Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Bagian IV Bab III, penambahan empat bagian pada Bab III, penambahan Pasal 18A sampai dengan Pasal 18T.
Memuat teks peraturan…
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang . . . 2 Menetapkan : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 648) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (8), sampai dengan ayat (12) sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Balai Perbenihan Perikanan yakni menyelenggarakan perbenihan perikanan. (2) Urusan . . . 3 (2) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan yakni menyelenggarakan penerapan mutu hasil perikanan. (3) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I yakni menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. (4) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II yakni menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. (5) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III yakni menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. (6) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV yakni menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. (7) Kedudukan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I sampai dengan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (8) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Doboto yakni menyelenggarakan pengelolaan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol dan Tolitoli. (9) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Teluk Tomini yakni menyelenggarakan pengelolaan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. (10) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Banggai yakni menyelenggarakan pengelolaan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. (11) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Morowali yakni menyelenggarakan pengelolaan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. (12) Kedudukan . . . 4 (12) Kedudukan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- pulau kecil Doboto, UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Teluk Tomini, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Banggai dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Morowali ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Susunan organisasi UPT Balai Perbenihan Perikanan sebagai berikut : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar; d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengujian Mutu; d. Seksi Penerapan Mutu; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagai berikut : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Tata Operasional dan PengembanganPelabuhan Perikanan; d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaraan Pelabuhan Perikanan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Ketentuan susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II sampai dengan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV. (5) Susunan organisasi UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Doboto sebagai berikut : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Wilayah I Donggala; d. Seksi Wilayah II Buol dan Tolitoli; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (6) Ketentuan . . . 5 (6) Ketentuan susunan organisasi UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Doboto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis bagi susunan organisasi UPT Konservasi Pesisir dan Pulau- pulau kecil Teluk Tomini, UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Banggai dan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Morowali. 3. BAB III ditambahkan 4 (empat) bagian, yakni Bagian Keempat sampai dengan Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian keempat Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis 4. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 20 (dua puluh) pasal, yakni Pasal 18A sampai dengan Pasal 18T sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Doboto mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Doboto. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Doboto mempunyai fungsi : a. pengawasan terhadap pemanfaaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan beragam jenis ikan ekonomis, endemik dan biota laut penting. b. perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. c. pelayanan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. d. Pendataan sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. Paragraf 2 . . . 6 Paragraf 2 Kepala Unit Pelaksana Teknis
(1) Kepala UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Doboto mempunyai tugas Menyusun program kerja dan rencana operasional pada UPT Kawasan Konservasi dan Pulau-pulau kecil Doboto pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- pulau kecil Doboto menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan program dan rencana operasional pada UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil; b. pelaksanaan fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil; c. pelaksanaan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat pengawas Kawasan Konservasi; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan UPT Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil; dan e. melaksanakan fungsi lain yang diberikanan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas. (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil; b. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana; c. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil; d. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan; e. melaksanakan . . . 7 e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan; f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait; g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha. Paragraf 4 Seksi Wilayah I
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program Konservasi di Wilayah I. (2) Uraian tugas Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Wilayah I; b. menyiapkan bahan peningkatan kepasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang konservasi; c. melaksanakan pemetaan dan perlindungan habitat, populasi ikan, bambu laut dan ekosistem pesisir yang unik; d. melaksanakan pemetaan dan perlindungan alur migrasi sumber daya ikan; e. menyusun data habitat dan potensi sumber daya kelautan; f. melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut; g. melaksanakan pemeliharaan kawasan dan batas zonasi Kawasan Konservasi; h. melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan; i. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan Daerah; j. melaksanakan transplantasi terumbu karang dan restocking sumber daya ikan; k. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pengelolaan Kawasan Konservasi pada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi Perairan Daerah; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan Pimpinan; dan m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi wilayah I. Paragraf 5 . . . 8 Paragraf 5 Seksi Wilayah II
(1) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program Konservasi di Wilayah II. (2) Uraian tugas Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Wilayah II; b. menyiapkan bahan peningkatan kepasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang konservasi; c. melaksanakan pemetaan dan perlindungan habitat, populasi ikan, bambu laut dan ekosistem pesisir yang unik; d. melaksanakan pemetaan dan perlindungan alur migrasi sumber daya ikan; e. menyusun data habitat dan potensi sumber daya kelautan; f. melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut; g. melaksanakan pemeliharaan kawasan dan batas zonasi Kawasan Konservasi; h. melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan; i. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan Daerah; j. melaksanakan transplantasi terumbu karang dan restocking sumber daya ikan; k. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi pada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi Perairan Daerah; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan Pimpinan; dan m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi wilayah II. Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Teluk Tomini Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis
(1) UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Teluk Tomini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Teluk Tomini. (2) Dalam . . . 9 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Teluk Tomini mempunyai fungsi : a. pengawasan terhadap pemanfaaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan beragam jenis ikan ekonomis, endemik dan biota laut penting. b. perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. c. pelayanan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. d. Pendataan sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. Paragraf 2 Kepala Unit Pelaksana Teknis
(1) Kepala UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Teluk Tomini mempunyai tugas Menyusun program kerja dan rencana operasional pada UPT Kawasan Konservasi dan Pulau-pulau kecil Teluk Tomini pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- pulau kecil Teluk Tomini menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan program dan rencana operasional pada UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil; b. pelaksanaan fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil; c. pelaksanaan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat pengawas Kawasan Konservasi; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan UPT Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil; dan e. melaksanakan fungsi lain yang diberikanan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)