.Sistem informasi hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
5.Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
6.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan
7.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
9.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
11.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubenrnur ini meliputi:

a.Pembentukan, Tugas dan Fungsi;
b.pengelolaan JDIH; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dalam rangka penyelenggaraan JDIH, Gubernur membentuk JDIH Provinsi:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.Bagian Hukum;
4. d.perpustakaan . . . 4
5. d.perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri; dan/atau
6. e.pihak lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIH mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
3. c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
4. d.penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH Nasional dan Anggota JDIH;
5. e.pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
6. f.pembinaan sumberdaya manusia pengelola JDIH; dan
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
2. b.penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
4. d.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
5. e.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala. 5

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Biro Hukum sebagai Pusat JDIH melakukan pengelolaan JDIH.
(2)Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
2. b.penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum dilaksanakan terhadap:
1. a.informasi hukum; dan
2. b.informasi hukum lainnya.
(2)Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.Ketetapan Majelis Permusawaratan Rakyat;
2. b.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. c.Peraturan Pemerintah;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Menteri;
6. f.Keputusan Menteri;
7. g.Peraturan Daerah;
8. h.Peraturan Gubernur;
9. i.Peraturan Dewan Perwakilan Rakryat Daerah Provinsi; dan
10. j.Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memuat:

a.Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b.Putusan Mahkamah Konstitusi;
c.Surat Edaran Menteri;
d.Klarifikasi Peraturan Daerah;
e.Rancangan Produk Hukum;
f.Artikel Hukum; dan
g.Surat Edaran Gubernur.

Pasal 9

. . . 6

Pasal 9

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan melalui: a sistem katalog;

b.sistem mandiri stand alone dan/atau Local Area Network; dan/atau
c.sistem internet/website.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014