DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PELAKSANAAN ANGGARAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanami Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perataran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan ^mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekeija Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : L Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi tenggara;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang dan/atau menerima, memungut pendapatan daerah yang ada dalam penguasaannya;
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pengelola Keuangan Daerah;
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
13.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranuntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
15.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
16.Pengguna Barang adalah kepala SKPD/pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
19.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjukuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
20.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
21.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
22.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Aparatur Sipil Negara pada SKPD yang memiliki Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala SKPD sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran.
23.Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah ddalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja;
24.Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
25.Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; 26; Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
27.Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan Instrument berupa alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, Bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
28.Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah unit yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
29.Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
30.Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
31.Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
32.Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
33.Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.
34.Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan.
35.Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan langsung;
36.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
37.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
38.Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikasi tanda bukti pengakuan formal atostingkat/kedalaman kompentensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha; 39, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah organisasi yang mempunyai tugas menjalankan pengembangan jasa konstruksi di daerah;
40.Sistem Informasi Management Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMDAKEU adalah serangkaian manual dan aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL), Penyusunan Anggaran (DIPA), Penerbitan SPM, dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAl);
41.SIMDA Barang Milik Daerah adalah aplikasi SIMDA yang menitik beratkan pada Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah; 42, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SiRUP LPSE adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaporkan/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa; 43, Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara Daerah di luar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan berdasarkan kriteria: a, Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

b.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
c.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kondisi keija diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan keija yang memiliki resiko tinggi;
d.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN Daerah yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
e.Tambedian Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan disiplin aparatur dan kinerja kelembagaan diberikan kepada ASN yang menunjukkan disiplin dalam menjalankan tugas serta menunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tapat waktu.

Pasal 2

Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut:

a.Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur.
b.Wakil Ketua DPRD setara dengan Pejabat Eselon I (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya).
c.Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Pratama).

Pasal 3

(1)Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah melalui APBD menggunakan sistem non tunai.
(2)Petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 4

Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 tercjmtum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai biaya bagasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2019.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1[PrHj.pup EW0AWK ft&sw.stn M •H ■ j l r . . M -y f j i J 7 F | 4 YAUmJ0Q{^, Mw) Diundangkan dT'Kendieui'^^"~~''^ Pada tanggal, 2. — f ” 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI TENGGARA Ditetapkan di K e n d'a r i Pada tanggal, 2- —i/- 2019 GUBERNUR SU il TENGGARA ALI MAZI SARIFUDDIN SAFAA BE^RITADAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR : / LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : / TAHUN 2019 TANGGAL : Z - / - 2019 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

1.STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI A. BELANJA PEGAWAI PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara

a.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Kelembagaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Kelembagaan adalah sebagai berikut: No. Eselon/Golongan/Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5
1. 1.Eselon I OB 32.500.000,-
2. 2.Eselon II yang dipekerjakan - Inspektur - Kepala Biro Hukum OB OB 18.820.588,- 14.500.000,-
3. 3.Eselon II - Eselon II Asisten - Eselon II Staf Ahli - Eselon II Kepala OPD dan Biro OB OB OB 16.000.000,- 13.000. 000,- 11.000. 000,-
4. 4.Eselon III OB 3.750.000,-
5. 5.Eselon IV OB 2.400.000,-
6. 6.Pelaksana Golongan IV OB 1.676.500,-
7. 7.Pelaksana Golongan III OB 1.500.000,-
8. 8.Pelaksana Golongan II/I OB 1.350.000,-
9. 9.Paramedis OB 2.000.000,-
10. 10.Paramedis Klinik Setda OB 1.750.000,-
b.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara lingkup BPKAD diatur sebagai berikut: No. Eselon/Golongan/ Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5
1. 1.Eselon II OB 21.450.000,-
2. 2.Eselon III yang dipekerjakan OB 9.527.500.-
3. 3.Eselon III OB 6.543.750,-
4. 4.Eselon IV OB 3.832.500.-
5. 5.Pelaksana Gol. IV OB 2.485.000,-
6. 6.Pelaksana Gol III OB 2.225.500,-
7. 7.Pelaksana Gol II OB 1.891.025,-
c.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi: No. Uraian Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 - . 3 4 6 1 Dokter Spesialis OB 8.500.000,- 2 DokterUmum/Gigi/Apoteker OB 4.250.000,-
d.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Waktu. Kerja adalah sebagai berikut: No. Eselon/Golongan /Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5 1 Eselon IVTU Pimpinan OB 3.000.000,- 2 Staf TU Pimpinan Gol. IV OB 3.000.000,- 3 Staf TU Pimpinan Gol. Ill OB 2.000.000,- 4 Staf TU Pimpinan Gol. II OB 1.750.000,- Keterangan :
1. 1.ASN daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diberikan satu jenis Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
2. 2.ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah di suatu Kabupaten atau Kota dapat diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan tidak menerima gaji sebagai Penjabat Bupati/Walikota.
3. 3.ASN yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas (PLT) atau pelaksana harian (PLH) diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatan struktural definitifnya.
e.ASN dan TNI Polri yang dipekerjakan/diperbantukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi TenggaradiberikanTambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
f.Tata Cara Penilaian, Pejabat Penilai, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. B. BELANJA PEGAWAI PADA KOMPONEN BELANJA LANGSUNG 1) Honorarium Bulanan Honorarium bulanan PA/KPA, PPTK, PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, Petugas ULP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Staf Khusus Gubernur, Ajudan Gubemur/Wakil Gubernur, Pengamanan Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Gubernur/Wakil Gubernur perbulan seperti tercantum dalam tabel; No. Uraian -.'v . Satuan Besaran 1 2 3 :! 4 ■■■'■ 1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1 Pengguna Anggaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 800.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB T. ioo.ooo,- C. >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.300.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 1.550.000,- 1.2 i. Bendahara Pengeluaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 750.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.000.000,-
c.>Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.250.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 1.500.000,-
1. 2.Bendahara Penerimaan
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 550.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 700.000,-
c.>Rp. 2.500.000.000 s.d Rp.5. 000.000.000 OB 800.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 950.000,- 1.3 i. Pembantu Bendahara Pengeluaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 500.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 550.000,-
c.>Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 600.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 650.000,-
1. 2.Pembantu Bendahara Penerimaan
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 300.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 350.000,-
c.>Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 , OB 400.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 450.660,- 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 700.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 800.000,- C. >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 900.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 1.000.000,- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 700,000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 800.000,- C. >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 900.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 1.050.000,- 1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
a.Pagu anggaran s,d Rp. 1.000.000.000 OB 400.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 500.000,- C. >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 550.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 600.000,- 1.7 Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 775.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.050.000,- C* >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.275.000,-
d.>Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000 OB 1.550.000,- No. Uraian Satuan Besaran 1 2 3 4 1.8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (diberikan Dibayarkan sesuai perkegiatan) DPA 1.9 StafPPK OB 300.000.- 2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA 2.1 Pejabat Pengadaan OB 500.000,- 2.2 Petugas LPSE
a.Administrator system/Jaringan/Agency OB 2.500.000,-
b.Verifikator OB 2.500.000,-
c.Help Desk OB 2.500.000,-
d.Trainer OB 2.500.000,- E Tenaga IT OB 2.500.000,- F Pelaksana Sekretariat OB 2.500.000,- 2.3 Petugas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kelompok Kerja (Poig'a) jl’ OB 2.000.000,- 3 HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
a.Ketua OB 500.000,-
b.Sekretaris OB 400.000,-
c.Anggota OB 300.000,- 4 HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA 5.1 Pengurus Barang OB 1.500.000,- 5.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelolah OB 1.500.000,- 5.3 Penyimpan Barang SKPD OB 1.000.000,- 5 HONORARIUM PENGELOLAH AUTISENTER Terapis Atitis OB 3.000.000,- 6 HONORARIUM PENGELOLAH SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA Pelatih Olahraga OB 2.500.000,- 7 HONORARIUM AJUDAN, PATWAL DAN PANTUP GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR 8.1 Ajudan Gubernur/ Wakil Gubernur OB 4.000.000,- 8.2 Sopir Gubernur/ Wakil Gubernur OB 4.000.000,- 8.3 Anggota Patwal OB 4.000.000,- 8.4 Pengamanan Tertutup OB 4.000.000,- 2) Honorarium Pegawai Pada Kelompok Belanja Langsung
a.Honorarium ASN
1. 1.Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas sektor diberikan 1 (satu) kali per tolok ukur kegiatan yang tercantum pada target kineija kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel: No Uraian Junilah Orang Tolok Ukur Satuan Tarif (Rp) 1 2 ■ 3 4 ■/■c s/; e A. Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,- 1 Pengarah 1 1 OK 1.250.000,- 2 Ketua 1 OK 1.000.000,- 3 Wakil Ketua 1 OK 900.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 850.000,- No Uraian Jumlah Orang Tolok Ukur Satuan Tarif (Rp) 1 2 -v 3 4 5 6 - - 5 Anggota Ls 1 OK 650.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 500.000,-- B. Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d 70.000.000,- 1 Penanggung Jaw ab /- T::"' I OK 1.500.000,- 2 Ketua ■■■■■■ 1 ■ ■ 1 OK 1.250.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 1.150.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 1.000.000,- 5 Anggota Ls 1 OK 850.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 600.000,- C. Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- 1 Pengarah 1 i : - OK 1.750.000,- 2 Ketua : l': ■;> i OK 1.500.000,- 3 Wakil Ketua 1 i OK 1.350.000,- 4 Sekretaris 1 i OK 1.250.000,- 5 Anggota ,■ 5 1 ■. : OK 1.000.000,- 6 Sekretariat 1 . OK 750.000,-
2. 2.Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara No Uraian Satuan Besaran A. IHonorarium Narasumber/Pembahas
3. 1.Pejabat Eselon I / yang disetarakan OJ 1.400.000,-
4. 2.Pejabat Eselon II / yang disetarakan OJ 1.000.000,-
5. 3.Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan OJ 900.000,- B. Moderator Orang/Kali 700.000,- C. Honorarium Pembawa Acara OK 400.000,- 3.Tim/Panitia pengelola kegiatan lingkup Provinsi yang memerlukan koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dan instansi Vertikal dapat diberikan honorarium yang besarannya sesuai volume dan beban keija yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 3) Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan &Pelatihan (DIKLAT) bagi ASN Pemberian bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi ASN sebagai berikut:
a.Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional teknis dari Instansi Pemerintah : No. Uraian Biaya/Orang Keterangan 1 ■ v ; 2 ■ 3 4 1 Biaya Kontribusi Diklat
a.Diklatpim I
b.Diklatpim II
c.Diklatpim III
d.Diklatpim IV Rp. 140.000.000,- Rp. 30.261.000,- Rp. 22.125.000,- Rp. 20.230.000,- Ditetapkan berdasarkan surat undangan dari pihak penyelenggara No. Uraian Biaya/Orang Keterangan
1. 2.Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari)
a.Golongan II Rp. 250.000,- Per Hari
b.Golongan III Rp. 350.000,- Per Hari
c.Golongan IV Rp. 450.000,- Per Hari
b.Biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Tenggara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
c.Diklat Luar Negeri ASNdaerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri atas beban APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, besaran biaya pendidikan dan pelatihan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomorb32/PMK.02/2018tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. C. BELANJA BARANG/JASA
1. 1.PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain untuk kegiatan Seminar, Lokakarya, Monitoring, Pengawasan, Studi Banding, Rapat Koordinasi, Diklat/Pelatihan, Pemutakhiran Data, dan Kegiatan Promosi/ Kunjungan Keija. Rincian tarif perjalanan dinas untuk ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut:
a.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang R epresentasi: 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah diatur dalam tarif berikut ini: NO. ESELON/ GOLONGAN DALAM PROV. (Rp) LUAR PROV; (Rp) WAKTU (MAKS) 1 Gubernur 1.380.000,- 6.150.000,- Sesuai Kebutuhan 2 Wakil Gubernur 1.230.000,- 3.300.000,- Sesuai Kebutuhan 3 Eselon I 1.150.000,- 2.250.000,- 7 Hari 4 Eselon II 750.000.- 1.700.000,- 7 Hari 5 Eselon III 520.000,- 1.400.000,- 7 Hari 6 Eselon IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Hari 7 Golongan IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Hari 8 Golongan 111,11,1 dan Non ASN 380.000,- 750.000,- 7 Hari 2) Uang Representasi NO, URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

(1)m (3) 14) (5)

1.PEJABAT NEGARA OH 250.000,- 125. 000,-
2.PEJABAT ESELON I OH 200. 000,- 100. 000,-
3.PEJABAT ESELON II OH 150. 000,- 75. 000,- 3} Perjalanan Dinas Untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bisa dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan. 4) Perjalanan dinasuntuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai Kebutuhan.

b.Satuan Biaya Penginapan Peijalanan dinas Dalam Negeri No. PROVINSI SATU AN TAFJF HOTEL PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I PEJABAT NEGARA LAINNYA/PE JABAT ESELON II PEJABAT ESELON IH/GOL.IV PEJABAT ESELON IV/GOL.m GOL.I/II 1 1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1.Aceh OH 4.420.000 _ .3.526.000 1.294.000 556.000 556.000
2. 2.Sumatera Utara OH 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000
3. 3.R i a u OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000
4. 4.Kepulauan Riau OH 4.275.000 1.854.000 | 1.037.000 j 792.000 | 792.000
5. 5.Jambi OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 520.000 520.000
6. 6.Sumatera Barat OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000
7. 7.Sumatera Selatan OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000
8. 8.Lampung OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 400.000 400.000
9. 9.Bengkulu OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 572.000 572.000
10. 10.Bangka Belitung OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000
11. 11.Banten OH 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000
12. 12.Jawa Barat OH 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000
13. 13.OH 8.720.000 1.490.000 992.000 610.000 610.000
14. 14.Jawa Tengah OH 4.242.000 1.480.000 954.000 486.000 486.000
15. 15.D.I.Yogyakarta OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000
16. 16.Jawa Timur OH 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000
17. 17.Bali OH 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000
18. 18.Nusa Tenggara Barat OH 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000
19. 19.Nusa Tenggara Timur OH 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000
20. 20.Kalimantan Barat OH 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 338.000
21. 21.Kalimantan Tengah OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659. 000 659.000
22. 22.Kalimantan Selatan OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540. 000 540.000
23. 23.Kalimantan Timur OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
24. 24.Kalimantan Utara OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
25. 25.Sulawesi Utara OH 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 782.000
26. 26.Gorongtalo OH 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000
27. 27.Sulawesi Barat OH 4.076.000 2.581.000 1.075. 000 704.000 704.000 2 8 . Sulawesi Selatan 0H 4.820.000 i.550.000 1.020.000 665.000 665.000
28. 29.Sulawesi Tengah OH 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000
29. 30.Maluku OH 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667. 000 667.000
30. 31.Maluku Utara OH 3.440.000 3.175.000 1.073.000 480. 000 480.000
31. 32.Papua OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 786.000
32. 33.Papua Barat OH 3.872.000 3.212.000 2.056.000 600. 000 600. 000 1) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif pada tabel di atas; 2) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari Tarif hotel pada tabel berikut: JABATAN SATUAN TARIF HOTEL Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I OH 1,500,000 Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon H OH 1,337,500 Pejabat Eselon III/Gol.IV OH 980,000 Pejabat Eselon IV/Gol.III OH 662,500 Gol.I/II OH 350,000 3) Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur menginap di hotel yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka Ajudan/Sopir Gubemur/Wakil Gubernur diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III; 4) Perjalanan Dinas istri Gubernur dan/atau istri Wakil Gubernur pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel disetarakan dengan pejabat eselon II; 5) Perjalanan dinas bagi Widyaiswara Ahli Utama disesuaikan dengan Pejabat Eselon II, Widyaiswara Ahli Madya dan Ahli Muda disesuaikan dengan pejabat eselon III serta Widyaiswara Ahli Pertama disesuaikan dengan Pejabat Eselon IV. 6) Biaya Penginapan untuk Non ASN disetarakan dengan ASN Golongan I/II; Satuan Biaya Sewa Kendaraan 1) Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan Biaya Sewa Kendaraan pelaksanaan Kegiatan insidentil digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak Terus menerus) dengan rincian sebagai berikut: No Jenis Kendaraan Satuan Besaran 1 Roda 4 Per Hari Rp. 839.000 2 Roda 6/Bus Sedang Per Hari Rp. 2.609.000 3 Roda 6/Bus Besar Per Hari Rp. 3.433.000 Satuan Biaya ini diperuntukan bagi Pejabat Negara yang melakukan peijalanan Dinas dalam Negeri di Tempat Tujuan;
33. 2.STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI A. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA ( PERGI PULANG) merupakan Satuan Biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak lain dari tempat Kedudukan di ibukota Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan peijalanan Dinas dalam negeri. No Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota 1 Tujuan Satuan Besaran 1 Kendari Kab. Bombana Orang/Kali Rp. 200.000 2 fendari Kah Kolaka Orang/Kali Rp. 200.000 3 Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali Rp. 175.000 4 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali Rp. 425.000 : .5 Kendari Kab. Konawe Orang/Kali Rp. 150.000 6 Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali Rp. 175.000 7 Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali Rp. 250.000 B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI/PULANG Peijalanan dinas Dalam Negeri terdiri dari :transportasi (tiket pesawat), transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan serta airport tax dan bagasi. 1) Biaya transportasi sesuai harga tiket (at costf, 2) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan untuk peijalanan luar daerah diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 1.250.000,- (satu kali setiap peijalanan); 3) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan/Pelabuhan dan dari bandara / Pelabuhan tujuan ke penginapan untuk peijalanan Dalam daerah diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 250.000,-(satu kali setiap peijalanan); 4) Biaya bagasi dibayarkan at cost dengan berat maksimal sebesar 20 kilo gram; 5) Perjalanan Dinas dalam Kota, biaya; transportasi dan uang harian | diberikan maksimal sebesar Rp. 250.000,- per hari; 6) Bagi SKPD yang mempunyai UPTD/Cabang Dinas dan melaksanakan tugas di wilayah kerjanya dibayarkan sebesar Peraturan Kepala Daerah setempat, Sedangkan yang melaksanakan kegiatan diluar Ibukota Kabupaten/Kota dibayarkan sesuai uang harian berdasarkan ketentuan perjalanan dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; 7) Perjalanan dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangkutan diberikan uang transportasi dan uang harian 2 (dua) yaitu 1 (satu) Ihari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; 8) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir); 9) Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA (sebagaimana format terlampir); C. SATUAN BIAYA KOMSUMSI RAPAT .-20- 1) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di lingkungan Kantor No. Komsumsi Satuan Besaran (Rp)
34. 1.Makanan kotak Orang/Kali 42.000,-
35. 2.Makanan Prasmanan Orang/Kali 75.000,-
36. 3.Snack Orang/Kali 20.000,- 2) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. Komsumsi Satuan Besaran IRp) 1 Halfday Pax 180.000,- 2 Fullday Pax 250.000,- 3 Fullbord Pax 550.000- D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannyameliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan : 1) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural dikelola oleh unit keija yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas; 2) Kendaraan . dinas pelayanan/operasional rumah tangga Gubemur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM disesuaikan kebutuhan; 3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan dinas diberikan sebagai berikut: a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara, eselon I dan i eselon II diberikan at cost; b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Kapasitas CC Umur Teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 125 cc 1.500.000 2.500.000 2 > 125 cc 2.000.000 4.000.000 c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: NO; Kapasitas CC Umur teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 ■■ . 3 4 1 < 2000 cc 10.000.000 15.000.000 2 > 2000 cc 25.000.000 30.000.000 a) Biaya pemeliharaan Roda Enam ke atas dan alat Berat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Jenis Kendaraan /Kapasitas CC Umur teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 4000 cc 30.000.000 40.000.000 2 > 4000 cc 35.000.000 50.000.000 3 Alat Berat 50.000.000 60.000.000 b) Biaya Perbaikan Kendaraan dinas yang mengalami kerusakan karena kecelakaan atau akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan. c) Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Jenis Unit/tahun (Rp.) 1 ■ 2 3 1 Kapal Pengawas/Puskel 22.000.000,- 2 Kapal Penyuluhan/Operasional 20.000.000,- 3 Kapal Operasional Pemerintah Provinsi 200.000.000,- E. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI Biaya pemeliharaan gedung/kantor setiap OPD ditentukan berdasarkan volume gedung/kantor masing-masing OPD yang dialoksikan pada DPA sekretariat/tata usaha OPD yang diatur sebagai berikut: No. Pemeliharaan Gedung Satuan Biaya
37. 1.Gedung bertingkat m2/tahun 197.000,-
38. 2.Gedung tidak bertingkat m2/tahun 144.000,-
39. 3.Halaman gedung/Bangunan Kantor m2/tahun id.odo,- F. BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR Biaya pemeliharaan peralatan kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume dan beban kerja masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPD yang besarnya sesuai volume dan penggunaan. G. SATUAN BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIK
40. 1.Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara a) Biaya desain (perencanaan) konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.) Bangunan Sedehana (%) Bangunan Tidak Sederhana (%) Bangunan Khusus (%) s.d 250 18.11 19.80 21.45 250 s.d 500 18.11 s.d 15.03 19.80 s.d 16.61 21.45 s.d 18.04 500 s.d 1.000 15.03 s.d 12.39 16.61 s.d 13.97 18.04 s.d 15.16 1.000 s.d 2.500 12.39 s.d 10.23 13.97 s.d 11.81 15.16 s.d 12.87 2.500 s.d 5.000 10.23 s.d 9.28 11.81 s.d 10.83 12.87 s.d 11.90 5.000 s.d 10.000 9.28 s.d 7.81 10.83 s.d 9.33 11.90 s.d 10.35 io.ooo s.d 25.000 7.81 s.d 6.83 9.33 s.d 8.28 10.35 s.d 9.32 25.000 s.d 50.000 6.83 s.d 4.88 8.28 s.d 6.04 9.32 s.d 6.90 50.000 s.d 100.000 4.88 s.d 3.29 6.04 s.d 4.02 6.90 s.d 4.60 100.000 s.d 250.000 3.29 s.d 2.08 4.02 s.d 2.55 4.60 s.d 2.96 250.000 s.d 500.000 2.08 s.d 1.80 2.55 s.d 2.32 2.96 s.d 2.75 > .. 500.000 1.80 2.32 2.75 b) Biaya Manajemen Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Bangunan Tidak Bangunan Khusus Fisik (Juta Rp.) Sederhana (%) (%) s.d 250 28.57 15.74 250 s.d 500 28.57 s.d 24.43 15.74 s.d 13.23 500 s.d 1.000 24.43 s.d 20.69 13.23 s.d 11 29 1.000 s.d 2.500 20.69 s.d 17.73 11.29 s.d 9 64 2.500 s.d 5.000 17.73 s.d 14.97 9.64 s.d 8 71 5.000 s.d 10.000 14.97 s.d 10.47 8.71 s.d 7.56 10.000 s.d 25.000 10.47 s.d 7.34 7.56 s.d 6.82 25.000 s.d 50.000 7.34 s.d 4.89 6.82 s.d 4 60 50.000 s.d 100.000 4.89 s.d 3.25 4.60 s.d 3 14 100.000 s.d 250.000 3.25 s.d 2.03 3.14 s.d 2.90 250.000 s.d 500.000 2.03 s.d 1.36 2.90 s.d 2.73 > 500.000 1.36 2.73 c) Biaya Pengawasan Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Bangunan Bangunan Tidak Fisik (Juta Rp.) Sedehana (%) Sederhana (%) s.d 250 10.59 21.08 250 s.d 500 10.59 s.d 9.15 21.08 s.d 18.20 500 s.d 1.000 9.15 s.d 7.72 18.20 s.d 15.37 1.000 s.d 2.500 7.72 s.d 6.47 15.37 s.d 12.88 2.500 s.d 5.000 6.47 s.d 5.41 12.88 s.d 10.76 5.000 s.d 10.000 5.41 s.d 4.49 10.76 s.d 7.62 10.000 s.d 25.000 4.49 s.d 4.03 7.62 s.d 5.13 25.000 s.d 50.000 4.03 s.d 3.63 5.13 s.d 3.50 50.000 s.d 100.000 3.63 s.d 2.48 3.50 s.d 2.39 100.000 s.d 250.000 2.48 s.d 1.59 2.39 s.d 1.50 250.000 s.d 500.000 1.59 s.d 1.49 1.50 s.d 1.10 > 500.000 1.49 1.10 d) Biaya Pengelolaan Kegiatan Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.) Bangunan Sedehana (%) Bangunan Tidak Sederhana (%) Bangunan Khusus (%) s.d 250 14.00 16.00 16.00 250 s.d 500 14.00 s.d 10.00 16.00 s.d 11.25 16.00 s.d 11.25 500 s.d 1.000 10.00 s.d 6.75 11.25 s.d 7.75 11.25 s.d 7.75 1.000 s.d 2.500 6.75 s.d 4.20 7.75 s.d 5.10 7.75 s.d 5.10 2.500 s.d 5.000 4.20 s.d 2.85 5.10 s.d 3.36 5.10 s.d 3.35 5.000 is.d 10.000 2.85 s.d 1.90 3.36 s.d 2.24 3.35 s.d 2.22 io.ooo ■ts.d 25.000 1.90 s.d 1.20 2.24 s.d 1.42 2.22 s.d i.42 25.000 s.d 50.000 1.20 s.d 0.80 1.42 s.d 0.95 1.42 s.d 0.95 50.000 s.d 100.000 0.80 s.d 0.54 0.95 s.d 0.64 0.95 s.d 0.64 100.000 s.d 250.000 0.54 s.d 0.36 0.64 s.d 0.40 0.64 s.d 0.41 250.000 s.d 500.000 0.36 s.d 0.25 0.40 s.d 0.28 0.41 s.d 0.28 > 500.000 0.25 0.28 0.28
41. 2.Biaya Pembangunan Jalan, Jembatan, Pengairan, Drainase/ Tanggul, Bendung/ Embung a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Jalan (%) Jembatan (%) Drainase/ Tanggul (%) Irigasi (%) Pengaman Pantai (%) Pengairan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0-100 Juta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 2 >100 juta - 250 Juta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3 >250 juta - 500 juta 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 13 >5,0 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18 >250 Milyar 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Jalan (%) Jembatan (%) Drainase/ Tanggal (%) Irigasi (%) Pengaman Pantai (%) Pengairan (%) 1 2 3 4 S 6 7 8 1 0-100 Juta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 >100 juta - 250 Juta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 11 >4,6 Milyar - 4,5 Milyar 2.66 2.00 2.66 2.00 2.00 2.66 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 18 >250 Milyar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
42. 3.Biaya Pembangunan Perhubungan dan Dermaga a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Perhubungan (%) Dermaga (%) 1 ■ ■ 2 9 8 1 0-100 Juta 7.00 7.00 . i 2 >100 juta - 250 Juta 7.00 7.00 .1 3 >250 juta - 500 juta 6.25 6.25 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.00 6.00 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 5.25 5.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.00 5.00 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 4.75 4.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 4.50 4.50 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 4.25 4.25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.25 4.25 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 13 >5 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3.00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 18 >250 Milyar - 500 Milyar 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Perhubungan (%) 1 2 9 1 0-100 Juta 5.00 2 > 100 juta - 250 Juta 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 18 >250 Milyar - 500 Milyar 0.50 Biaya Pembangunan Kelistrikan dan Air Bersih a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut; No Nilai Fisik Kelistrikan (%) Air Bersih (%) 1 2 i o 11 1 0-100 Juta 7.00 7.00 2 >100 juta - 250 Juta 7.00 7.00 3 >250 juta - 500 juta 6.25 6.25 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.00 6.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 5.25 5.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.00 5.00 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 4.75 4.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 4.50 4.50 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 4,25 4,25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.25 4.25 11 >4,6 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 13 >5 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3;00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 18 >250 Milyar - 500 Milyar 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota | Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Kelistrikan (%) Air Bersih (%) 1 2 10 11 1 0-100 Juta 5.00 5.00 2 >100 juta - 250 Juta 5.00 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 2.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 0.75 18 >250 Milyar - 500 Milyar 0.50 0.50
43. 3.LAIN-LAIN KETENTUAN PELAKSANAAN A. SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Sekretaris Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubemur/Wakil Gubernur; 2) SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani Sekretaris DPRD; 3) Izin perjalanan dinas luar daerah bagi eselon II harus mendapat persetujuan Gubemur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan perjalanan yang dilampiri undangan dan/atau tujuan perjalanan; 4) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 5) SPT dan SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD; 6) SPT dan SPPD untuk Eselon III, Eselon IV dan staf lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Kepala Biro; 7) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Kepala dan staf Badan Penghubung Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan; 8) Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya transportasi dengan merevisi SPT dan SPPD; 9) Setiap perjalanan dinas hams melaporkan hasilnya kepada pejabat yang menerbitkan SPPD; 10) Biaya perjalanandinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD; 11) Biaya Perjalanan Dinas Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur diberikan apabila Undangan Gubemur/Wakil Gubernur Bersama Ibu, dengan ketentuan besaran Uang Harian diberikan setara dengan Eselon II; 12) Uang harian organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk Ketua disetarakan dengan Eselon II, dan untuk Wakil, Sekretaris disetarakan dengan Eselon III dan Anggota disetarakan dengan Eselon IV; 13) Format SPPD terlampir. B. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI 1) Setiap pelaksanaan peijalanan dinas ke luar negeri, didahului dengan mengajukan kerangka acuan perjalanan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; 2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/kota tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal perjalanan/jadwal acara kegiatan (format terlampir); 3) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri meliputi biaya transportasi, passport, fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data pendukung bukti pengeluaran yang sah. 4) Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/golongan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 5) Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari perjalanan luar negeri dan dilaporkan kepada Gubemur/Wakil Gubernur C. PENGADAAN ALAT TULIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil. 2) Pengadaan Alat/Peralatan Komputer (PC): Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit adat/peralatan komputer harus dilengkapi spesifikasi yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan printer dengan/atau tanpa printer yang pengalokasian anggarannya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. D. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1) Setiap SKPD/KPA wajib menyusun dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja Langsung kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui portal nasional LPSE setelah adanya persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD tentang RAPBD 2) Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan secara lelang terpusat pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018beserta Perubahannya; 3) Seluruh kegiatan yang telah selesai dilelang diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak; 4) Kegiatan Penunjukan Langsung/e-catalog yang telah selesai diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Perjanjian Kontrak (SPK) E. PEMBERIAN UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memberikan uang muka kepada penyedia untuk persiapan memulai pekerjaan, dan penyedia wajib mencairkan uang muka untuk kegiatan dengan nilai kontrak di atas Rp.200 juta bagi pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa lainnya, serta di atas Rp. 100 juta untuk jasa konsultansi. 2) Dalam hal penyedia tidak mencairkan uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk mencairkan termin berikutnya. 3) Pemberian uang muka pada penyedia barang/jasa diberikan setelah Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan dari Bank Pemerintah dan Bank Umum lainnya, serta Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. 4) Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut: a) Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30 % dari nilai kontrak; b) Untuk usaha selain usaha kecil setingi-tingginya 20 % dari nilai kontrak 5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan prestasi pekerjaan kepada Penyedia dan Penyedia wajib mencairkan uang berdasarkan prestasi pekerjaan, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan pajak; dan 6) Pembayaran prestasi pekerjaan berupa termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terlaksana, termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari hasil yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. F. PEMERIKSAAN PEKERJAAN 1) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; 2) Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang anggotanya berasal dari Instansi sendiri, BPKAD dan Biro Administrasi Pembangunan; 3) Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b) Memahami isi kontrak; c) Memiliki kwalifikasi teknis; d) Menandatangani fakta integritas; dan e) Tidak menjabat sebagai Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 4) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rpl00.000.000 (seratus juta rupiah). 5) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). G. PERGESERAN LOKASI DAN ANGGARAN 1) Pergeseran lokasi dan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pergeseran antar Rincian Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD;
b.Pergeseran antar Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
c.Pergeseran antar Kegiatan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2) Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tembusannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK - SKPD) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diatur sebagai berikut :
1. 1.PPK-SKPD pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris pada Badan/Dinas dan
2. 2.PPK-SKPD pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan. I. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGATAN (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah diangkat oleh Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari Pejabat Eselon III atau Eselon IV. J. PELAPORAN 1) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku PA wajib menyampaikan laporan SPJ Fungsional kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 3) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung)awabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 4) PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6(enam)bulan berikutnya kepadaGubemur Cq. BPKAD Provinsi Sultra selaku PPKD. 5) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam keija Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan Belanja Pengadaan Barang/Jasa serta laporan hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang anggarannya bersumber dari APBD dan dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa dan Swakelola kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (formulir terlampir); 6) Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. K. DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK 1) Dokumen Kegiatan pembangunan fisik berupa bangunan dan kegiatan konstruksi lainnya harus dibuat foto bersama Tim Pengawas dari depan, samping dan belakang pada kondisi/keadaan 0 %, 50 % dan 100 % bersama Tim Pemeriksa. Pengambilan foto masing-masing dari posisi yang sama, serta foto detail konstruksinya sebagai bahan laporan; 2) Pada foto hasil kegiatan tersebut harus jelas terbaca papan nama kegiatan; 3) Setiap dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencantumkan nomor dan tanggal, sebagai berikut: a) SPK; b) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Kerja; c) Berita Acara. L. PENGAWASAN Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) M. EVALUASI DAN PENGENDALIAN 1) Data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. 2) SKPD atau Unit Keija yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pengawasan, evaluasi dan pengendalian wajib berkoordinasi dalam menghimpun data dan informasi dalam rangka memberikan masukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan secara insidentil maupun secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. 3) Gubernur/Wakil Gubernur memberikan pembinaan terhadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian. 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan pembinaan kepada seluruh staf terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan ^mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekeija Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : L Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi tenggara;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang dan/atau menerima, memungut pendapatan daerah yang ada dalam penguasaannya;
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pengelola Keuangan Daerah;
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
13.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranuntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
15.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
16.Pengguna Barang adalah kepala SKPD/pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
19.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjukuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
20.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
21.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
22.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Aparatur Sipil Negara pada SKPD yang memiliki Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala SKPD sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran.
23.Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah ddalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja;
24.Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
25.Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; 26; Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
27.Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan Instrument berupa alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, Bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
28.Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah unit yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
29.Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
30.Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
31.Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
32.Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
33.Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.
34.Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan.
35.Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan langsung;
36.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
37.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
38.Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikasi tanda bukti pengakuan formal atostingkat/kedalaman kompentensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha; 39, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah organisasi yang mempunyai tugas menjalankan pengembangan jasa konstruksi di daerah;
40.Sistem Informasi Management Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMDAKEU adalah serangkaian manual dan aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL), Penyusunan Anggaran (DIPA), Penerbitan SPM, dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAl);
41.SIMDA Barang Milik Daerah adalah aplikasi SIMDA yang menitik beratkan pada Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah; 42, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SiRUP LPSE adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaporkan/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa; 43, Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara Daerah di luar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan berdasarkan kriteria: a, Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

b.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
c.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kondisi keija diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan keija yang memiliki resiko tinggi;
d.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN Daerah yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
e.Tambedian Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan disiplin aparatur dan kinerja kelembagaan diberikan kepada ASN yang menunjukkan disiplin dalam menjalankan tugas serta menunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tapat waktu.

Pasal 2

Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut:

a.Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur.
b.Wakil Ketua DPRD setara dengan Pejabat Eselon I (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya).
c.Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Pratama).

Pasal 3

(1)Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah melalui APBD menggunakan sistem non tunai.
(2)Petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 4

Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 tercjmtum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai biaya bagasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2019.

Pasal 6

Pasal 7

1.STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI A. BELANJA PEGAWAI PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara

a.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Kelembagaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Kelembagaan adalah sebagai berikut: No. Eselon/Golongan/Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5
1. 1.Eselon I OB 32.500.000,-
2. 2.Eselon II yang dipekerjakan - Inspektur - Kepala Biro Hukum OB OB 18.820.588,- 14.500.000,-
3. 3.Eselon II - Eselon II Asisten - Eselon II Staf Ahli - Eselon II Kepala OPD dan Biro OB OB OB 16.000.000,- 13.000. 000,- 11.000. 000,-
4. 4.Eselon III OB 3.750.000,-
5. 5.Eselon IV OB 2.400.000,-
6. 6.Pelaksana Golongan IV OB 1.676.500,-
7. 7.Pelaksana Golongan III OB 1.500.000,-
8. 8.Pelaksana Golongan II/I OB 1.350.000,-
9. 9.Paramedis OB 2.000.000,-
10. 10.Paramedis Klinik Setda OB 1.750.000,-
b.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara lingkup BPKAD diatur sebagai berikut: No. Eselon/Golongan/ Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5
1. 1.Eselon II OB 21.450.000,-
2. 2.Eselon III yang dipekerjakan OB 9.527.500.-
3. 3.Eselon III OB 6.543.750,-
4. 4.Eselon IV OB 3.832.500.-
5. 5.Pelaksana Gol. IV OB 2.485.000,-
6. 6.Pelaksana Gol III OB 2.225.500,-
7. 7.Pelaksana Gol II OB 1.891.025,-
c.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi: No. Uraian Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 - . 3 4 6 1 Dokter Spesialis OB 8.500.000,- 2 DokterUmum/Gigi/Apoteker OB 4.250.000,-
d.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Waktu. Kerja adalah sebagai berikut: No. Eselon/Golongan /Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5 1 Eselon IVTU Pimpinan OB 3.000.000,- 2 Staf TU Pimpinan Gol. IV OB 3.000.000,- 3 Staf TU Pimpinan Gol. Ill OB 2.000.000,- 4 Staf TU Pimpinan Gol. II OB 1.750.000,- Keterangan :
1. 1.ASN daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diberikan satu jenis Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
2. 2.ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah di suatu Kabupaten atau Kota dapat diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan tidak menerima gaji sebagai Penjabat Bupati/Walikota.
3. 3.ASN yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas (PLT) atau pelaksana harian (PLH) diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatan struktural definitifnya.
e.ASN dan TNI Polri yang dipekerjakan/diperbantukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi TenggaradiberikanTambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
f.Tata Cara Penilaian, Pejabat Penilai, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. B. BELANJA PEGAWAI PADA KOMPONEN BELANJA LANGSUNG 1) Honorarium Bulanan Honorarium bulanan PA/KPA, PPTK, PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, Petugas ULP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Staf Khusus Gubernur, Ajudan Gubemur/Wakil Gubernur, Pengamanan Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Gubernur/Wakil Gubernur perbulan seperti tercantum dalam tabel; No. Uraian -.'v . Satuan Besaran 1 2 3 :! 4 ■■■'■ 1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1 Pengguna Anggaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 800.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB T. ioo.ooo,- C. >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.300.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 1.550.000,- 1.2 i. Bendahara Pengeluaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 750.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.000.000,-
c.>Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.250.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 1.500.000,-
1. 2.Bendahara Penerimaan
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 550.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 700.000,-
c.>Rp. 2.500.000.000 s.d Rp.5. 000.000.000 OB 800.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 950.000,- 1.3 i. Pembantu Bendahara Pengeluaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 500.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 550.000,-
c.>Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 600.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 650.000,-
1. 2.Pembantu Bendahara Penerimaan
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 300.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 350.000,-
c.>Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 , OB 400.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 450.660,- 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 700.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 800.000,- C. >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 900.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 1.000.000,- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 700,000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 800.000,- C. >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 900.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 1.050.000,- 1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
a.Pagu anggaran s,d Rp. 1.000.000.000 OB 400.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 500.000,- C. >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 550.000,-
d.>Rp. 5.000.000.000 OB 600.000,- 1.7 Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 775.000,-
b.>Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.050.000,- C* >Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.275.000,-
d.>Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000 OB 1.550.000,- No. Uraian Satuan Besaran 1 2 3 4 1.8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (diberikan Dibayarkan sesuai perkegiatan) DPA 1.9 StafPPK OB 300.000.- 2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA 2.1 Pejabat Pengadaan OB 500.000,- 2.2 Petugas LPSE
a.Administrator system/Jaringan/Agency OB 2.500.000,-
b.Verifikator OB 2.500.000,-
c.Help Desk OB 2.500.000,-
d.Trainer OB 2.500.000,- E Tenaga IT OB 2.500.000,- F Pelaksana Sekretariat OB 2.500.000,- 2.3 Petugas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kelompok Kerja (Poig'a) jl’ OB 2.000.000,- 3 HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
a.Ketua OB 500.000,-
b.Sekretaris OB 400.000,-
c.Anggota OB 300.000,- 4 HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA 5.1 Pengurus Barang OB 1.500.000,- 5.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelolah OB 1.500.000,- 5.3 Penyimpan Barang SKPD OB 1.000.000,- 5 HONORARIUM PENGELOLAH AUTISENTER Terapis Atitis OB 3.000.000,- 6 HONORARIUM PENGELOLAH SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA Pelatih Olahraga OB 2.500.000,- 7 HONORARIUM AJUDAN, PATWAL DAN PANTUP GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR 8.1 Ajudan Gubernur/ Wakil Gubernur OB 4.000.000,- 8.2 Sopir Gubernur/ Wakil Gubernur OB 4.000.000,- 8.3 Anggota Patwal OB 4.000.000,- 8.4 Pengamanan Tertutup OB 4.000.000,- 2) Honorarium Pegawai Pada Kelompok Belanja Langsung
a.Honorarium ASN
1. 1.Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas sektor diberikan 1 (satu) kali per tolok ukur kegiatan yang tercantum pada target kineija kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel: No Uraian Junilah Orang Tolok Ukur Satuan Tarif (Rp) 1 2 ■ 3 4 ■/■c s/; e A. Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,- 1 Pengarah 1 1 OK 1.250.000,- 2 Ketua 1 OK 1.000.000,- 3 Wakil Ketua 1 OK 900.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 850.000,- No Uraian Jumlah Orang Tolok Ukur Satuan Tarif (Rp) 1 2 -v 3 4 5 6 - - 5 Anggota Ls 1 OK 650.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 500.000,-- B. Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d 70.000.000,- 1 Penanggung Jaw ab /- T::"' I OK 1.500.000,- 2 Ketua ■■■■■■ 1 ■ ■ 1 OK 1.250.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 1.150.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 1.000.000,- 5 Anggota Ls 1 OK 850.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 600.000,- C. Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- 1 Pengarah 1 i : - OK 1.750.000,- 2 Ketua : l': ■;> i OK 1.500.000,- 3 Wakil Ketua 1 i OK 1.350.000,- 4 Sekretaris 1 i OK 1.250.000,- 5 Anggota ,■ 5 1 ■. : OK 1.000.000,- 6 Sekretariat 1 . OK 750.000,-
2. 2.Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara No Uraian Satuan Besaran A. IHonorarium Narasumber/Pembahas
3. 1.Pejabat Eselon I / yang disetarakan OJ 1.400.000,-
4. 2.Pejabat Eselon II / yang disetarakan OJ 1.000.000,-
5. 3.Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan OJ 900.000,- B. Moderator Orang/Kali 700.000,- C. Honorarium Pembawa Acara OK 400.000,- 3.Tim/Panitia pengelola kegiatan lingkup Provinsi yang memerlukan koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dan instansi Vertikal dapat diberikan honorarium yang besarannya sesuai volume dan beban keija yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 3) Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan &Pelatihan (DIKLAT) bagi ASN Pemberian bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi ASN sebagai berikut:
a.Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional teknis dari Instansi Pemerintah : No. Uraian Biaya/Orang Keterangan 1 ■ v ; 2 ■ 3 4 1 Biaya Kontribusi Diklat
a.Diklatpim I
b.Diklatpim II
c.Diklatpim III
d.Diklatpim IV Rp. 140.000.000,- Rp. 30.261.000,- Rp. 22.125.000,- Rp. 20.230.000,- Ditetapkan berdasarkan surat undangan dari pihak penyelenggara No. Uraian Biaya/Orang Keterangan
1. 2.Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari)
a.Golongan II Rp. 250.000,- Per Hari
b.Golongan III Rp. 350.000,- Per Hari
c.Golongan IV Rp. 450.000,- Per Hari
b.Biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Tenggara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
c.Diklat Luar Negeri ASNdaerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri atas beban APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, besaran biaya pendidikan dan pelatihan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomorb32/PMK.02/2018tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. C. BELANJA BARANG/JASA
1. 1.PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain untuk kegiatan Seminar, Lokakarya, Monitoring, Pengawasan, Studi Banding, Rapat Koordinasi, Diklat/Pelatihan, Pemutakhiran Data, dan Kegiatan Promosi/ Kunjungan Keija. Rincian tarif perjalanan dinas untuk ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut:
a.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang R epresentasi: 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah diatur dalam tarif berikut ini: NO. ESELON/ GOLONGAN DALAM PROV. (Rp) LUAR PROV; (Rp) WAKTU (MAKS) 1 Gubernur 1.380.000,- 6.150.000,- Sesuai Kebutuhan 2 Wakil Gubernur 1.230.000,- 3.300.000,- Sesuai Kebutuhan 3 Eselon I 1.150.000,- 2.250.000,- 7 Hari 4 Eselon II 750.000.- 1.700.000,- 7 Hari 5 Eselon III 520.000,- 1.400.000,- 7 Hari 6 Eselon IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Hari 7 Golongan IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Hari 8 Golongan 111,11,1 dan Non ASN 380.000,- 750.000,- 7 Hari 2) Uang Representasi NO, URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

(1)m (3) 14) (5)

1.PEJABAT NEGARA OH 250.000,- 125. 000,-
2.PEJABAT ESELON I OH 200. 000,- 100. 000,-
3.PEJABAT ESELON II OH 150. 000,- 75. 000,- 3} Perjalanan Dinas Untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bisa dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan. 4) Perjalanan dinasuntuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai Kebutuhan.

b.Satuan Biaya Penginapan Peijalanan dinas Dalam Negeri No. PROVINSI SATU AN TAFJF HOTEL PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I PEJABAT NEGARA LAINNYA/PE JABAT ESELON II PEJABAT ESELON IH/GOL.IV PEJABAT ESELON IV/GOL.m GOL.I/II 1 1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1.Aceh OH 4.420.000 _ .3.526.000 1.294.000 556.000 556.000
2. 2.Sumatera Utara OH 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000
3. 3.R i a u OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000
4. 4.Kepulauan Riau OH 4.275.000 1.854.000 | 1.037.000 j 792.000 | 792.000
5. 5.Jambi OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 520.000 520.000
6. 6.Sumatera Barat OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000
7. 7.Sumatera Selatan OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000
8. 8.Lampung OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 400.000 400.000
9. 9.Bengkulu OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 572.000 572.000
10. 10.Bangka Belitung OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000
11. 11.Banten OH 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000
12. 12.Jawa Barat OH 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000
13. 13.OH 8.720.000 1.490.000 992.000 610.000 610.000
14. 14.Jawa Tengah OH 4.242.000 1.480.000 954.000 486.000 486.000
15. 15.D.I.Yogyakarta OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000
16. 16.Jawa Timur OH 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000
17. 17.Bali OH 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000
18. 18.Nusa Tenggara Barat OH 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000
19. 19.Nusa Tenggara Timur OH 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000
20. 20.Kalimantan Barat OH 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 338.000
21. 21.Kalimantan Tengah OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659. 000 659.000
22. 22.Kalimantan Selatan OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540. 000 540.000
23. 23.Kalimantan Timur OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
24. 24.Kalimantan Utara OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
25. 25.Sulawesi Utara OH 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 782.000
26. 26.Gorongtalo OH 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000
27. 27.Sulawesi Barat OH 4.076.000 2.581.000 1.075. 000 704.000 704.000 2 8 . Sulawesi Selatan 0H 4.820.000 i.550.000 1.020.000 665.000 665.000
28. 29.Sulawesi Tengah OH 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000
29. 30.Maluku OH 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667. 000 667.000
30. 31.Maluku Utara OH 3.440.000 3.175.000 1.073.000 480. 000 480.000
31. 32.Papua OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 786.000
32. 33.Papua Barat OH 3.872.000 3.212.000 2.056.000 600. 000 600. 000 1) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif pada tabel di atas; 2) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari Tarif hotel pada tabel berikut: JABATAN SATUAN TARIF HOTEL Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I OH 1,500,000 Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon H OH 1,337,500 Pejabat Eselon III/Gol.IV OH 980,000 Pejabat Eselon IV/Gol.III OH 662,500 Gol.I/II OH 350,000 3) Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur menginap di hotel yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka Ajudan/Sopir Gubemur/Wakil Gubernur diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III; 4) Perjalanan Dinas istri Gubernur dan/atau istri Wakil Gubernur pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel disetarakan dengan pejabat eselon II; 5) Perjalanan dinas bagi Widyaiswara Ahli Utama disesuaikan dengan Pejabat Eselon II, Widyaiswara Ahli Madya dan Ahli Muda disesuaikan dengan pejabat eselon III serta Widyaiswara Ahli Pertama disesuaikan dengan Pejabat Eselon IV. 6) Biaya Penginapan untuk Non ASN disetarakan dengan ASN Golongan I/II; Satuan Biaya Sewa Kendaraan 1) Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan Biaya Sewa Kendaraan pelaksanaan Kegiatan insidentil digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak Terus menerus) dengan rincian sebagai berikut: No Jenis Kendaraan Satuan Besaran 1 Roda 4 Per Hari Rp. 839.000 2 Roda 6/Bus Sedang Per Hari Rp. 2.609.000 3 Roda 6/Bus Besar Per Hari Rp. 3.433.000 Satuan Biaya ini diperuntukan bagi Pejabat Negara yang melakukan peijalanan Dinas dalam Negeri di Tempat Tujuan;
33. 2.STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI A. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA ( PERGI PULANG) merupakan Satuan Biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak lain dari tempat Kedudukan di ibukota Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan peijalanan Dinas dalam negeri. No Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota 1 Tujuan Satuan Besaran 1 Kendari Kab. Bombana Orang/Kali Rp. 200.000 2 fendari Kah Kolaka Orang/Kali Rp. 200.000 3 Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali Rp. 175.000 4 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali Rp. 425.000 : .5 Kendari Kab. Konawe Orang/Kali Rp. 150.000 6 Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali Rp. 175.000 7 Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali Rp. 250.000 B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI/PULANG Peijalanan dinas Dalam Negeri terdiri dari :transportasi (tiket pesawat), transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan serta airport tax dan bagasi. 1) Biaya transportasi sesuai harga tiket (at costf, 2) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan untuk peijalanan luar daerah diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 1.250.000,- (satu kali setiap peijalanan); 3) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan/Pelabuhan dan dari bandara / Pelabuhan tujuan ke penginapan untuk peijalanan Dalam daerah diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 250.000,-(satu kali setiap peijalanan); 4) Biaya bagasi dibayarkan at cost dengan berat maksimal sebesar 20 kilo gram; 5) Perjalanan Dinas dalam Kota, biaya; transportasi dan uang harian | diberikan maksimal sebesar Rp. 250.000,- per hari; 6) Bagi SKPD yang mempunyai UPTD/Cabang Dinas dan melaksanakan tugas di wilayah kerjanya dibayarkan sebesar Peraturan Kepala Daerah setempat, Sedangkan yang melaksanakan kegiatan diluar Ibukota Kabupaten/Kota dibayarkan sesuai uang harian berdasarkan ketentuan perjalanan dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; 7) Perjalanan dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangkutan diberikan uang transportasi dan uang harian 2 (dua) yaitu 1 (satu) Ihari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; 8) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir); 9) Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA (sebagaimana format terlampir); C. SATUAN BIAYA KOMSUMSI RAPAT .-20- 1) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di lingkungan Kantor No. Komsumsi Satuan Besaran (Rp)
34. 1.Makanan kotak Orang/Kali 42.000,-
35. 2.Makanan Prasmanan Orang/Kali 75.000,-
36. 3.Snack Orang/Kali 20.000,- 2) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. Komsumsi Satuan Besaran IRp) 1 Halfday Pax 180.000,- 2 Fullday Pax 250.000,- 3 Fullbord Pax 550.000- D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannyameliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan : 1) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural dikelola oleh unit keija yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas; 2) Kendaraan . dinas pelayanan/operasional rumah tangga Gubemur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM disesuaikan kebutuhan; 3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan dinas diberikan sebagai berikut: a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara, eselon I dan i eselon II diberikan at cost; b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Kapasitas CC Umur Teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 125 cc 1.500.000 2.500.000 2 > 125 cc 2.000.000 4.000.000 c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: NO; Kapasitas CC Umur teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 ■■ . 3 4 1 < 2000 cc 10.000.000 15.000.000 2 > 2000 cc 25.000.000 30.000.000 a) Biaya pemeliharaan Roda Enam ke atas dan alat Berat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Jenis Kendaraan /Kapasitas CC Umur teknis < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 4000 cc 30.000.000 40.000.000 2 > 4000 cc 35.000.000 50.000.000 3 Alat Berat 50.000.000 60.000.000 b) Biaya Perbaikan Kendaraan dinas yang mengalami kerusakan karena kecelakaan atau akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan. c) Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Jenis Unit/tahun (Rp.) 1 ■ 2 3 1 Kapal Pengawas/Puskel 22.000.000,- 2 Kapal Penyuluhan/Operasional 20.000.000,- 3 Kapal Operasional Pemerintah Provinsi 200.000.000,- E. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI Biaya pemeliharaan gedung/kantor setiap OPD ditentukan berdasarkan volume gedung/kantor masing-masing OPD yang dialoksikan pada DPA sekretariat/tata usaha OPD yang diatur sebagai berikut: No. Pemeliharaan Gedung Satuan Biaya
37. 1.Gedung bertingkat m2/tahun 197.000,-
38. 2.Gedung tidak bertingkat m2/tahun 144.000,-
39. 3.Halaman gedung/Bangunan Kantor m2/tahun id.odo,- F. BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR Biaya pemeliharaan peralatan kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume dan beban kerja masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPD yang besarnya sesuai volume dan penggunaan. G. SATUAN BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIK
40. 1.Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara a) Biaya desain (perencanaan) konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.) Bangunan Sedehana (%) Bangunan Tidak Sederhana (%) Bangunan Khusus (%) s.d 250 18.11 19.80 21.45 250 s.d 500 18.11 s.d 15.03 19.80 s.d 16.61 21.45 s.d 18.04 500 s.d 1.000 15.03 s.d 12.39 16.61 s.d 13.97 18.04 s.d 15.16 1.000 s.d 2.500 12.39 s.d 10.23 13.97 s.d 11.81 15.16 s.d 12.87 2.500 s.d 5.000 10.23 s.d 9.28 11.81 s.d 10.83 12.87 s.d 11.90 5.000 s.d 10.000 9.28 s.d 7.81 10.83 s.d 9.33 11.90 s.d 10.35 io.ooo s.d 25.000 7.81 s.d 6.83 9.33 s.d 8.28 10.35 s.d 9.32 25.000 s.d 50.000 6.83 s.d 4.88 8.28 s.d 6.04 9.32 s.d 6.90 50.000 s.d 100.000 4.88 s.d 3.29 6.04 s.d 4.02 6.90 s.d 4.60 100.000 s.d 250.000 3.29 s.d 2.08 4.02 s.d 2.55 4.60 s.d 2.96 250.000 s.d 500.000 2.08 s.d 1.80 2.55 s.d 2.32 2.96 s.d 2.75 > .. 500.000 1.80 2.32 2.75 b) Biaya Manajemen Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Bangunan Tidak Bangunan Khusus Fisik (Juta Rp.) Sederhana (%) (%) s.d 250 28.57 15.74 250 s.d 500 28.57 s.d 24.43 15.74 s.d 13.23 500 s.d 1.000 24.43 s.d 20.69 13.23 s.d 11 29 1.000 s.d 2.500 20.69 s.d 17.73 11.29 s.d 9 64 2.500 s.d 5.000 17.73 s.d 14.97 9.64 s.d 8 71 5.000 s.d 10.000 14.97 s.d 10.47 8.71 s.d 7.56 10.000 s.d 25.000 10.47 s.d 7.34 7.56 s.d 6.82 25.000 s.d 50.000 7.34 s.d 4.89 6.82 s.d 4 60 50.000 s.d 100.000 4.89 s.d 3.25 4.60 s.d 3 14 100.000 s.d 250.000 3.25 s.d 2.03 3.14 s.d 2.90 250.000 s.d 500.000 2.03 s.d 1.36 2.90 s.d 2.73 > 500.000 1.36 2.73 c) Biaya Pengawasan Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Bangunan Bangunan Tidak Fisik (Juta Rp.) Sedehana (%) Sederhana (%) s.d 250 10.59 21.08 250 s.d 500 10.59 s.d 9.15 21.08 s.d 18.20 500 s.d 1.000 9.15 s.d 7.72 18.20 s.d 15.37 1.000 s.d 2.500 7.72 s.d 6.47 15.37 s.d 12.88 2.500 s.d 5.000 6.47 s.d 5.41 12.88 s.d 10.76 5.000 s.d 10.000 5.41 s.d 4.49 10.76 s.d 7.62 10.000 s.d 25.000 4.49 s.d 4.03 7.62 s.d 5.13 25.000 s.d 50.000 4.03 s.d 3.63 5.13 s.d 3.50 50.000 s.d 100.000 3.63 s.d 2.48 3.50 s.d 2.39 100.000 s.d 250.000 2.48 s.d 1.59 2.39 s.d 1.50 250.000 s.d 500.000 1.59 s.d 1.49 1.50 s.d 1.10 > 500.000 1.49 1.10 d) Biaya Pengelolaan Kegiatan Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.) Bangunan Sedehana (%) Bangunan Tidak Sederhana (%) Bangunan Khusus (%) s.d 250 14.00 16.00 16.00 250 s.d 500 14.00 s.d 10.00 16.00 s.d 11.25 16.00 s.d 11.25 500 s.d 1.000 10.00 s.d 6.75 11.25 s.d 7.75 11.25 s.d 7.75 1.000 s.d 2.500 6.75 s.d 4.20 7.75 s.d 5.10 7.75 s.d 5.10 2.500 s.d 5.000 4.20 s.d 2.85 5.10 s.d 3.36 5.10 s.d 3.35 5.000 is.d 10.000 2.85 s.d 1.90 3.36 s.d 2.24 3.35 s.d 2.22 io.ooo ■ts.d 25.000 1.90 s.d 1.20 2.24 s.d 1.42 2.22 s.d i.42 25.000 s.d 50.000 1.20 s.d 0.80 1.42 s.d 0.95 1.42 s.d 0.95 50.000 s.d 100.000 0.80 s.d 0.54 0.95 s.d 0.64 0.95 s.d 0.64 100.000 s.d 250.000 0.54 s.d 0.36 0.64 s.d 0.40 0.64 s.d 0.41 250.000 s.d 500.000 0.36 s.d 0.25 0.40 s.d 0.28 0.41 s.d 0.28 > 500.000 0.25 0.28 0.28
41. 2.Biaya Pembangunan Jalan, Jembatan, Pengairan, Drainase/ Tanggul, Bendung/ Embung a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Jalan (%) Jembatan (%) Drainase/ Tanggul (%) Irigasi (%) Pengaman Pantai (%) Pengairan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0-100 Juta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 2 >100 juta - 250 Juta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3 >250 juta - 500 juta 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 13 >5,0 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18 >250 Milyar 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Jalan (%) Jembatan (%) Drainase/ Tanggal (%) Irigasi (%) Pengaman Pantai (%) Pengairan (%) 1 2 3 4 S 6 7 8 1 0-100 Juta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 >100 juta - 250 Juta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 11 >4,6 Milyar - 4,5 Milyar 2.66 2.00 2.66 2.00 2.00 2.66 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 18 >250 Milyar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
42. 3.Biaya Pembangunan Perhubungan dan Dermaga a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Perhubungan (%) Dermaga (%) 1 ■ ■ 2 9 8 1 0-100 Juta 7.00 7.00 . i 2 >100 juta - 250 Juta 7.00 7.00 .1 3 >250 juta - 500 juta 6.25 6.25 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.00 6.00 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 5.25 5.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.00 5.00 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 4.75 4.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 4.50 4.50 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 4.25 4.25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.25 4.25 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 13 >5 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3.00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 18 >250 Milyar - 500 Milyar 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Perhubungan (%) 1 2 9 1 0-100 Juta 5.00 2 > 100 juta - 250 Juta 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 18 >250 Milyar - 500 Milyar 0.50 Biaya Pembangunan Kelistrikan dan Air Bersih a) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut; No Nilai Fisik Kelistrikan (%) Air Bersih (%) 1 2 i o 11 1 0-100 Juta 7.00 7.00 2 >100 juta - 250 Juta 7.00 7.00 3 >250 juta - 500 juta 6.25 6.25 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 6.00 6.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 5.25 5.25 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 5.00 5.00 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 4.75 4.75 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 4.50 4.50 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 4,25 4,25 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 4.25 4.25 11 >4,6 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 3.75 3.75 13 >5 Milyar - 10 Milyar 3.25 3.25 14 >10 Milyar - 25 Milyar 3;00 3.00 15 >25 Milyar - 50 milyar 2.75 2.75 16 >50 Milyar - 100 Milyar 2.25 2.25 17 >100 Milyar - 250 Milyar 2.00 2.00 18 >250 Milyar - 500 Milyar 1.25 1.25 b) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota | Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut: No Nilai Fisik Kelistrikan (%) Air Bersih (%) 1 2 10 11 1 0-100 Juta 5.00 5.00 2 >100 juta - 250 Juta 5.00 5.00 3 >250 Juta - 500 Juta 4.50 4.50 4 >500 Juta - 1,0 Milyar 4.00 4.00 5 >1,0 Milyar - 1,5 Milyar 3.75 3.75 6 >1,5 Milyar - 2,0 Milyar 3.50 3.50 7 >2,0 Milyar - 2,5 Milyar 3.50 3.50 8 >2,5 Milyar - 3,0 Milyar 3.25 3.25 9 >3,0 Milyar - 3,5 Milyar 2.75 2.75 10 >3,5 Milyar - 4,0 Milyar 2.50 2.50 11 >4,0 Milyar - 4,5 Milyar 4.00 4.00 12 >4,5 Milyar - 5,0 Milyar 2.00 2.00 13 >5 Milyar - 10 Milyar 1.75 1.75 14 >10 Milyar - 25 Milyar 1.50 1.50 15 >25 Milyar - 50 milyar 1.25 1.25 16 >50 Milyar - 100 Milyar 1.00 1.00 17 >100 Milyar - 250 Milyar 0.75 0.75 18 >250 Milyar - 500 Milyar 0.50 0.50
43. 3.LAIN-LAIN KETENTUAN PELAKSANAAN A. SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Sekretaris Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubemur/Wakil Gubernur; 2) SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani Sekretaris DPRD; 3) Izin perjalanan dinas luar daerah bagi eselon II harus mendapat persetujuan Gubemur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan perjalanan yang dilampiri undangan dan/atau tujuan perjalanan; 4) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 5) SPT dan SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD; 6) SPT dan SPPD untuk Eselon III, Eselon IV dan staf lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Kepala Biro; 7) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Kepala dan staf Badan Penghubung Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan; 8) Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya transportasi dengan merevisi SPT dan SPPD; 9) Setiap perjalanan dinas hams melaporkan hasilnya kepada pejabat yang menerbitkan SPPD; 10) Biaya perjalanandinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD; 11) Biaya Perjalanan Dinas Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur diberikan apabila Undangan Gubemur/Wakil Gubernur Bersama Ibu, dengan ketentuan besaran Uang Harian diberikan setara dengan Eselon II; 12) Uang harian organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk Ketua disetarakan dengan Eselon II, dan untuk Wakil, Sekretaris disetarakan dengan Eselon III dan Anggota disetarakan dengan Eselon IV; 13) Format SPPD terlampir. B. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI 1) Setiap pelaksanaan peijalanan dinas ke luar negeri, didahului dengan mengajukan kerangka acuan perjalanan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; 2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/kota tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal perjalanan/jadwal acara kegiatan (format terlampir); 3) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri meliputi biaya transportasi, passport, fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data pendukung bukti pengeluaran yang sah. 4) Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/golongan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 5) Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari perjalanan luar negeri dan dilaporkan kepada Gubemur/Wakil Gubernur C. PENGADAAN ALAT TULIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil. 2) Pengadaan Alat/Peralatan Komputer (PC): Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit adat/peralatan komputer harus dilengkapi spesifikasi yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan printer dengan/atau tanpa printer yang pengalokasian anggarannya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. D. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1) Setiap SKPD/KPA wajib menyusun dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja Langsung kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui portal nasional LPSE setelah adanya persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD tentang RAPBD 2) Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan secara lelang terpusat pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018beserta Perubahannya; 3) Seluruh kegiatan yang telah selesai dilelang diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak; 4) Kegiatan Penunjukan Langsung/e-catalog yang telah selesai diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Perjanjian Kontrak (SPK) E. PEMBERIAN UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memberikan uang muka kepada penyedia untuk persiapan memulai pekerjaan, dan penyedia wajib mencairkan uang muka untuk kegiatan dengan nilai kontrak di atas Rp.200 juta bagi pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa lainnya, serta di atas Rp. 100 juta untuk jasa konsultansi. 2) Dalam hal penyedia tidak mencairkan uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk mencairkan termin berikutnya. 3) Pemberian uang muka pada penyedia barang/jasa diberikan setelah Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan dari Bank Pemerintah dan Bank Umum lainnya, serta Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. 4) Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut: a) Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30 % dari nilai kontrak; b) Untuk usaha selain usaha kecil setingi-tingginya 20 % dari nilai kontrak 5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan prestasi pekerjaan kepada Penyedia dan Penyedia wajib mencairkan uang berdasarkan prestasi pekerjaan, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan pajak; dan 6) Pembayaran prestasi pekerjaan berupa termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terlaksana, termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari hasil yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. F. PEMERIKSAAN PEKERJAAN 1) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; 2) Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang anggotanya berasal dari Instansi sendiri, BPKAD dan Biro Administrasi Pembangunan; 3) Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b) Memahami isi kontrak; c) Memiliki kwalifikasi teknis; d) Menandatangani fakta integritas; dan e) Tidak menjabat sebagai Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 4) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rpl00.000.000 (seratus juta rupiah). 5) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). G. PERGESERAN LOKASI DAN ANGGARAN 1) Pergeseran lokasi dan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pergeseran antar Rincian Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD;
b.Pergeseran antar Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
c.Pergeseran antar Kegiatan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2) Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tembusannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK - SKPD) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diatur sebagai berikut :
1. 1.PPK-SKPD pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris pada Badan/Dinas dan
2. 2.PPK-SKPD pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan. I. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGATAN (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah diangkat oleh Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari Pejabat Eselon III atau Eselon IV. J. PELAPORAN 1) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku PA wajib menyampaikan laporan SPJ Fungsional kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 3) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung)awabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 4) PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6(enam)bulan berikutnya kepadaGubemur Cq. BPKAD Provinsi Sultra selaku PPKD. 5) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam keija Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan Belanja Pengadaan Barang/Jasa serta laporan hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang anggarannya bersumber dari APBD dan dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa dan Swakelola kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (formulir terlampir); 6) Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. K. DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK 1) Dokumen Kegiatan pembangunan fisik berupa bangunan dan kegiatan konstruksi lainnya harus dibuat foto bersama Tim Pengawas dari depan, samping dan belakang pada kondisi/keadaan 0 %, 50 % dan 100 % bersama Tim Pemeriksa. Pengambilan foto masing-masing dari posisi yang sama, serta foto detail konstruksinya sebagai bahan laporan; 2) Pada foto hasil kegiatan tersebut harus jelas terbaca papan nama kegiatan; 3) Setiap dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencantumkan nomor dan tanggal, sebagai berikut: a) SPK; b) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Kerja; c) Berita Acara. L. PENGAWASAN Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) M. EVALUASI DAN PENGENDALIAN 1) Data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. 2) SKPD atau Unit Keija yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pengawasan, evaluasi dan pengendalian wajib berkoordinasi dalam menghimpun data dan informasi dalam rangka memberikan masukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan secara insidentil maupun secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. 3) Gubernur/Wakil Gubernur memberikan pembinaan terhadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian. 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan pembinaan kepada seluruh staf terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh