DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2018

Nomor: 57
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penerimaan bantuan, pengelolaan bantuan, koordinasi, mekanisme penggunaan bantuan, serta pelaporan dan pengawasan penggunaan dana bantuan yang berasal dari masyarakat dan dunia usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa gempa bumi yang melanda Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengakibatkan Tsunami dan Likuifaksi telah dan akan mendorong masyarakat dalam negeri termasuk badan usaha dalam berpartisipasi memberikan bantuan berupa uang, barang dan jasa sehingga perlu pengelolaan dan bantuan secara transparan dan akuntabel;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengelolaan bantuan bencana yang berasal dari masyarakat dan dunia usaha perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Yang Bersumber dari Masyarakat dan Dunia Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 31);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2.Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
3.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 3
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menerima bantuan dari masyarakat dan dunia usaha untuk penanggulangan Bencana di Daerah.
(2)Penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersumber dari masyarakat dan dunia usaha Dalam dan Luar Negeri.
(3)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 3

(1)Bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha dicatat dan dimasukkan dalam rekening Donasi Peduli Sulteng Bencana Gempa Tsunami Daerah.
(2)Rekening Donasi Peduli Sulteng Bencana Gempa Tsunami Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Penanggung jawab dan Pengguna Anggaran atas penerimaan bantuan dari masyarakat dan dunia usaha yaitu Gubernur.
(2)Penanggung jawab teknis dan Kuasa Pengguna Anggaran atas penerimaan bantuan dari masyarakat dan dunia usaha yaitu Kepala Pelaksana BPBD.
(3)Gubernur menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara atas Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran bantuan. 4

BAB III

PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 5

(1)Bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha digunakan untuk :
1. a.penanggulangan bencana meliputi :
  1. 1.penanggulangan pada masa pra Bencana;
  2. 2.penanggulangan pada saat siaga Bencana, darurat Bencana dan transisi darurat Bencana; dan
  3. 3.penanggulangan pada masa pasca Bencana;
2. b.memenuhi kebutuhan korban Bencana meliputi :
  1. 1.kebutuhan sandang dan pangan;
  2. 2.kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi;
  3. 3.kebutuhan perumahan/tempat tinggal;
  4. 4.infrastruktur dan/atau fasilitas umum lainnya;
  5. 5.kebutuhan pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan higienes; dan
  6. 6.kebutuhan pembersihan penanganan limbah medis dan bahan berbahaya/beracun;
3. c.pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penanggulangan Bencana; dan
4. d.membiayai kegiatan operasional penanggulangan Bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Biaya operasional yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan berdasarkan kepatutan dan kewajaran paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari keseluruhan hasil pengumpulan bantuan uang.
(3)Ketentuan rincian penggunaan bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan rincian penggunaan biaya kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas bantuan dari masyarakat dan dunia usaha.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BPBD.
(3)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan langsung kepada korban Bencana tanpa melalui Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Gubernur melalui BPBD. 5

BAB V

MEKANISME PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat mengajukan permohonan proposal kebutuhan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Pelaksana BPBD dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.kegiatan fisik penanggulangan mitigasi Bencana, tanggap darurat Bencana, transisi Bencana dan pasca Bencana, melampirkan :
  1. 1.Rencana Biaya Anggaran;
  2. 2.letak/denah dan foto/gambar lokasi; dan
  3. 3.dasar pertimbangan/alasan mengajukan proposal;
2. b.kegitan non fisik mitigasi Bencana, tanggap darurat Bencana, transisi Bencana dan pasca Bencana meliputi:
  1. 1.bantuan bagi korban bencana, berlaku ketentuan pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban Bencana yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. 2.bantuan operasional penanggulangan Bencana : a) biaya konsumsi bagi petugas/relawan dilampiri dengan daftar hadir atau daftar petugas/relawan; b) biaya transportasi meliputi : 1) sewa kendaraan; 2) pembelian bahan bakar minyak, dilampiri dengan kelengkapan administrasi lainnya; 3) biaya pengadaan alat tulis kantor, dilampiri dengan nota pembelian; 4) uang lelah dapat diberikan kepada petugas dan/atau relawan setelah masa tanggap darurat; dan
3. c.pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 8

(1)BPBD melaporkan penggunaan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa kepada Gubernur.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan Bencana.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 6
(3)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan bantuan Bencana.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964