(1)Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat mengajukan permohonan proposal kebutuhan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Pelaksana BPBD dengan ketentuan sebagai berikut :
a.kegiatan fisik penanggulangan mitigasi Bencana, tanggap darurat Bencana, transisi Bencana dan pasca Bencana, melampirkan :
1.Rencana Biaya Anggaran;
2.letak/denah dan foto/gambar lokasi; dan
3.dasar pertimbangan/alasan mengajukan proposal;
b.kegitan non fisik mitigasi Bencana, tanggap darurat Bencana, transisi Bencana dan pasca Bencana meliputi:
1.bantuan bagi korban bencana, berlaku ketentuan pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban Bencana yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2.bantuan operasional penanggulangan Bencana :
a) biaya konsumsi bagi petugas/relawan dilampiri dengan daftar hadir atau daftar petugas/relawan; b) biaya transportasi meliputi : 1) sewa kendaraan; 2) pembelian bahan bakar minyak, dilampiri dengan kelengkapan administrasi lainnya; 3) biaya pengadaan alat tulis kantor, dilampiri dengan nota pembelian; 4) uang lelah dapat diberikan kepada petugas dan/atau relawan setelah masa tanggap darurat; dan
c.pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN