DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2019

Nomor: 40
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah; kewenangan penyelesaian kerugian daerah; penyelesaian kerugian daerah; penentuan nilai kerugian negara; penagihan dan penyetoran; penatausahaan, akuntansi dan pelaporan; pelaporan penyelesiaan tuntutan ganti kerugian; penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; penghapusan piutang atas kerugian daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawei Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4.Peraturan . . . SALINAN 2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4.Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
7.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
8.Yang . . . 3
8.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
9.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11.Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
14.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur, untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah.
15.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
16.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur, Bupati atau Wali kota/Kepala PKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
17.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
18.Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Daerah . . . 4
20.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
21.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Tengah.
22.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
23.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/ atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
(2)Setiap Pegawai atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti Kerugian Daerah.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASIKERUGIAN DAERAH

Pasal 3

(1)Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. b.aparat pengawasan internal pemerintah;
3. c.pemeriksaan BPK;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. f.perhitungan ex officio; dan/atau
7. g.pelapor secara tertulis.
(2)PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. 5

Pasal 4

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 5

(1)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai di lingkungan PD dilaksanakan oleh kepala PD.
(2)Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepala PD dapat meminta bantuan kepada Inspektorat.
(3)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala PD/kepala PKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(5)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Gubernur paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari keja setelah diterimanya laporan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan dan Anggota LNS, serta Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam menjalankan fungsinya, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. b.membentuk dan menetapkan TPKD;
3. c.menyetujui . . . 6
4. c.menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaaan TPKD;
5. d.memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
6. e.membentuk dan menetapkan Majelis;
7. f.menetapkan SKP2KS;
8. g.menetapkan SKP2K; dan
9. h.melakukan pembebasan atau penghapusan dan penggantian Kerugian Daerah.
(2)Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala PKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala PKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala PKD.
(4)Format KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
(2)Tugas TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
1. a.Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
2. b.Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian Daerah;
3. c.Menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.Mengiventarisasi hatra kekayaan milik pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah dan;
5. e.Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
(3)Anggota TKPD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)TPKD dapat membentuk sekretariat TKPD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2)Sekretariat TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan. 7

Pasal 11

(1)PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
(2)Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat lain;
2. b.Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atau penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
3. c.penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbit SKP2KS.
(3)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur setiap tahun.
(4)Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
2. b.Inspektur wakil ketua merangkap anggota;
3. c.Kepala Biro Hukum sekretaris merangkap angoota;
4. d.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah anggota; dan
5. e.Kepala Badan Kepegawaian Daerah anggota.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…