Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2019
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
PELAKSANAAN ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanami Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perataran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019.
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : L Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
26; Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
39, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah organisasi yang mempunyai tugas menjalankan pengembangan jasa konstruksi di daerah;
42, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SiRUP LPSE adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaporkan/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa; 43, Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara Daerah di luar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan berdasarkan kriteria: a, Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut:
Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 tercjmtum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
Ketentuan mengenai biaya bagasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1[PrHj.pup EW0AWK ft&sw.stn M •H ■ j l r . . M -y f j i J 7 F | 4 YAUmJ0Q{^, Mw) Diundangkan dT'Kendieui'^^"~~''^ Pada tanggal, 2. — f ” 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI TENGGARA Ditetapkan di K e n d'a r i Pada tanggal, 2- —i/- 2019 GUBERNUR SU il TENGGARA ALI MAZI SARIFUDDIN SAFAA BE^RITADAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR : / LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : / TAHUN 2019 TANGGAL : Z - / - 2019 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019
No. Eselon/Golongan/Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5
No. Eselon/Golongan/ Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5
No. Uraian Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 - . 3 4 6 1 Dokter Spesialis OB 8.500.000,- 2 DokterUmum/Gigi/Apoteker OB 4.250.000,-
No. Eselon/Golongan /Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5 1 Eselon IVTU Pimpinan OB 3.000.000,- 2 Staf TU Pimpinan Gol. IV OB 3.000.000,- 3 Staf TU Pimpinan Gol. Ill OB 2.000.000,- 4 Staf TU Pimpinan Gol. II OB 1.750.000,- Keterangan :
B. BELANJA PEGAWAI PADA KOMPONEN BELANJA LANGSUNG 1) Honorarium Bulanan Honorarium bulanan PA/KPA, PPTK, PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, Petugas ULP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Staf Khusus Gubernur, Ajudan Gubemur/Wakil Gubernur, Pengamanan Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Gubernur/Wakil Gubernur perbulan seperti tercantum dalam tabel; No. Uraian -.'v . Satuan Besaran 1 2 3 :! 4 ■■■'■ 1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1 Pengguna Anggaran
2) Honorarium Pegawai Pada Kelompok Belanja Langsung
No Uraian Junilah Orang Tolok Ukur Satuan Tarif (Rp) 1 2 ■ 3 4 ■/■c s/; e A. Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,- 1 Pengarah 1 1 OK 1.250.000,- 2 Ketua 1 OK 1.000.000,- 3 Wakil Ketua 1 OK 900.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 850.000,- No Uraian Jumlah Orang Tolok Ukur Satuan Tarif (Rp) 1 2 -v 3 4 5 6 - - 5 Anggota Ls 1 OK 650.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 500.000,-- B. Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d 70.000.000,- 1 Penanggung Jaw ab /- T::"' I OK 1.500.000,- 2 Ketua ■■■■■■ 1 ■ ■ 1 OK 1.250.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 1.150.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 1.000.000,- 5 Anggota Ls 1 OK 850.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 600.000,- C. Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- 1 Pengarah 1 i : - OK 1.750.000,- 2 Ketua : l': ■;> i OK 1.500.000,- 3 Wakil Ketua 1 i OK 1.350.000,- 4 Sekretaris 1 i OK 1.250.000,- 5 Anggota ,■ 5 1 ■. : OK 1.000.000,- 6 Sekretariat 1 . OK 750.000,-
3) Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan &Pelatihan (DIKLAT) bagi ASN Pemberian bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi ASN sebagai berikut:
No. Uraian Biaya/Orang Keterangan 1 ■ v ; 2 ■ 3 4 1 Biaya Kontribusi Diklat
C. BELANJA BARANG/JASA
1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah diatur dalam tarif berikut ini: NO. ESELON/ GOLONGAN DALAM PROV. (Rp) LUAR PROV; (Rp) WAKTU (MAKS) 1 Gubernur 1.380.000,- 6.150.000,- Sesuai Kebutuhan 2 Wakil Gubernur 1.230.000,- 3.300.000,- Sesuai Kebutuhan 3 Eselon I 1.150.000,- 2.250.000,- 7 Hari 4 Eselon II 750.000.- 1.700.000,- 7 Hari 5 Eselon III 520.000,- 1.400.000,- 7 Hari 6 Eselon IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Hari 7 Golongan IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Hari 8 Golongan 111,11,1 dan Non ASN 380.000,- 750.000,- 7 Hari 2) Uang Representasi NO, URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
4) Perjalanan dinasuntuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai Kebutuhan.
1) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif pada tabel di atas; 2) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari Tarif hotel pada tabel berikut: JABATAN SATUAN TARIF HOTEL Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I OH 1,500,000 Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon H OH 1,337,500 Pejabat Eselon III/Gol.IV OH 980,000 Pejabat Eselon IV/Gol.III OH 662,500 Gol.I/II OH 350,000 3) Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur menginap di hotel yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka Ajudan/Sopir Gubemur/Wakil Gubernur diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III; 4) Perjalanan Dinas istri Gubernur dan/atau istri Wakil Gubernur pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel disetarakan dengan pejabat eselon II; 5) Perjalanan dinas bagi Widyaiswara Ahli Utama disesuaikan dengan Pejabat Eselon II, Widyaiswara Ahli Madya dan Ahli Muda disesuaikan dengan pejabat eselon III serta Widyaiswara Ahli Pertama disesuaikan dengan Pejabat Eselon IV. 6) Biaya Penginapan untuk Non ASN disetarakan dengan ASN Golongan I/II; Satuan Biaya Sewa Kendaraan 1) Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan Biaya Sewa Kendaraan pelaksanaan Kegiatan insidentil digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak Terus menerus) dengan rincian sebagai berikut: No Jenis Kendaraan Satuan Besaran 1 Roda 4 Per Hari Rp. 839.000 2 Roda 6/Bus Sedang Per Hari Rp. 2.609.000 3 Roda 6/Bus Besar Per Hari Rp. 3.433.000 Satuan Biaya ini diperuntukan bagi Pejabat Negara yang melakukan peijalanan Dinas dalam Negeri di Tempat Tujuan;
No Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota 1 Tujuan Satuan Besaran 1 Kendari Kab. Bombana Orang/Kali Rp. 200.000 2 fendari Kah Kolaka Orang/Kali Rp. 200.000 3 Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali Rp. 175.000 4 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali Rp. 425.000 : .5 Kendari Kab. Konawe Orang/Kali Rp. 150.000 6 Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali Rp. 175.000 7 Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali Rp. 250.000 B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI/PULANG Peijalanan dinas Dalam Negeri terdiri dari :transportasi (tiket pesawat), transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan serta airport tax dan bagasi. 1) Biaya transportasi sesuai harga tiket (at costf, 2) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan untuk peijalanan luar daerah diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 1.250.000,- (satu kali setiap peijalanan); 3) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan/Pelabuhan dan dari bandara / Pelabuhan tujuan ke penginapan untuk peijalanan Dalam daerah diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 250.000,-(satu kali setiap peijalanan); 4) Biaya bagasi dibayarkan at cost dengan berat maksimal sebesar 20 kilo gram; 5) Perjalanan Dinas dalam Kota, biaya; transportasi dan uang harian | diberikan maksimal sebesar Rp. 250.000,- per hari; 6) Bagi SKPD yang mempunyai UPTD/Cabang Dinas dan melaksanakan tugas di wilayah kerjanya dibayarkan sebesar Peraturan Kepala Daerah setempat, Sedangkan yang melaksanakan kegiatan diluar Ibukota Kabupaten/Kota dibayarkan sesuai uang harian berdasarkan ketentuan perjalanan dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; 7) Perjalanan dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangkutan diberikan uang transportasi dan uang harian 2 (dua) yaitu 1 (satu) Ihari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; 8) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir); 9) Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA (sebagaimana format terlampir); C. SATUAN BIAYA KOMSUMSI RAPAT .-20- 1) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di lingkungan Kantor No. Komsumsi Satuan Besaran (Rp)
2) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. Komsumsi Satuan Besaran IRp) 1 Halfday Pax 180.000,- 2 Fullday Pax 250.000,- 3 Fullbord Pax 550.000- D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannyameliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan : 1) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural dikelola oleh unit keija yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas; 2) Kendaraan . dinas pelayanan/operasional rumah tangga Gubemur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM disesuaikan kebutuhan; 3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan dinas diberikan sebagai berikut: a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara, eselon I dan i eselon II diberikan at cost; b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Kapasitas CC Umur Teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 125 cc 1.500.000 2.500.000 2 > 125 cc 2.000.000 4.000.000 c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: NO; Kapasitas CC Umur teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 ■■ . 3 4 1 < 2000 cc 10.000.000 15.000.000 2 > 2000 cc 25.000.000 30.000.000 a) Biaya pemeliharaan Roda Enam ke atas dan alat Berat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Jenis Kendaraan /Kapasitas CC Umur teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 4000 cc 30.000.000 40.000.000 2 > 4000 cc 35.000.000 50.000.000 3 Alat Berat 50.000.000 60.000.000 b) Biaya Perbaikan Kendaraan dinas yang mengalami kerusakan karena kecelakaan atau akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan. c) Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Jenis Unit/tahun (Rp.) 1 ■ 2 3 1 Kapal Pengawas/Puskel 22.000.000,- 2 Kapal Penyuluhan/Operasional 20.000.000,- 3 Kapal Operasional Pemerintah Provinsi 200.000.000,- E. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI Biaya pemeliharaan gedung/kantor setiap OPD ditentukan berdasarkan volume gedung/kantor masing-masing OPD yang dialoksikan pada DPA sekretariat/tata usaha OPD yang diatur sebagai berikut: No. Pemeliharaan Gedung Satuan Biaya
G. SATUAN BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIK
a) Biaya desain (perencanaan) konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.) Bangunan Sedehana (%) Bangunan Tidak Sederhana (%) Bangunan Khusus (%) s.d 250 18.11 19.80 21.45 250 s.d 500 18.11 s.d 15.03 19.80 s.d 16.61 21.45 s.d 18.04 500 s.d 1.000 15.03 s.d 12.39 16.61 s.d 13.97 18.04 s.d 15.16 1.000 s.d 2.500 12.39 s.d 10.23 13.97 s.d 11.81 15.16 s.d 12.87 2.500 s.d 5.000 10.23 s.d 9.28 11.81 s.d 10.83 12.87 s.d 11.90 5.000 s.d 10.000 9.28 s.d 7.81 10.83 s.d 9.33 11.90 s.d 10.35 io.ooo s.d 25.000 7.81 s.d 6.83 9.33 s.d 8.28 10.35 s.d 9.32 25.000 s.d 50.000 6.83 s.d 4.88 8.28 s.d 6.04 9.32 s.d 6.90 50.000 s.d 100.000 4.88 s.d 3.29 6.04 s.d 4.02 6.90 s.d 4.60 100.000 s.d 250.000 3.29 s.d 2.08 4.02 s.d 2.55 4.60 s.d 2.96 250.000 s.d 500.000 2.08 s.d 1.80 2.55 s.d 2.32 2.96 s.d 2.75 > .. 500.000 1.80 2.32 2.75 b) Biaya Manajemen Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Bangunan Tidak Bangunan Khusus Fisik (Juta Rp.) Sederhana (%) (%) s.d 250 28.57 15.74 250 s.d 500 28.57 s.d 24.43 15.74 s.d 13.23 500 s.d 1.000 24.43 s.d 20.69 13.23 s.d 11 29 1.000 s.d 2.500 20.69 s.d 17.73 11.29 s.d 9 64 2.500 s.d 5.000 17.73 s.d 14.97 9.64 s.d 8 71 5.000 s.d 10.000 14.97 s.d 10.47 8.71 s.d 7.56 10.000 s.d 25.000 10.47 s.d 7.34 7.56 s.d 6.82 25.000 s.d 50.000 7.34 s.d 4.89 6.82 s.d 4 60 50.000 s.d 100.000 4.89 s.d 3.25 4.60 s.d 3 14 100.000 s.d 250.000 3.25 s.d 2.03 3.14 s.d 2.90 250.000 s.d 500.000 2.03 s.d 1.36 2.90 s.d 2.73 > 500.000 1.36 2.73 c) Biaya Pengawasan Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Bangunan Bangunan Tidak Fisik (Juta Rp.) Sedehana (%) Sederhana (%) s.d 250 10.59 21.08 250 s.d 500 10.59 s.d 9.15 21.08 s.d 18.20 500 s.d 1.000 9.15 s.d 7.72 18.20 s.d 15.37 1.000 s.d 2.500 7.72 s.d 6.47 15.37 s.d 12.88 2.500 s.d 5.000 6.47 s.d 5.41 12.88 s.d 10.76 5.000 s.d 10.000 5.41 s.d 4.49 10.76 s.d 7.62 10.000 s.d 25.000 4.49 s.d 4.03 7.62 s.d 5.13 25.000 s.d 50.000 4.03 s.d 3.63 5.13 s.d 3.50 50.000 s.d 100.000 3.63 s.d 2.48 3.50 s.d 2.39 100.000 s.d 250.000 2.48 s.d 1.59 2.39 s.d 1.50 250.000 s.d 500.000 1.59 s.d 1.49 1.50 s.d 1.10 > 500.000 1.49 1.10 d) Biaya Pengelolaan Kegiatan Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.) Bangunan Sedehana (%) Bangunan Tidak Sederhana (%) Bangunan Khusus (%) s.d 250 14.00 16.00 16.00 250 s.d 500 14.00 s.d 10.00 16.00 s.d 11.25 16.00 s.d 11.25 500 s.d 1.000 10.00 s.d 6.75 11.25 s.d 7.75 11.25 s.d 7.75 1.000 s.d 2.500 6.75 s.d 4.20 7.75 s.d 5.10 7.75 s.d 5.10 2.500 s.d 5.000 4.20 s.d 2.85 5.10 s.d 3.36 5.10 s.d 3.35 5.000 is.d 10.000 2.85 s.d 1.90 3.36 s.d 2.24 3.35 s.d 2.22 io.ooo ■ts.d 25.000 1.90 s.d 1.20 2.24 s.d 1.42 2.22 s.d i.42 25.000 s.d 50.000 1.20 s.d 0.80 1.42 s.d 0.95 1.42 s.d 0.95 50.000 s.d 100.000 0.80 s.d 0.54 0.95 s.d 0.64 0.95 s.d 0.64 100.000 s.d 250.000 0.54 s.d 0.36 0.64 s.d 0.40 0.64 s.d 0.41 250.000 s.d 500.000 0.36 s.d 0.25 0.40 s.d 0.28 0.41 s.d 0.28 > 500.000 0.25 0.28 0.28
a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Jalan (%) Jembatan (%) Drainase/ Tanggul (%) Irigasi (%) Pengaman Pantai (%) Pengairan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0-100 Juta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 2 >100 juta - 250 Juta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3 >250 juta - 500 juta 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 13 >5,0 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18 >250 Milyar 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Jalan (%) Jembatan (%) Drainase/ Tanggal (%) Irigasi (%) Pengaman Pantai (%) Pengairan (%) 1 2 3 4 S 6 7 8 1 0-100 Juta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 >100 juta - 250 Juta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 11 >4,6 Milyar - 4,5 Milyar 2.66 2.00 2.66 2.00 2.00 2.66 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 18 >250 Milyar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Perhubungan (%) Dermaga (%) 1 ■ ■ 2 9 8 1 0-100 Juta 7.00 7.00 . i 2 >100 juta - 250 Juta 7.00 7.00 .1 3 >250 juta - 500 juta 6.25 6.25 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.00 6.00 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 5.25 5.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.00 5.00 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 4.75 4.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 4.50 4.50 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 4.25 4.25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.25 4.25 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 13 >5 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3.00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 18 >250 Milyar - 500 Milyar 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Perhubungan (%) 1 2 9 1 0-100 Juta 5.00 2 > 100 juta - 250 Juta 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 18 >250 Milyar - 500 Milyar 0.50 Biaya Pembangunan Kelistrikan dan Air Bersih a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut; No Nilai Fisik Kelistrikan (%) Air Bersih (%) 1 2 i o 11 1 0-100 Juta 7.00 7.00 2 >100 juta - 250 Juta 7.00 7.00 3 >250 juta - 500 juta 6.25 6.25 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.00 6.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 5.25 5.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.00 5.00 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 4.75 4.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 4.50 4.50 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 4,25 4,25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.25 4.25 11 >4,6 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 13 >5 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3;00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 18 >250 Milyar - 500 Milyar 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota | Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Kelistrikan (%) Air Bersih (%) 1 2 10 11 1 0-100 Juta 5.00 5.00 2 >100 juta - 250 Juta 5.00 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 2.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 0.75 18 >250 Milyar - 500 Milyar 0.50 0.50
1) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Sekretaris Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubemur/Wakil Gubernur; 2) SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani Sekretaris DPRD; 3) Izin perjalanan dinas luar daerah bagi eselon II harus mendapat persetujuan Gubemur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan perjalanan yang dilampiri undangan dan/atau tujuan perjalanan; 4) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 5) SPT dan SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD; 6) SPT dan SPPD untuk Eselon III, Eselon IV dan staf lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Kepala Biro; 7) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Kepala dan staf Badan Penghubung Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan; 8) Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya transportasi dengan merevisi SPT dan SPPD; 9) Setiap perjalanan dinas hams melaporkan hasilnya kepada pejabat yang menerbitkan SPPD; 10) Biaya perjalanandinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD; 11) Biaya Perjalanan Dinas Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur diberikan apabila Undangan Gubemur/Wakil Gubernur Bersama Ibu, dengan ketentuan besaran Uang Harian diberikan setara dengan Eselon II; 12) Uang harian organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk Ketua disetarakan dengan Eselon II, dan untuk Wakil, Sekretaris disetarakan dengan Eselon III dan Anggota disetarakan dengan Eselon IV; 13) Format SPPD terlampir. B. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI 1) Setiap pelaksanaan peijalanan dinas ke luar negeri, didahului dengan mengajukan kerangka acuan perjalanan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; 2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/kota tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal perjalanan/jadwal acara kegiatan (format terlampir); 3) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri meliputi biaya transportasi, passport, fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data pendukung bukti pengeluaran yang sah. 4) Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/golongan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 5) Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari perjalanan luar negeri dan dilaporkan kepada Gubemur/Wakil Gubernur C. PENGADAAN ALAT TULIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil. 2) Pengadaan Alat/Peralatan Komputer (PC): Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit adat/peralatan komputer harus dilengkapi spesifikasi yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan printer dengan/atau tanpa printer yang pengalokasian anggarannya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. D. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1) Setiap SKPD/KPA wajib menyusun dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja Langsung kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui portal nasional LPSE setelah adanya persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD tentang RAPBD 2) Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan secara lelang terpusat pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018beserta Perubahannya; 3) Seluruh kegiatan yang telah selesai dilelang diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak; 4) Kegiatan Penunjukan Langsung/e-catalog yang telah selesai diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Perjanjian Kontrak (SPK) E. PEMBERIAN UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memberikan uang muka kepada penyedia untuk persiapan memulai pekerjaan, dan penyedia wajib mencairkan uang muka untuk kegiatan dengan nilai kontrak di atas Rp.200 juta bagi pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa lainnya, serta di atas Rp. 100 juta untuk jasa konsultansi. 2) Dalam hal penyedia tidak mencairkan uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk mencairkan termin berikutnya. 3) Pemberian uang muka pada penyedia barang/jasa diberikan setelah Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan dari Bank Pemerintah dan Bank Umum lainnya, serta Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. 4) Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut: a) Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30 % dari nilai kontrak; b) Untuk usaha selain usaha kecil setingi-tingginya 20 % dari nilai kontrak 5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan prestasi pekerjaan kepada Penyedia dan Penyedia wajib mencairkan uang berdasarkan prestasi pekerjaan, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan pajak; dan 6) Pembayaran prestasi pekerjaan berupa termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terlaksana, termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari hasil yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. F. PEMERIKSAAN PEKERJAAN 1) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; 2) Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang anggotanya berasal dari Instansi sendiri, BPKAD dan Biro Administrasi Pembangunan; 3) Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b) Memahami isi kontrak; c) Memiliki kwalifikasi teknis; d) Menandatangani fakta integritas; dan e) Tidak menjabat sebagai Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 4) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rpl00.000.000 (seratus juta rupiah). 5) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). G. PERGESERAN LOKASI DAN ANGGARAN 1) Pergeseran lokasi dan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
2) Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tembusannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK - SKPD) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diatur sebagai berikut :
I. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGATAN (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah diangkat oleh Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari Pejabat Eselon III atau Eselon IV. J. PELAPORAN 1) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku PA wajib menyampaikan laporan SPJ Fungsional kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 3) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung)awabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 4) PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6(enam)bulan berikutnya kepadaGubemur Cq. BPKAD Provinsi Sultra selaku PPKD. 5) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam keija Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan Belanja Pengadaan Barang/Jasa serta laporan hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang anggarannya bersumber dari APBD dan dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa dan Swakelola kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (formulir terlampir); 6) Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. K. DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK 1) Dokumen Kegiatan pembangunan fisik berupa bangunan dan kegiatan konstruksi lainnya harus dibuat foto bersama Tim Pengawas dari depan, samping dan belakang pada kondisi/keadaan 0 %, 50 % dan 100 % bersama Tim Pemeriksa. Pengambilan foto masing-masing dari posisi yang sama, serta foto detail konstruksinya sebagai bahan laporan; 2) Pada foto hasil kegiatan tersebut harus jelas terbaca papan nama kegiatan; 3) Setiap dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencantumkan nomor dan tanggal, sebagai berikut: a) SPK; b) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Kerja; c) Berita Acara. L. PENGAWASAN Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) M. EVALUASI DAN PENGENDALIAN 1) Data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. 2) SKPD atau Unit Keija yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pengawasan, evaluasi dan pengendalian wajib berkoordinasi dalam menghimpun data dan informasi dalam rangka memberikan masukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan secara insidentil maupun secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. 3) Gubernur/Wakil Gubernur memberikan pembinaan terhadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian. 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan pembinaan kepada seluruh staf terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)